Prof. Bambang Setiaji

Oleh Prof. Bambang Setiaji

Sebagaimana dietahui bahwa menjelang rapat paripurna dewan perwakilam rakyat yang membahas kemungkinan kenaikan harga BBM, harga harga di luar BBM sudah mendahaului meningkat. Peningkatan seperti ini merupakan tindakan spekulasi, karena apabila BBM benar benar meningkat akan terjadi peningkatan berantai yang dimulai dari peningkatan biaya transportasi. Akibatnya, bahan baku dan akhirnya upah pekerja tentu akan meminta disesuaikan.



Dalam terminologi ekonomi pasar peningkatan harga bukanlah sebuah dosa, peningkatan harga bahkan sejak sebelum suatu kejadian terjadi merupakan tindakan yang wajar supaya pengusaha mendapat insentif untuk tetap menyediakan barang dan jasa pada saat suatu musibah terjadi misalnya perang, bencana, dan dalam hal ini kenaikan harga BBM. Apabila pada menjelang kenaikan harga BBM harga harga dilarang meningkat, maka para pengusaha tidak akan bersedia menjual barang, akibatnya akan terjadi kelangkaan di pasar yang juga sangat mengecewakan bahkan membahayakan masyarakat.

Keputusan dewan dengan penambahan ayat bersyarat berupa opsi bagi pemerintah untuk menaikkan harga sewaktu waktu di masa mendatang justru menyebabkan ekpektasi atau spekulasi makin panjang. Ketidak pastian tersebut secara ekonomi ada biayanya, dan cara mengelola ketidak pastian adalah melakukan asuransi internal yaitu menaikkan harga. Tujuan pengusaha menaikkan harga lebih dahulu adalah untuk menutup kerugian, karena pada titik kenaikkan harga seorang pedagang akan memperoleh jumlah komiditi yang lebih sedikit.

Apabila opsi kenaikkan harga akhirnya tidak digunakan oleh pemerintah harga memang tidak mudah untuk turun, karena ekpektasi keuntungan sudah berubah dan mungkin pengusaha memerlukan imsentif untuk memperluas usahanya. Itulah sebabnya harga harga tetap tidak menurun sekarang ini.

Di antara efek yang terkait dengan BBM terhadap kenaikan harga harga, maka indeks kenaikan harga pangan perlu mendapat perhatian, hal ini disebabkan bahwa pangan merupakan kebutuhan survival bagi kelompok bawah. Pengeluaran untuk pangan mendominasi pengeluaran kelompok bawah. Dalam data inflasi yang disurvai oleh badan pusat statistik, BPS, kenaikan harga pangan justru yang paling tinggi, hal ini menggambarkan bahwa kehidupan kelompok bawah memang makin berat selama beberapa tahun terakhir ini.

Sejak kepemimpinan presiden Yudhoyono saja indeks harga kelompok pangan telah meningkat hampir dua kali lipat, dengan mematok 2005 dengan indeks 100, indeks harga pangan meningkat dari 90 pada tahun 2004 menjadi 184,5 pada akhir tahun 2011. Apabila hal ini tidak dikendalikan, maka pada akhir pemerintahan presiden SBY indeks harga angan bisa mendekati tiga kali lipat atau 300 persen. Pada triwulan pertama 2012 sebenarnya inflasi pangan hanya kurang dari 1 persen, namun karena kenaikan kenaikan harga pangan sudah terjadi dalam masa yang panjang dan sudah lebih dari dua kali lipat selama kepemimpinan masional ini, maka kesabaran masyarakat sudah habis. Daya tahan ekonomi kelompok miskin dan hampir miskin sudah pada titik terendah karena peningkatan harga pangan langsung berhubungan dengan merosotnya standar hidup kelompok bawah.

Pemerintah dan wakil rakyat dalam kelompok koalisi kurang peka merasakan beban rakyat bawah dengan kenaikan harga BBM tersebut. Kesulitan rakyat bawah adalah hal nyata, dan bukan mengada ada ketika mahasiswa dan masyarakat bawah memprotes kenaikan rencana harga BBM. Harga BBM sudah menjadi ekspektasi masyarakat dan sudah masuk dalam seluruh perencanaan ekonomi keluarga dan perusahaan, sehingga harga harga sudah disesuaikan dengan harga BBM yang murah. Subsidi BBM pada prinsipnya juga merupakan subsidi harga berbagai produk yang menggunakan input BBM.

