Prof. Bambang Setiaji

Prof. Bambang Setiaji (Dimuat di koran Seputar Indonesia 13 Nov 2009)

Gaji tepatnya take home income menteri, pejabat negara, dan DPR yang tinggi menekan birokrasi menuju perimbangan tertentu, gap keseimbangan itu mendorong antara lain tindak korupsi. Sebagai contoh ada satu argumen seorang analis di TV mengapa para petugas dikenal masyarakat sebagai tukang catut, disebabkan oleh perbedaan gaji, misalnya dperbandingan gaji pimpinan KPK sekitar 60 jutaan sedang jendral polisi hanya sekitar 5 juta.

Setidaknya terdapat empat asumsi - tujuan penetapan gaji, yang pertama, untuk memberi insentif bekerja keras, kedua, untuk menarik pekerja berkualitas masuk ke suatu institusi, ketiga, mengurangi perputaran pekerja, dan keempat yang disebut tujuan sosiologis yaitu bertujuan keseimbangan antar jabatan dan profesi. Tujuan keempat, yaitu keseimbangan antar jabatan dan profesi ini merupakan masalah yang muncul karena jabatan-jabatan di Indonesia memiliki struktur gaji yang tidak jelas. Tugas yang setara dan take home income yang jauh berbeda menimbulkan ketidak adilan dan pembenaran terhadap korupsi.


Sebenarnya gaji penegak hukum tidaklah rendah, bahkan pegawai negeri biasapun, misalnya jika dibandingkan dengan gaji para pekerja mayoritas yang ditetapkan melalui upah minimum kota atau propinsi. Upah minimum kota dan propinsi yang mencerminkan traraf hidup rakyat banyak masih di bawah satu juta rupiah.

Kemampuan anggaran negara yang terbatas menyebabkan politik penghasilan diarahkan untuk kelompok yang terbatas, misalnya para pejabat negara yang bersifat temporer. Akan tetapi antara pejabat negara dan pimpinan BUMN masih tedapat gap gaji dan income. Antara pejabat negara dan pimpinan instansi swasta teman pergaulan atau partner yang dilayani juga terdap gap. Dan antara pejabat negara dengan birokrasi yang dipimpinnya juga terdapat perbedaan yang besar. Kesenjangan juga terjadi antara keseluruhan birokrasi termasuk pegawai negeri dan buruh mayoritas rakyat yang diatur dengan upah minimum.

Dilihat dari struktur gaji dan penghasilan sekurang-kurangnya yang ada di lingkungan pemerintahan dan pejabat negara perlu dipetakan dan diarahkan sesuai suatu kerangka keseimbangan atau kesetaraan antara beban dan penghasilan. Banyak petinggi seperti membenarkan tindak korupsi di institusinya karena masalah gap atau perbedaan relatif penghasilan. Legitimasi ini kemudian membudaya dan menjadi sistemik. Kasus pengaturan BAP atau kriminalisasi KPK yang menunjukkan betapa berkuasanya uang menggambarkan betapa jauh efek masalah ini jauh ke relung kehidupan bangsa. Tanpa objektifitas hukum makna negara menjadi menghilang.

Tekanan Korupsi

Bukan hanya masalah perbedaan gaji dalam lingkungan yang setara yang menyebabkan korupsi, koruspsi tidak lain adalah sebuah transaksi yang melibatkan suplai dan demand. Dari sisi demand faktor-faktor sosiologis juga mendorong seorang pejabat melakukan korupsi, di samping gaji rendah, di imbangi oleh status sosial yang tinggi, pergaulan dengan elit ekonomi, konsep keluarga besar atau extended family di mana seorang pejabat sering diunggulkan oleh keluarga bukan hanya dalam status sosial tetapi juga menjadi sandaran ekonomi.

Korupsi disebabkan oleh interaksi berbagai variabel yang kompleks. Transformasi yang cepat dari masyarakat agraris ke masyarakat industri menyebabkan kebutuhan yang bergerak cepat, membuat orang tidak sabar dan akhirnya terdorong untuk memenuhinya dengan tindakan korup. Kehidupan lingkungan misalnya pergaulan dengan alat-alat konsumsi yang relatif tinggi, untuk menjaga wibawa dan survive dalam lingkungan itu maka pejabat publik terdorong untuk melakukan korupsi. Faktor budaya terutama loyalitas kepada keluarga, menyebabkan berkurangnya loyalitas kepada negara/jabatan publik. Seorang pejabat publik dalam keluarga besar sangat dihormati dan hal ini memerlukan konsekuensi finansial yang sebenarnya tidak sesuai dengan penghasilan resmi.

Secara teoritis, negara modern bisa menekan korupsi. Pemilihan umum menyebabkan tiadanya kekuasaan mutlak atas diri pemimpin. Pemimpin harus mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada perwakilan rakyat. Kebebasan rakyat sekali lagi memperlihatkan powernya dalam kasus Bibit-Candra. Mundurnya Susno Duaji dan HA Ritonga tidak lain karena kebebasan yang dimiliki mayarakat dan juga pers. Generasi tua di kedua institusi penegak hukum kelihatannya kurang menyadari kekuatan baru ini dan mereka masih memainkan kartu lama. Kepercayaan publik kepada kedua institusi berada pada titik nadir. Hal tersebut bukan tidak beralasan, begitu aktor-aktor muncul dalam rekaman yang dibuka di Makamah Konstitusi, rakyat sudah mengenal betul dan bahkan semua yang pernah berurusan dengan hukum mengalami sendiri. Satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan kesadaran akan era baru diperlukan kepemimpinan generasi muda yang segar. Kesadaran baru dilambangkan oleh pemotongan satu generasi mengingat borok ini sudah dirasakan oleh seluruh rakyat.

Reformasi Indonesia sebelas tahun lalu diharapkan akan mengurangi korupsi di masa depan. Namun, biaya dari demokrasi tersebut juga besar. Kebebasan berekspresi menyebabkan budaya permisif yang meningkat. Pornografi di Indonesia meningkat pesat, demikian juga diduga prostitusi dan moral umum. Apa yang diperlukan ke depan adalah perpaduan antara kebebasan berekspresi terarah kepada yang bermutu tinggi bukan pada permisivisme, dan pada saat yang sama keabsolutan, otoritaritarianisme atas kekayaan negara menjadi berkurang.

