Kendala dalam Mengurai Kasus Gayus
Gayus menyita sangat besar perhatian masyarakat dengan bantuan TV dan media cetak,kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki banyak aspek vital menuju tata kelola negara yang lebih baik.
Kita beruntung dengan rentetan aksi Gayus, seperti keluar dari penjara dan pergi ke luar negeri, yang dengan demikian dapat terkuak betapa mendalam dan luasnya kasus suap dan korupsi masih bercokol. Jangan lupa kasus ini diungkap oleh Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang menggambarkan keterkaitan para petinggi Polri. Karena kasus Gayus malang melintang di pengadilanpajak,tentusajainstitusi kejaksaan dan institusi pengadilan tidak luput dari persoalan ini.
Dengan demikian, bila kasus ini dikelola dan dikoordinasi dengan baik di tingkat presiden dapat memberes kan pilar-pilar penegakan hukum terpenting.Instruksi presiden dapat memberi harapan sementara karena akan dapat dijadikan alat para petinggi di berbagai institusi penegak hukum untuk membersihkan internalnya masing-masing.
Korupsi pajak menyangkut banyak aspek, pertama masalah kecukupan APBN itu sendiri yang menyangkut kelangsungan negara dan kemerdekaan negara karena jika pemasukan dari pajak mencukupi, maka hutang luar negeri dan juga dalam negeri tidak diperlukan atau dapat dikurangi. Negara juga menjadi lebih independen dan kemampuan negara untuk memberikan kesejahteraan, katakanlah kepada rakyat bawah,menjadi meningkat.
Berbagai Kendala
Kendala pertama dalam menuntaskan kasus Gayus walaupun sudah ada instruksi presiden yang agak mengambang,karena normatif dan generik, tentu saja menjadi perlindungan korps di berbagai institusi. Masing-masing pemain memegang kartu sehingga tidak mudah membereskan korpsnya sendiri. Karena terdapat tiga institusi penyelidik dan penyidik, tegas digariskan bahwa KPK hendaknya memeriksa oknum yang diduga terlibat di Polri dan Kejaksaan,dan sebaliknya kedua institusi dapat memeriksa KPK apabila ditengarai memiliki masalah hukum.
Masalah keimigrasian yang diduga kuat menerima suap dalam soal paspor dapat dan sudah dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Di Kementerian Keuangan, sebagaimana pernyataan Gayus, terdapat banyak big fish. KPK mestinya masuk ke ranah ini, karena relatif lebih tidak terkait dengan kemungkinan conflict of interest. Big fish bisa jadi adalah donatur partai yang signifikan dan masalah ini bisa lebih dihindari dengan masuknya KPK daripada institusi penegak hukum lain.
Posisi Pengusaha?
Ini merupakan kendala yang pelik. Pertama, sebagaimana diketahui, pengusaha banyak yang menjadi pemimpin partai politik di berbagai level.Kedua,dan ini yang lebih penting, sadarkah kita betapa luas pengusaha yang berusaha menguntit pajak? Gayus saja menangani 151 perusahaan nasional, kalau ini dijadikan sebuah sampel,dan melihat perilaku Gayus seperti itu,kecil kemungkinan Gayus menawarkan “jasa konsultasinya” hanya kepada sebagian perusahaan yang ditangani.
Apabila perusahaan yang ditangani oleh Gayus dijadikan sampel, dapat dihipotesiskan 90% pengusaha melakukan usaha penyelewengan pajak. Dengan kata lain,jumlah pajak yang diperoleh oleh pemerintah yang tergambar di APBN dan APBD di seluruh negara.Pajak adalah sisi pemasukan dari anggaran, sedang sisi kebutuhan atau sisi pengeluarannya juga bermasalah.Yaitu sejauh mana kapasitas berbagai departemen membelanjakan uang negara dengan efisien dan memiliki efektivitas dalam menyejahterakan rakyat.
Pilihan-pilihan proyek di berbagai kementerian, apakah sudah cukup kreatif dan efektif dalam menyejahterakan rakyat atau membelanjakan uang negara dengan tujuan sekadar menghabiskan anggaran? Walau sekadar habis itu pun bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan di berbagai industri, akan tetapi pembelanjaan yang kreatif benar-benar dapat membangkitkan kemampuan rakyat. Misalnya yang sederhana, bagaimana belanja itu tetap bersih dari korupsi tetapi bermanfaat untuk membangkitkan industri dalam negeri yang seharusnya makin canggih.
Contohnya, belanja perangkat information and communication technology (ICT) pemerintah, kenapa tidak diharuskan merek atau setidaknya yang dirakit di dalam negeri? ICT merupakan industri tahap ketiga yang terbukti memajukan berbagai negara Asia. Singkatnya, kapasitas membelanjakan dana hasil pajak belum sepenuhnya memenuhi harapan. Dengan kata lain, kebutuhan pajak sebenarnya dapat dipenuhi dengan tarif pajak yang lebih rendah tetapi dipungut dengan bersih, tiada suap.
Tarif pajak yang lebih rendah akan mendorong investasi asing dan domestik lebih bersemangat. Meningkatnya investasi akan mengurangi pengangguran yang juga lebih penting untuk segera diatasi. Sementara, tarif pajak yang lebih rendah dapat dilakukan dengan membereskan “Gayus- Gayus”di Kementerian Keuangan. Perilaku pengusaha yang lalu dapat diputihkan dalam arti tidak perlu dipidanakan, mengingat luasnya kasus ini,bahkan mereka diajak transparan berapa kemampuan riilnya membayar pajak tanpa suap dan manipulasi angka-angka.
