Prof. Bambang Setiaji

Prof. Bambang Setiaji (Dimuat di koran Seputar Indonesia 13 Nov 2009)

Gaji tepatnya take home income menteri, pejabat negara, dan DPR yang tinggi menekan birokrasi menuju perimbangan tertentu, gap keseimbangan itu mendorong antara lain tindak korupsi. Sebagai contoh ada satu argumen seorang analis di TV mengapa para petugas dikenal masyarakat sebagai tukang catut, disebabkan oleh perbedaan gaji, misalnya dperbandingan gaji pimpinan KPK sekitar 60 jutaan sedang jendral polisi hanya sekitar 5 juta.

Setidaknya terdapat empat asumsi - tujuan penetapan gaji, yang pertama, untuk memberi insentif bekerja keras, kedua, untuk menarik pekerja berkualitas masuk ke suatu institusi, ketiga, mengurangi perputaran pekerja, dan keempat yang disebut tujuan sosiologis yaitu bertujuan keseimbangan antar jabatan dan profesi. Tujuan keempat, yaitu keseimbangan antar jabatan dan profesi ini merupakan masalah yang muncul karena jabatan-jabatan di Indonesia memiliki struktur gaji yang tidak jelas. Tugas yang setara dan take home income yang jauh berbeda menimbulkan ketidak adilan dan pembenaran terhadap korupsi.


Sebenarnya gaji penegak hukum tidaklah rendah, bahkan pegawai negeri biasapun, misalnya jika dibandingkan dengan gaji para pekerja mayoritas yang ditetapkan melalui upah minimum kota atau propinsi. Upah minimum kota dan propinsi yang mencerminkan traraf hidup rakyat banyak masih di bawah satu juta rupiah.

Kemampuan anggaran negara yang terbatas menyebabkan politik penghasilan diarahkan untuk kelompok yang terbatas, misalnya para pejabat negara yang bersifat temporer. Akan tetapi antara pejabat negara dan pimpinan BUMN masih tedapat gap gaji dan income. Antara pejabat negara dan pimpinan instansi swasta teman pergaulan atau partner yang dilayani juga terdap gap. Dan antara pejabat negara dengan birokrasi yang dipimpinnya juga terdapat perbedaan yang besar. Kesenjangan juga terjadi antara keseluruhan birokrasi termasuk pegawai negeri dan buruh mayoritas rakyat yang diatur dengan upah minimum.

Dilihat dari struktur gaji dan penghasilan sekurang-kurangnya yang ada di lingkungan pemerintahan dan pejabat negara perlu dipetakan dan diarahkan sesuai suatu kerangka keseimbangan atau kesetaraan antara beban dan penghasilan. Banyak petinggi seperti membenarkan tindak korupsi di institusinya karena masalah gap atau perbedaan relatif penghasilan. Legitimasi ini kemudian membudaya dan menjadi sistemik. Kasus pengaturan BAP atau kriminalisasi KPK yang menunjukkan betapa berkuasanya uang menggambarkan betapa jauh efek masalah ini jauh ke relung kehidupan bangsa. Tanpa objektifitas hukum makna negara menjadi menghilang.

Tekanan Korupsi

Bukan hanya masalah perbedaan gaji dalam lingkungan yang setara yang menyebabkan korupsi, koruspsi tidak lain adalah sebuah transaksi yang melibatkan suplai dan demand. Dari sisi demand faktor-faktor sosiologis juga mendorong seorang pejabat melakukan korupsi, di samping gaji rendah, di imbangi oleh status sosial yang tinggi, pergaulan dengan elit ekonomi, konsep keluarga besar atau extended family di mana seorang pejabat sering diunggulkan oleh keluarga bukan hanya dalam status sosial tetapi juga menjadi sandaran ekonomi.

