Prof. Bambang Setiaji

Prof Bambang Setiaji
Rektor Univ Muhammadiyah Surakarta)

Di tengah kemelut bank Century yang menyedot begitu banyak energi nasional kita dilupakan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini khususnya beras dan gula yang meningkat antara 15 sampai 20 persen. Hal ini tentu menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat lagi. Pada tahun 2009 sebenarnya penduduk miskin sudah menurun menjadi sebesar 32,5 juta atau 14,15 persen, dibandingkan dengan tahun 2008 yang berjumlah 35 juta atau 15,5 persen.

Ciri-ciri peningkatan tersebut terlihat ketika masyarakat mensubtitusi kebutuhan pokoknya dengan bahan inferior seperti ubi-ubian, khususnya di pedesaan yang merupakan lokasi penduduk miskin terbesar. Subtitusi menjadi ubi-ubian sebenarnya tidak salah dan merupakan hal yang perlu didorong untuk menghilangkan ketergantungan kepada beras, namun karena kualitas pengolahan yang kurang, menyebabkan inferioritas dan menyebabkan menurunnya kepuasan dan perasaan menjadi lebih miskin. Pangan, memang masih merupakan belanja utama kelompok miskin yang menyedot sampai hampir 74 pengeluaran. Besarnya anggaran pangan sekaligus menyebabkan rendahnya kualitas perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatannya.

Alokasi Aggaran Kemiskinan

Seiring peningkatan APBN yang pesat yang merupakan sukses peningkatan pendapatan dari sektor pajak, anggaran pengentasan kemiskinan dalam empat tahun terakhir juga meningkat hingga tiga kali lipat, dari 23 triliun pada tahun 2005 menjadi 66,2 triliun pada tahun 2009 yang lalu. Tahun ini pemerintah berencana memngeluarkan berbagai pos yang dapat dikategorikan sebagai dana kemiskinan sampai 94 triliun. Dari jumlah itu pengeluaran yang berbentuk charity atau bantuan langsung sebesar 60 triliun. Dana tersebut akan dipergunakan antara lain program beasiswa bagi 20.000 siswa, bantuan internet bagi 7.500 sekolah, dan bantuan beras bagi 17,5 juta warga miskin berbentuk penjualan beras murah. Selanjutnya, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan anggaran sebesar 12 triliun dan dana operasional puskesmas dengan dana 10 juta per puskesmas.
Mengenai alokasi dana kemiskinan terdapat dua alternatif yang dapat dipertimbangkan, yaitu, apakah pemerintah dominan atau diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membelanjakannya. Jika pemerintah dominan, maka dana disampaikan dalam bentuk barang dam jasa yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya, beras untuk pangan, internet, beasiswa untuk jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Pemerintah dianggap lebih mengetahui apa yang terbaik untuk rakyatnya sehingga diwujudkan dalam barang dan jasa pilihan pemerintah. Apabila masyarakat dibiarkan menentukan sendiri dengan bebas penggunaan dana kemiskinan maka masyarakat dianggap dewasa. Misalnya, pemerintah tidak menentukan beras sebagai komoditi intervensinya, maka dana kemiskinan bisa berbentuk voucher yang masyarakat dapat dengan bebas menukarkannya untuk pangan yang lain, misalnya ubi, jagung, atau bahkan roti atau gandum. Voucher pangan relatif lebih baik dan mudah administrasinya karena pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan pangan yang sangat rawan. Sistem buffer stock komoditi ini telah memakan banyak korban dengan memenjarakan banyak pejabat tertinggi di institusi ini. Lebih banyak pejabat tertinggi Bulog yang berakhir di penjara daripada yang mulus. Hal ini tentu disebabkan oleh sistem yang sangat rawan.
Dengan memberikan bentuk voucher maka peran Bulog bisa berubah menjadi BUMN yang bertugas menjaga keseimbangan supplay dan demand pangan pada harga pasar yang diharapkan. Harga beras yang meningkat sebenarnya tidak terlalu salah, karena hal itu akan memberi insentif bagi petani yang selama ini mengalami defisit atau kerugian secara bisnis. Selisih harga jual dikurangi biaya produksi sangat minim dan hal itu disebabkan oleh tidak diperhitungkannya upahnya sendiri. Kenaikan harga beras bagaimanapun memberi ruang yang lebih baik bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya.
Demikian juga voucher pendidikan, dapat dipakai oleh siswa pergi ke insritusi pendidikan di mana saja yang mereka mau. Institusi pendidikan swasta menampung setengah dari generasi muda. Institusi ini diwajibkan bersaing dengan institusi negeri yang didukung oleh pemerintah. Kenyataannya institusi pendidikan swasta dilaksanakan oleh yayasan yang berasal dari swadaya masyarakat yang tidak bisa dibilang kaya, sebut saja dua penyelenggara pendidikan terbesar yaitu Muhammdiyah dan NU. Anggaran pendidikan swasta umumnya sangat rendah dan menyebabkan kualitas pendidikan dari setengah generasi muda dipertaruhkan.

