Prof. Bambang Setiaji

Rektor Univ Muhammadiyah Surakarta

More About Me...

Lahir di Pacitan, 24 Desember 1956 dari pasangan ibu bernama Tentrem dan ayah bernama Harsono (alm) seorang guru dan Kepala Sekolah SD Tulakan Pacitan. Kakek juga seorang guru dan kepala sekolah dengan gaya pendidikan warisan pemerintahan kolonial yang khas.

Assalamu' alaikum..

Selamat datang di website ini. Blog ini berisi gagsan kami yg dipublikasi di koran, buku, dan bahan kuliah. Web ini dibuat oleh keponakan saya Bukhori, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Selamat menjelajah!

Pengupahan dan Kemiskinan

Oleh : Prof. Bambang Setiaji

Beberapa waktu lalu terjadi perdebatan mengenai besaran penduduk miskin antara presiden yang berbasis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia.Walaupun menghasilkan besaran penduduk miskin yang berbeda, tetapi sebenarnya keduanya berbasis kepada satu metode yang sama,yaitu besar pengeluaran atau demand side.




Bank Dunia menggunakan dua kriteria, yaitu batas pengeluaran USD1 per hari per kapita yang bisa disebut sangat miskin, dan miskin pada batas USD2 per kapita per hari. Di lain pihak, BPS menggunakan garis kemiskinan yang didasarkan pada sejumlah kebutuhan dasar dikalikan harganya. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini agak berbeda, yaitu berdasarkan pada sumber pendapatan atau supply side.
Sebagaimana diketahui, pendekatan pengeluaran memiliki kelemahan, yaitu saat disurvei mungkin terjadi masyarakat sedang dalam musim tertentu,mungkin juga karena banyak masyarakat berutang, atau sering masyarakat bias saat menyebut pengeluaran tertinggi.Dengan melihat sumber pendapatan, kita dapat memperkirakan bagaimana keadaanmasyarakatyangsebenarnya. Upah merupakan sumber pendapatan yang semakin penting seiring tingkat industrialisasi yang makin tinggi.Di pedesaan,upah juga merupakan sumber pendapatan yang penting karena status sebagai buruh tani atau petani gurem yang di suatu waktu menjadi buruh merupakan mayoritas pekerjaan di pedesaan.
Dilema dalam penentuan upah minimum (UM) bergerak dari usaha meningkatkan kesejahteraan grass root dan usaha untuk mempertahankan daya tarik investasi di berbagai industri.UM sering menjadi polemik di berbagai daerah dan menunjukkan betapa peliknya usaha untuk memberi perbaikan kesejahteraan grass root.Banyak industri tidak dapat memenuhi UM,terutama yang tergolong low paid workers karena kesulitan- kesulitan nyata yang menyebabkan keuntungan yang tidak memadai.

Perkembangan Upah dan Harga

Menurut data di atas,perkembangan upah riil meningkat lebih cepat dari indeks harga konsumen (IHK) yang menggambarkan terjadinya perbaikan upah riil.Upah sudah meningkat sangat pesat selama satu dekade yaitu meningkat lima kali lipat, sementara harga-harga umum meningkat 3,6 kali.Indeks harga konsumen memang sangat luas.

Jika dibatasi hanya dengan belanja kelompok miskin terutama harga pangan, misalnya beras, memang juga meningkat hampir lima kali lipat pada masa yang sama.Dibanding dengan harga beras, kenaikan upah nominal kelihatannya tidak memperbaiki kesejahteraan buruh.

Upah minimum selalu berada di belakang upah riil.Hal ini karena adanya industri-industri maju yang memiliki upah lebih tinggi yang terjaring dalam survei.Perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar luput dari survei upah.Padahal, perusahaanperusahaan kecil ini umumnya tidak dapat memenuhi upah minimum yang dirancang untuk industri-industri besar dan formal.