Korupsi disebabkan oleh interaksi berbagai variabel yang kompleks. Transformasi yang cepat dari masyarakat agraris ke masyarakat industri menyebabkan kebutuhan yang bergerak cepat, membuat orang tidak sabar dan akhirnya terdorong untuk memenuhinya dengan tindakan korup. Kehidupan lingkungan misalnya pergaulan dengan alat-alat konsumsi yang relatif tinggi, untuk menjaga wibawa dan survive dalam lingkungan itu maka pejabat publik terdorong untuk melakukan korupsi. Faktor budaya terutama loyalitas kepada keluarga, menyebabkan berkurangnya loyalitas kepada negara/jabatan publik. Seorang pejabat publik dalam keluarga besar sangat dihormati dan hal ini memerlukan konsekuensi finansial yang sebenarnya tidak sesuai dengan penghasilan resmi.

Secara teoritis, negara modern bisa menekan korupsi. Pemilihan umum menyebabkan tiadanya kekuasaan mutlak atas diri pemimpin. Pemimpin harus mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada perwakilan rakyat. Kebebasan rakyat sekali lagi memperlihatkan powernya dalam kasus Bibit-Candra. Mundurnya Susno Duaji dan HA Ritonga tidak lain karena kebebasan yang dimiliki mayarakat dan juga pers. Generasi tua di kedua institusi penegak hukum kelihatannya kurang menyadari kekuatan baru ini dan mereka masih memainkan kartu lama. Kepercayaan publik kepada kedua institusi berada pada titik nadir. Hal tersebut bukan tidak beralasan, begitu aktor-aktor muncul dalam rekaman yang dibuka di Makamah Konstitusi, rakyat sudah mengenal betul dan bahkan semua yang pernah berurusan dengan hukum mengalami sendiri. Satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan kesadaran akan era baru diperlukan kepemimpinan generasi muda yang segar. Kesadaran baru dilambangkan oleh pemotongan satu generasi mengingat borok ini sudah dirasakan oleh seluruh rakyat.

Reformasi Indonesia sebelas tahun lalu diharapkan akan mengurangi korupsi di masa depan. Namun, biaya dari demokrasi tersebut juga besar. Kebebasan berekspresi menyebabkan budaya permisif yang meningkat. Pornografi di Indonesia meningkat pesat, demikian juga diduga prostitusi dan moral umum. Apa yang diperlukan ke depan adalah perpaduan antara kebebasan berekspresi terarah kepada yang bermutu tinggi bukan pada permisivisme, dan pada saat yang sama keabsolutan, otoritaritarianisme atas kekayaan negara menjadi berkurang.

Persoalannya adalah bagaimana meminimumkan biaya demokrasi sebagaimana pengalaman Indonesia. Kehidupan hedonis-sekuler yang merupakan bawaan demokrasi yang berkembang di tengah kemiskinan di Indonesia sungguh sangat dasyat akibatnya dari pada kehidupan hedonik dan sekuler di masyarakat dewasa dan terdidik seperti di Barat. Ketika rakyat miskin mulai menggantikan relasi tradisionalnya dengan uang yang terkait dengan modernisasi dan demokratisasi, hampir-hampir berakibat manusia memakan manusia. Kehidupan umum menjadi sangat buruk dan tidak manusiawi.

