Prof. Bambang Setiaji

Prof. Bambang Setiaji Dalam kesempatan berkunjung ke Timur Tengah, penulis terkejut melihat kenyataan hampir 300an tenaga kerja wanita (TKW) melarikan diri dari rumah majikan dengan berbagai persoalan dan latar belakang yang berbeda dan akhirnya ditampung berdesakkan di ruang bawah di KBRI setempat. Ruang itu sendiri tidak terlalu luas, dan tidak manusiawi, tetapi apa boleh buat. Kemampuan KBRI menjamu dan memulangkan para TKW tersebut juga sangat terbatas. Saat ini kita sedang moratorium pengiriman TKW ke Timur Tengah mengingat banyaknya persoalan. Duta besar juga sudah kewalahan mengurus TKW dengan pesan jangan masuk lagi ke Timur Tengah, silakan ke negara lain yang lebih maju. Duta besar juga menyatakan bersinggungan dengan TKW sangat dekat dengan kriminal. Pada saat moratorium terjadi, ternyata TKW masih berdatangan dan tentu saja dengan pelatihan baik bahasa, pengenalan budaya, dan ketrampilan mengurus rumah tangga yang makin kurang karena ilegal. Kontrak antara pengirim dan majikan juga tidak jelas, pikiran buruk kita berkata jangan jangan kontraknya menempatkan TKW sangat tidak menguntungkan, misalnya menyerupai budak belian. Keberadaah TKW diasumsikan atau dipersepsi sebagai menjatuhkan citra bangsa, sehingga turis tidak datang dan lebih lebih untuk belajar ke perguruan tinggi di Indonesia yang beberapa sebenarnya sangat bagus dan berkualitas. Itu semua adala asumsi dan bukan merupakan hasil penelitian yang representatif. Bekerja Sebagai Hak Asasi Bekerja merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, bahkan negara sebenarnya berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang layak sebagaiamana amanat konstitusi. Faktor faktor pendorong terutama ketatnya persaingan untuk memeroleh pekerjaan di dalam negeri disertai tanah pertanian yang diwaris makin lama makin kecil misalnya hanya 0,1 hektar, jelas tidak bisa untuk menghidupi sebuah keluaraga. Tenaga kerja wanita bahkan banyak di antaranya seorang ibu rela meninggalkan suami dan anak anaknya untuk mengadu nasib di negeri yag gersang, keras, dan jauh baik secara phisik dan budaya. Namun, bekerja adalah hak asasi di tambah kesulitan mencari peluang di dalam negeri dan juga rendahnya upah di dalam negeri, bekerja ikegalpun terpaksa menjadi pilihan. Dan kalau ini menjadi pilihan, sangat potensial menjadi permasalahan yang membebani KBRI setempat. Tidak ada jalan lain untuk membantu TKW sebaiknya mereka di latih kembali serta didisiplinkan dan diberi perlindungan. Untuk memperbaiki kontrak dan pelaksanaannya yang tidak jelas maka kontrak harus dibuat lebih formal. Kecuali TKW yang dididik dan diformalkan, para pengguna di negara yang kurang berkembang seperti di Timur Tengah, Malaysia, dan Singapura juga perlu dididik cara cara menggunakan tenaga kerja bahkan di dalam negeri juga perlu di edukasi dengan undang undang. Kontrak yang lebih formal ini terutama mengangkut hak dan mewajiban serta diskripsi tugas serta batasan jam kerja yang jelas. Di negara maju, TKW dihormati sebagai pekerjaan yang layak, yang disebut home care yang umumnya dilakaukan secara part time yaitu sebagai pekerja rumah tangga ketika tuan rumah pergi bekerja. Mahasiswa doktor Indonesia banyak yang melakukan lekerjaan home care tersebut. Industri Pembantu Rumah Tangga Dengan profesionalisasi, kita tidak perlu malu untuk disebut sebagai negara supplier pembantu, caranya adalah dengan memaksakan kontrak formal, memakai uniform yang memberi image sebagai pekerja profesional, jam kerja yang jelas dan harus pulang ke rumah bersama yang wajib diadakan oleh PJTKI. PJTKI juga wajib menyediakan mobil antar jemput untuk kota kota yang angkutan umumnya belum berkembang. Para pengguna juga harus memperoleh pencerahan atau pemberadaban. Pemerintah setempat tentu juga tidak suka disebut memiliki keluarga keluarga yang memperlukan pekerja dengan perlakuan kurang beradab. Hal itu akan memberi image negara yang masih melegalkan praktek yang mendekati perbudakan. Problem problem TKW bukan hanya mencoreng negara pengirim sebagai negara pembantu, tetapi bagi negara penerima juga tercoreng apabila menggunakan industrial relation standard yang rendah. Hal tersebut mencerminkan ketidak majuan atau ketidak beradaban, lebih lebih kalau dipersepsi masih melegalkan perbudakan yang tentu ingin dihindari oleh negara penerima. Mengingat keterbatasan pekerjaan di dalam negeri sementara angkatan kerja baru selalu bertambah setiap tahun dengan tingkat pendidikan makin tinggi dan makin bervariasi. Mungkin diperlukan SMK jurusan home care, mereka bisa bekerja di rumah tangga, tetapi bisa juga ke bagian tertentu di perhotelan. Dengan mengirim TKW yang lulus SMK dengan modal bahasa yang lumayan, industri pembantu bisa menjadi penyelamat neraca perdagangan internasional yang akhir akhir ini defisit. TKW juga memiliki karier, peringjat pertama mereka yang pergi ke Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah, peringkat atasnya pergi ke Hongkong, Taiwan, dan Korea. Peringkat atau pangkat tertinggi apabila bisa masuk ke Jepang, Australia, Eropa, dan Amerika. Di negara negara terakhir ini mereka sangat dihormati dan pemilik rumah sangat merasa berterima kasih kepada para pekerja home care. Lintas pekerjaan ke layanan hotel dan pekerjaan pekerjaan lain juga dimungkinkan setelah para TKI mengenal bahasa dan budaya setempat. TKI merupakan intruder pasar kerja, budaya, bahkan agama ke negara negara lain. TKI masih jauh lebih beruntung daripada bangsa afrika yang dibawa ke Eropa dan Amerika yang akhirnya melahirkan Presiden Obama. Dalam jangkan panjang mereka merupakan duta bangsa yang sangat menguntungkan di sama depan. Di kota kota besar di dunia selalu terdapat Chinese Town dan hal itu terbukti membawa sukses bisnis China di seluruh dunia, dan membawa China menjadi raksasa ekonomi dewasa ini. Indonesia Town atau Indonesia enclave sangat dimungkinakan di masa depan melalui pengorbanan dan perjuangan TKI yang dampak negatifnya bisa kita kurangi di era sudah menghilangnya perbudakan bahkan di era di mana negara negara tentu tidak ingin di sebut sebagai memiliki industrial relation yang buruk. Jadi kata kuncinya adalah industrikan TKW, kita formalkan, bahkan kita buat SMKnya.