BANTUAN LANGSUNG dan BATASANNYA
Jumlah penduduk miskin di Indonesia dan penduduk rawan miskin diatasnya diperkirakan empat puluh juta. Dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan alokasinya maka 60 triliun anggaran kemiskinan dibagi langsung kepada 40 juta diperoleh diperoleh angka 1,5 juta per-orang per-tahun. Hal ini merupakan angka yang sangat berarti bagi penduduk miskin. Katakanlah sebuah keluarga miskin memiliki anggota keluarga 4 orang, maka perolehan per keluarga adalah 6 juta setahun atau 500 ribu sebulan. Pemberian bantuan 500 ribu sebulan dan membiarkan keluarga miskin membeli beras, gula pada harga pasar yang sedikit lebih tinggi, merupakan program yang spektakuler. Dengan cara langsung seperti ini angka kemiskinan langsung turun drastiss. Mengapa bantuan yang dipilihkan bentuknya oleh pemerintah sulit menurunkan angka kemiskinan? Hal ini disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien dan tidak mengena sasaran. Dengan menyajikan barang dan jasa maka sebenarnya pemerintah membayar birokrasinya sendiri dan bukan membayar orang miskin.
Diversifikasi pangan dan industri daerah diperkirakan akan tumbuh pesat dengan sistem bantuan langsung. Karena rakyat miskin akan menjadi permintaan riel dan hal itu akan memberi insentif produksi. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang berhak menerima dana kemiskinan yang diusulkamn berbentuk voucher tersebut? Pengalaman yang panjang kita memperlihatkan kerancuan di mana banyak orang yang tidak berhak atau tidak layak ikut menerima berbagai bantuan. Hal ini perlu dirumuskan dengan formula yang lebih operasional. Umur pensiun yang dapat ditetapkan mialnya 5 tahun di bawah harapan hidup, dapat dijadikan patokan untuk dasar pembagian dan mudah diamati dan diadministrasi, ditambah adanya anak-anak yang lahir sampai umur tertentu yang rawan pertumbuhan. Variabel umur mulai masuk pensiun dan variabel umur akhir santunan bagi bayi ditambah kelompok orang difable yang bersifat fixed, dapat disimulasikan sampai ketemu 40 juta penerima. Formulasi itu kemudian menjadi rumus atau formulasi nasional yang ditetapkan dengan undang-undang dan dibackup dengan administrasi yang makin tahun harus makin baik.
Penanganan kemiskinan tidak perlu menunggu kita menjadi kaya, karena yang lebih penting dari program ini adalah munculnya solidaritas nasional kepedulian dan sistem nasional yang makin mapan ke depan. Pada tahun-tahun awal tentulah terdapat banyak masalah dengan sistem voucher atau bantuan langsung ini, oleh sebab itu ada baiknya melibatkan perbankan yang akan saling memperkuat industri yang satu ini.

Prof. Bambang Setiaji
Sejak semula sasaran tembak Pansus adalah dua arsitek ekonomi terpenting Prof. Budiono dan Dr. Sri Mulyani yang kredibiltas pribadi dan keahlian keduanya tidak diragukan. Keduanya merupakan kader terbaik dari dua universitas paling terkemuka di negeri ini. Bank Century jelas mengandung masalah moral hazard dari fihak manajamen. Walaupun secara pribadi kedua ahli diyakini integritasnya, pasal pasal tentang menfasilitasi tindak pidana fihak ketiga atau memperkaya orang lain mungkin menjadi sandungan.