1. Pemilihan umum secara langsung di Indonesia diwarnai dengan modal uang yang sangat besar dari para calon. Dana untuk pemilih itu sendiri disalurkan lewat agen yang kemungkinan besar juga mulai dikorupsi. Biaya iklan TV sangat mahal, dan karena banyaknya TV maka harus disediakan dana sangat besar untuk maju ke kepemimpinan nasional. Hubungan dan backing dari para pebisnis menjadi sangat penting. Hal ini diduga akan menimbulkan korupsi terutama yang berupa berbagai kemudahan, seperti misalnya pelunakan standar lingkungan, pelunakan standar-standar keamanan. Perlu dibuktikan hipotesis bahwa sebagian besar gedung yang roboh saat gempa di Padang adalah bangunan publik. Apabila hal ini benar sekali lagi memperlihatkan betapa jauh korupsi menjadi akar berbegai bencana. Di satu sisi, kita masih berkutat pada pemberantasan korupsi tingkat rendah, korupsi tingkat tinggi seperti adanya monopoli, kartel, kolusi harga yang lebih kualitatif dan abstrak masih jauh dari jangkauan. Sebagai contoh, sumber daya frekuensi TV sangat terbatas menyebabkan aspirasi mayoritas rakyat yang pedesaan, pertanian, religius, dan sebagainya kurang mendapat tempat. Sebaliknya, frekuensi yang sangat terbatas tersebut hanya dikuasai dan digunakan untuk menyebarkan aspirasi dan kepentingan elite yang berkait dengan para pemilik modal. TV digunakan untuk menguasai rakyat, melalui perubahan gaya hidup, iklan, dan akhirnya pengembangan produk tertentu. Dalam pengertian yang luas, penguasaan seperti ini juga termasuk korupsi.
2. Korupsi yang lebih kualitatif mencakup bukan saja penggunaan dana publik secara ilegal, tetapi juga mencakup penyimpangan visional. Dalam hal ini alokasi dan penggunaan dana publik yang secara hukum mungkin sah tetapi sebenarnya menyimpang dari tugas dasar negara yang benar. Korupsi yang legal terjadi, misalnya, ketika ekskutif dan legislatif setuju mengalokasikan dana publik untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan rakyat banyak, miksalnya program tetek bengek yang prestisius di tengah kemiskinan rakyat. Proyek seperti itu walaupun legal dan bersih tetap merupakan tindakan korup berupa penyimpangan tugas negara dari yang semestinya berupa pelayanan kepada rakyat. Tahap seperti itu merupakan tahap pemberantasan korupsi yang lebih tinggi dan kualitatif di masa depan.

Keberadaan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bertujuan memasyarakatkan ekonomi syariah, khususnya dengan diundangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia. Walaupun demikian, ekonomi syariah bukan hanya menyangkut sistem keuangan dan perbankan. Ekonomi syariah juga menyangkut sektor fiskal-perpajakan dan pengeluaran Negara. Dalam industri dan perdagangan syariah juga mengatur secara umum supaya tidak terjadi perilaku yang merugikan rakyat banyak. Penimbunan bahan penting misalnya dan memonopoli suatu produk didalam suatu industri, dilarang di dalam syariah.

Kejujuran, keadilan, dan melindungi rakyat banyak dari suatu sistem yang eksploitatif adalah prinsip Syariah. Tidak ada satu bangsapun yang tidak menyetujui ekonomi syariah. Idealisme seperti diuraikan di atas juga dijumpai dalam ekonomi pasar atau liberal. Syariah merupakan aturan-aturan publik yang apabila dijalankan, maka ekonomi yang melindungi rakyat banyak akan terjadi.

Prinsip pertama dari ekonomi syariah adalah dilarangnya riba. Yakni suatu tambahan yang dibebankan kepada peminjam yang potensial merugikannya. Sedangkan syariah menjamin supaya tidak ada pihak yang diserap seperti dalam ekonomi ribawi. Jadi watak politik ekonomi Islam adalah jelas, melindungi wong cilik yang digambarkan sebagai peminjam kepada pemilik uang. Tetapi dalam hal syirkah atau pinjaman yang ditujukan untuk melakukan suatu bisnis dibenarkan memberikan tambahan kepada pemilik modal. Syirkah adalah basis operasi Bank Islam.

Di sisi fiskal, syariah menganut sistem perpajakan yang dikenal dengan zakat, jizah (pajak), kharaj (pajak untuk pertanian) dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah kewajiban seluruh rakyat untuk membiayai negara. Di sisi pengeluaran, pemimpin negara tidak memiliki kebebasan anggaran mutlak. Syariah menentukan pos-pos yang wajib dibiayai. Antara lain, pertahanan keamanan negara (jihad), penegakkan hukum, jalan dan bangunan publik lainnya, dan secara ketat dan eksplisit syariah menentukan santunan bagi warga bawah seperti kemiskinan, fakir, yatim, janda, pensiunan/manusia lanjut usia dan sebagainya.

Di bidang industri dan perdagangan , syariah mengatur supaya industri dan perdagangan berkembang. Syariah melindungi agar si kecil tidak mati dan dirugikan. Misalnya syariah melarang orang kota (negara maju) membeli atau menguasai saham 2 orang desa (negara ketiga). Penguasaan kepada sumber-sumber menyebabkan menghilangnya rasa keadilan, itulah yang terjadi dewasa ini. Monopoli yang memungkinkan bisa merugikan rakyat dilarang oleh syariah, demikian juga penimbunan.