Read More......

Prof. Bambang Setiaji Rektorn Univeristas Muhammadiyah Surakarta Apa kaitan Lady Gaga dan BUMN kita, ada yang mengaitkan yaitu paradigma bernegara kita. Perdebatan apakah negara harus intervensi mencemaskan generasi mendatang dan memiliki strategi budaya ? Atau negara pasif membiarkan apa saja ditampilkan dengan pendekatan bisnis. Yang laku dan laris untuk ditonton berarti dapat dibenarkan untuk dibudayakan, pasarlah yang menentukan. Negara dalam hal ini pemeritah melindungi apa saja yang rakyat suka, yang penting menjaga ketertiban dan tidak saling mengganggu yang lain. Pandangan ini merupakan manifestasi dari prinsip negara liberal. UUD 45 yang kita anut bukanlah berprinsip negara leiberal, negara cenderung intervensionis dan memiliki arahan yang jelas. Dalam bidang ekonomi, negara bersifat sosialistik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33, rumusan itu memperlihatkan dengan jelas campur tangan negara dalam mengarahkan ekonomi. Pasal 34 mewajibkan negara mengurus fakir miskin dan orang terlantar, hal ini juga mempertegas peinsip negara non pasar yang semua perolehan harus diperoleh dengan bekerja, tetapi negara terikat dalam mensejahterakan rakyat. Pada masa orde baru kesejahteraan rakyat ini didefinisikan dengan kesejahteraan lahir dan batin material dan spritual. Kesalahan orde baru yang utama adalah dalam hal otoritarian, represif terhadap lawan politik, serta kebijakan ekonomi yang kolutif dan bukan pada rumusan atau tafsiran terhadap arahan bernegara seimbang yang dirancang sejak berdiri. Prinsip sebagai negara sosialis oleh founding fathers khususnya Bung Hatta disebut sebagai sebagai prinsip sosialisme religius. Selain dalam rumusan dasar negara, asas religius ditegaskan dalam pasal 29. Rumusan ini tentu saja mempertegas Indonesia sebagai negara non pasar bebas dan bukan negara demokrasi atau kebebasan an sich. Reformasi yang berintikian demokratisasi dan serangkaian amandemen, tidak secara tegas mengubah dasar konstitusi menjadi negara sekular dan liberal atau berbasis kemauan pasar. Memang dalam pasal 33 misalnya dimasukkan kata efisiensi yang dalam ilmu ekonomi kata efisiensi alokasi hanya bisa dicapai dengan berlakukanya pasar bebas. Tetapi statemen sebagai negara pasar bebas dan lebih lebih sekular tidak nampak dalam berbagai amandemen. BUMN Kita Mempertegas diri sebagai negara non liberal, BUMN dalam berbagai lapangan didirikan sebagai bentuk intervensi negara. Bremer (2010) menyebutnya sebagai kapitalisme negara sebagai lawan kapitalisme atau pasar bebas berbasis swasta. Kemajuan suatu bangsa dalam ekonomi pasar tergantung dari kemajuan pengusaha swasta. Riset dan inovasi merupakan akar kemajuan suatu bangsa yang kemudian diproduksi oleh wira usaha menjadi alat alat konsumsi baru yang membuat taraf hidup bangsa lebih baik. Riset pengembangan selanjutnya dilanjutkan oleh perusahaan perusahaan dengan terus menerus memperbaiki produk produk.Untuk mencapai skenario seperti itu maka pengusaha swasta harus memiliki semacam previlege, perlindungan hak intelektual atau patent supaya biaya riset mereka yang besar dapat kembali, oleh sebab itulah ekonomi semacam itu disebut kapitalisme perusahaan besar atau kapitalisme wira usaha. Kemajuan teknologi yang sudah begitu tinggi di negara negara pasar bebas inti, sungguh sangat sulit diimbangi dengan mengandalkan temuan riset perguruan tinggi dan lembaga riset yang ada. Swasta juga tidak mau berkorban untuk inovasi produk yang di dunia lain sudah begitu tinggi. Tren kemajuan China yang sangat mengesankan di mana kekuatan ekonominya menduduki ranking kedua terkuat setelah Amerika Serikat, demikian juga Indonesia yang merupakan negara terpenting di ASEAN yang kekuatan ekonominya terus melaju dalam rangking G-20, kapitalisme negara bisa diuji kelayakannya dengan perkembangan waktu. Bahwa kemajuan dengan sponsor negara mungkin merupakan satu satunya jalan bagi negara sedang berkembang untuk mengejar kemajuan Barat yang sudah mapan. Hanya negara yang bisa membiayai lompatan riset yang memadai dengan kemajuan Barat, karena inovasi yang signifikan harus langsung pada produk produk berteknologi tinggi seperti pesawat, mobil dan motor nasional, ICT, energi nuklir dan sebagainya sebagaimana pengalaman China, Indonesia, Malaysia, dan Iran. Di samping itu hanya negara yang tahan dan bisa menanggung rugi minimal untuk beberapa waktu. Peran Sosial Tuntutan dan standard BUMN harus memperoleh keuntungan tidaklah salah, tetapi BUMN dilahirkan sebagai koreksi terhadap pasar bebas. BUMN bagaimanapun tidak bisa diukur kinerjanya dengan besarnya laba semata mata. Misalnya di sektor perbankan bank bank BUMN beroperasi sama dengan bank swasta. Yang membedakan keduanya hanya pemiliknya. Bonus direksi perbankan BUMN yang begitu besar mestinya tidak hanya didasarkan kepada laba tetapi perlu ada ukuran kinerja yang dipadukan dengan kemampuan melahirkan wira usaha baru dan menanggulangi masalah sosial utama yautu lapangan kerja. Hanya dengan lahirnya wira usaha baru masalah lapangan kerja bisa terpecahkan. Menurut sejarah banyak BUMN merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan perusahaan peninggalan pemerintah kolonial. BUMN BUMN tersebut dibuat dengan peraturan yang memaksa (tanam paksa) khususnya untuk memenuhi kebutuhan beberapa komiditi Eropa. Dengan sejarah seperti itu, BUMN tentu saja tidak memiliki kepedulian terhadap permasalan rakyat. Namun di era merdeka dan khusunya di era kebebasan seperti sekarang ini peran sosial BUMN perlu dipertegas. Memang peran sosial pada masa lalu dijadikan oleh beberapa BUMN untuk berkilah terhadap kinerjanya yang buruk. Kata kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas, peran peran sosial tersebut hendaknya dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan jujur. Perlu dirumuskan kembali peran BUMN ini supaya tidak hanya menjadi badan usaha sebagaimana layaknya badan usaha swasta yang bermain di pasar (bebas) tetapi dengan pemilik pemerintah. Operasi BUMN harus berbeda dengan mekanisme pasar reguler, misalnya, di sektor pasar kredit, bank bank pelat merah bekerja sama dengan pemerintah bisa berusaha mendorong lahirnya wira usaha baru. Pengangguran terdidik yang meninggi sangat merisaukan, mereka sudah berinvestasi dalam bidang SDM yaitu membuayai pendidikan dirinya sendiri. Mereka layak mendapat amanah, misalnya, untuk menambah jumlah wira usaha baru yang jumlahnya sekitar setengah jumlah yang diperlukan.