Solusi Alternatif

Pemikiran alternatif untuk mencari jaan keluar perlu terus dikembangkan, karena subsidi BBM betapun buruknya sudah terlanjur ada. Salah satu pemikiran tersebut adalah kuota BBM bersubsidi di mana pompa BBM bersubsidi mungkin ditentukan dan kendaraan yang boleh masuk ke sana juga sudah ditentukan. Salah satu pemikiran alternatif lain, pemerintah sudah menghimbau atau mengatur agar semua kendaraan milik pemerintah menggunakan BBM non subsidi. Pemikiran lain misalnya agar pompa BBM bersubsidi dipisahkan dengan BBM non subisidi dengan demikian mungkin akan terdapat sanksi sosial atau bisa juga sanksi yang lebih formal terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.

Sistem kuota umumya akan melahirkan pasar gelap, bisnis baru mungkin akan terjadi di mana orang akan membeli BBM dengan jenis kendaraan yang diijinkan dan menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Sebagaiamana kita ketahui bahwa penjual BBM eceran banyak dilakukan di mana mana dan kemungkinan menjual di bawah tangan mungkin akan terjadi. Pasar gelap mungkin akan terjadi dalam jaringan distribusi atau tata niaga seperti menjual di bawah tangan, membelokkan, menyuap dan sebagainya.

Pemikiran lain sebagaimana sudah penulis kemukakan bahkan beberpa kali adalah dengan memungut kembali subsidi BBM menjadi pajak pengembalian subsidi BBM, cara ini bisa berefek terbatas bagi kendaraan dan mesin industri yang menjadi kelompok target. Pajak pengembalian dapat direstitusi manakala kendaraan atau mesin industri bisa menunjukkan bukti pembelian BBM non subsidi sejumlah tertentu.

Tindakan yang lebih penting untuk menahan laju kenaikan harga dan khususnya harga pangan yang sangat vital adalah kepastian harga BBM harus segera diumumkan. Pemerintah perlu segera mengumumkan apakah akhirnya tidak akan menggunakan opsi yang berada di tangannya, sehingga pengusaha mungkin belum terlanjur meneyesuaikan seluruh rencananya dengan harga yang baru. Harga mungkin masih memungkinkan untuk kembali kepada posisi semula.

Bisa juga, pemerintah segera nenggunakan haknya tetapi dengan kenaikan yang minimal yang masih dapat diterima oleh daya tahan ekonomi rakyat bawah. Karena harga harga sudah terlanjur naik yang merupakan semacam cadangan untuk kenaikan harga BBM, maka akan terjadi kerugian apabila tidak digunakan, harga harga akan makin tinggi lagi di masa depan ketika harga BBM disesuaikan. Yang pentimg pemerintah harus bisa segera memberi kepastian dengan menetapkan harga BBM dengan kenaikan yang kecil atau justru tidak sama sekali.

Prof. Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pak Rektor, hasil pertemuan dengan para menteri di Jakarta bagaimana? Apakah Rektor2 mendukung kenaikan BBM?
(Danang)

Menurut kepala badan kebijakan fiskal Prof. Bambang Brodjonegoro subsidi BBM
akan membengkak menjadi 179 triliun rupiah atau 165 triliun, atau 151 triliun, atau 137 triliun rupiah, masing masing berpasangan jika harga BBM tidak dinaikkan, naik 500 rupiah, 1000 rupiah, atau 1500 rupiah.



Ada banyak analisis bahwa yang menikmati subsidi BBM sebesar itu adalah kelompok menengah ke atas. Makin ke atas makin besar menikmati subsidi BBM karena menggunakan kendaraan dengan cc makin besar dan rata rata perjalanannya juga makin tinggi.

Untuk industri juga dapat dinalar bahwa makin besar skala perusahaan makin besar juga menggunakan BBM dan menikmati subsidi BBM. Industri kecil sering melakukan proses produksi tanpa mesin atau menggunakan mesin lebih terbatas.

Jika dialihkan untuk Program Welfare

Program welfare yang biasa dilakukan oleh negara kesejahteraan yaitu bantuan langsung kepada asnaf asnaf yang di negara Barat umumnya untuk diberikan kepada usia lanjut yang tidak dapat lagi bersaing di pasar kerja, keluarga miskin, anak tergantung, bantuan kesehatan, bantuan pangan, bantuan PHK, dan bencana alam. Di negara Barat bantuan bantuan ini sangat besar dan diwajibkan undang undang yang sampai memberatkan keuangan negaranya, terutama disebabkan meningkatnya harapan hidup sehingga pemerintah harus menanggung beban pensiun warga makin lama dan makin banyak jumlahnya. Walau demikian beratnya keuangan negara di Barat untuk kesejahteraan rakyat langsung seperti itu tetap mengundang respek. Di negara kita mengapa rakyat dan terutama generasi muda marah dengan rencana pengurangan subsidi BBM, karena rakyat tidak percaya pemerintah memiliki komitmen kepada rakyat. Ada gagasan misalnya bantuan langsung yang dulu dikenal dengan BLT diberikan menjelang Pemilu dan menghilang begitu saja, dan juga ketika BBM naik. Cara cara licik semacam ini membuat rakyat tidak percaya kepada ketulusan pemerintah sehingga tidak ada cara lain kecuali menentang kenaikan harga BBM.

