Prof. Bambang Setiaji

Keberadaan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bertujuan memasyarakatkan ekonomi syariah, khususnya dengan diundangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia. Walaupun demikian, ekonomi syariah bukan hanya menyangkut sistem keuangan dan perbankan. Ekonomi syariah juga menyangkut sektor fiskal-perpajakan dan pengeluaran Negara. Dalam industri dan perdagangan syariah juga mengatur secara umum supaya tidak terjadi perilaku yang merugikan rakyat banyak. Penimbunan bahan penting misalnya dan memonopoli suatu produk didalam suatu industri, dilarang di dalam syariah.

Kejujuran, keadilan, dan melindungi rakyat banyak dari suatu sistem yang eksploitatif adalah prinsip Syariah. Tidak ada satu bangsapun yang tidak menyetujui ekonomi syariah. Idealisme seperti diuraikan di atas juga dijumpai dalam ekonomi pasar atau liberal. Syariah merupakan aturan-aturan publik yang apabila dijalankan, maka ekonomi yang melindungi rakyat banyak akan terjadi.

Prinsip pertama dari ekonomi syariah adalah dilarangnya riba. Yakni suatu tambahan yang dibebankan kepada peminjam yang potensial merugikannya. Sedangkan syariah menjamin supaya tidak ada pihak yang diserap seperti dalam ekonomi ribawi. Jadi watak politik ekonomi Islam adalah jelas, melindungi wong cilik yang digambarkan sebagai peminjam kepada pemilik uang. Tetapi dalam hal syirkah atau pinjaman yang ditujukan untuk melakukan suatu bisnis dibenarkan memberikan tambahan kepada pemilik modal. Syirkah adalah basis operasi Bank Islam.

Di sisi fiskal, syariah menganut sistem perpajakan yang dikenal dengan zakat, jizah (pajak), kharaj (pajak untuk pertanian) dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah kewajiban seluruh rakyat untuk membiayai negara. Di sisi pengeluaran, pemimpin negara tidak memiliki kebebasan anggaran mutlak. Syariah menentukan pos-pos yang wajib dibiayai. Antara lain, pertahanan keamanan negara (jihad), penegakkan hukum, jalan dan bangunan publik lainnya, dan secara ketat dan eksplisit syariah menentukan santunan bagi warga bawah seperti kemiskinan, fakir, yatim, janda, pensiunan/manusia lanjut usia dan sebagainya.

Di bidang industri dan perdagangan , syariah mengatur supaya industri dan perdagangan berkembang. Syariah melindungi agar si kecil tidak mati dan dirugikan. Misalnya syariah melarang orang kota (negara maju) membeli atau menguasai saham 2 orang desa (negara ketiga). Penguasaan kepada sumber-sumber menyebabkan menghilangnya rasa keadilan, itulah yang terjadi dewasa ini. Monopoli yang memungkinkan bisa merugikan rakyat dilarang oleh syariah, demikian juga penimbunan.

Dengan uraian di atas sangat jelas bahwa syariah sangat melindungi rakyat kecil, tetapi sekaligus tidak melarang menjadi besar/maju. Namun dalam kenyataannya, penerapan syariah di berbagai daerah dewasa ini kurang menyentuh hal-hal di atas, yang pasti akan didukung rakyat banyak.

Daerah-daerah yang mendeklarasikan syariah, cenderung pada simbol-simbol budaya Islam seperti pakaian, kerudung dan peci. Seandainya daerah-daerah yang bersyariah memulai dengan menjamin si kecil dan berbagai santunan bagi si lemah, semua daerah tentu minta disyariahkan.

Mengacu kepada keunggulan sistem syariah, sudah selayaknya jika masyarakat muslim mau kembali kepada sistem syariah. Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan bermasyarakat.
Mencermati karakter produk syariah