Prof. Bambang Setiaji

Oleh: Prof. Bambang Setiaji

Dari kampanye yang dilakukan dan debat yang digelar, kita bisa tangkap bahwa ketiga pasang capres-cawapres mengklaim berkomitmen pada ekonomi rakyat.
Secara tiba-tiba tidak satu pun mau dicap sebagai pendukung ekonomi neoliberalisme.


Kata liberal di Indonesia memiliki makna yang kurang baik. Liberalisme, kapitalisme, dan kolonialisme pada masa lalu berimpit karena ideologi liberal dan kapital dibawa oleh pemerintah
kolonial. Sebaliknya, di Amerika kata liberal memiliki makna positif, dalam ekonomi bermakna
sebagai kebebasan mekanisme pasar.

Kata kapitalisme juga memiliki arti netral di mana ekonomi yang semula digerakkan oleh tuan
tanah pada masa perbudakan dan oleh kaum bangsawan pada era feodal, sejak revolusi
industri diharapkan digantikan oleh pemilik kapital atau kapitalis yang diharapkan dapat
memakmurkan Eropa.Para kapitalis itu berlayar jauh ke dunia ketiga dengan dikawal oleh
militer untuk memperoleh sumbersumber ekonomi yang merupakan harapan baru bagi Eropa.
Bagi umumnya dunia ketiga, tentu saja kapitalisme memiliki makna negatif karena dia
bermakna datangnya modal yang dikawal oleh tentara yang merampas kemerdekaan politik
dan kemerdekaan ekonomi.Sejak negara dunia ketiga diberi kemerdekaan pada pertengahan
abad lalu, tujuan ekonomi negara maju tidak sertamerta hilang.Melalui kesepakatan Bretton
Wood, negara maju bersepakat tidak lagi menggunakan emas untuk memfasilitasi perdagangan
internasional dan mereka menunjuk beberapa mata uang kuat (hard currencies) untuk
memfasilitasi perdagangan.
Uang semula bersifat netral yang hanya tergantung dari kemampuan suatu bangsa
menghasilkan barang dan jasa yang riil. Akan tetapi, pada akhirnya uang bukan netral karena
bisa menjadi triggersuatu aktivitas ekonomi dan negara yang mengeluarkan uang menikmati
suatu surplus.
Dalam relasi dunia ketiga dan negara maju uang keras menjadi alat mentransfer utang.Barang
dan jasa di negara maju yang diproduksi berlebih perlu diserap oleh pasar, maka negara maju
memberikan pinjaman uang dolar supaya negara dunia ketiga mau membeli barang dan jasa
berlebih tersebut. Utang n e g a ra - n e g a ra sedang berkembang menjadi penjerat yang
mewajibkannya mengekspor sumber daya alamnya.
Kewajiban mengekspor sumber daya alam tersebut karena keterbatasan modal dan
pengetahuan dibantu lagi oleh pemodal asing dalam pembagian hasil yang sering merugikan.
Negara sedang berkembang termasuk Indonesia masih dibebani lagi oleh masalah lingkungan
dalam eksploitasi sumber-sumbernya. Dengan konteks sebagaimana digambarkan di
atas,kebencian pada liberalisme (beserta turunannya, neoliberalisme), kapitalisme, dan
kolonialisme mengakar dalam kesadaran sejarah dan realitas hubungan ekonomi yang sangat
nyata.
Utang luar negeri, misalnya, jika dilakukan oleh negara yang sejajar dan memiliki kemampuan
teknologi yang seimbang bukanlah merupakan suatu masalah. Akan tetapi, utang luar negeri
yang dilakukan oleh negara bekas jajahan kepada negara kapital memiliki makna pelestarian tujuan kolonial. Antitesis mekanisme ekonomi pasar sudah dan terus dicari dan sejak kemerdekaan dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai ekonomi yang bukan berbasis kapital dan swasta, tetapi berbasis sosial, pemilikan bersama, dan ekonomi yang berbasis pemilikan negara.
Amanat UUD ini dalam perjalanan sejarah menghadapi serbuan ideologi ekonomi pasar atau ekonomi liberal yang masuk bersama utang, modal asing, lembaga keuangan internasional,dan serangkaian undang-undang.Tujuan ekonomi yang berbasis pemilikan bersama menjadi menghilang atau tinggal tulisan tak bermakna. Ekonomi demikian diasumsikan tidak efisien.
Mekanisme pasar diasumsikan sebagai sistem yang paling efisien karena dengan ekanisme
pasar itu surplus para penyuplai dan surplus konsumen akan maksimal.
Sejak Reformasi kata efisiensi dimasukkan dalam pasal ekonomi UUD 1945.Walaupun tidak
eksplisit bahwa hal itu adalah mekanisme pasar, kata efisiensi adalah istilah yang melekat pada ekonomi pasar. Landasan ekonomi pasar, liberal, dan kapital yang berimpitan memperoleh tempat legal. Undangundang modal asing dan eksplorasi sumber alam, penggunaan frekuensi,dan kelistrikan semuanya membuka pintu pada nuansa ekonomi liberal.