Persoalannya adalah bagaimana meminimumkan biaya demokrasi sebagaimana pengalaman Indonesia. Kehidupan hedonis-sekuler yang merupakan bawaan demokrasi yang berkembang di tengah kemiskinan di Indonesia sungguh sangat dasyat akibatnya dari pada kehidupan hedonik dan sekuler di masyarakat dewasa dan terdidik seperti di Barat. Ketika rakyat miskin mulai menggantikan relasi tradisionalnya dengan uang yang terkait dengan modernisasi dan demokratisasi, hampir-hampir berakibat manusia memakan manusia. Kehidupan umum menjadi sangat buruk dan tidak manusiawi.

1. Pemilihan umum secara langsung di Indonesia diwarnai dengan modal uang yang sangat besar dari para calon. Dana untuk pemilih itu sendiri disalurkan lewat agen yang kemungkinan besar juga mulai dikorupsi. Biaya iklan TV sangat mahal, dan karena banyaknya TV maka harus disediakan dana sangat besar untuk maju ke kepemimpinan nasional. Hubungan dan backing dari para pebisnis menjadi sangat penting. Hal ini diduga akan menimbulkan korupsi terutama yang berupa berbagai kemudahan, seperti misalnya pelunakan standar lingkungan, pelunakan standar-standar keamanan. Perlu dibuktikan hipotesis bahwa sebagian besar gedung yang roboh saat gempa di Padang adalah bangunan publik. Apabila hal ini benar sekali lagi memperlihatkan betapa jauh korupsi menjadi akar berbegai bencana. Di satu sisi, kita masih berkutat pada pemberantasan korupsi tingkat rendah, korupsi tingkat tinggi seperti adanya monopoli, kartel, kolusi harga yang lebih kualitatif dan abstrak masih jauh dari jangkauan. Sebagai contoh, sumber daya frekuensi TV sangat terbatas menyebabkan aspirasi mayoritas rakyat yang pedesaan, pertanian, religius, dan sebagainya kurang mendapat tempat. Sebaliknya, frekuensi yang sangat terbatas tersebut hanya dikuasai dan digunakan untuk menyebarkan aspirasi dan kepentingan elite yang berkait dengan para pemilik modal. TV digunakan untuk menguasai rakyat, melalui perubahan gaya hidup, iklan, dan akhirnya pengembangan produk tertentu. Dalam pengertian yang luas, penguasaan seperti ini juga termasuk korupsi.
2. Korupsi yang lebih kualitatif mencakup bukan saja penggunaan dana publik secara ilegal, tetapi juga mencakup penyimpangan visional. Dalam hal ini alokasi dan penggunaan dana publik yang secara hukum mungkin sah tetapi sebenarnya menyimpang dari tugas dasar negara yang benar. Korupsi yang legal terjadi, misalnya, ketika ekskutif dan legislatif setuju mengalokasikan dana publik untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan rakyat banyak, miksalnya program tetek bengek yang prestisius di tengah kemiskinan rakyat. Proyek seperti itu walaupun legal dan bersih tetap merupakan tindakan korup berupa penyimpangan tugas negara dari yang semestinya berupa pelayanan kepada rakyat. Tahap seperti itu merupakan tahap pemberantasan korupsi yang lebih tinggi dan kualitatif di masa depan.

Keberadaan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bertujuan memasyarakatkan ekonomi syariah, khususnya dengan diundangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia. Walaupun demikian, ekonomi syariah bukan hanya menyangkut sistem keuangan dan perbankan. Ekonomi syariah juga menyangkut sektor fiskal-perpajakan dan pengeluaran Negara. Dalam industri dan perdagangan syariah juga mengatur secara umum supaya tidak terjadi perilaku yang merugikan rakyat banyak. Penimbunan bahan penting misalnya dan memonopoli suatu produk didalam suatu industri, dilarang di dalam syariah.

Kejujuran, keadilan, dan melindungi rakyat banyak dari suatu sistem yang eksploitatif adalah prinsip Syariah. Tidak ada satu bangsapun yang tidak menyetujui ekonomi syariah. Idealisme seperti diuraikan di atas juga dijumpai dalam ekonomi pasar atau liberal. Syariah merupakan aturan-aturan publik yang apabila dijalankan, maka ekonomi yang melindungi rakyat banyak akan terjadi.

Prinsip pertama dari ekonomi syariah adalah dilarangnya riba. Yakni suatu tambahan yang dibebankan kepada peminjam yang potensial merugikannya. Sedangkan syariah menjamin supaya tidak ada pihak yang diserap seperti dalam ekonomi ribawi. Jadi watak politik ekonomi Islam adalah jelas, melindungi wong cilik yang digambarkan sebagai peminjam kepada pemilik uang. Tetapi dalam hal syirkah atau pinjaman yang ditujukan untuk melakukan suatu bisnis dibenarkan memberikan tambahan kepada pemilik modal. Syirkah adalah basis operasi Bank Islam.

Di sisi fiskal, syariah menganut sistem perpajakan yang dikenal dengan zakat, jizah (pajak), kharaj (pajak untuk pertanian) dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah kewajiban seluruh rakyat untuk membiayai negara. Di sisi pengeluaran, pemimpin negara tidak memiliki kebebasan anggaran mutlak. Syariah menentukan pos-pos yang wajib dibiayai. Antara lain, pertahanan keamanan negara (jihad), penegakkan hukum, jalan dan bangunan publik lainnya, dan secara ketat dan eksplisit syariah menentukan santunan bagi warga bawah seperti kemiskinan, fakir, yatim, janda, pensiunan/manusia lanjut usia dan sebagainya.

