Prof. Bambang Setiaji

Pengakuan Nazaruddin dari tempat pelariannya bahwa dia mengalirkan uang ke orang penting partai dan bahkan menteri dapat dimengerti. Hal itu bisa jadi merupakan fenomena wajar atau gejala umum di tengah endemi money politic.

Namun,keadaan ini diukur dengan nilai yang standar, terutama perlunya mengelola jabatan publik dengan integritas yang tinggi tentu saja cacat. Masalahnya adalah jika sakit bersifat umum, orang akan bisa cenderung menerimanya sebagai keadaan yang wajar.


Dan apabila sakit sudah endemik, maka obatnya juga harus berskala umum. Dengan demikian, Partai Demokrat baru bernasib sial karena kebutuhan partai akan uang memang besar dan itu terjadi di semua partai. Biaya konsolidasi menjadi mahal karena luas wilayah Indonesia yang membentang sedemikian besar.

Untuk menghindari ketersanderaan partai, misalnya, sudah dibuat aturan mengenai sumbangan terhadap partai. Peraturan itu cukup sehat dan diinspirasi negara demokrasi maju,tetapi sulit dilaksanakan di lapangan karena perbedaan budaya, sosio-ekonomi, dan hukum.

Endemi Politik

Di tingkat pusat kebutuhan akan uang yang besar adalah untuk rapat dan terutama kongres yang harus menghadirkan anggotanya mulai tingkat kabupaten,akomodasi, dan success fee, biaya kampanye, transportasi ke seluruh pelosok negeri saat menggalang daerah,kadang sampai menyewa pesawat, dana menggalang massa, dan yang paling signifikan adalah biaya iklan, baik di TV dan media lainnya.

Disebut sebagai endemi karena kebutuhan uang yang besar yang tidak mungkin ditutup dengan cara yang wajar tersebut merupakan gejala umum di pusat dan daerah. Sebagai contoh, di daerah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat menanggung potongan wajib sekitar 20% gajinya untuk iuran partai, membiayai kegiatan untuk konstituen di daerah pemilihannya, untuk kampanye, dan turut membiayai calon yang diusung dari partai.

Masih ada lagi yang harus dibiayai yang merupakan ciri khas budaya kita yaitu menyumbang untuk pesta hajatan. Pesta hajatan merupakan pengeluaran signifikan karena pentingnya dalam struktur pengeluaran masyarakat, pos ini masuk sebagai salah satu komponen survei sosial ekonomi nasional BPS.

Politisi daerah memiliki kiat macam-macam untuk mendekati rakyat, ada yang aktif menghadiri hajatan, menyumbang dengan mendirikan kelompok musik, sampai menjadi juru nasihat pengantin. Sebagai konsekuensi dari kebutuhan di atas,partai menjadi tergadai.

Kader-kader murni yang mengandalkan idealisme dan materi kaderisasi bagaimana merealisasi negara yang baik yang menyejahterakan menjadi tergeser kepada kebutuhan pragmatis dan bahkan praktis. Banyak orang potensial ditawari mencalonkan diri tidak berani menanggung beban keuangan yang sangat besar tersebut.

Pengusaha menjadi pemimpin instan di sebagian besar daerah dan juga pusat.Angkanya perlu disurvei dan mungkin mencapai 80%. Sistem yang baik akan menghasilkan variabilitas sampel yang kurang lebih sama dengan variabilitas populasinya.

Apabila variabilitas populasi tidak terwakili dalam variabilitas kepemimpinan sebagai subpopulasi, baik dari sisi etnis, strata ekonomi, strata sosial, dan profesi, maka sistem perekrutan boleh disebut gagal.

Hal tersebut akan menimbulkan oligarki baru, yaitu sangat dominannya sekelompok orang dalam waktu yang lama, dalam hal ini sangat dominannya pemilik kapital.Negara akan menuju kepada kapitalis muda atau kapitalis naif yang timpang di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai sekelompok orang.

Akhirnya, para pemimpin murni yang mungkin direkrut dari organisasi ekstra kemahasiswaan dan kepemudaan dan yang sudah meniti karier panjang harus melibatkan diri di dunia bisnis yang murni atau yang terkait dengan proyek pemerintah. Di sinilah Nazaruddin dan petinggi Partai Demokrat tersandung.

Bagaimana Memperbaikinya?

Percobaan demokrasi langsung jelas menyebabkan efek samping yang tidak dikehendaki ini,yaitu terlalu dominannya “uang”. Naiknya ke panggung kepemimpinan para pengusaha mengalahkan tokoh-tokoh yang mungkin lebih concern kepada idealisme kenegaraan merupakan keadaan seratus delapan puluh derajat dibanding Orde Baru.

