Prof. Bambang Setiaji

Kecelakaan tabung gas yang pada awalnya dibiarkan pemerintah, dengan desakan publik terutama pers, kini mendapat perhatian yang besar. Itulah sebabnya masalah ini ditangani langsung Wakil Presiden.

Pemerintah sudah seharusnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan rakyat. Makna negara menjadi menghilang apabila negara membiarkan rakyat menjadi korban penjualan produk-produk yang berbahaya bagi keselamatan. Pemerintah tidak boleh membiarkan satu nyawa pun atau satu rumah pun dari warga negaranya menjadi korban.

Di negara maju, pemerintah mempunyai banyak komite yang bertugas memverifikasi dan mengawasi produk-produk yang dijual ke publik.Dimulai dari keselamatan transportasi, kereta api, penerbangan hingga transportasi laut. Lalu makanan, bahan makanan, dan obat-obatan, segala macam produk industri tidak ada yang luput dari komite keselamatan yang membuat peraturan-peraturan yang ketat.

Beberapa waktu yang lalu produk mainan anakanak yang diimpor dari China terkena larangan yang berasal dari komite keselamatan seperti ini. Sayangnya, produk-produk yang tidak lolos di negara maju dilempar ke negara sedang berkembang yang masih lemah dalam pengawasan. Di Amerika Serikat,komite seperti ini berjumlah sama banyaknya dengan jumlah industri.

Mereka terdiri atas orang-orang ahli, banyak di antaranya para pensiunan yang sangat ahli dalam bidangnya. Mereka menghasilkan puluhan ribu lembar peraturan yang harus dipatuhi para pemain di berbagai industri. Amerika Serikat adalah negara bebas, negara yang memenuhi contoh demokrasi ekonomi, tetapi yang menyangkut keselamatan rakyat, mereka memiliki regulasi yang sangat ketat.

Itulah sebabnya,walaupun rakyat memiliki kebebasan berusaha, tidak mudah memenuhi regulasiregulasi di semua bidang. Ini semua mencerminkan tanggung jawab negara yang besar terhadap keselamatan rakyat. Di Indonesia, sebelum bicara tata niaga tabung gas, pemerintah telah gagal mengatasi masalah penggunaan zat-zat berbahaya dalam industri makanan seperti penggunaan formalin,

boraks, zat warna yang berbahaya dalam makanan, dan akhir-akhir ini alkohol berkadar sangat tinggi yang merenggut nyawa ratusan generasi muda.Sangat mengherankan karena wartawan televisi saja bisa mengorek masalah ini dan menyiarkannya secara reguler, tetapi aparat negara yang banyak dan lengkap seperti tidak berkutik.

*** Pemerintah membiarkan atau tidak berhasil mengatasi hal seperti ini karena masih terdapat paradigma tentang harga keselamatan umum yang rendah. Efek dari komite pengawasan yang rendah terhadap industri makanan dan minuman bersifat tidak langsung, tetapi sebenarnya lebih besar dan lebih berbahaya daripada akibat yang terjadi dari masalah tabung gas dan efek pada industri penerbangan yang memiliki prevalensi kecelakaan yang relatif tinggi.

Jadi persoalannya adalah bagaimana menjadikan negara memiliki paradigma layanan atau visi menomorsatukan keselamatan publik. Tata niaga tabung gas yang dibagikan gratis diserahkan kepada Pertamina dan tentu saja Pertamina melakukan kontrak dengan beberapa perusahaan pembuat tabung.Waktu itu program peralihan ke tabung gas sangat singkat dan pengadaan tabung diduga dikebut tanpa pengawasan memadai.

Tabung-tabung ukuran 3 kg yang diperuntukkan bagi rakyat bawah terlihat banyak yang berkarat dan rusak dibandingkan tabung gas ukuran standar. Dari sini saja terlihat cara berpikir yang salah,karena tabung ini diberikan gratis kepada rakyat bawah,tanpa sadar seluruh bagian terkait berpikir dan setuju dengan kualitas lebih rendah.Perlu diaudit berapa negara mengeluarkan anggaran untuk pembuatan tabung ini,siapa yang memesan,dan siapa rekanan yang memborong.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek-proyek negara menggunakan bahanbahan yang sering disunat, tetapi memiliki harga yang tinggi.Hal ini perlu diaudit bukan hanya audit akuntansi,tetapi audit spesifikasi. Di samping tabung gas, ternyata aksesori memainkan peranan penting dalam berbagai kebakaran. Yang aneh, pemerintah pasang iklan untuk menggunakan produk ber-SNI dengan ciri-ciri yang cukup rumit. Masih ditambah harus berhati-hati karena logo SNI bisa juga tidak asli.

Bagaimana mungkin untuk hal yang menyangkut keselamatan rakyat, pemerintah menghimbau atau beriklan seperti halnya salah satu dari belantara iklan para penjual? Pemerintah sama sekali bukan organisasi penjual atau penghimbau sehingga dengan alasan demokrasi ekonomi seolah rakyat harus menentukan sendiri.