Di bidang industri dan perdagangan , syariah mengatur supaya industri dan perdagangan berkembang. Syariah melindungi agar si kecil tidak mati dan dirugikan. Misalnya syariah melarang orang kota (negara maju) membeli atau menguasai saham 2 orang desa (negara ketiga). Penguasaan kepada sumber-sumber menyebabkan menghilangnya rasa keadilan, itulah yang terjadi dewasa ini. Monopoli yang memungkinkan bisa merugikan rakyat dilarang oleh syariah, demikian juga penimbunan.

Dengan uraian di atas sangat jelas bahwa syariah sangat melindungi rakyat kecil, tetapi sekaligus tidak melarang menjadi besar/maju. Namun dalam kenyataannya, penerapan syariah di berbagai daerah dewasa ini kurang menyentuh hal-hal di atas, yang pasti akan didukung rakyat banyak.

Daerah-daerah yang mendeklarasikan syariah, cenderung pada simbol-simbol budaya Islam seperti pakaian, kerudung dan peci. Seandainya daerah-daerah yang bersyariah memulai dengan menjamin si kecil dan berbagai santunan bagi si lemah, semua daerah tentu minta disyariahkan.

Mengacu kepada keunggulan sistem syariah, sudah selayaknya jika masyarakat muslim mau kembali kepada sistem syariah. Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan bermasyarakat.
Mencermati karakter produk syariah

PROF DR BAMBANG SETIAJI
Kelewatan kalau kita khususnya pemerintah, DPR, dan kita semua tidak merespons positif demo buruh,kemarin lusa. Pekerja adalah unsur vital dan mayoritas dalam membangun ekonomi dan kehidupan sosial bangsa. Pekerja adalah pelaku pembangunan dan kepada mereka juga pembangunan seharusnya ditujukan. Buruh adalah kata lain dari grass root, kebijakan antikemiskinan,kebijakan pendidikan murah, kesehatan murah, dan sebagainya, mayoritas bersentuhan dengan hakikat tuntutan buruh, kemarin lusa.


Memang para manajer dan white collar lainnya adalah juga pekerja atau buruh, tetapi kelompok ini bukan yang diaspirasikan dalam demo besar kemarin. Menghadapi demo buruh, yang sering kita pikirkan dan siapkan adalah bagaimana polisi dan keamanan.Sukses menghadapi demo buruh ukurannya sama sekali bukan keamanan, tetapi bagaimana aspirasi mereka kita respons secara jujur.

Upah Masih Merupakan Isu Utama

Ketika gaji DPR RI meningkat terus dengan take home pay sekitar Rp100 juta, dan lebih besar lagi take home pay DPRD DKI, demikian juga take home pay pejabat negara yang lain, kita tersentak dan seharusnya nurani kita tersentuh oleh tuntutan buruh yang di Ibu Kota masih berkutat pada angka Rp800.000 sampai Rp1 juta. Di daerah tentu lebih rendah lagi, upah yang ditetapkan berkutat sekitar Rp500.000 sampai Rp600.000 sebulan. Itu pun banyak perusahaan tidak dapat memenuhinya.

Upah buruh tersebut sungguh hanya setara makan siang para manajer dan pejabat penting negeri ini. Ibu Menteri Keuangan ketika memberi ceramah dari hati ke hati di kongres sarjana ekonomi di Manado beberapa waktu lalu, mengeluhkan gaji stafnya yang sangat rendah. Demikian pula DPR, menteri itu sendiri, lebih-lebih birokrasi di bawahnya, semua merasa gajinya sangat rendah. Singkat kata, aspirasi pejabat dan pengelola negeri ini masih hanya berkutat pada diri dan lingkungannya, belum benarbenar menyangkut rakyat bawah.

Ketika buruh menuntut upah minimum yang benarbenar minim, harga beras dibiarkan naik meroket, dan hari-hari ini minyak goreng menembus angka sepuluh ribu rupiah. Meningkatnya harga kebutuhan pokok bisa menembus 100% dalam hitungan hari atau bulan dan negosiasi upah buruh yang begitu alot sungguh merisaukan.Negara seperti menyerah kepada kekuatan buta dari pasar dan negara menjadi seperti tiada dalam kasus seperti ini.

Struktur Biaya Industri

Pertama kali yang harus kita lihat dalam merespons upah buruh kita tentulah struktur biaya industri kita. Pertanyaannya adalah masihkah ada ruang untuk mengangkat kesejahteraan grassroot tersebut? Tentu saja kita harus lengkapi dengan produktivitas dan daya saing global.Data mengenai struktur biaya industri kita diperlihatkan dalam tabel 1. Kalau kita cermati struktur biaya industri di atas, kelihatannya tidak ada alternatif internal yang bisa diharapkan banyak untuk memperbaiki upah pekerja.

Namun, pemerintah dan pengelola negara lainnya secara langsung atau tidak langsung dapat berperan besar. Keterlibatan tersebut antara lain dalam hal penetapan upah minimum yang berada di tangan gubernur dan kewenangan dalam menetapkan undang-undang perburuhan di tangan DPR.Secara langsung, pemerintah dapat berperan dalam perpajakan dan subsidinya kepada listrik dan BBM.Peran Bank Indonesia dalam hal bunga dan kebijakan nilai tukar kurs yang dapat berimbas langsung kepada beban bunga dan beban biaya bahan baku yang diimpor.

Dalam data di atas, pekerja diperkirakan menerima sekitar 17% dari nilai output. Namun, jika ditambahkan lembur dan perolehan lain, share pekerja akan membaik. Dari kesemuanya ini memang memungkinkan meningkatkan beberapa persen share biaya SDM yang akan berpengaruh kepada buruh. Perlu dicatat bahwa biaya SDM menyebar dari manajer sampai buruh yang berdemo kemarin lusa. Tentu saja, ini masalah keadilan dan konvensi internal perusahaan atau tingkat industri yang perlu dilihat lebih jauh.Misalnya,mungkinkah ada undang-undang berapa kali lipat jarak terlebar antara pekerja terbawah dan top leader?