Read More......

Oleh Prof. Bambang Setiaji

Sebagaimana dietahui bahwa menjelang rapat paripurna dewan perwakilam rakyat yang membahas kemungkinan kenaikan harga BBM, harga harga di luar BBM sudah mendahaului meningkat. Peningkatan seperti ini merupakan tindakan spekulasi, karena apabila BBM benar benar meningkat akan terjadi peningkatan berantai yang dimulai dari peningkatan biaya transportasi. Akibatnya, bahan baku dan akhirnya upah pekerja tentu akan meminta disesuaikan.



Dalam terminologi ekonomi pasar peningkatan harga bukanlah sebuah dosa, peningkatan harga bahkan sejak sebelum suatu kejadian terjadi merupakan tindakan yang wajar supaya pengusaha mendapat insentif untuk tetap menyediakan barang dan jasa pada saat suatu musibah terjadi misalnya perang, bencana, dan dalam hal ini kenaikan harga BBM. Apabila pada menjelang kenaikan harga BBM harga harga dilarang meningkat, maka para pengusaha tidak akan bersedia menjual barang, akibatnya akan terjadi kelangkaan di pasar yang juga sangat mengecewakan bahkan membahayakan masyarakat.

Keputusan dewan dengan penambahan ayat bersyarat berupa opsi bagi pemerintah untuk menaikkan harga sewaktu waktu di masa mendatang justru menyebabkan ekpektasi atau spekulasi makin panjang. Ketidak pastian tersebut secara ekonomi ada biayanya, dan cara mengelola ketidak pastian adalah melakukan asuransi internal yaitu menaikkan harga. Tujuan pengusaha menaikkan harga lebih dahulu adalah untuk menutup kerugian, karena pada titik kenaikkan harga seorang pedagang akan memperoleh jumlah komiditi yang lebih sedikit.

Apabila opsi kenaikkan harga akhirnya tidak digunakan oleh pemerintah harga memang tidak mudah untuk turun, karena ekpektasi keuntungan sudah berubah dan mungkin pengusaha memerlukan imsentif untuk memperluas usahanya. Itulah sebabnya harga harga tetap tidak menurun sekarang ini.

Di antara efek yang terkait dengan BBM terhadap kenaikan harga harga, maka indeks kenaikan harga pangan perlu mendapat perhatian, hal ini disebabkan bahwa pangan merupakan kebutuhan survival bagi kelompok bawah. Pengeluaran untuk pangan mendominasi pengeluaran kelompok bawah. Dalam data inflasi yang disurvai oleh badan pusat statistik, BPS, kenaikan harga pangan justru yang paling tinggi, hal ini menggambarkan bahwa kehidupan kelompok bawah memang makin berat selama beberapa tahun terakhir ini.

Sejak kepemimpinan presiden Yudhoyono saja indeks harga kelompok pangan telah meningkat hampir dua kali lipat, dengan mematok 2005 dengan indeks 100, indeks harga pangan meningkat dari 90 pada tahun 2004 menjadi 184,5 pada akhir tahun 2011. Apabila hal ini tidak dikendalikan, maka pada akhir pemerintahan presiden SBY indeks harga angan bisa mendekati tiga kali lipat atau 300 persen. Pada triwulan pertama 2012 sebenarnya inflasi pangan hanya kurang dari 1 persen, namun karena kenaikan kenaikan harga pangan sudah terjadi dalam masa yang panjang dan sudah lebih dari dua kali lipat selama kepemimpinan masional ini, maka kesabaran masyarakat sudah habis. Daya tahan ekonomi kelompok miskin dan hampir miskin sudah pada titik terendah karena peningkatan harga pangan langsung berhubungan dengan merosotnya standar hidup kelompok bawah.