Pada waktu itu hanya para birokrat yang sudah lulus jenjang pengetahuan administrasi pemerintahan tertentu bisa menempati kepemimpinan di pemerintahan.Kepemimpinan pemerintahan menjadi monopoli birokrat. Sekarang keadaan terbalik, menjadi hanya monopoli pengusaha atau orang beruang.

Bentuk kepemimpinan yang mestinya random yang berlatar belakang berbagai ragam sesuai dengan watak demokrasi ternyata tidak terjadi. Dua alternatif kesimpulan dapat diajukan.

Pertama, menganggapnya sebagai penyimpangan sementara yang akan menghilang dalam perjalanan waktu tentu saja dapat dipercepat dengan kontrol pers dan gerak penegak hukum yang ada. Demokrasi tumbuh secara natural dan reguler.

Kedua, menilainya sebagai sistemik karena sistem yang dibangun tidak kompatibel dengan budaya dan keadaan bangsa, sehingga perlu reamendemen. Apabila reamendemen dipilih, kelemahan ini jangan sampai kembali melahirkan sistem intervensi yang dirasakan selama era orde baru.

Derajat demokrasi terutama kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul ternyata sangat bermanfaat untuk memperbaiki bangsa. Kita harus mengakui bahwa di samping penyimpangan berupa virus money politic yang sebenarnya sangat gawat, terdapat sangat banyak kebaikan dalam era kebebasan ini.

Indonesia ke depan akan menjadi negara yang maju, baik ekonomi dan kualitas bernegara seperti hak asasi dan mobilitas sosial di mana dimungkinkan semua orang yang berkualitas atau bekerja keras melakukan mobilitas vertikal.

Hal ini merupakan barang luks jika dibanding dalam sesama negara di dunia Islam, Malaysia, Timur Tengah serta China. Kata bijaknya adalah mengambil ikan tetapi jangan mengeruhkan airnya.●

*) Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

UMKM merupakan soko guru ekonomi dengan menampung lebih dari setengah tenaga kerja dari sektornya. Unit usahanya lebih dari 51 juta dan merupakan 99,99 persen dari pelaku usaha nasional. Tiga area utama UMKM adalah pada sektor perdagangan, restoran dan pemondokan yang meliputi 60 persen lebih, sekitar 15 persen di industru pengolahan, dan berikutnya swkitar 13 persen pada sektor transportasi dan komunikasi. Berikutnya adalah industri keuangan dan jasa jasa serta sektor pertambangan.

UMKM adalah pelaku mayoritas, tetapi, diberdayakan di luar menteri utama dan itulah salah satu yang menyebabkan adanya ciri ketimpangan. Sektor usaha yang kita anggap beneran yang hanya merupakan kurang 1 persen unit usaha diurus dan dibantu menteri-menteri utama dan tentu saja menyerap lebih besar anggaran negara. Akibatnya terjadi kesenjangan produktifitas, kesenjangan sumbangan terhadap produk domestik bruto dan implikasinya kesenjangan pendapatan nasional dan kesenjangan dalam menikmati kue nasional.
Pendapatan nasional kita sangat dan makin timpang dengan pendapatan rata-rata 3000 dolar US perkapita atau 12000 US per-keluarga, atau sekitar 9 juta per bulan, diperkirakan lebih dari 70 persen keluarga hanya menikmati kurang dari 1 juta rupiah sebulan atau sepersembilan rata rata yang dicerminkan oleh upah minimum di berbagai kota.

Kebijakan Pro UMKM

Diperlukan kebijakan ekonomi umum yang lebih pro pemerataan dengan ringkas dapat disebut sebagai pro UMKM sebagai rumah produksi rakyat. Para menteri ekonomi mestinya disusun atas kebutuhan kebutuhan UMKM dari berbagai aspek permasalahnnya, misalnya permodalannya, legalitasnya, sumber daya manusianya, sampai pemasarannya, baru sisanya diadakan meneteri pengecualian yang mengurus industri dan unit hsaha besar yang hanya merupakan 1 persen populasi dan karena mereka sudah relatif mandiri. Struktur yang mengutamakan elite dan mengesampingkan yang mayoritas merupakan struktur kolonial yang terus saja kita lestarikan tanpa berpikir ulang.
Pada hal struktur itu dibuat dalam kerangka kolonial dan tentu saja sumber sumber ekonomi didesign untuk memenuhi kebutuhan kolonialis dan memberikan tingkat ekonomi subsistensi kepada wilayah koloni supaya dengan subsistensi itu para pekerja dapat bekerja lebih giat dan lebih kuat meningkatkan produktifitas dalam kerangka ekonomi kolonial tersebut. Jika disarankan supaya pekerja diberi makan lebih banyak, tujuannya adalah supaya dengan itu bisa bekerja lebih kuat dan produktifitas meingkat. Cara pandang seperti ini tidak beretika dan tidak sesuai dengan cita cita kebangsaan. Inilah sebabnya perlu pemikiran yang lebih berani untuk merubah tatanan ekonomi dunia. Tatanan ekonomi dunia akan berubah jika tatanan dalam negeri yang dahulu ditancapkan kita bongkar ulang.