Jati Diri Peran Pemerintah

Kalau intervensi ke dalam struktur biaya industri terbukti sulit dan mungkin akan mengham-bat investasi yang juga sangat diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan dan daya saing global, peran pemerintah sebagai lingkungan industri yaitu peran jati dirinya justru sangat penting untuk di-redesign menjadi lebih pro buruh atau prograss root. Pemerintah sangat terbaca bertindak liberal dan menjalankan kebijaksanaan diam atau membiarkan. Singkatnya, pemerintah harus menyadari lebih dulu berada di negara sedang berkembang dan dalam lingkungan mayoritas yang miskin, diukur dari gaji buruh yang berdemo kemarin lusa.

Di tengah kemiskinan tersebut, pengelola negara bergaul dengan kantong-kantong kemajuan yang terdiri dari para elite ekonomi yang bekerja di industri riil dan jasa keuangan dengan gaji yang sangat tinggi. Pergaulan ini sudah menghipnotis penyelenggara negara dengan selalu membandingkan penerimaannya bukan lagi dibandingkan dengan rakyat (buruh), tetapi dibandingkan dengan elite. Akibatnya, ketika penyelenggara negara mengejar elite ekonomi, jaraknya kepada rakyat menjadi semakin jauh.

Rakyat seperti ditinggal sendirian dan berteriak sekerasnya di lembah tak berdinding. Pertama, peran pemerintah dalam memperbaiki buruh adalah meningkatkan solidaritas. Orientasi kepada elite harus dikurangi dan perbandingan kepada buruh dan rakyat harus dilakukan. Gaji pegawai negeri dan pejabat negara memang rendah, tetapi itu masih yang terbaik atau termujur. Itulah sebabnya jika pemerintah membuka satu lowongan pelamar selalu berjubel.Masyarakat bersikap rasional.

Kedua, untuk memperbaiki nasib buruh pemerintah harus bertindak kembali kepada peran dasarnya, yaitu mengurus harga barang publik serendah mungkin (pendidikan, kesehatan, dan transportasi). Demikian pula pemerintah negara miskin jangan bersandar kepada pasar, sok bersikap liberal, dan membiarkan harga kebutuhan dasar menjadi liar. Hal ini akan sangat menyakitkan buruh dan menyebabkan mereka seperti ditinggal sendirian. Rumusnya sudah pasti jika Anda menjauh dari rakyat,rakyat menjadi jauh dengan Anda.



PROF DR BAMBANG SETIAJI
Rektor UMS

Oleh: Prof. Bambang Setiaji

Dari kampanye yang dilakukan dan debat yang digelar, kita bisa tangkap bahwa ketiga pasang capres-cawapres mengklaim berkomitmen pada ekonomi rakyat.
Secara tiba-tiba tidak satu pun mau dicap sebagai pendukung ekonomi neoliberalisme.


Kata liberal di Indonesia memiliki makna yang kurang baik. Liberalisme, kapitalisme, dan kolonialisme pada masa lalu berimpit karena ideologi liberal dan kapital dibawa oleh pemerintah
kolonial. Sebaliknya, di Amerika kata liberal memiliki makna positif, dalam ekonomi bermakna
sebagai kebebasan mekanisme pasar.