Pemerintah dan wakil rakyat dalam kelompok koalisi kurang peka merasakan beban rakyat bawah dengan kenaikan harga BBM tersebut. Kesulitan rakyat bawah adalah hal nyata, dan bukan mengada ada ketika mahasiswa dan masyarakat bawah memprotes kenaikan rencana harga BBM. Harga BBM sudah menjadi ekspektasi masyarakat dan sudah masuk dalam seluruh perencanaan ekonomi keluarga dan perusahaan, sehingga harga harga sudah disesuaikan dengan harga BBM yang murah. Subsidi BBM pada prinsipnya juga merupakan subsidi harga berbagai produk yang menggunakan input BBM.

Solusi Alternatif

Pemikiran alternatif untuk mencari jaan keluar perlu terus dikembangkan, karena subsidi BBM betapun buruknya sudah terlanjur ada. Salah satu pemikiran tersebut adalah kuota BBM bersubsidi di mana pompa BBM bersubsidi mungkin ditentukan dan kendaraan yang boleh masuk ke sana juga sudah ditentukan. Salah satu pemikiran alternatif lain, pemerintah sudah menghimbau atau mengatur agar semua kendaraan milik pemerintah menggunakan BBM non subsidi. Pemikiran lain misalnya agar pompa BBM bersubsidi dipisahkan dengan BBM non subisidi dengan demikian mungkin akan terdapat sanksi sosial atau bisa juga sanksi yang lebih formal terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.

Sistem kuota umumya akan melahirkan pasar gelap, bisnis baru mungkin akan terjadi di mana orang akan membeli BBM dengan jenis kendaraan yang diijinkan dan menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Sebagaiamana kita ketahui bahwa penjual BBM eceran banyak dilakukan di mana mana dan kemungkinan menjual di bawah tangan mungkin akan terjadi. Pasar gelap mungkin akan terjadi dalam jaringan distribusi atau tata niaga seperti menjual di bawah tangan, membelokkan, menyuap dan sebagainya.

Pemikiran lain sebagaimana sudah penulis kemukakan bahkan beberpa kali adalah dengan memungut kembali subsidi BBM menjadi pajak pengembalian subsidi BBM, cara ini bisa berefek terbatas bagi kendaraan dan mesin industri yang menjadi kelompok target. Pajak pengembalian dapat direstitusi manakala kendaraan atau mesin industri bisa menunjukkan bukti pembelian BBM non subsidi sejumlah tertentu.

Tindakan yang lebih penting untuk menahan laju kenaikan harga dan khususnya harga pangan yang sangat vital adalah kepastian harga BBM harus segera diumumkan. Pemerintah perlu segera mengumumkan apakah akhirnya tidak akan menggunakan opsi yang berada di tangannya, sehingga pengusaha mungkin belum terlanjur meneyesuaikan seluruh rencananya dengan harga yang baru. Harga mungkin masih memungkinkan untuk kembali kepada posisi semula.

Bisa juga, pemerintah segera nenggunakan haknya tetapi dengan kenaikan yang minimal yang masih dapat diterima oleh daya tahan ekonomi rakyat bawah. Karena harga harga sudah terlanjur naik yang merupakan semacam cadangan untuk kenaikan harga BBM, maka akan terjadi kerugian apabila tidak digunakan, harga harga akan makin tinggi lagi di masa depan ketika harga BBM disesuaikan. Yang pentimg pemerintah harus bisa segera memberi kepastian dengan menetapkan harga BBM dengan kenaikan yang kecil atau justru tidak sama sekali.

Read More......

Prof. Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pak Rektor, hasil pertemuan dengan para menteri di Jakarta bagaimana? Apakah Rektor2 mendukung kenaikan BBM?
(Danang)

Menurut kepala badan kebijakan fiskal Prof. Bambang Brodjonegoro subsidi BBM
akan membengkak menjadi 179 triliun rupiah atau 165 triliun, atau 151 triliun, atau 137 triliun rupiah, masing masing berpasangan jika harga BBM tidak dinaikkan, naik 500 rupiah, 1000 rupiah, atau 1500 rupiah.



Ada banyak analisis bahwa yang menikmati subsidi BBM sebesar itu adalah kelompok menengah ke atas. Makin ke atas makin besar menikmati subsidi BBM karena menggunakan kendaraan dengan cc makin besar dan rata rata perjalanannya juga makin tinggi.

Untuk industri juga dapat dinalar bahwa makin besar skala perusahaan makin besar juga menggunakan BBM dan menikmati subsidi BBM. Industri kecil sering melakukan proses produksi tanpa mesin atau menggunakan mesin lebih terbatas.

Jika dialihkan untuk Program Welfare

Program welfare yang biasa dilakukan oleh negara kesejahteraan yaitu bantuan langsung kepada asnaf asnaf yang di negara Barat umumnya untuk diberikan kepada usia lanjut yang tidak dapat lagi bersaing di pasar kerja, keluarga miskin, anak tergantung, bantuan kesehatan, bantuan pangan, bantuan PHK, dan bencana alam. Di negara Barat bantuan bantuan ini sangat besar dan diwajibkan undang undang yang sampai memberatkan keuangan negaranya, terutama disebabkan meningkatnya harapan hidup sehingga pemerintah harus menanggung beban pensiun warga makin lama dan makin banyak jumlahnya. Walau demikian beratnya keuangan negara di Barat untuk kesejahteraan rakyat langsung seperti itu tetap mengundang respek. Di negara kita mengapa rakyat dan terutama generasi muda marah dengan rencana pengurangan subsidi BBM, karena rakyat tidak percaya pemerintah memiliki komitmen kepada rakyat. Ada gagasan misalnya bantuan langsung yang dulu dikenal dengan BLT diberikan menjelang Pemilu dan menghilang begitu saja, dan juga ketika BBM naik. Cara cara licik semacam ini membuat rakyat tidak percaya kepada ketulusan pemerintah sehingga tidak ada cara lain kecuali menentang kenaikan harga BBM.