Dengan uraian di atas sangat jelas bahwa syariah sangat melindungi rakyat kecil, tetapi sekaligus tidak melarang menjadi besar/maju. Namun dalam kenyataannya, penerapan syariah di berbagai daerah dewasa ini kurang menyentuh hal-hal di atas, yang pasti akan didukung rakyat banyak.

Daerah-daerah yang mendeklarasikan syariah, cenderung pada simbol-simbol budaya Islam seperti pakaian, kerudung dan peci. Seandainya daerah-daerah yang bersyariah memulai dengan menjamin si kecil dan berbagai santunan bagi si lemah, semua daerah tentu minta disyariahkan.

Mengacu kepada keunggulan sistem syariah, sudah selayaknya jika masyarakat muslim mau kembali kepada sistem syariah. Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan bermasyarakat.
Mencermati karakter produk syariah

PROF DR BAMBANG SETIAJI
Kelewatan kalau kita khususnya pemerintah, DPR, dan kita semua tidak merespons positif demo buruh,kemarin lusa. Pekerja adalah unsur vital dan mayoritas dalam membangun ekonomi dan kehidupan sosial bangsa. Pekerja adalah pelaku pembangunan dan kepada mereka juga pembangunan seharusnya ditujukan. Buruh adalah kata lain dari grass root, kebijakan antikemiskinan,kebijakan pendidikan murah, kesehatan murah, dan sebagainya, mayoritas bersentuhan dengan hakikat tuntutan buruh, kemarin lusa.


Memang para manajer dan white collar lainnya adalah juga pekerja atau buruh, tetapi kelompok ini bukan yang diaspirasikan dalam demo besar kemarin. Menghadapi demo buruh, yang sering kita pikirkan dan siapkan adalah bagaimana polisi dan keamanan.Sukses menghadapi demo buruh ukurannya sama sekali bukan keamanan, tetapi bagaimana aspirasi mereka kita respons secara jujur.

Upah Masih Merupakan Isu Utama

Ketika gaji DPR RI meningkat terus dengan take home pay sekitar Rp100 juta, dan lebih besar lagi take home pay DPRD DKI, demikian juga take home pay pejabat negara yang lain, kita tersentak dan seharusnya nurani kita tersentuh oleh tuntutan buruh yang di Ibu Kota masih berkutat pada angka Rp800.000 sampai Rp1 juta. Di daerah tentu lebih rendah lagi, upah yang ditetapkan berkutat sekitar Rp500.000 sampai Rp600.000 sebulan. Itu pun banyak perusahaan tidak dapat memenuhinya.

Upah buruh tersebut sungguh hanya setara makan siang para manajer dan pejabat penting negeri ini. Ibu Menteri Keuangan ketika memberi ceramah dari hati ke hati di kongres sarjana ekonomi di Manado beberapa waktu lalu, mengeluhkan gaji stafnya yang sangat rendah. Demikian pula DPR, menteri itu sendiri, lebih-lebih birokrasi di bawahnya, semua merasa gajinya sangat rendah. Singkat kata, aspirasi pejabat dan pengelola negeri ini masih hanya berkutat pada diri dan lingkungannya, belum benarbenar menyangkut rakyat bawah.

Ketika buruh menuntut upah minimum yang benarbenar minim, harga beras dibiarkan naik meroket, dan hari-hari ini minyak goreng menembus angka sepuluh ribu rupiah. Meningkatnya harga kebutuhan pokok bisa menembus 100% dalam hitungan hari atau bulan dan negosiasi upah buruh yang begitu alot sungguh merisaukan.Negara seperti menyerah kepada kekuatan buta dari pasar dan negara menjadi seperti tiada dalam kasus seperti ini.