Kata kapitalisme juga memiliki arti netral di mana ekonomi yang semula digerakkan oleh tuan
tanah pada masa perbudakan dan oleh kaum bangsawan pada era feodal, sejak revolusi
industri diharapkan digantikan oleh pemilik kapital atau kapitalis yang diharapkan dapat
memakmurkan Eropa.Para kapitalis itu berlayar jauh ke dunia ketiga dengan dikawal oleh
militer untuk memperoleh sumbersumber ekonomi yang merupakan harapan baru bagi Eropa.
Bagi umumnya dunia ketiga, tentu saja kapitalisme memiliki makna negatif karena dia
bermakna datangnya modal yang dikawal oleh tentara yang merampas kemerdekaan politik
dan kemerdekaan ekonomi.Sejak negara dunia ketiga diberi kemerdekaan pada pertengahan
abad lalu, tujuan ekonomi negara maju tidak sertamerta hilang.Melalui kesepakatan Bretton
Wood, negara maju bersepakat tidak lagi menggunakan emas untuk memfasilitasi perdagangan
internasional dan mereka menunjuk beberapa mata uang kuat (hard currencies) untuk
memfasilitasi perdagangan.
Uang semula bersifat netral yang hanya tergantung dari kemampuan suatu bangsa
menghasilkan barang dan jasa yang riil. Akan tetapi, pada akhirnya uang bukan netral karena
bisa menjadi triggersuatu aktivitas ekonomi dan negara yang mengeluarkan uang menikmati
suatu surplus.
Dalam relasi dunia ketiga dan negara maju uang keras menjadi alat mentransfer utang.Barang
dan jasa di negara maju yang diproduksi berlebih perlu diserap oleh pasar, maka negara maju
memberikan pinjaman uang dolar supaya negara dunia ketiga mau membeli barang dan jasa
berlebih tersebut. Utang n e g a ra - n e g a ra sedang berkembang menjadi penjerat yang
mewajibkannya mengekspor sumber daya alamnya.
Kewajiban mengekspor sumber daya alam tersebut karena keterbatasan modal dan
pengetahuan dibantu lagi oleh pemodal asing dalam pembagian hasil yang sering merugikan.
Negara sedang berkembang termasuk Indonesia masih dibebani lagi oleh masalah lingkungan
dalam eksploitasi sumber-sumbernya. Dengan konteks sebagaimana digambarkan di
atas,kebencian pada liberalisme (beserta turunannya, neoliberalisme), kapitalisme, dan
kolonialisme mengakar dalam kesadaran sejarah dan realitas hubungan ekonomi yang sangat
nyata.
Utang luar negeri, misalnya, jika dilakukan oleh negara yang sejajar dan memiliki kemampuan
teknologi yang seimbang bukanlah merupakan suatu masalah. Akan tetapi, utang luar negeri
yang dilakukan oleh negara bekas jajahan kepada negara kapital memiliki makna pelestarian tujuan kolonial. Antitesis mekanisme ekonomi pasar sudah dan terus dicari dan sejak kemerdekaan dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai ekonomi yang bukan berbasis kapital dan swasta, tetapi berbasis sosial, pemilikan bersama, dan ekonomi yang berbasis pemilikan negara.
Amanat UUD ini dalam perjalanan sejarah menghadapi serbuan ideologi ekonomi pasar atau ekonomi liberal yang masuk bersama utang, modal asing, lembaga keuangan internasional,dan serangkaian undang-undang.Tujuan ekonomi yang berbasis pemilikan bersama menjadi menghilang atau tinggal tulisan tak bermakna. Ekonomi demikian diasumsikan tidak efisien.
Mekanisme pasar diasumsikan sebagai sistem yang paling efisien karena dengan ekanisme
pasar itu surplus para penyuplai dan surplus konsumen akan maksimal.
Sejak Reformasi kata efisiensi dimasukkan dalam pasal ekonomi UUD 1945.Walaupun tidak
eksplisit bahwa hal itu adalah mekanisme pasar, kata efisiensi adalah istilah yang melekat pada ekonomi pasar. Landasan ekonomi pasar, liberal, dan kapital yang berimpitan memperoleh tempat legal. Undangundang modal asing dan eksplorasi sumber alam, penggunaan frekuensi,dan kelistrikan semuanya membuka pintu pada nuansa ekonomi liberal.
Efisiensi Ekonomi Pasar dan Alternatifnya Ekonomi pasar atau liberal memang membawa serta modal atau kapital, utang luar negeri, dan kepentingan kolonial. Akan tetapi, ekonomi nonpasar yang sedang dibangun juga sangat rawan. Mekanisme nonpasar dimungkinkannya pemerintah menunjuk atau memberi lisensi kepada seseorang atau kepada badan usaha miliki negara yang mudah diselewengkan.
Singkatnya ekonomi nonpasar sarat dengan korupsi. Ketika pasar menghasilkan harga
keseimbangan tertentu,banyak orang mungkin tidak dapat mengakses kepada barang tersebut.Pemerintah memberi jalan untuk menurunkan harga dengan memberikan berbagai subsidi, di sini tentu saja ada lembaga atau perusahaan yang melaksanakannya dan di situlah korupsi potensial terjadi.
Mengefisienkan ekonomi sosial bisa dilakukan dengan memadukan, misalnya, pemilikan tetap negara, tetapi karena cenderung tidak efisien dan rawan penyimpangan, pelaksananya diserahkan kepada swasta. Contohnya adalah frekuensi TV yang terbatas mestinya tetap dimiliki oleh pemerintah karena pemerintah memiliki kepentingan dalam politik kebudayaan.
Saham TV yang dimiliki pemerintah untuk tujuan nonekonomi pelaksananya dapat disewakan
kepada swasta.
Dengan begitu konvergensi antara kepemilikan dan efisiensi akan terjadi.Swastanisasi murni
frekuensi yang merupakan hajat hidup rakyat banyak mengakibatkan politik kebudayaan
menjadi mandul. Pasar bersifat nihil dari pertimbangan nilai, apa yang laku adalah yang baik.
Kasus TV merupakan contoh yang baik ketika pasar memberikan yang tidak berkualitas kepada
rakyat.
Perjalanan Ekonomi Indonesia Jangka Panjang
2 / 3
SEJARAH EKONOMI DAN PERTARUNGAN CAPRES-CAWAPRES
Thursday, 25 June 2009 10:54
Orde perjalanan bangsa dapat kita bagi ke dalam tiga orde, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan
Orde Reformasi. Orde Lama dengan kepemimpinan Soekarno yang anti- Barat dan
antiliberalisme dikenal sebagai orde yang sosialis di mana peran negara dan BUMN menjadi
trigger penggerak ekonomi.
Kemandirian merupakan tema atau cara Soekarno dan pemikir ekonomi Orde Lama untuk
melindungi ekonomi negara dari pengaruh ekonomi liberal. Orde Baru di bawah Presiden
Soeharto merupakan orde ekonomi tengah atau campuran di mana ekonomi sosialis dan peran
ekonomi negara dipadukan dengan pasar, masuknya modal asing, dan semua implikasinya.
Pengaturan harga,suku bunga,dan pengaturan aneka pasokan dan industri masih sangat kental
selama Orde Baru. Setelah Soeharto jatuh, silih berganti presiden dalam Orde Reformasi.
Situasi krisis dan peran lembaga keuangan dunia yang mendiktekan resep ekonomi
mengakibatkan arah ekonomi di luar kendali para presiden.Arsitek ekonomi dalam negeri
bekerja sama dengan lembaga keuangan dunia, membawa ekonomi makin liberal.
Swastanisasi, liberalisasi perdagangan, anggaran negara yang ketat, dan liberalisasi suku
bunga dari pengaturan negara dilaksanakan oleh ketiga kandidat presiden. Megawati, SBY, dan
JK adalah bagian dari satu orde yaitu orde ekonomi liberal.
Dari sisi para calon wapres, Boediono dengan berbagai jabatan ekonomi hampir sepanjang
Orde Reformasi tidak bisa dimungkiri sebagai arsitek yang paling bertanggung jawab terhadap
ekonomi liberal dalam era Reformasi. Prabowo membawakan kampanye dan pemikiran
antitesis untuk membawa kembali ekonomi kerakyatan.
Adapun Wiranto dalam hal pemikiran ekonomi tentu saja mengikuti JK.JK-Wiranto bisa
menangguk keuntungan menjadi penengah di antara dua bandul dan menangguk keuntungan
menjadi kelompok tengah yang paling diuntungkan dalam voting.JK misalnya memberi angin
ekonomi syariah sebagai alternatif karena antipasar derivatif yang berbasis judi/
spekulasi.Ekonomi pasar derivatif yang berpusat di negara maju ternyata menghancurkan
ekonomi mereka dan juga sering mengharu biru ekonomi negara ketiga melalui pasar modal.
Pada dasarnya persaingan pemikiran ekonomi tidak mudah dipahami oleh rakyat banyak dan
diragukan hasilnya menjadi arena meraih dukungan yang efektif. Namun,jika perbedaan itu
dibungkus dalam bahasa masyarakat sehari- hari, sangat mudah untuk dipakai sebagai amunisi

Oleh : Prof. Bambang Setiaji

Oleh Prof. Bambang Setiaji

Prof Bambang Setiaji (26/06/2007)
Kita tersentak oleh kasus Ceriyati akhir-akhir ini.Blow up media massa berhasil menarik perhatian pemerintah kedua belah pihak, baik Malaysia dan Indonesia serta perhatian PJTKI. Ceriyati menerima berkah dengan mendapatkan berbagai santunan. Padahal, lebih dari seribu kasus menimpa TKI antara lain gaji tak dibayar, pelecehan seksual, penganiayaan, kecelakaan kerja, PHK, sakit, putus komunikasi, dan tindakan kriminal. Pengiriman TKI dan khususnya TKW yang sering bermasalah merupakan dilema.