Seandainya subsidi BBM di nolkan maka pemerintah akan memiliki dana katakanlah 150 triliun, dan katakanlah jumkah berbagai asnaf yang disebut di atas sekitar 50 juta orang, maka per orang akan mendapatkan 3 juta per tahun. Jumlah ini bagi rakyat bawah sangat berarti. Siapakah di antara asnaf asnaf tersebut yang pantas menerima santunan negara. Yang paling aman dan mudah dimonitor adalah manula semacam tunjangan pensiun dan penyandang cacat.

Untuk kelompok lain yang masih masuk kategori prime age, seandainya mereka miskin lebih baik diberikan dalam bantuan tidak langsung berupa pembayaran padat karya untuk pembangunan infra stuktur. Kemiskinan di Indonesia bukan disebabkan oleh kemalasan tetapi lebih karena tiadanya pekerjaan yang dapat memberi penghasilan. Dengan program yang jelas dan permanen semacam ini, program penghapusan subsidi tentu akan disambut oleh rakyat. Tetapi kompensasi BBM yang menghilang begitu saja tentu mengurangi kepercayaan rakyat.

Pajak Pengembalian Subsidi

Di tengah krisis kepercayaan sebagaimana digambarkan di atas, menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi bagaimanapun memberatkan rakyat. Karena harga harga lain akan ikut naik terutama untuk barang kebutuhan pokok. Menakkan harga bahan bakar bagaimanapun merupakan momentum menentang pemerinfah baik yang dengan alasan tulus untuk kepentingan rakyat maupun yang berniat mengganti pemerintah di luar jalur pemilihan umum. Sebagaimana disinyalir presiden, gerakan semacam itu tentu saja ada.

Alternatif lain yang dapat dilakukan selain dengan menaikkan harga bahan bakar minyak adalah dengan pajak pengembalian subsidi. Kendaraan dan industri yang sudah membeli bahan bakar dibiarkan membeli di pasar dengan harga sekarang. Akan tetapi kendaraan dan mesin industri yang menjadi kelompok sasaran akan dikenai pajak pengembalian subsidi.

Adminsitrasi pengembalian subsidi dengan memungut membali sebagai pajak bukan gagasan yang sulit. Bentuknya hanya menaikkan pajak kendaraan yang sekarang setiap tahun sudah dibayar rakyat. Pemerintah bisa membidikkan sasaran dengan akurat melalui besarnya cc atau daya kuda kendaraan dan mesin industri serta tahun pembuatannya. Kelompok mana yang mau dibiarkan menikmati subsidi dan kemlompok mana yang harus mengembalikan subsidi menjadi pajak sangat mudah atau tidak sulit dirumuskan dan dilaksanakan.

Dukungan masyarakat diperkirakan akan besar karena pajak ini merupakan beban yang dikenakan untuk kelompok menengah atas, kelompok yang juga dianggap lebih banyak menikmati kemajuan negara selama ini. Pengenaan pajak kendaraan yang tinggi juga bisa dilakukan secara gradual terutama untuk roda dua yang baru.

Hal ini diharapkan akan mengerem perkembangan permintaan kendaraan yang sudah bersifat distortif. Permintaan kendaraan roda dua dengan rendahnya uang muka pada pembelian langsung di dealer dealer mendorong konsumsi berlebih. Keseimbangan alami yang menyebabkan alokasi yang tepat menjadi bias atau salah tempat. Uang di tangan masyarakat yang semestinya dapat digunakan untuk investasi produktif terbelok menjadi konsumsi kendaraan dengan bahan bakar yang disubsidi lagi, yang menyebabkan makin bias. Harga kendaraan plus bunga setara dengan nilai empat mesin jahid atau mesin las. Berapa banyak pekerjaan dapat dikreasi dan pengangguran dapat diserap dengan hanya membendung laj permintaan kendaraan roda dua saja.

Baru baru ini Bank Indonesia sudah mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan uang muka atau menurunkan rasio kredit terhadap nilai kendaraan. Peraturan ini juga akan mengerem laju permintaan kendaraan, akan tetapi dealer dealer beroperasi di luar sistem perbankan. Ditambah dengan menerapkan pajak pengembalian subsidi sebagaimana gagasan di atas maka laju permuntaan kendaraan akan menurun dan masyarakat akan memiliki kelebihan uang kas di tangan yang dalat dialokasikan untuk berbagai investasi, membuka lapangan kerja, dan sekaligus menjadi basis pajak baru.

Kesimpulannya masih ada jalan lain untuk mengurangi subsidi - kenaikan harga BBM yang kontroversial dan menguras energi nasional bahkan stabilitas nasional.

Read More......

MENCERMATI serunya perbincangan mobil nasional (mobnas), universitas kami punya pengalaman. Teman-teman dari fakultas teknik mesin dan teknik industri mendapat tugas dari direktur Pengembangan SMK Mendiknas untuk ikut mendesain mobil Esemka.
Mereka terobsesi bisa memiliki atau minimal menyewa mesin pres atau stamping. Tujuannya, chassis dan bodi mobil bisa dipres dengan cepat dan produksi massa bisa dilakukan. Satu menit enam pintu bisa dicetak -hitung sendiri sehari berapa ribu pintu bisa diproduksi.

Bandingkan dengan sistem kerajinan tangan yang mengandalkan ketok. Itu diistilahkan Empu Gandring, mengacu pembuat keris yang menggunakan metode ketok satu demi satu. Satu pintu tak dapat diselesaikan dalam sehari karena ada saja di sana sini yang perlu sentuhan.