Protes kepada kebijakan bailout sebenarnya tidak hanya bersumber kepada masalah hukum. Suara dan gerakan panjang sudah dibangun melawan politik ekonomi yang populer dikalangan pergerakan disebut sebagai neolib. Idiom neolib menjadi issue sentral ekonom tertentu yang umumnya merupakan kelompok terpinggirkan, untuk menyebut beberapa tokoh, antara lain Sritua Arif (alm) terakhir di UM Solo, Sri Edy Swasono (UI), Mubyaro (alm) dan Revrisond Baswir (UGM), yang bekerja di pusat riset yang sangat aktif antara lain Hendri Saparini, tokoh-tokoh kritis seperti Amin Rais dengan ketidaksetujuannya terhadap peran ekonomi asing seperti kontrak Freeport dan penjualan Indosat, dan juga kelompok Indonesia Bangkit jaringan mantan menteri Adi Sasono dengan tema ketergantungan ekonomi yang sejak lama diungkapkan, serta jangan lupa mantan menteri kesehatan Siti Fadhilah Supari dengan buku best sellernya yang mengaitkan lalu lintas virus dengan keuntungan farmasi asing. Menyebut tokoh tokoh yang berserakan di atas mengambarkan betapa luas dan mendalamnya para penentang ekonomi neolib. Di dunia pergerakan, anti neolib disuarakan oleh banyak LSM. INFID, untuk menyebut salah satunya, menerbitkan banyak buku yang konsisten mengganyang ekonomi Neolib.
Barisan konseptual alternatif bergabung dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Masyarakat Ekonomi Syariah (dipimpin oleh Mulyawan Hadad BI), dengan bank syariahnya yang mengharamkan derivatif, investasi dari uang mendapat uang, dan sebagai gantinya harus uang ke sektor riel. Dalam barisan ini terdapat Mustofa Edwin Nasution (UI), Syofyan Syafri Harahap (Trisakti), Prof. Suroso (Erlangga), Dumairi dan Lincolin Arsyad (UGM), Anwar Abbas (UIN Jkt), serta dari kelompok profesional Adiwarman Karim, Syafei Antonio, Aris Mukti, M Syakir Sula dan sederet orang muda.
Gerakan sosial keagamaan yang banyak menarik mahasiswa anti neolib paling konsisten adalah Hizbul Tahrir (HT) dengan serangkaian seminar dan penerbitan buku buku yang konsisten menganyang neolib. Hampir semua Gerakan Mahasiswa sadar dan berbicara cukup lantang mengenai hal ini, HMI, KAHMI, IMM, PMKRI, GMNI, Forkot, PRD, dan juga Kammi.
PKS sudah lama kurang setuju dengan idiologi pasar ekstrim, dan sejak lama mengkritik Sri Mulyani. PDIP dengan Soekarnonya adalah salah satu pencetus awal ideologi anti neolib di Indonesia. Gerindra dengan iklannya lebih baik membantu jutaan petani daripada subsidi kepada pengusaha kaya adalah pendatang baru yang dengan baik mengartikulasi masalah ini. Gerakan-gerakan anti neolib tentu saja berrtemu di satu titik dan berbeda dititik yang lain, kurang lebih merupakan perpaduan dari nasionalisme, islamisme, dan kelompok sosialis.
Jalan panjang dan terjal gerakan anti neolib sebenarnya suara umum silent majority di negara ketiga sebagai kelanjutan dari gerakan anti kolonialisme. Ketika mayoritas DPR mengartikulasikannya sebagai pilihan C maka dari itu rakyat mengerti dan tentu saja mengamini. Jadi skandal ini bukan hanya masalah hukum, benar atau salah, tetapi masalah cocok dan tidak cocok terhadap suatu corak ekonomi yang tepat disuarakan oleh DPR.
Hantu seperti apa Neolib?
Ekonomi neolib adalah kelanjutan dari ekonomi kolonial ketika negara negara ketiga merdeka, lembaga donor internasional dan negara maju melanjutkan hubungan ekonominya melalui kombinasi pinjaman dan penanaman modal di berbagai negara ketiga. Ketidak seimbangan kemampuan teknologi, manajemen, dan modal menyebabkan hubungan yang timpang dan mengakibatkan ketergantungan. Modal yang dipinjamkan atau ditanamkan harus dikembalikan oleh dunia ketiga dengan menjual sumber alamnya. Industri industri utama dan menguntungkan di dunia ketiga dimiliki oleh negara dari mana kapital berasal. Industri industri kotor yang banyak polusi juga direlokasi dan dijalankan di berbagai negara dengan SDM melimpah dan upah yang rendah. Negara negara maju menjadi pusat riset pengembangan teknologi dan penjadi pusat industri keuangan yang diatanamkan di berbagai negara. Di negara pusat, industri keuangan dimanjakan dengan bailout, apapun kesalahannya. Para kapitalis internasional mengetahui dengan baik isi kantong pasar pasar valuta berbagai negara berkembang dan dapat mempermainkan pasar-pasar keuangan tersebut.
Suplai uang dalam negara tertutup dirumuskan sebagai sepersekian dari pendapatan nasional. Akan tetapi, bagi negara pusat yang uangnya dapat berlaku untuk ditanamkan di berbagai negara, suplai uang tidak hanya merupakan bagian dari pendapatannya tetapi juga dari kebutuhan dunia. Ditambah dengan derivasi-derivasi sektor finansial, ekonomi menjadi menggelembung di mana terjadi ketidak sepadanan antara yang berpusar di sektor riel dan yang berpusar di sektor keuangan itu sendiri. Gelombang krisis akan terjadi, jika terdapat keseragaman harapan atau perilaku massa secara bersama-sama. Di negara pusat, krisis keuangan terjadi berulang yang merupakan bawaan dari sistemnya sendiri. Di sinilah bailout dilakukan secara berulang dan menjadi resep generik karena industri keuangan merupakan inti dari ekonomi neolib.
Logika seperti di atas kurang dikenal oleh ekonom murni. Logika tersebut seperti hantu yang tidak jelas ada dan tidaknya. Itu seperti cerita takhayul. Bahkan gerakan panjang dan berliku yang disebut di atas mungkin juga kurang dikenal. Itulah sebabnya mengapa ketika terjadi afinitas berbagai suara panjang tersebut di DPR tetap tidak bisa difahami oleh pemerintah.

