Prof. Bambang Setiaji

PROF DR BAMBANG SETIAJI
Kelewatan kalau kita khususnya pemerintah, DPR, dan kita semua tidak merespons positif demo buruh,kemarin lusa. Pekerja adalah unsur vital dan mayoritas dalam membangun ekonomi dan kehidupan sosial bangsa. Pekerja adalah pelaku pembangunan dan kepada mereka juga pembangunan seharusnya ditujukan. Buruh adalah kata lain dari grass root, kebijakan antikemiskinan,kebijakan pendidikan murah, kesehatan murah, dan sebagainya, mayoritas bersentuhan dengan hakikat tuntutan buruh, kemarin lusa.


Memang para manajer dan white collar lainnya adalah juga pekerja atau buruh, tetapi kelompok ini bukan yang diaspirasikan dalam demo besar kemarin. Menghadapi demo buruh, yang sering kita pikirkan dan siapkan adalah bagaimana polisi dan keamanan.Sukses menghadapi demo buruh ukurannya sama sekali bukan keamanan, tetapi bagaimana aspirasi mereka kita respons secara jujur.

Upah Masih Merupakan Isu Utama

Ketika gaji DPR RI meningkat terus dengan take home pay sekitar Rp100 juta, dan lebih besar lagi take home pay DPRD DKI, demikian juga take home pay pejabat negara yang lain, kita tersentak dan seharusnya nurani kita tersentuh oleh tuntutan buruh yang di Ibu Kota masih berkutat pada angka Rp800.000 sampai Rp1 juta. Di daerah tentu lebih rendah lagi, upah yang ditetapkan berkutat sekitar Rp500.000 sampai Rp600.000 sebulan. Itu pun banyak perusahaan tidak dapat memenuhinya.

Upah buruh tersebut sungguh hanya setara makan siang para manajer dan pejabat penting negeri ini. Ibu Menteri Keuangan ketika memberi ceramah dari hati ke hati di kongres sarjana ekonomi di Manado beberapa waktu lalu, mengeluhkan gaji stafnya yang sangat rendah. Demikian pula DPR, menteri itu sendiri, lebih-lebih birokrasi di bawahnya, semua merasa gajinya sangat rendah. Singkat kata, aspirasi pejabat dan pengelola negeri ini masih hanya berkutat pada diri dan lingkungannya, belum benarbenar menyangkut rakyat bawah.

Ketika buruh menuntut upah minimum yang benarbenar minim, harga beras dibiarkan naik meroket, dan hari-hari ini minyak goreng menembus angka sepuluh ribu rupiah. Meningkatnya harga kebutuhan pokok bisa menembus 100% dalam hitungan hari atau bulan dan negosiasi upah buruh yang begitu alot sungguh merisaukan.Negara seperti menyerah kepada kekuatan buta dari pasar dan negara menjadi seperti tiada dalam kasus seperti ini.

Struktur Biaya Industri

Pertama kali yang harus kita lihat dalam merespons upah buruh kita tentulah struktur biaya industri kita. Pertanyaannya adalah masihkah ada ruang untuk mengangkat kesejahteraan grassroot tersebut? Tentu saja kita harus lengkapi dengan produktivitas dan daya saing global.Data mengenai struktur biaya industri kita diperlihatkan dalam tabel 1. Kalau kita cermati struktur biaya industri di atas, kelihatannya tidak ada alternatif internal yang bisa diharapkan banyak untuk memperbaiki upah pekerja.

Namun, pemerintah dan pengelola negara lainnya secara langsung atau tidak langsung dapat berperan besar. Keterlibatan tersebut antara lain dalam hal penetapan upah minimum yang berada di tangan gubernur dan kewenangan dalam menetapkan undang-undang perburuhan di tangan DPR.Secara langsung, pemerintah dapat berperan dalam perpajakan dan subsidinya kepada listrik dan BBM.Peran Bank Indonesia dalam hal bunga dan kebijakan nilai tukar kurs yang dapat berimbas langsung kepada beban bunga dan beban biaya bahan baku yang diimpor.

Dalam data di atas, pekerja diperkirakan menerima sekitar 17% dari nilai output. Namun, jika ditambahkan lembur dan perolehan lain, share pekerja akan membaik. Dari kesemuanya ini memang memungkinkan meningkatkan beberapa persen share biaya SDM yang akan berpengaruh kepada buruh. Perlu dicatat bahwa biaya SDM menyebar dari manajer sampai buruh yang berdemo kemarin lusa. Tentu saja, ini masalah keadilan dan konvensi internal perusahaan atau tingkat industri yang perlu dilihat lebih jauh.Misalnya,mungkinkah ada undang-undang berapa kali lipat jarak terlebar antara pekerja terbawah dan top leader?

Jati Diri Peran Pemerintah

Kalau intervensi ke dalam struktur biaya industri terbukti sulit dan mungkin akan mengham-bat investasi yang juga sangat diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan dan daya saing global, peran pemerintah sebagai lingkungan industri yaitu peran jati dirinya justru sangat penting untuk di-redesign menjadi lebih pro buruh atau prograss root. Pemerintah sangat terbaca bertindak liberal dan menjalankan kebijaksanaan diam atau membiarkan. Singkatnya, pemerintah harus menyadari lebih dulu berada di negara sedang berkembang dan dalam lingkungan mayoritas yang miskin, diukur dari gaji buruh yang berdemo kemarin lusa.

Di tengah kemiskinan tersebut, pengelola negara bergaul dengan kantong-kantong kemajuan yang terdiri dari para elite ekonomi yang bekerja di industri riil dan jasa keuangan dengan gaji yang sangat tinggi. Pergaulan ini sudah menghipnotis penyelenggara negara dengan selalu membandingkan penerimaannya bukan lagi dibandingkan dengan rakyat (buruh), tetapi dibandingkan dengan elite. Akibatnya, ketika penyelenggara negara mengejar elite ekonomi, jaraknya kepada rakyat menjadi semakin jauh.

Rakyat seperti ditinggal sendirian dan berteriak sekerasnya di lembah tak berdinding. Pertama, peran pemerintah dalam memperbaiki buruh adalah meningkatkan solidaritas. Orientasi kepada elite harus dikurangi dan perbandingan kepada buruh dan rakyat harus dilakukan. Gaji pegawai negeri dan pejabat negara memang rendah, tetapi itu masih yang terbaik atau termujur. Itulah sebabnya jika pemerintah membuka satu lowongan pelamar selalu berjubel.Masyarakat bersikap rasional.

Kedua, untuk memperbaiki nasib buruh pemerintah harus bertindak kembali kepada peran dasarnya, yaitu mengurus harga barang publik serendah mungkin (pendidikan, kesehatan, dan transportasi). Demikian pula pemerintah negara miskin jangan bersandar kepada pasar, sok bersikap liberal, dan membiarkan harga kebutuhan dasar menjadi liar. Hal ini akan sangat menyakitkan buruh dan menyebabkan mereka seperti ditinggal sendirian. Rumusnya sudah pasti jika Anda menjauh dari rakyat,rakyat menjadi jauh dengan Anda.



PROF DR BAMBANG SETIAJI
Rektor UMS