Prof. Bambang Setiaji

Prof. Bambang Setiaji Rektorn Univeristas Muhammadiyah Surakarta Apa kaitan Lady Gaga dan BUMN kita, ada yang mengaitkan yaitu paradigma bernegara kita. Perdebatan apakah negara harus intervensi mencemaskan generasi mendatang dan memiliki strategi budaya ? Atau negara pasif membiarkan apa saja ditampilkan dengan pendekatan bisnis. Yang laku dan laris untuk ditonton berarti dapat dibenarkan untuk dibudayakan, pasarlah yang menentukan. Negara dalam hal ini pemeritah melindungi apa saja yang rakyat suka, yang penting menjaga ketertiban dan tidak saling mengganggu yang lain. Pandangan ini merupakan manifestasi dari prinsip negara liberal. UUD 45 yang kita anut bukanlah berprinsip negara leiberal, negara cenderung intervensionis dan memiliki arahan yang jelas. Dalam bidang ekonomi, negara bersifat sosialistik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33, rumusan itu memperlihatkan dengan jelas campur tangan negara dalam mengarahkan ekonomi. Pasal 34 mewajibkan negara mengurus fakir miskin dan orang terlantar, hal ini juga mempertegas peinsip negara non pasar yang semua perolehan harus diperoleh dengan bekerja, tetapi negara terikat dalam mensejahterakan rakyat. Pada masa orde baru kesejahteraan rakyat ini didefinisikan dengan kesejahteraan lahir dan batin material dan spritual. Kesalahan orde baru yang utama adalah dalam hal otoritarian, represif terhadap lawan politik, serta kebijakan ekonomi yang kolutif dan bukan pada rumusan atau tafsiran terhadap arahan bernegara seimbang yang dirancang sejak berdiri. Prinsip sebagai negara sosialis oleh founding fathers khususnya Bung Hatta disebut sebagai sebagai prinsip sosialisme religius. Selain dalam rumusan dasar negara, asas religius ditegaskan dalam pasal 29. Rumusan ini tentu saja mempertegas Indonesia sebagai negara non pasar bebas dan bukan negara demokrasi atau kebebasan an sich. Reformasi yang berintikian demokratisasi dan serangkaian amandemen, tidak secara tegas mengubah dasar konstitusi menjadi negara sekular dan liberal atau berbasis kemauan pasar. Memang dalam pasal 33 misalnya dimasukkan kata efisiensi yang dalam ilmu ekonomi kata efisiensi alokasi hanya bisa dicapai dengan berlakukanya pasar bebas. Tetapi statemen sebagai negara pasar bebas dan lebih lebih sekular tidak nampak dalam berbagai amandemen. BUMN Kita Mempertegas diri sebagai negara non liberal, BUMN dalam berbagai lapangan didirikan sebagai bentuk intervensi negara. Bremer (2010) menyebutnya sebagai kapitalisme negara sebagai lawan kapitalisme atau pasar bebas berbasis swasta. Kemajuan suatu bangsa dalam ekonomi pasar tergantung dari kemajuan pengusaha swasta. Riset dan inovasi merupakan akar kemajuan suatu bangsa yang kemudian diproduksi oleh wira usaha menjadi alat alat konsumsi baru yang membuat taraf hidup bangsa lebih baik. Riset pengembangan selanjutnya dilanjutkan oleh perusahaan perusahaan dengan terus menerus memperbaiki produk produk.Untuk mencapai skenario seperti itu maka pengusaha swasta harus memiliki semacam previlege, perlindungan hak intelektual atau patent supaya biaya riset mereka yang besar dapat kembali, oleh sebab itulah ekonomi semacam itu disebut kapitalisme perusahaan besar atau kapitalisme wira usaha. Kemajuan teknologi yang sudah begitu tinggi di negara negara pasar bebas inti, sungguh sangat sulit diimbangi dengan mengandalkan temuan riset perguruan tinggi dan lembaga riset yang ada. Swasta juga tidak mau berkorban untuk inovasi produk yang di dunia lain sudah begitu tinggi. Tren kemajuan China yang sangat mengesankan di mana kekuatan ekonominya menduduki ranking kedua terkuat setelah Amerika Serikat, demikian juga Indonesia yang merupakan negara terpenting di ASEAN yang kekuatan ekonominya terus melaju dalam rangking G-20, kapitalisme negara bisa diuji kelayakannya dengan perkembangan waktu. Bahwa kemajuan dengan sponsor negara mungkin merupakan satu satunya jalan bagi negara sedang berkembang untuk mengejar kemajuan Barat yang sudah mapan. Hanya negara yang bisa membiayai lompatan riset yang memadai dengan kemajuan Barat, karena inovasi yang signifikan harus langsung pada produk produk berteknologi tinggi seperti pesawat, mobil dan motor nasional, ICT, energi nuklir dan sebagainya sebagaimana pengalaman China, Indonesia, Malaysia, dan Iran. Di samping itu hanya negara yang tahan dan bisa menanggung rugi minimal untuk beberapa waktu. Peran Sosial Tuntutan dan standard BUMN harus memperoleh keuntungan tidaklah salah, tetapi BUMN dilahirkan sebagai koreksi terhadap pasar bebas. BUMN bagaimanapun tidak bisa diukur kinerjanya dengan besarnya laba semata mata. Misalnya di sektor perbankan bank bank BUMN beroperasi sama dengan bank swasta. Yang membedakan keduanya hanya pemiliknya. Bonus direksi perbankan BUMN yang begitu besar mestinya tidak hanya didasarkan kepada laba tetapi perlu ada ukuran kinerja yang dipadukan dengan kemampuan melahirkan wira usaha baru dan menanggulangi masalah sosial utama yautu lapangan kerja. Hanya dengan lahirnya wira usaha baru masalah lapangan kerja bisa terpecahkan. Menurut sejarah banyak BUMN merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan perusahaan peninggalan pemerintah kolonial. BUMN BUMN tersebut dibuat dengan peraturan yang memaksa (tanam paksa) khususnya untuk memenuhi kebutuhan beberapa komiditi Eropa. Dengan sejarah seperti itu, BUMN tentu saja tidak memiliki kepedulian terhadap permasalan rakyat. Namun di era merdeka dan khusunya di era kebebasan seperti sekarang ini peran sosial BUMN perlu dipertegas. Memang peran sosial pada masa lalu dijadikan oleh beberapa BUMN untuk berkilah terhadap kinerjanya yang buruk. Kata kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas, peran peran sosial tersebut hendaknya dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan jujur. Perlu dirumuskan kembali peran BUMN ini supaya tidak hanya menjadi badan usaha sebagaimana layaknya badan usaha swasta yang bermain di pasar (bebas) tetapi dengan pemilik pemerintah. Operasi BUMN harus berbeda dengan mekanisme pasar reguler, misalnya, di sektor pasar kredit, bank bank pelat merah bekerja sama dengan pemerintah bisa berusaha mendorong lahirnya wira usaha baru. Pengangguran terdidik yang meninggi sangat merisaukan, mereka sudah berinvestasi dalam bidang SDM yaitu membuayai pendidikan dirinya sendiri. Mereka layak mendapat amanah, misalnya, untuk menambah jumlah wira usaha baru yang jumlahnya sekitar setengah jumlah yang diperlukan.