Di tengah kemelut bailout Bank Century––yang diwarnai kericuhan memalukan dan lobi-lobi alot Pansus DPR––yang menyedot begitu banyak energi nasional, kita dibuat lupa dengan kenaikan harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini, khususnya beras dan gula yang meningkat antara 15–20%.

Hal ini tentu menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat lagi.Pada 2009 sebenarnya penduduk miskin sudah menurun menjadi sebesar 32,5 juta atau 14,15% dibandingkan dengan tahun 2008 yang berjumlah 35 juta atau 15,5%. Ciri-ciri peningkatan tersebut terlihat ketika masyarakat melakukan substitusi kebutuhan pokoknya dengan bahan inferior seperti ubi-ubian, khususnya di perdesaan yang merupakan lokasi penduduk miskin terbesar.

Substitusi menjadi ubi-ubian sebenarnya tidak salah dan merupakan hal yang perlu didorong untuk menghilangkan ketergantungan pada beras,tetapi karena kualitas pengolahan yang kurang,hal itu menyebabkan inferioritas dan menurunnya kepuasan serta timbul perasaan menjadi lebih miskin. Pangan memang masih merupakan belanja utama kelompok miskin yang menyedot sampai hampir 74% pengeluaran. Besarnya anggaran pangan sekaligus menyebabkan rendahnya kualitas perumahan, sandang,pendidikan,dan kesehatannya.

Alokasi Anggaran Kemiskinan

Seiring peningkatan APBN yang pesat yang merupakan kesuksesan peningkatan pendapatan dari sektor pajak, anggaran penanggulangan kemiskinan dalam empat tahun terakhir juga meningkat hingga tiga kali lipat, dari 23 triliun pada 2005 menjadi 66,2 triliun pada 2009.Tahun ini pemerintah berencana mengeluar kan berbagai pos yang dapat dikategorikan sebagai dana kemiskinan sampai Rp94 triliun.

Dari jumlah itu, pengeluaran yang berbentuk charity atau bantuan langsung sebesar Rp60 triliun. Dana tersebut akan dipergunakan antara lain untuk program beasiswa bagi 20.000 siswa, bantuan internet bagi 7.500 sekolah,dan bantuan beras bagi 17,5 juta warga miskin berbentuk penjualan beras murah. Selanjutnya, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan anggaran Rp12 triliun dan dana operasional puskesmas dengan dana Rp10 juta per puskesmas.

Mengenai alokasi dana kemiskinan terdapat dua alternatif yang dapat dipertimbangkan, yaitu apa-kah pemerintah dominan atau diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membelanjakannya. Jika pemerintah dominan, dana disampaikan dalam bentuk barang dan jasa yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya beras untuk pangan; internet, beasiswa untuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan.

Pemerintah dianggap lebih mengetahui apa yang terbaik untuk rakyatnya sehingga diwujudkan dalam barang dan jasa pilihan pemerintah. Apabila masyarakat dibiarkan menentukan sendiri dengan bebas penggunaan dana kemiskinan, itu berarti masyarakat dianggap dewasa. Misalnya, pemerintah tidak menentukan beras sebagai komoditas intervensinya, maka dana kemiskinan bisa berbentuk voucher yang masyarakat dapat dengan bebas menukarkannya untuk pangan yang lain, misalnya ubi, jagung, atau bahkan roti atau gandum.