Seandainya subsidi BBM di nolkan maka pemerintah akan memiliki dana katakanlah 150 triliun, dan katakanlah jumkah berbagai asnaf yang disebut di atas sekitar 50 juta orang, maka per orang akan mendapatkan 3 juta per tahun. Jumlah ini bagi rakyat bawah sangat berarti. Siapakah di antara asnaf asnaf tersebut yang pantas menerima santunan negara. Yang paling aman dan mudah dimonitor adalah manula semacam tunjangan pensiun dan penyandang cacat.

Untuk kelompok lain yang masih masuk kategori prime age, seandainya mereka miskin lebih baik diberikan dalam bantuan tidak langsung berupa pembayaran padat karya untuk pembangunan infra stuktur. Kemiskinan di Indonesia bukan disebabkan oleh kemalasan tetapi lebih karena tiadanya pekerjaan yang dapat memberi penghasilan. Dengan program yang jelas dan permanen semacam ini, program penghapusan subsidi tentu akan disambut oleh rakyat. Tetapi kompensasi BBM yang menghilang begitu saja tentu mengurangi kepercayaan rakyat.

Pajak Pengembalian Subsidi

Di tengah krisis kepercayaan sebagaimana digambarkan di atas, menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi bagaimanapun memberatkan rakyat. Karena harga harga lain akan ikut naik terutama untuk barang kebutuhan pokok. Menakkan harga bahan bakar bagaimanapun merupakan momentum menentang pemerinfah baik yang dengan alasan tulus untuk kepentingan rakyat maupun yang berniat mengganti pemerintah di luar jalur pemilihan umum. Sebagaimana disinyalir presiden, gerakan semacam itu tentu saja ada.

Alternatif lain yang dapat dilakukan selain dengan menaikkan harga bahan bakar minyak adalah dengan pajak pengembalian subsidi. Kendaraan dan industri yang sudah membeli bahan bakar dibiarkan membeli di pasar dengan harga sekarang. Akan tetapi kendaraan dan mesin industri yang menjadi kelompok sasaran akan dikenai pajak pengembalian subsidi.

Adminsitrasi pengembalian subsidi dengan memungut membali sebagai pajak bukan gagasan yang sulit. Bentuknya hanya menaikkan pajak kendaraan yang sekarang setiap tahun sudah dibayar rakyat. Pemerintah bisa membidikkan sasaran dengan akurat melalui besarnya cc atau daya kuda kendaraan dan mesin industri serta tahun pembuatannya. Kelompok mana yang mau dibiarkan menikmati subsidi dan kemlompok mana yang harus mengembalikan subsidi menjadi pajak sangat mudah atau tidak sulit dirumuskan dan dilaksanakan.

Dukungan masyarakat diperkirakan akan besar karena pajak ini merupakan beban yang dikenakan untuk kelompok menengah atas, kelompok yang juga dianggap lebih banyak menikmati kemajuan negara selama ini. Pengenaan pajak kendaraan yang tinggi juga bisa dilakukan secara gradual terutama untuk roda dua yang baru.

Hal ini diharapkan akan mengerem perkembangan permintaan kendaraan yang sudah bersifat distortif. Permintaan kendaraan roda dua dengan rendahnya uang muka pada pembelian langsung di dealer dealer mendorong konsumsi berlebih. Keseimbangan alami yang menyebabkan alokasi yang tepat menjadi bias atau salah tempat. Uang di tangan masyarakat yang semestinya dapat digunakan untuk investasi produktif terbelok menjadi konsumsi kendaraan dengan bahan bakar yang disubsidi lagi, yang menyebabkan makin bias. Harga kendaraan plus bunga setara dengan nilai empat mesin jahid atau mesin las. Berapa banyak pekerjaan dapat dikreasi dan pengangguran dapat diserap dengan hanya membendung laj permintaan kendaraan roda dua saja.

Baru baru ini Bank Indonesia sudah mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan uang muka atau menurunkan rasio kredit terhadap nilai kendaraan. Peraturan ini juga akan mengerem laju permintaan kendaraan, akan tetapi dealer dealer beroperasi di luar sistem perbankan. Ditambah dengan menerapkan pajak pengembalian subsidi sebagaimana gagasan di atas maka laju permuntaan kendaraan akan menurun dan masyarakat akan memiliki kelebihan uang kas di tangan yang dalat dialokasikan untuk berbagai investasi, membuka lapangan kerja, dan sekaligus menjadi basis pajak baru.

Kesimpulannya masih ada jalan lain untuk mengurangi subsidi - kenaikan harga BBM yang kontroversial dan menguras energi nasional bahkan stabilitas nasional.