Tentu saja hal tersebut menjadi beban berat rakyat, pemakai tabung umumnya kelompok miskin dan banyak yang asing terhadap tabung gas,ditambah harus mengenali ciri-ciri yang rumit, bahkan yang hanya bisa dideteksi lewat laboratorium. Deteksi seperti itu adalah tugas pemerintah dan hanya pemerintah yang memiliki SDM dan kemampuan untuk itu. Pemerintah harus melarang produk-produk berbahaya yang beredar yang tidak standar dan menghukum penjualnya apabila membandel.

Pemerintah harus dapat menjamin keamanan semua produk yang beredar di publik apakah itu industri penerbangan, aksesori tabung gas, dan yang luas beredar industri makanan. Di mana pun rakyat membeli harus merasa aman bahwa keselamatannya terlindungi dari produk yang dikonsumsi. Sudah waktunya hal seperti ini menjadi paradigma penyelenggaraan pemerintah, supaya ke depan kehidupan kita lebih berkualitas.

Pemerintah tidak dapat hanya menghimbau dan memberi peringatan bahan atau alat berbahaya. Hanya pemerintah yang memungkinkan memiliki laboratorium dan yang dapat melarang barang-barang tak layak konsumsi. Rakyat dengan tingkat pendapatan yang menghimpit dan tingkat pengetahuan yang kurang tentu saja memilih aksesori yang murah.

Dalam kasus aksesori tabung gas hendaknya diciptakan mekanisme penggantian wajib karena jika diserahkan pada keputusan pribadi dan menyebabkan kebakaran, hal itu merugikan publik di mana rumah-rumah dibangun berdesakan. Bahkan budaya dan tingkat pengetahuan rakyat hendaknya mendorong para insinyur mendesain tabung gas yang menyatu dengan aksesori sehingga stasiun pengisian selalu dapat mendeteksi kelayakannya.

Akhirnya,adalah salah apabila memahami demokrasi dan hak asasi, hak menjual, hak membeli semuanya merupakan keputusan privat. Kalau begini, demokrasi ekonomi yang dibangun menjurus menjadi anarkisme ekonomi yang sangat berbahaya.(*)

Prof Bambang Setiaji
Rektor Univ Muhammadiyah
Surakarta

Prof.Bambang Setiaji (Rektor Univ Muhammdiyah Surakarta)