Voucher pangan relatif lebih baik dan mudah administrasinya karena pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan pangan yang sangat rawan. Sistem buffer stock komoditas ini telah memakan banyak korban dengan memenjarakan banyak pejabat tertinggi di institusi ini.Lebih banyak pejabat tertinggi Bulog yang berakhir di penjara daripada yang mulus.Hal ini tentu disebabkan oleh sistem yang sangat rawan.

Dengan memberikan bentuk voucher, peran Bulog bisa berubah menjadi BUMN yang bertugas menjaga keseimbangan supply dan demand pangan pada harga pasar yang diharapkan.Harga beras yang meningkat sebenarnya tidak terlalu salah karena hal itu akan memberi insentif bagi petani yang selama ini mengalami defisit atau kerugian secara bisnis.

Selisih harga jual dikurangi biaya produksi sangat minim dan hal itu disebabkan oleh tidak diperhitungkan nya upah sendiri.Kenaikan harga beras bagaimanapun memberi ruang yang lebih baik bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya. Demikian juga voucher pendidikan, dapat dipakai oleh siswa pergi ke institusi pendidikan di mana saja yang mereka mau.

Institusi pendidikan swasta menampung setengah dari generasi muda. Institusi ini diwajibkan bersaing dengan institusi negeri yang didukung pemerintah. Kenyataannya institusi pendidikan swasta dilaksanakan oleh yayasan yang berasal dari swadaya masyarakat yang tidak bisa dibilang kaya, sebut saja dua penyelenggara pendidikan terbesar, yaitu Muhammadiyah dan NU.Anggaran pendidikan swasta umumnya sangat rendah dan menyebabkan kualitas pendidikan dari setengah generasi muda dipertaruhkan.

Bantuan Langsung dan Batasannya

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dan penduduk rawan miskin di atasnya diperkira kan 40 juta. Dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan alokasinya,maka dari Rp60 triliun anggaran kemiskinan yang dibagi langsung kepada 40 juta penduduk diperoleh angka Rp1,5 juta per orang per tahun. Hal ini merupakan angka yang sangat berarti bagi penduduk miskin.

Katakanlah sebuah keluarga miskin memiliki anggota keluarga 4 orang,maka perolehan per keluarga adalah Rp6 juta setahun atau Rp500.000 sebulan. Pemberian bantuan Rp500.000 sebulan dan membiarkan keluarga miskin membeli beras, gula pada harga pasar yang sedikit lebih tinggi merupakan program yang spektakuler.Dengan cara langsung seperti itu, angka kemiskinan langsung turun drastis.

Mengapa bantuan yang dipilihkan bentuknya oleh pemerintah sulit menurunkan angka kemiskinan? Hal ini disebabkan birokrasi yang tidak efisien dan tidak mengena sasaran. Dengan menyajikan barang dan jasa, sebenarnya pemerintah membayar birokrasi sendiri, bukan membayar orang miskin. Diversifikasi pangan dan industri daerah diperkirakan akan tumbuh pesat dengan sistem bantuan langsung.

Sebab, rakyat miskin akan menjadi permintaan riil dan hal itu akan memberi insentif produksi. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang berhak menerima dana kemiskinan yang diusulkan berbentuk voucher tersebut? Pengalaman yang panjang kita memperlihatkan kerancuan di mana banyak orang yang tidak berhak atau tidak layak ikut menerima berbagai bantuan.

Hal ini perlu dirumuskan dengan formula yang lebih operasional.Umur pensiun yang dapat ditetapkan, misalnya 5 tahun di bawah harapan hidup,dapat dijadikan patokan untuk dasar pembagian dan mudah diamati serta diadministrasi, ditambah adanya anak-anak yang lahir sampai umur tertentu yang rawan pertumbuhan.

Variabel umur mulai masuk pensiun dan variabel umur akhir santunan bagi bayi ditambah kelompok orang difable yang bersifat fixed dapat disimulasikan sampai ketemu 40 juta penerima. Formulasi itu kemudian menjadi rumus atau formulasi nasional yang ditetapkan dengan undang-undang dan di-backup dengan administrasi yang makin tahun harus makin baik.

Penanganan kemiskinan tidak perlu menunggu kita menjadi kaya karena yang lebih penting dari program ini adalah munculnya solidaritas nasional kepedulian dan sistem nasional yang makin mapan ke depan. Pada tahun-tahun awal tentulah terdapat banyak masalah dengan sistem voucher atau bantuan langsung ini, oleh sebab itu ada baiknya melibatkan perbankan yang akan saling memperkuat industri yang satu ini.(*)

Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas
Muhammadiyah Surakarta