Prof. Bambang Setiaji

BAMBANG SETIAJI

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah yang mau tidak mau sepertinya akan diterima bersama. Proposal kenaikan harga BBM yang diajukan Menteri Keuangan kelihatannya ditanggapi hati-hati oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyerukan penghematan energi dalam pidato pekan lalu.


Penghematan adalah tugas jangka panjang yang tidak dapat dengan cepat menangani pembengkakan subsidi. Harga minyak dunia akhirnya menembus USD120 per barel dan subsidi untuk BBM saja bisa mencapai Rp250 triliun. Bandingkan dengan anggaran mengirim dua ribu mahasiswa untuk memperoleh doktor di negara maju yang hanya memerlukan Rp2,5 triliun.

Sepuluh sampai lima belas ribu doktor dalam satu masa pemerintahan tentu sangat bermakna bagi pembangunan bangsa. Jika setengah dari subsidi itu dibagi kepada 10 juta keluarga yang menanggung sekitar 40 juta rakyat dengan ekonomi terendah, maka satu keluarga akan mendapat satu juta rupiah sebulan jumlah yang fantastik yang pernah diberikan kepada rakyat.

Sebenarnya, jika terjadi kenaikan harga minyak masyarakat tentu akan mengalami kesulitan, tetapi kondisi sekarang lebih dapat dimengerti. Pengaruh media yang dengan luas mengulas harga BBM dunia banyak diakses oleh generasi muda, khususnya mahasiswa yang sangat strategis.

Penguluran waktu oleh Presiden dapat bermanfaat untuk mempersiapkan mental rakyat, tetapi jika terlalu dekat dengan 2009 mungkin akan menjadi blunder. SBY mudah dibaca, bahwa seandainya keadaan ini terjadi pada term kepemimpinannya yang kedua, tentu akan sudah melakukan kenaikan harga. Perilaku seperti ini menyebabkan nilai minus di mata rakyat yang tentu saja menghendaki ketulusan dan transparansi.

Kesulitan-kesulitan yang dialami negara-negara lain, bahkan negara maju, menyebabkan kesadaran yang lebih baik, terutama di kalangan mahasiswa yang lebih melek informasi. Kenaikan harga BBM kelihatannya merupakan langkah rasional jika melihat beban APBN, yang penting diperdebatkan adalah pemanfaatan realokasi subsidi yang lebih prorakyat. Jika pemerintah memberi talangan satu atau dua bulan dengan program yang riil dan langsung dinikmati masyarakat, ketakutan akan kemarahan rakyat yang diekspresikan pada Pemilu 2009 tidak perlu terjadi.

Pangan, Pendidikan, dan Kesehatan

Untuk kebutuhan akan barang yang dapat diperoleh di pasar, perhatian hendaknya terfokus pada akses seluruh rakyat terhadap makanan pokok, khususnya beras dan minyak goreng, serta sumber protein dari kedelai dan ikan kering. Pembagian dalam bentuk cash berupa dana bantuan langsung tunai, merupakan cara membantu yang penggunaannya diserahkan kepada masyarakat miskin yang dituju.

Kelompok umur tua (usia pensiun) yang sudah tersisih dari pasar tenaga kerja merupakan prioritas utama yang pantas mendapat prioritas bantuan langsung. Usia produktif hendaknya hanya diberi pekerjaan publik (padat karya), yang bagaimanapun akan lebih mendidik dan bermanfaat untuk menambah atau merawat barang publik yang ada.

Bantuan langsung yang dikreditotomatiskan melalui sistem rekening perbankan juga merupakan cara yang lebih baik, mengingat data perbankan yang relatif lebih berkualitas, didukung dengan kemajuan teknologi informasi perbankan dewasa ini. Sistem bantuan melalui perbankan juga lebih memanusiakan rakyat yang sering mengalami antrean panjang yang kurang berkualitas.