Dengan demikian, populasi pekerja di perkotaan dan pedesaan yang berada di sekitar upah minimum dan di bawahnya jauh lebih besar. Nilai upah minimum selama masa pengamatan sekitar 47% sampai 58% dibanding upah riil yang terjaring survei. Hal tersebut menggambarkan bahwa upah dari sisi sumber penerimaan keadaan rakyat belum dapat dikatakan membaik. Perkembangan upah buruh jauh di belakang dibanding misalnya pendapatan dan program sosial pegawai pemerintah level terbawah,1a.

Perkembangan Upah dan Perkembangan Pendapatan Nasional

Untuk melihat posisi buruh lebih jauh dalam memenuhi kesejahteraan atau kue nasional,ada baiknya dilihat perbandingan upah minimum terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita.

Hal tersebut menggambarkan perolehan kelompok buruh dari rata-rata pendapatan nasional atau regional. Jika upah minimum berada jauh di bawah pendapatan regional, itu menggambarkan kecilnya perolehan pekerja dari kue nasional yang tercipta. Semakin makmur suatu daerah, perolehan buruh semakin relatif kecil. Hal ini terlihat di Riau,DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur.Daya tawar pekerja sangat kecil di ketiga daerah itu.Secara nasional,perolehan pekerja hanya 52% dari PDRB per kapita.

Karena pekerja memiliki tanggungan keluarga atau angka ketergantungan, perolehan keluarga pekerja diperkirakan sangat kecil dibanding ratarata pendapatan nasional. Hal tersebut menggambarkan bahwa dari sisi sumber,pekerja memang hidup pahit.

Apa yang Bisa Dilakukan

Tidak mudah membuat pilihan mendorong kenaikan upah pekerja swasta di berbagai industri untuk tujuan mengurangi kemiskinan. Pertama, harga-harga akan mengejar kenaikan upah tersebut karena dari sisi suplai hal itu mendorong kenaikan harga.

Kedua,daya tarik investasi menjadi berkurang,mungkin pula menyebabkan lesunya pembukaan lapangan kerja baru—yang menyebabkan pengangguran yang sudah sangat parah. Dorongan peningkatan upah seyogianya dikurangi dengan jaminan kebijakan makro pengendalian inflasi, khususnya bahan dasar yang menjadi domain grass root. Kebijakan pemerintah yang sering membiarkan bahan dasar meningkat tinggi dalam waktu singkat sangat tidak terjangkau sumber pendapatan pekerja bawah sebagaimana digambarkan di atas.

Pemerintah harus meningkatkan empati kepada pekerja bawah. Dewasa ini, hal tersebut sangat tidak terasa sebagai suatu common sense. Dengan mata uang yang stabil, bahkan kalau perlu uang makin berharga (deflasi), pekerja bawah akan sangat diuntungkan. Jika hal tersebut terjadi, kenaikan upah minimum yang ditetapkan setiap tahun dapat ditinjau menjadi setiap dua tahunan. Penentuan upah setiap tahun mendorong industri menjadi tidak tenang dalam bekerja, yaitu perencanaan selalu berubah dan disempurnakan. Pemerintah memiliki andil yang besar dalam menetapkan harga barang- barang publik, terutama biaya pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan gratis yang diuji coba di beberapa daerah sangat signifikan mengurangi beban grass root. Pemerintah tidak perlu membuat pendidikan dan kesehatan gratis untuk semuanya, sekitar 20% membayar tujuan kualitas itu.Hanya lembaga yang berkualitas yang diakreditasi pemerintah boleh memungut tambahan.Yang disubsidi hendaknya berbasis rakyat atau siswa sehingga memungkinkan siswa menggunakan subsidi itu untuk menempuh pendidikan di institusi swasta.(*)

0 komentar:

Posting Komentar



 

different paths

college campus lawn

wires in front of sky

aerial perspective

clouds

clouds over the highway

The Poultney Inn

apartment for rent