Wajar mereka sering berpikir seperti itu. Yaitu, mencari yang terbaik dan tercepat. Tapi, saya mengingatkan perlunya menciptakan teknologi yang memiliki standar dan presisi tinggi, namun tetap berbasis manual. Satu pintu itu jangan dicetak dalam sepuluh detik, tetapi mungkin setengah hari.

Alat cetaknya cukup kecil, bisa dijinjing dan bisa diubah-ubah untuk beberapa fungsi. Tidak menggunakan listrik atau dinamo, tetapi justru mengandalkan kekuatan fisik anak-anak SMK. Fisik mereka yang kerempeng agar bisa menjadi berotot dan berubah menjadi cekatan dan sehat. Saya melihat alat seperti itu digunakan untuk membuat daun pintu kayu dalam pembuatan furnitur.

Mengapa perlu alat manual? Tenaga kerja kita sangat besar, yang menganggur saja sepuluh juta orang, belum lagi yang setengah menganggur. Mereka tentu siap dan senang jika benar benar dibuka lowongan untuk bekerja di pabrik mobil nasional. Atau minimal membuka warung di sekitarnya. Sebab, anak-anak SMK tentu ”lapar” bekerja seharian.

Jelas, membuat pabrik mobil nasional diperlukan investasi triliunan rupiah. Belum lagi membuat kantor-kantor distributor dan jaringan marketing. Jika pabrik mobil yang dibayangkan itu menggunakan mesin pres dengan daya tekan dua ribu ton, sehari bisa dicetak sekian ribu bagian.

Kalau demikian halnya, kecuali mahal, mobil nasional mungkin segera jenuh memenuhi pesanan dalam negeri. Mobil nasional harus berhadapan dengan made in Jepang, Korea, dan Tiongkok. Selain tidak menyelesaikan pengangguran, ekspor mobil akan menjadi PR yang kedua.

Mobil nasional Esemka seyogianya tetap menjadi alat pembelajaran dan harus lebih maju. Sebab, itu dilengkapi dengan mesin cetak berbasis manual yang memiliki presisi tinggi, portabel, adjustable, dan sesedikit mungkin menggunakan listrik. Mobil nasional itu dibuat oleh jutaan anak sekolah, di berbagai daerah, dan benar-benar bersifat nasional.

Industri keroyokan, gotong royong, itu sesuai dengan kondisi penawaran tenaga kerja yang over suplai Kapasitasnya yang terbatas justru tidak diperlukan investasi besar, investasi distributor, dan investasi marketing. Kapasitasnya sesuai dengan perkembangan reguler marketing-nya. Orientasinya melayani permintaan dalam negeri di pasar input melibatkan industri pengecoran logam dalam negeri, industri karet, kaca, dan lain-lain dalam negeri.
Marketing Stan Tujuh Belasan

Anak-anak kita terbukti mampu. Selain mobil SUV rakitan Esemka yang keren, sebenarnya ada yang tak kalah menarik. Yaitu, mobil mini truk atau pikap buatan SMK Muhammadiyah 2 Borobudur. Mobil SUV yang keren sebenarnya masih berbasis impor, anak-anak hanya merakit. Sementara mobil pikap itu 90 persen buatan lokal.

Mobil tersebut dapat dikembangkan di masa depan dan harus dapat dijual lebih murah kepada masyarakat. Penggunanya adalah petani, pedagang, angkot. Kalau toh memasuki balai kota, maqom-nya adalah armada pengangkut sampah yang bisa masuk di kampung-kampung.

Pemasarannya? Saya teringat 17 Agustusan di Pacitan. Di sana tentu dibuka stan tujuh hari tujuh malam. Stan itu disediakan pemerintah kecamatan untuk menjual berbagai produk pekerjaan tangan atau prakarya anak-anak sekolah.

Dulu, setiap anak dalam satu semester diwajibkan untuk membuat prakarya satu buah dan berbahan baku 100 persen lokal. Misalnya, gayung dari batok kelapa, sendok sayur dari batok kelapa, kipas tangan, sapu, asbak, hiasan dinding, dan lukisan. Bapak camat akan berkeliling melihat stan-stan itu untuk menyemangati dan sesekali membeli barang-barang itu.

Pada era modern ini, sudah sewajarnya ada BUMN yang bertugas seperti stan tujuh belasan itu. Tugasnya, mendisplai hasil karya anak anak sekolah, mengusahakan perizinan agar mobil hand made atau prakarya anak-anak sekolah itu dapat digunakan di jalan. Pembelinya tentu masyarakat karena menjadi mobil murah. Demikian juga, para pejabat, tidak hanya memberikan semangat, wajib membeli karya anak bangsa itu. Disebut mobil nasional apabila ada politik ekonomi seperti itu.

*) Guru besar dan rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Read More......

Tuesday, 03 January 2012
Pelajaran apa yang dapat dipetik dari kasus Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan) dan Sape (NTB) juga sebelumnya belum kering darah pejuang buruh di Freeport?

Yaitu keberpihakan politik ekonomi pemerintah terhadap kekuatan modal dan asing berhadapan dengan usaha rakyat atau nasib rakyat. Negara sudah gagal merumuskan politik ekonomi yang tepat dan hanya mengalir dengan dalih demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan. Memang investasi baik domestik maupun asing sangat diperlukan terutama untuk menciptakan berbagai bisnis yang dapat mengurangi tekanan pengangguran—yang harus dijadikan sasaran kebijakan ekonomi.
Pengangguran adalah berarti kefakiran atau ketiadaan penghasilan yang merupakan puncak dari kemiskinan. Di samping pengangguran terbuka,berjuta rakyat berada pada pekerjaan transitori atau pekerjaan ala kadarnya yang bersifat sementara sambil menunggu pekerjaan yang lebih permanen. Pentingnya investasi tersebut tidak berarti modal dapat berbuat apa saja,tapi harus terdapat skenario yang dibimbing oleh akal sehat.