Efisiensi Ekonomi Pasar dan Alternatifnya Ekonomi pasar atau liberal memang membawa serta modal atau kapital, utang luar negeri, dan kepentingan kolonial. Akan tetapi, ekonomi nonpasar yang sedang dibangun juga sangat rawan. Mekanisme nonpasar dimungkinkannya pemerintah menunjuk atau memberi lisensi kepada seseorang atau kepada badan usaha miliki negara yang mudah diselewengkan.
Singkatnya ekonomi nonpasar sarat dengan korupsi. Ketika pasar menghasilkan harga
keseimbangan tertentu,banyak orang mungkin tidak dapat mengakses kepada barang tersebut.Pemerintah memberi jalan untuk menurunkan harga dengan memberikan berbagai subsidi, di sini tentu saja ada lembaga atau perusahaan yang melaksanakannya dan di situlah korupsi potensial terjadi.
Mengefisienkan ekonomi sosial bisa dilakukan dengan memadukan, misalnya, pemilikan tetap negara, tetapi karena cenderung tidak efisien dan rawan penyimpangan, pelaksananya diserahkan kepada swasta. Contohnya adalah frekuensi TV yang terbatas mestinya tetap dimiliki oleh pemerintah karena pemerintah memiliki kepentingan dalam politik kebudayaan.
Saham TV yang dimiliki pemerintah untuk tujuan nonekonomi pelaksananya dapat disewakan
kepada swasta.
Dengan begitu konvergensi antara kepemilikan dan efisiensi akan terjadi.Swastanisasi murni
frekuensi yang merupakan hajat hidup rakyat banyak mengakibatkan politik kebudayaan
menjadi mandul. Pasar bersifat nihil dari pertimbangan nilai, apa yang laku adalah yang baik.
Kasus TV merupakan contoh yang baik ketika pasar memberikan yang tidak berkualitas kepada
rakyat.
Perjalanan Ekonomi Indonesia Jangka Panjang
2 / 3
SEJARAH EKONOMI DAN PERTARUNGAN CAPRES-CAWAPRES
Thursday, 25 June 2009 10:54
Orde perjalanan bangsa dapat kita bagi ke dalam tiga orde, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan
Orde Reformasi. Orde Lama dengan kepemimpinan Soekarno yang anti- Barat dan
antiliberalisme dikenal sebagai orde yang sosialis di mana peran negara dan BUMN menjadi
trigger penggerak ekonomi.
Kemandirian merupakan tema atau cara Soekarno dan pemikir ekonomi Orde Lama untuk
melindungi ekonomi negara dari pengaruh ekonomi liberal. Orde Baru di bawah Presiden
Soeharto merupakan orde ekonomi tengah atau campuran di mana ekonomi sosialis dan peran
ekonomi negara dipadukan dengan pasar, masuknya modal asing, dan semua implikasinya.
Pengaturan harga,suku bunga,dan pengaturan aneka pasokan dan industri masih sangat kental
selama Orde Baru. Setelah Soeharto jatuh, silih berganti presiden dalam Orde Reformasi.
Situasi krisis dan peran lembaga keuangan dunia yang mendiktekan resep ekonomi
mengakibatkan arah ekonomi di luar kendali para presiden.Arsitek ekonomi dalam negeri
bekerja sama dengan lembaga keuangan dunia, membawa ekonomi makin liberal.
Swastanisasi, liberalisasi perdagangan, anggaran negara yang ketat, dan liberalisasi suku
bunga dari pengaturan negara dilaksanakan oleh ketiga kandidat presiden. Megawati, SBY, dan
JK adalah bagian dari satu orde yaitu orde ekonomi liberal.
Dari sisi para calon wapres, Boediono dengan berbagai jabatan ekonomi hampir sepanjang
Orde Reformasi tidak bisa dimungkiri sebagai arsitek yang paling bertanggung jawab terhadap
ekonomi liberal dalam era Reformasi. Prabowo membawakan kampanye dan pemikiran
antitesis untuk membawa kembali ekonomi kerakyatan.
Adapun Wiranto dalam hal pemikiran ekonomi tentu saja mengikuti JK.JK-Wiranto bisa
menangguk keuntungan menjadi penengah di antara dua bandul dan menangguk keuntungan
menjadi kelompok tengah yang paling diuntungkan dalam voting.JK misalnya memberi angin
ekonomi syariah sebagai alternatif karena antipasar derivatif yang berbasis judi/
spekulasi.Ekonomi pasar derivatif yang berpusat di negara maju ternyata menghancurkan
ekonomi mereka dan juga sering mengharu biru ekonomi negara ketiga melalui pasar modal.
Pada dasarnya persaingan pemikiran ekonomi tidak mudah dipahami oleh rakyat banyak dan
diragukan hasilnya menjadi arena meraih dukungan yang efektif. Namun,jika perbedaan itu
dibungkus dalam bahasa masyarakat sehari- hari, sangat mudah untuk dipakai sebagai amunisi