Dari sisi moneter, UMKM menghadapi biaya kapital berlipat tinggi. Tentu saja UMKM tidak dapat masuk bursa efek, satu satunya sumber dana adalah perbankan. Sebagai counterpart tipikalnya UMKM banyak berurusan dengan lembaga keuangan mikro dan bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan mikro dengan lending yang kecil kecil memiliki biaya transaksi dan resiko yang tinggi. Suku bunga efektif UMKM bisa mencapai 48 persen per tahun, dan lengkaplah sudah gambaran subsisntensi yang diserap surplusnya dari berbagai sisi.
Pemerintah yang tinggal setengah perjalanan terakhir dengan citra partai berkuasa yang semakin terpuruk seharusnya berani bertindak radikal. Dari pada memberi subsidi BBM yang dinikmati kelompok kaya, lebih baik memberi subsidi bunga. Mengapa? Subsidi bunga akan memeberi UMKM nafas dan energi untuk tumbuh, di samping itu suku bunga yang lebih rendah akan mendorong investasi baru dan akan mampu menyerap pengangguarn terbuka sekitar 10 juta lebih, dan 30 juta lainnya setengah pengangguran yang berada pada pekerjaan transitori. Dengan harga BBM yang tinggi miss alokasi ke sektor kendaraan akan berkurang, rakyat akan mengurangi belanja kendaraan dan akan ada modal di tangan untuk memulai unit usaha baru. Subsidi BBM bisa mencapai 100 triliun, setengahnya dapat dialokasikan untuk subsidi bunga UMKM, mendorong investasi dan terbukanya pekerjaan baru, dan setengahnya untuk memberi kesejahteraan rakyat yang riel melalui program Jaminan sosial nir laba. Dengan alokasi yang riel dan tidak menipu seperti itu, penarikan subsidi BBM yang biasanya menimbulkan gejolak bukan hanya direaksi negatif tetapi akan didukung oleh rakyat bawah.

Memberdayakan Sarjana Pengangguran

Siapakah yang harus ditolong pertama kali ? Dalam keadaan kesulitan bernafas, pakailah masker oksigenmu sebelum menolong yang lain. Katakanlah pemerintah bisa menyisihkan seratus triliun dari subsidi BBM, dsna itu hendaknya justru dialokasikan kepada kelompok paling kreatif yang sudah memiliki basis inevestasi dalam SDM, yaotu sarjana yang tidak terserap pasar. Pendidikan tinggi hendsknya merespons dengan memberikan perspektif kewirausahaan yang secara nasional memang sangat kurang. Dengan modal SDM yang dimilkinya mereka dapat dimobilisasi untuk menjadi entrepreneur diawali dengan skala UMKM.
Seleksi pasar tetap diperlukan untuk memperoleh bibit yang bersungguh sungguh, oleh sebab itu yang didukung pemerintah hanya bunga modal. Hal tersebut pertama akan lebih aman dan kedua akan dapat menolong lebih banyak orang. Perbankan rakayat dan keunagan mikro tetap harus melakukan fungsi kehati hatian. tugas pemerintah hanya mengendorkan tekanan suku bunga. Dengan demikian kebaikan pasar tetap diutamakan dalam menseleksi dan mengalokasikan sumber sumber.

Pemberdayaan sarjana yang sudah menginvestasikan sumber ekonomi untuk pendidikan perlu direspons oleh perguruan tinggi dengan mereformasi diri menjadi lebih terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Dalam kaitan ini perguruan tinggi diharapkan menjadi sumber UMKM baru yang lebih produktif. Kecil tidak berarti tidak maju. Di era global, seseorang tanpa pekerja bisa melakukan bisnis global hanya dengan jalan menjadi penghubung partner di luar dan di dalam negeri. Modalnya sederhana, laptop dan sambungan internet. Pengetahuan mengenai seluk beluk ekspor, mengirim barang, dan quality assurance diperlukan. Sektor pendidikan sekarang memiliki dana untuk mengirim putra putri terbaik ke seluruh dunia, dengan konsep integrasi dengan pembanagunan ekonomi mestinya dikaitkan dengan jaringan bisnis global seperti digambarkan di atas.