Di satu sisi, pemerintah sering dituding kurang melindungi TKW yang bekerja di luar negeri, di sisi lain penghasilan TKW yang dikirim kembali ke Tanah Air diperkirakan Rp60 triliun (data tahun 2006), merupakan ekspor jasa yang signifikan. Ditambah lagi pengangguran yang tinggi dan ketiadaan kesempatan kerja di dalam negeri karena masih lesunya industri dan investasi sejak krisis ekonomi, maka TKW merupakan pintu keluar yang sangat penting.

Jumlah penempatan kerja luar negeri yang legal diperkirakan hampir setengah juta orang, belum ditambah tenaga kerja ilegal. Keringat dan air mata TKW dalam memperoleh dolar dapat digunakan untuk mengimpor segala macam barang baik esensial maupun barang mewah yang kini kerannya dibuka dalam era politik dan ekonomi liberal.TKW tentunya juga berandil dalam menyediakan valuta asing untuk ikut membayar utang luar negeri dengan ikut mengendurkan tekanan permintaan di pasar valuta asing.

Politik ekonomi TKW merupakan subbagian politik ekonomi umum, di mana pemerintah melakukan intervensi minimum, membiarkan pasar bebas, kapital memainkan fungsinya memaksimalkan pendapatan dengan batasan yang lemah mengenai lingkungan dan perlindungan kepada sumber daya manusia. Titik tekan kepada return dan memandang SDM, khsusnya TKW sebagai input,melahirkan kebijakan yang steril.

Ceriyati memang mungkin bisa dibilang perkecualian karena memperoleh perhatian yang berlebihan yang sebenarnya justru menunjukkan adanya muatan advertise. Dalam kasus ini mestinya yang bekerja adalah peraturan perlindungan dan berbagai asuransi yang dirancang oleh negara dan bukan derma yang bernuansa advertise. Iklan memang ada yang jujur, tetapi dalam banyak kasus dan terutama dalam kasus ini diduga lebih bertujuan kepada pembentukan image. Image lebih penting daripada kebijakan menyeluruh dan mendasar. Akibatnya, dapat dirasakan sebagai kebijakan kulit luar.

Perubahan Kebijakan

Permasalahan TKW sudah diindentifikasi dan diketahui secara umum, misalnya mengapa yang dikirim pembantu rumah tangga dan bukan tenaga yang relatif terdidik seperti perawat rumah sakit, perawat orangtua, dan perawat bayi. Indonesia memiliki peluang menjadi supplier perawat untuk mengurangi citra sebagai negara supplier pembantu.

Namun, tidak berarti profesi pembantu bisa diabaikan, kita harus memandang profesi ini sebagai sesuatu yang mulia sama dengan profesi yang lain. Pandangan yang miring harus diluruskan dengan memberi sentuhan profesional kepada profesi ini. Kasus penzaliman TKW sebenarnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah TKW yang besar (hanya dua permil). Mereka umumnya ditempatkan ke negara yang lebih maju dan keberadaban umumnya berimpit dengan kemajuan suatu negara.

Kasus penganiayaan dan perlindungan yang lemah bisa jadi lebih besar yang ada di dalam negeri. Namun, TKW adalah news. Menempatkan tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga walaupun sebenarnya merupakan pekerjaan mulia memberi image bangsa tertentu.Yang membuat citra buruk tidak terletak pada bagaimana profesi pekerjaan dijalankan, tetapi sebenarnya terletak dari sikap feodal yang belum lenyap di negara kita, dan di beberapa negara tempatan.

Seandainya TKW bekerja sebagai PSK yang sebenarnya merupakan profesi yang lebih rendah, malahan tidak menjadi sorotan. Untuk itu, yang diperlukan sekarang adalah perlindungan yang lebih baik dan perlunya mengangkat pekerjaan rumah tangga menjadi lebih terhormat. Pemerintah memang perlu lebih kreatif dan tidak bisa menjalankan cara-cara konvensional. Pengiriman TKW bisa dilanjutkan, misalnya,dengan mengubahnya menjadi mobile house keeper (MHK).

TKW kita perlu mendapat uniform sebagaimana house keeper di hotel, pool, kantor perlindungan di suatu kota, dan dengan mobil mereka didrop pagi hari dan dijemput sore. Kantor-kantor ini yang melakukan perwalian dalam transaksi dan kantor kantor ini diatur masikmum fee yang boleh dikutip. Kalau perlu, kantor-kantor ini adalah kantor cabang departemen tenaga kerja milik pemerintah yang tentu saja juga harus dilatih yang lebih profesional. Cara seperti ini akan memberi berbagai perlindungan.

Pertama, jam kerja yang lebih jelas. Kedua, gaji mungkin meningkat karena berurusan dengan kantor yang lebih profesional dengan uniform tertentu dan pengantar berdasi. Ketiga,bisa meminta jaminan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja yang dijamin pemerintah setempat khususnya di negara maju.

Keempat, memaksa pengguna bersikap profesional dan menempatkan pekerjaan pembantu sebagai house keeper yang sama mulianya. Kelima, terpantau dan terdata, PJTKI juga akan lebih bertanggung jawab. Keenam, ada lowongan pekerjaan baru di bidang jasa pooling tersebut. Proposal yang diajukan ini hanyalah sebuah contoh dan tidak mesti demikian. Yang penting, negara harus mengadopsi asas negara kesejahteraan, yaitu negara yang tidak membiarkan kekuatan pasar yang liberal dan sebebasnya terutama jika komoditasnya adalah manusia.