Struktur Biaya Industri

Pertama kali yang harus kita lihat dalam merespons upah buruh kita tentulah struktur biaya industri kita. Pertanyaannya adalah masihkah ada ruang untuk mengangkat kesejahteraan grassroot tersebut? Tentu saja kita harus lengkapi dengan produktivitas dan daya saing global.Data mengenai struktur biaya industri kita diperlihatkan dalam tabel 1. Kalau kita cermati struktur biaya industri di atas, kelihatannya tidak ada alternatif internal yang bisa diharapkan banyak untuk memperbaiki upah pekerja.

Namun, pemerintah dan pengelola negara lainnya secara langsung atau tidak langsung dapat berperan besar. Keterlibatan tersebut antara lain dalam hal penetapan upah minimum yang berada di tangan gubernur dan kewenangan dalam menetapkan undang-undang perburuhan di tangan DPR.Secara langsung, pemerintah dapat berperan dalam perpajakan dan subsidinya kepada listrik dan BBM.Peran Bank Indonesia dalam hal bunga dan kebijakan nilai tukar kurs yang dapat berimbas langsung kepada beban bunga dan beban biaya bahan baku yang diimpor.

Dalam data di atas, pekerja diperkirakan menerima sekitar 17% dari nilai output. Namun, jika ditambahkan lembur dan perolehan lain, share pekerja akan membaik. Dari kesemuanya ini memang memungkinkan meningkatkan beberapa persen share biaya SDM yang akan berpengaruh kepada buruh. Perlu dicatat bahwa biaya SDM menyebar dari manajer sampai buruh yang berdemo kemarin lusa. Tentu saja, ini masalah keadilan dan konvensi internal perusahaan atau tingkat industri yang perlu dilihat lebih jauh.Misalnya,mungkinkah ada undang-undang berapa kali lipat jarak terlebar antara pekerja terbawah dan top leader?

Jati Diri Peran Pemerintah

Kalau intervensi ke dalam struktur biaya industri terbukti sulit dan mungkin akan mengham-bat investasi yang juga sangat diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan dan daya saing global, peran pemerintah sebagai lingkungan industri yaitu peran jati dirinya justru sangat penting untuk di-redesign menjadi lebih pro buruh atau prograss root. Pemerintah sangat terbaca bertindak liberal dan menjalankan kebijaksanaan diam atau membiarkan. Singkatnya, pemerintah harus menyadari lebih dulu berada di negara sedang berkembang dan dalam lingkungan mayoritas yang miskin, diukur dari gaji buruh yang berdemo kemarin lusa.

Di tengah kemiskinan tersebut, pengelola negara bergaul dengan kantong-kantong kemajuan yang terdiri dari para elite ekonomi yang bekerja di industri riil dan jasa keuangan dengan gaji yang sangat tinggi. Pergaulan ini sudah menghipnotis penyelenggara negara dengan selalu membandingkan penerimaannya bukan lagi dibandingkan dengan rakyat (buruh), tetapi dibandingkan dengan elite. Akibatnya, ketika penyelenggara negara mengejar elite ekonomi, jaraknya kepada rakyat menjadi semakin jauh.

Rakyat seperti ditinggal sendirian dan berteriak sekerasnya di lembah tak berdinding. Pertama, peran pemerintah dalam memperbaiki buruh adalah meningkatkan solidaritas. Orientasi kepada elite harus dikurangi dan perbandingan kepada buruh dan rakyat harus dilakukan. Gaji pegawai negeri dan pejabat negara memang rendah, tetapi itu masih yang terbaik atau termujur. Itulah sebabnya jika pemerintah membuka satu lowongan pelamar selalu berjubel.Masyarakat bersikap rasional.

Kedua, untuk memperbaiki nasib buruh pemerintah harus bertindak kembali kepada peran dasarnya, yaitu mengurus harga barang publik serendah mungkin (pendidikan, kesehatan, dan transportasi). Demikian pula pemerintah negara miskin jangan bersandar kepada pasar, sok bersikap liberal, dan membiarkan harga kebutuhan dasar menjadi liar. Hal ini akan sangat menyakitkan buruh dan menyebabkan mereka seperti ditinggal sendirian. Rumusnya sudah pasti jika Anda menjauh dari rakyat,rakyat menjadi jauh dengan Anda.



PROF DR BAMBANG SETIAJI
Rektor UMS