Sekolah merupakan amal usaha utama persyarikatan Muhammadiyah yang sejak semula merupakan pilihan Kiyai Haji Ahmad Dahlan sebagai wahana perjuangan memajukan bangsa sementara tokoh pergerakan lain mencoba melalui jalur politik dan ekonomi. Pada periode dekade pertama abad 20 gerakan-gerakan politik mulai dibangun menggantikan pemberontakan bersenjata yang dilakukan secara sporadis sepanjang masa kolonial. Demikian juga gerakan ekonomi juga dilakukan melalui asosiasi atau persyarikatan dagang seperti misalnya Syarikat Dagang Islam (SDI) yang juga dilakukan untuk mengimbangi firma dagang VOC.
Gerakan Islam tradisional dilakukan melalui bentuk pendidikan pesantren yang hanya mempelajari ilmu agama. Belanda sendiri melaksanakan pendidikan secara diskriminatif. Pendidikan yang berkualitas diperuntukkan untuk keluarga Belanda di Indonesia dan juga anak pejabat atau bangsawan pribumi. Sementara itu untuk rakyat, pemerintah Hindia Belanda membuat sekolah untuk rakyat dan sekolah pedesaan. Sekolah kualitas dua didesign oleh pemerintah kolonial untuk memperoleh tenaga kerja murah yang bisa bahasa Belanda baik di perkebunan-perkebunan dan di kantor-kantor pemerintah.
K.H. Ahmad Dahlan membuat dua koreksi sekaligus, pertama beliau menyadari bahwa dunia Islam sangat tertinggal dibanding Barat yang disebabkan oleh ketertinggalan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi. Dan kedua beliau ingin memperbanyak sekolah Barat yang berkualitas yang pada waktu itu hanya bisa dinikmati oleh keluarga belanda dan bangsawan. Guru-guru beliau seperti Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha banyak berinteraksi dengan Barat bahkan tinggal di berbagai negara Barat. Inspirator beliau ini membuka cakrawala perlunya mengejar ketertinggalan dengan Barat yang bersumber dari penguasaan sains dan teknologi yang keduanya disadari KH Ahmad Dahlan tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan karya-karya ulama klasik sudah sangat maju dibanding kemajuan Barat pada praperadabannya, sedangkan perdaban dan kemajuan dunia Islam melorot pada saat itu sampai sekarang. Memperbanyak sekolah mirip sekolah pemerintah Belanda yang lebih berkualitas dengan tidak meninggalkan mata pelajaran Islam untuk memberi kesempatan kepada pribumi muslim merupakan salah satu alasan keberadaan awal pendidikan Muhammadiyah.
Pada saat merdeka pemerintah tentu saja tujuan pendidikan berbeda 180 derajat dibanding tujuan pendidikan pemerintah kolonial. Sesuai apa yang dicita-citakan dalam konstitusi dan serangkaian undang-undang, perhatian kepada pendidikan terus meningkat dari orde lama, orde baru dan mencapai puncaknya pada saat reformasi ketika dalam amandemen UUD 1945 ditetapkan anggaran 20 persen untuk pendidkikan, disusul lahirnya undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Pada fase pertama, kesibukan revolusi politik dan pengakuan eksistensi NKRI di era Soekarno, keterbatasan anggaran, politik berdirikari serta ekonomi terpimpin sangat tidak disukai Barat, menghasilkan suatu masa prihatin. Perhatian kepada pendidikan pada era seperti itu tentu saja sangat terbatas. Muhammadiyah mengambil peran dari keterbatasan pemerintah dengan membangun berbagai institusi pendidikan sampai di kecamatan-kecataman untuk tingkat lanjutan peratama dan sampai desa-desa untuk madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Apabila pemerintah Belanda membatasi akses anak-anak pribumi (muslim) untuk memperoleh sekolah berkualitas karena adanya politik diskriminatif, dan Muhammadiyah membuatkan sekolah itu, maka pada era Soekarno dan era awal Soeharto, Muhammadiyah berperan menyediakan pendidikan setara milik pemerintah karena keterbatasan negara.
Perhatian Soeharto kepada pendidikan mulai meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi yang dilaksanakan dengan membuka akses bagi modal dan manajemen asing. Akan tetapi cara berpikir dikotomik yang menempatkan pendidikan Muhammadiyah sebagai pesaing, di mana pada saat itu pendidikan Muhammadiyah masih dicurigai sebagai mengajarkan yang kurang pas dengan pemerintah, maka pendirian sekolah baru banyak menggusur keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Pada saat reformasi kesadaran pendidikan makin baik bahwa aset nasional akan pendidikan meliputi baik sekolah milik pemerintah dan juga sekolah swasta terutama yang bersifat nirlaba. Undang-undang sisdiknas, dan undang-undang guru dan dosen memungkinkan institusi swasta memperoleh pendanaan dan menjalankan program pemerintah di bidang pendidikan. Hanya saja, tetap dirasakan sampai sekarang dikotomi negeri dan swasta tidak atau belum bisa lepas sempurna. Terdapat suatu konvensi bahwa program-program pendidikan pemerintah harus dilakukan oleh sekolah negeri lebih dahulu, baru apabila terdapat kelebihan kapasitas, maka institusi swasta bisa mendapatkannya.
Era reformasi merupakan era yang secara ekonomi dan sosial mengalami keterbukaan yang luar biasa. Di bidang ekonomi produk-produk asing membanjiri pasar domestik dan menyerap daya beli yang sebenarnya masih sangat terbatas. Perusahaan-perusahaan asing mengekploitasi sumber-sumber vital yang penting di bidang pertambangan, industri keuangan, dan industri telekomunikasi yang kesemuanya relatif padat kapital dan teknologi. Sedangkan untuk industri rendah kapital dan rendah teknologi orang atau perusahaan asing masuk membawa manajemen dan informasi pasar lebih baik. Hal ini terlihat misalnya pada industri kayu yang sangat penting sebagai lapangan kerja kelas menengah pribumi. Modal asing ditanamankan pada sekitar sepuluh persen perusahan-perusahan industri pengolahan menengah dan besar yang menyebar hampir pada seluruh jenis industri. Dalam industri pengolahan persentase modal asing meningkat pada industri yang oligopilistik, menguntungkan, dan memiliki kebutuhan modal dan teknologi relatif tinggi.
Dalam bidang sosial dan budaya tentu saja tidak kalah deras pengaruh penetrasi asing pada masyarakat Indonesia. Tayangan TV dan informasi dari internet sangat kuat pengaruhnya terhadap perubahan perilaku masyarakat, kedua media itu hampir bisa dikatakan dimasuki idea asing bisa sebesar 80 persen, lebih tinggi dari modal asing yang masuk di sektor industri pengolahan dan finasial. Pada era keterbukaan seperti itu, masyarakat menjadi cemas terhadap modernitas yang begitu cepat, masyarakat berusaha untuk mewariskan jati dirinya melalui institusi pendidikan yang lebih kuat akarnya terhadap tradisi baik dalam bidang agama dan budaya.
Hal yang diuraikan di atas harus ditangkap oleh Muhammdiyah yangsebagian institusi pendidikannya masih memainkan peran sebagai jembatan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan pendidikan berkualitas pada era kolonial dan kemerdekaan awal. Bagaimanapun anggaran pemerintah untuk menjangkau pendidikan dasar sudah relatif cukup, daya jangkau pendidikan dasar hampir 100 persen. Apabila sekolah Muhammadiyah hanya merupakan foto copy sekolah pemerintah, tidak salah jika masyarakat meninggalkan sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah harus menangkap kecemasan masyarakat akan keterbukaan dan modernisasi yang sangat cepat dan menformulasikan pendidikannya sebagai wahana keilmuan modern sekaligus wahana mewariskan jati diri religiusitas, budaya, dan tradisi yang kokoh melawan serbuan informasi dan modernasasi, kalau demikian perannya, ke depan masyarakat tentu masih sangat membutuhkan.