Untuk kebutuhan barang publik, belanja keluarga yang sangat bermakna adalah pemenuhan akan pendidikan dan kesehatan. Merealokasi subsidi untuk menyediakan pendidikan gratis bagi kelompok miskin selama ini tidak pernah benar-benar terwujud. Dana bantuan operasional sekolah (BOS), misalnya, ternyata tidak cukup dan tidak membedakan yang memerlukan dan tidak memerlukan.

Kelompok miskin yang tentu saja menghendaki pendidikan gratis hendaknya dilayani dengan menunjuk sekolah di sekitar rata-rata atas tanggungan negara. Pemerintah dapat menunjuk provider sekolah swasta yang dilarang memungut tambahan. Banyak perguruan swasta di Indonesia yang kesulitan hidup lantaran kesulitan memperoleh siswa atau mahasiswa. Nasib sekolah swasta atau sekolah kampung yang digambarkan dengan baik dalam novel Laskar Pelangi masih banyak dijumpai.

Mereka adalah aset nasional yang dapat diberdayakan untuk menampung siswa atau mahasiswa gratis atas biaya pemerintah. Sekolah ini mungkin berakreditasi rendah, tetapi sangat mungkin menerima siswa atau mahasiswa berbakat.Karena kualitas siswa dan kualitas sekolah merupakan dua hal yang berbeda. Milik publik kedua yang sangat vital adalah kesehatan.

Sama seperti sekolah, pemerintah hendaknya mempertahankan dan memperbaiki sistem jaminan kesehatan untuk orang miskin. Asuransi kesehatan untuk kelompok miskin perlu diperkuat, terutama dengan memanfaatkan akurasi melalui penggunaan IT yang terbukti dapat membantu sektor perbankan yang lebih rumit, misalnya dalam sistem ATM bersama.

Asuransi kesehatan perlu juga diperluas ke seluruh keluarga, karena yang namanya sakit dan perawatan bisa menjadi masalah keuangan bagi hampir semua keluarga. Jika kenaikan BBM dijadikan momentum untuk sekolah gratis, pengadaan pekerjaan publik, dan bantuan langsung lewat Bank yang terhormat, rakyat akan dengan senang hati mendukung pencabutan penuh subsidi di masa mendatang, tentu saja kecuali minyak tanah untuk kebutuhan memasak.

BBM dan Ongkos Produksi

Hal lain yang perlu diwaspadai tentu saja efek terhadap inflasi. Sebagaimana kita ketahui, pengeluaran BBM meliputi sekitar 6,5% dari nilai ouput, tentu saja bervariasi antarindustri. Walaupun sebenarnya BBM hanya merupakan bagian kecil dari struktur ongkos, tetapi efek berantainya, misalnya kenaikan upah dan bahan baku, biasanya akan meningkatkan biaya produksi cukup signifikan–demikian pula dengan harga jual umum.

Hal ini akan mendorong peningkatan inflasi sisi suplai (cost push inflation) yang mendorong kelesuan dibanding dengan inflasi sederhana dari penguatan sisi permintaan. Inflasi sederhana dari sisi permintaan menandakan kegairahan pembeli yang mendorong produksi dan ekonomi pada umumnya. Inflasi sisi suplai akan diperkuat oleh kenaikan upah yang secara psikologis didorong oleh kenaikan BBM.

Kenaikan upah pekerja yang selalu didahului oleh upah pegawai pemerintah setiap tahun membuat bisnis menjadi terlalu dinamis. Setiap tahun selalu terjadi perubahan dan penyesuaian struktur ongkos. Upah seyogianya ditinjau setiap dua tahun, sehingga lebih mengendurkan sektor bisnis yang terkejar-kejar. Interaksi inflasi dan ongkos produksi bagaimanapun harus dicegah karena akan berpotensi menurunkan gairah produksi, bahkan resesi atau stagnasi ekonomi yang masih membayangi kita selama satu dasawarsa terakhir.(*)

Prof Bambang Setiaji