Untuk itulah input SDM diizinkan tidak mengikuti hukum pasar di negara yang paling liberal pun. Hal ini tecermin dari adanya peraturan upah (yang sebenarnya adalah harga SDM) minimum, peraturan payroll tax yaitu pajak pekerja yang digunakan oleh pemerintah untuk memberi pensiun seluruh pekerja, asuransi kesehatan, dan asuransi alih kerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Keberadaban sebuah bangsa selanjutnya terukur dari sejauh mana memperlakukan komoditas SDM dengan santunan kesejahteraan seperti ini. Lihatlah apa yang dikatakan oleh kitab suci: Tahukah kamu bangsa yang tidak beragama (tidak beradab),yaitu bangsa yang tidak melindungi anak yatim dan orang miskin (Q.S. Al Maaun). Nah, mengapa citra kita buruk? Karena kita bar-bar, tidak berusaha keras mengadopsi prinsip negara kesejahteraan yang bertujuan melindungi rakyat atau sumber daya manusianya.




Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof Dr. H. Bambang Setiaji, MS


Lahir di Pacitan, 24 Desember 1956 dari pasangan ibu bernama Tentrem dan ayah bernama Harsono (alm) seorang guru dan Kepala Sekolah SD Tulakan Pacitan. KAkek saya Bapak Bukari juga kepala sekolah dengan disiplin pendidikan Belanda.

PEndidikan: SD, SMP, dan SMA di Pacitan, baru kemudian hijrah ke Solo untuk mengikuti pendidikan Strata satu jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Setelah lulus dari UNS tahun 1984, menuju Jogja untuk mengikuti jenjang strata dua di jurusan IESP Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1989. Kemudian jenjang S-3 di Universitas yang sama plus sandwich di Monash Univ Australia selama 1 semester, lulus Doktor pada tahun 2001. Dan Menjadi guru besar ekonomi tenaga kerja pada tahun 2003.

Pengalaman: Sempat mengikuti Short Course (Labor Ecomomiocs and Development Economic) di Monash University Australia bulan Januari hingga April 1998 dikirim dari UGM.
Tahun 2006 ke UK selam 3 minggu untuk mengikuti workshop dalam bidang layanan pendidikan (sponsor British Councel). Tahun 2006 pernah selama 1 minggu ke Korsel. Tahun 2007 ke USA mengikuti Konferensi Internasionalisasi pendidikan. Dan Tahun 2008 ke Jerman dan Austria untuk workshop layanan sosial (sponsor Kedutaan Jerman dan Austria). Tahun 2009 keliling Australia ke bebrapa Univeritas. Tahun 1996 hajji ke Mekkah, tahun 2007 Umrah dan diskusi dengan Imam dan Mudzir Haramain, dan 2008 Umrah dan berhari raya di Mekkah Medinah.

Dari pernikahannya dengan Menuk Hardiningsih, lahirlah enam anak yakni Ibrahim Patwa
Wijaya, Dina Istova, Anisah Ajriya, Ali Muh.Sidiq, Yusuf Syifaurrahman, dan Rayhan.

Pekerjaan: Sejak kuliah nyambi di Risearch Bereau Indonesia (PT Unilever)1980-1981, kemudian tahun 1981-1984 sebagai guru Mualimin Muhammadiyah, STM Muhammdiyah, selanjutnya tahun 1984-1987 sebagai sekretaris Badan Koordinasi Kemahasiswaan/Ketua UP UMS. Tahun 1989 sebagai ketua LPM UMS, 1989-1992 menjabat Dekan Fakultas Ekonomi UMS, 1992-1996 sebagai Pembantu Rektor bidang Akademik UMS bersama Pak Malik Fajar, 1999-2002 ditugaskan untuk menjadi Direktur Pelaksana Program MM-UMS / Wakil Direktur Program Pasca Sarjana UMS, selanjutnya pada 1 Januari 2005 sebagai Rektor UMS.
Pekerjaan Lainnya: Komisaris Independen Bank Syariah Bukopin (2006 - ), DPS Bank Jateng (2008 - ) dan DPS BPRS Dana Mulia (2008 - ).

Sosial: Ketua ICMI SOLO. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Solo. Ketua MKKM-PKU Muhammadiyah Solo. Waket Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Wakil Ketua Yayasan Pondok Ekonomi Islam Al Es'af.

BAMBANG SETIAJI

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah yang mau tidak mau sepertinya akan diterima bersama. Proposal kenaikan harga BBM yang diajukan Menteri Keuangan kelihatannya ditanggapi hati-hati oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyerukan penghematan energi dalam pidato pekan lalu.


Penghematan adalah tugas jangka panjang yang tidak dapat dengan cepat menangani pembengkakan subsidi. Harga minyak dunia akhirnya menembus USD120 per barel dan subsidi untuk BBM saja bisa mencapai Rp250 triliun. Bandingkan dengan anggaran mengirim dua ribu mahasiswa untuk memperoleh doktor di negara maju yang hanya memerlukan Rp2,5 triliun.

Sepuluh sampai lima belas ribu doktor dalam satu masa pemerintahan tentu sangat bermakna bagi pembangunan bangsa. Jika setengah dari subsidi itu dibagi kepada 10 juta keluarga yang menanggung sekitar 40 juta rakyat dengan ekonomi terendah, maka satu keluarga akan mendapat satu juta rupiah sebulan jumlah yang fantastik yang pernah diberikan kepada rakyat.

Sebenarnya, jika terjadi kenaikan harga minyak masyarakat tentu akan mengalami kesulitan, tetapi kondisi sekarang lebih dapat dimengerti. Pengaruh media yang dengan luas mengulas harga BBM dunia banyak diakses oleh generasi muda, khususnya mahasiswa yang sangat strategis.