Membiarkan semua kekuatan modal yang sering dapat memainkan apa saja atau menggiurkan siapa saja, termasuk membeli berbagai perizinan tentu akan mematikan usaha rakyat. Lebih dari itu ternyata harus dibayar sampai tertumpahnya darah rakyat yang tentu saja marah ketika satu satunya lahan atau usaha bisnisnya dilindas atas nama kompetisi atau liberalisasi, demokrasi, dan keterbukaan.

Di negara penganjur liberalisme seperti Amerika Serikat kebebasan tidak sampai melindas atau bersaing mematikan untuk melindungi usaha dasar seperti pertanian dan usaha kecil. Persaingan yang mematikan dilarang dengan Undang-Undang Antipersekongkolan.

Sebagai negara yang lebih sosialis sebagaimana amanat UUD 45 yang dilukiskan sebagai “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, sehingga kompetisi dan kekuatan modal tidak dapat dibiarkan melindas sektor-sektor yang dapat dikerjakan rakyat atau yang akan menyengsarakan rakyat.

Usaha Rakyat

Dalam kasus Mesuji misalnya rakyat sudah memiliki tanah secara turun-temurun dalam jumlah yang cukup untuk menopang keluarga. Akan tetapi, yang diperlukan kebijakan yang mengarahkan agar modal tidak berada atau berbenturan pada sektor yang bisa dilakukan rakyat, tapi pada industri pengolahannya. Industri pengolahan ini akan sangat berperan dalam menyerap hasil produksi rakyat dan memberi lapangan kerja tambahan bagi keluarga sekitarnya.

Demikian juga di NTB dan di beberapa tempat yang lain, kolaborasi dapat dilakukan dengan memisahkan sektor yang dapat dikerjakan rakyat dan sektor yang sebaiknya dikerjakan kekuatan modal. Itulah makna ekonomi disusun dalam usaha bersama yang sangat berbeda dengan politik ekonomi dewasa ini yang sangat liberal. Saat ini swasta dan modal dapat berperan di sekor apa saja dan malangnya disertai menggusur apa yang sudah dapat dilakukan rakyat.

Situasinya dapat digambarkan seperi zaman kolonial di mana sektor bisnis besar VOC menggusur usaha rakyat disertai kekerasan yang diperkuat kekuatan bersenjata. Di sektor kehutanan yang di dalamnya terdapat masalah pelestarian yaitu tanggung jawab menanam kembali, rakyat sudah terbukti dapat melestarikan bahkan secuil tanah dalam industri pertanian.Bisa dimodelkan misalnya satu keluarga melakukan bagi hasil dengan pemerintah dengan jalan mengelola hutan.

Misalnya umur kayu dua puluh tahun, seorang keluarga mengelola 20 hektare dan memanen satu tahun satu hektare. Hasilnya dibagi dengan negara, tentu rakyat akan menjaganya untuk penanaman kembali sebagai tradisi sebagaimana pelestarian padi dan sawah selama ini yang terbukti betapa rakyat sangat committed. Pada prinsipnya ekonomi kekeluargaan adalah ekonomi yang dipikirkan supaya pasar yang diizinkan beroperasi secara normal tidak berbenturan atau menyakiti atau melindas usaha rakyat.

Di dalamnya ada kebaikan hati atau keberpihakan. Keberpihakan ini juga tidak boleh semena-mena yang dapat diselewengkan menjadi tindakan korup. Kejujuran harus menjadi sistem yang menyertai yang dirumuskan secara cerdas, jadi di samping kebaikan hati, ekonomi kekeluargaan juga memerlukan kecermatan sistem yang dengan cerdas dirancang supaya sehingga terhindar dari penyelewengan dari tujuannya yang mulia.

Kendali Modal

Corak ekonomi dalam satu dekade ini sangat mengusik rasa keadilan. Pertama, ekonomi tumbuh dan mencapai pendapatan per kapita USD3000 atau hampir Rp30 juta per orang per tahun,tetapi sebagian besar rakyat hidup dengan upah minimum kurang dari Rp1 juta per bulan untuk satu keluarga kecil. Dengan kata lain selama satu dekade ini ekonomi menjadi sangat timpang. Kedua,ekonomi mengalami pertumbuhan yang terjadi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi, tetapi kelihatannya dengan menyisihkan usaha rakyat.

Kondisi ini disertai pula dengan pengangguran yang senantiasa meningkat yang merupakan angkatan kerja yang penuh harapan selepas dari sekolah menengah dan bahkan pendidikan tinggi. Ketiga, kekuatan modal tidak diarahkan misalnya untuk masuk kepada industri pengolahan dengan membawa teknologi baru yang diperkenalkan kepada tenaga kerja Indonesia.

Keempat, modal berkolaborasi dengan kekuatan bersenjata karena modal memiliki potensi benturan kepentingan dengan masyarakat atau bersifat substitusi dan bukannya komplementer di mana modal mengambil peran di sektor sekunder dan tersier yang justru mewadahi usaha rakyat.

Akhir dari cerita ini bisa dibayangkan bahwa apa yang sedang terjadi selama ini adalah absennya politik ekonomi atau keberpihakan yang dipikirkan dengan akal sehat yang mengarahkan kekuatan ekonomi menuju sasaran keadilan dan kekeluargaan atau kolaborasi antarpelaku yang kokoh sebagaimana dibayangkan dalam model ekonomi UUD 45.

PROF BAMBANG SETIAJI
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Read More......

ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang menarik, dengan wilayah yang kaya sumber daya alam, memiliki bonus demografi yaitu proporsi yang besar pada usia muda dengan pendidikan yang relatif baik untuk menerima transfer dan bahkan mengembangkan teknologi. Menurut Bank Dunia, pada 2010 produksi domestik bruto (PDB) kawasan ini diperkirakan 1,8 triliun US dolar, dan dengan jumlah penduduk sekitar 543 juta atau pendapatan per kapita USD 3.300 lebih. ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang pantas diperhitungkan dibanding China dengan PDB 5,8 triliun US dolar dan penduduk 1,34 milyar atau pendapatan per kapita 4.400 US dollar, serta India dengan PDB 1,73 triliun US dolar dan penduduk 1,17 milyar atau pendapatan per kapita 1,470 US dollar.