Penguluran waktu oleh Presiden dapat bermanfaat untuk mempersiapkan mental rakyat, tetapi jika terlalu dekat dengan 2009 mungkin akan menjadi blunder. SBY mudah dibaca, bahwa seandainya keadaan ini terjadi pada term kepemimpinannya yang kedua, tentu akan sudah melakukan kenaikan harga. Perilaku seperti ini menyebabkan nilai minus di mata rakyat yang tentu saja menghendaki ketulusan dan transparansi.

Kesulitan-kesulitan yang dialami negara-negara lain, bahkan negara maju, menyebabkan kesadaran yang lebih baik, terutama di kalangan mahasiswa yang lebih melek informasi. Kenaikan harga BBM kelihatannya merupakan langkah rasional jika melihat beban APBN, yang penting diperdebatkan adalah pemanfaatan realokasi subsidi yang lebih prorakyat. Jika pemerintah memberi talangan satu atau dua bulan dengan program yang riil dan langsung dinikmati masyarakat, ketakutan akan kemarahan rakyat yang diekspresikan pada Pemilu 2009 tidak perlu terjadi.

Pangan, Pendidikan, dan Kesehatan

Untuk kebutuhan akan barang yang dapat diperoleh di pasar, perhatian hendaknya terfokus pada akses seluruh rakyat terhadap makanan pokok, khususnya beras dan minyak goreng, serta sumber protein dari kedelai dan ikan kering. Pembagian dalam bentuk cash berupa dana bantuan langsung tunai, merupakan cara membantu yang penggunaannya diserahkan kepada masyarakat miskin yang dituju.

Kelompok umur tua (usia pensiun) yang sudah tersisih dari pasar tenaga kerja merupakan prioritas utama yang pantas mendapat prioritas bantuan langsung. Usia produktif hendaknya hanya diberi pekerjaan publik (padat karya), yang bagaimanapun akan lebih mendidik dan bermanfaat untuk menambah atau merawat barang publik yang ada.

Bantuan langsung yang dikreditotomatiskan melalui sistem rekening perbankan juga merupakan cara yang lebih baik, mengingat data perbankan yang relatif lebih berkualitas, didukung dengan kemajuan teknologi informasi perbankan dewasa ini. Sistem bantuan melalui perbankan juga lebih memanusiakan rakyat yang sering mengalami antrean panjang yang kurang berkualitas.

Untuk kebutuhan barang publik, belanja keluarga yang sangat bermakna adalah pemenuhan akan pendidikan dan kesehatan. Merealokasi subsidi untuk menyediakan pendidikan gratis bagi kelompok miskin selama ini tidak pernah benar-benar terwujud. Dana bantuan operasional sekolah (BOS), misalnya, ternyata tidak cukup dan tidak membedakan yang memerlukan dan tidak memerlukan.

Kelompok miskin yang tentu saja menghendaki pendidikan gratis hendaknya dilayani dengan menunjuk sekolah di sekitar rata-rata atas tanggungan negara. Pemerintah dapat menunjuk provider sekolah swasta yang dilarang memungut tambahan. Banyak perguruan swasta di Indonesia yang kesulitan hidup lantaran kesulitan memperoleh siswa atau mahasiswa. Nasib sekolah swasta atau sekolah kampung yang digambarkan dengan baik dalam novel Laskar Pelangi masih banyak dijumpai.

Mereka adalah aset nasional yang dapat diberdayakan untuk menampung siswa atau mahasiswa gratis atas biaya pemerintah. Sekolah ini mungkin berakreditasi rendah, tetapi sangat mungkin menerima siswa atau mahasiswa berbakat.Karena kualitas siswa dan kualitas sekolah merupakan dua hal yang berbeda. Milik publik kedua yang sangat vital adalah kesehatan.

Sama seperti sekolah, pemerintah hendaknya mempertahankan dan memperbaiki sistem jaminan kesehatan untuk orang miskin. Asuransi kesehatan untuk kelompok miskin perlu diperkuat, terutama dengan memanfaatkan akurasi melalui penggunaan IT yang terbukti dapat membantu sektor perbankan yang lebih rumit, misalnya dalam sistem ATM bersama.

Asuransi kesehatan perlu juga diperluas ke seluruh keluarga, karena yang namanya sakit dan perawatan bisa menjadi masalah keuangan bagi hampir semua keluarga. Jika kenaikan BBM dijadikan momentum untuk sekolah gratis, pengadaan pekerjaan publik, dan bantuan langsung lewat Bank yang terhormat, rakyat akan dengan senang hati mendukung pencabutan penuh subsidi di masa mendatang, tentu saja kecuali minyak tanah untuk kebutuhan memasak.

BBM dan Ongkos Produksi

Hal lain yang perlu diwaspadai tentu saja efek terhadap inflasi. Sebagaimana kita ketahui, pengeluaran BBM meliputi sekitar 6,5% dari nilai ouput, tentu saja bervariasi antarindustri. Walaupun sebenarnya BBM hanya merupakan bagian kecil dari struktur ongkos, tetapi efek berantainya, misalnya kenaikan upah dan bahan baku, biasanya akan meningkatkan biaya produksi cukup signifikan–demikian pula dengan harga jual umum.

Hal ini akan mendorong peningkatan inflasi sisi suplai (cost push inflation) yang mendorong kelesuan dibanding dengan inflasi sederhana dari penguatan sisi permintaan. Inflasi sederhana dari sisi permintaan menandakan kegairahan pembeli yang mendorong produksi dan ekonomi pada umumnya. Inflasi sisi suplai akan diperkuat oleh kenaikan upah yang secara psikologis didorong oleh kenaikan BBM.

Kenaikan upah pekerja yang selalu didahului oleh upah pegawai pemerintah setiap tahun membuat bisnis menjadi terlalu dinamis. Setiap tahun selalu terjadi perubahan dan penyesuaian struktur ongkos. Upah seyogianya ditinjau setiap dua tahun, sehingga lebih mengendurkan sektor bisnis yang terkejar-kejar. Interaksi inflasi dan ongkos produksi bagaimanapun harus dicegah karena akan berpotensi menurunkan gairah produksi, bahkan resesi atau stagnasi ekonomi yang masih membayangi kita selama satu dasawarsa terakhir.(*)

Prof Bambang Setiaji