Integrasi ekonomi ASEAN yang diharapkan terealisir lebih cepat pada 2015 akan menjadikannya kawasan ekonomi yang kuat dan tumbuh. Kawasan ini termasuk kawasan yang tumbuh pesat di Asia dengan pertumbuhan rata rata sebesar 5,23 per tahun, memang tidak tumbuh secepat China yang rata rata tumbuh 11,2 persen atau India yang tumbuh sekitar 8,6 persen, tetapi pertumbuhan kawasan ini cukup mengesankan dan bersifat jangka panjang. Krisis di Barat yang bersumber pada investasi pasar uang dapat dialirkan kekuatannya di kawasan ini, karena modal masih bisa tumbuh dengan meningkatkan produksi di sektor riel. Perputaran modal di Barat yang tidak terserap di sektor riel yang menyebabkannya menjadi bubble ekonomi seperti aliran air yang menggenang, perlu disalurkan kepada wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan, dan salah satu alternatifnya adalah kawasan ASEAN.

Upah tenaga kerja di wilayah ini tentu saja beragam dari yang rendah seperti Vietnam, Indonesia, dan Philippina sampai yang agak tinggi dan cukup tinggi di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Struktur upah ini memberi peluang kepada industri industri yang mungkin berkembang di wilayah ini sesuai dengan produktivitasnya. ASEAN dengan variasinya merupakan wilayah yang secara politik cukup stabil terutama perlindungan dan pengakuan terhadap modal asing yang secara hukum dilindungi dan secara kontraktual banyak dimanjakan. Bagaimanapun kawasan ini lebih tepat disebut sebagai kawasan investasi dan diseminasi teknologi asing daripada pengembangan internalnya yang bagaimanapun masih berada di belakang. Hal ini tergambar dari posisi universitas dan lembaga riset di dalamnya dalam percaturan global demikian pula riset dan pengembangan produk di sektor industri.

Indonesia dan ASEAN

Dengan menjadi annggota G 20 peran Indonesia di kawasan ini cukup menonjol. Ekonomi Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan ini degan PDB 706,5 milyar USD dan tenaga kerja yang melimpah. Integrasi kawasan ini menjadi satu teritori ekonomi tentu membawa perubahan dengan lalu lintas modal dan sumber daya manusia. Pitensi aliran modal internal ASEAN mengalir dari Singapura, Brunei, dan Malaysia serta aliran tenaga kerja bersumber dari Indonesia, Vietnam, dan Philippina.
Integrasi ekonomi kawasan ini akan mendorong investasi dari kawasan lain seperti Jepang dan Korea serta Amerika dan Eropa. Integrasi ekonomi memudahkan modal dari kawasan lain berlokasi di negara manapun di wilayah ini dengan dukungan mobilitas tenaga kerja dengan preferensi upahnya yang relatif rendah.

Daya tarik tersebut memungkinkan luberan modal dan teknologi dari kawasan lain serta sumber daya manusia yang berlebih membentuk pasarnya sendiri. Upah dan perolehan atas tanah dan bahan baku dapat dipadukan dengan aliran modal dan teknologi yang mandek di Barat yang akan membentuk pasar baru di kawasan ini. Pasar ini merupakan sumber return atas modal yang kini memutar di sektor non riel dan yang menyebabkan krisis di negara maju. Menjadi pasar bukanlah hal yang salah, karena pasar juga akan menarik bagi sumber pertumbuhan baru. Tetapi menjadi pasar adalah salah jika dibarengi dengan pengangguran tinggi dan terkurasnya sumber daya alam saja. Hal tersebut benar benar bermakna mengkonsumsi tanpa berpartisipasi atau bermakna dengan mengkonsumsi hanya dengan jalan menukar sumber daya alamnya. Hal tersebut tentu dibarengi dengan suasana yang timpang yang berbentuk negara feodal baru. Negara hanya mengandalkan sukses elit politik dan bisnis tinggi dan bukan sukses ketenaga kerjaan yang meluas dan merata. Surplus atau bonus demografi benar benar harus dijadikan berkah oleh Indonesia yaitu sebagai sumber tenaga kerja yang apabila berhasil bekerja dan mempunyai penghasilan tentu saja akan menjadi daya tarik pasarnya sendiri. Integrasi ekonomi ASEAN tentu saja secara alami akan direspons oleh masyarakat dengan jalan melakukan mobilitas ke sesama negara anggota, tetapi peran negara sangat menentukan untuk akselerasi mengingat permasalahan yang begitu tinggi.

Intensitas integrasi ekonomi ASEAN justru akan membendung kekhawatiran terhadap dominasi industri China, singkatnya akan menjadi kawasan kembar. Modal dan teknologi dari kawasan lain tentu saja akan berfikir ulang untuk mengabaikan lokasi usaha di ASEAN. Selain itu, kemajuan ekonomi China tentu akan berdampak terhadap tuntutan upah yang menyebabkan daya siangnya akan kembali normal, dan hal tersebut semakin memberi celah bagi ASEAN. Bangkitnya industri ASEAN akan sangat membantu tenaga kerja untuk memperoleh penghasilan dan dengan demikian akan membantu perbaikan taraf hidup keluarga keluarga. Dengan integrasi dan mobilitas demografi pilihan investasi justru sebaiknya berlokasi di negara yang memiliki upah relatif baik, seperti Singapura atau Malaysia, karena hal tersebut akan sangat bermakna untuk memperbaiki keluarga pekerja. Budaya global tentu saja masih harus ditingkatkan dengan perbaikan pendidikan untuk menjadi lebih melek hukum, hak asasi, dan disiplin masyarakat industri.

Read More......