Prof. Bambang Setiaji

Oleh Prof. Bambang Setiaji

Sebagaimana dietahui bahwa menjelang rapat paripurna dewan perwakilam rakyat yang membahas kemungkinan kenaikan harga BBM, harga harga di luar BBM sudah mendahaului meningkat. Peningkatan seperti ini merupakan tindakan spekulasi, karena apabila BBM benar benar meningkat akan terjadi peningkatan berantai yang dimulai dari peningkatan biaya transportasi. Akibatnya, bahan baku dan akhirnya upah pekerja tentu akan meminta disesuaikan.



Dalam terminologi ekonomi pasar peningkatan harga bukanlah sebuah dosa, peningkatan harga bahkan sejak sebelum suatu kejadian terjadi merupakan tindakan yang wajar supaya pengusaha mendapat insentif untuk tetap menyediakan barang dan jasa pada saat suatu musibah terjadi misalnya perang, bencana, dan dalam hal ini kenaikan harga BBM. Apabila pada menjelang kenaikan harga BBM harga harga dilarang meningkat, maka para pengusaha tidak akan bersedia menjual barang, akibatnya akan terjadi kelangkaan di pasar yang juga sangat mengecewakan bahkan membahayakan masyarakat.

Keputusan dewan dengan penambahan ayat bersyarat berupa opsi bagi pemerintah untuk menaikkan harga sewaktu waktu di masa mendatang justru menyebabkan ekpektasi atau spekulasi makin panjang. Ketidak pastian tersebut secara ekonomi ada biayanya, dan cara mengelola ketidak pastian adalah melakukan asuransi internal yaitu menaikkan harga. Tujuan pengusaha menaikkan harga lebih dahulu adalah untuk menutup kerugian, karena pada titik kenaikkan harga seorang pedagang akan memperoleh jumlah komiditi yang lebih sedikit.

Apabila opsi kenaikkan harga akhirnya tidak digunakan oleh pemerintah harga memang tidak mudah untuk turun, karena ekpektasi keuntungan sudah berubah dan mungkin pengusaha memerlukan imsentif untuk memperluas usahanya. Itulah sebabnya harga harga tetap tidak menurun sekarang ini.

Di antara efek yang terkait dengan BBM terhadap kenaikan harga harga, maka indeks kenaikan harga pangan perlu mendapat perhatian, hal ini disebabkan bahwa pangan merupakan kebutuhan survival bagi kelompok bawah. Pengeluaran untuk pangan mendominasi pengeluaran kelompok bawah. Dalam data inflasi yang disurvai oleh badan pusat statistik, BPS, kenaikan harga pangan justru yang paling tinggi, hal ini menggambarkan bahwa kehidupan kelompok bawah memang makin berat selama beberapa tahun terakhir ini.

Sejak kepemimpinan presiden Yudhoyono saja indeks harga kelompok pangan telah meningkat hampir dua kali lipat, dengan mematok 2005 dengan indeks 100, indeks harga pangan meningkat dari 90 pada tahun 2004 menjadi 184,5 pada akhir tahun 2011. Apabila hal ini tidak dikendalikan, maka pada akhir pemerintahan presiden SBY indeks harga angan bisa mendekati tiga kali lipat atau 300 persen. Pada triwulan pertama 2012 sebenarnya inflasi pangan hanya kurang dari 1 persen, namun karena kenaikan kenaikan harga pangan sudah terjadi dalam masa yang panjang dan sudah lebih dari dua kali lipat selama kepemimpinan masional ini, maka kesabaran masyarakat sudah habis. Daya tahan ekonomi kelompok miskin dan hampir miskin sudah pada titik terendah karena peningkatan harga pangan langsung berhubungan dengan merosotnya standar hidup kelompok bawah.

Pemerintah dan wakil rakyat dalam kelompok koalisi kurang peka merasakan beban rakyat bawah dengan kenaikan harga BBM tersebut. Kesulitan rakyat bawah adalah hal nyata, dan bukan mengada ada ketika mahasiswa dan masyarakat bawah memprotes kenaikan rencana harga BBM. Harga BBM sudah menjadi ekspektasi masyarakat dan sudah masuk dalam seluruh perencanaan ekonomi keluarga dan perusahaan, sehingga harga harga sudah disesuaikan dengan harga BBM yang murah. Subsidi BBM pada prinsipnya juga merupakan subsidi harga berbagai produk yang menggunakan input BBM.

Solusi Alternatif

Pemikiran alternatif untuk mencari jaan keluar perlu terus dikembangkan, karena subsidi BBM betapun buruknya sudah terlanjur ada. Salah satu pemikiran tersebut adalah kuota BBM bersubsidi di mana pompa BBM bersubsidi mungkin ditentukan dan kendaraan yang boleh masuk ke sana juga sudah ditentukan. Salah satu pemikiran alternatif lain, pemerintah sudah menghimbau atau mengatur agar semua kendaraan milik pemerintah menggunakan BBM non subsidi. Pemikiran lain misalnya agar pompa BBM bersubsidi dipisahkan dengan BBM non subisidi dengan demikian mungkin akan terdapat sanksi sosial atau bisa juga sanksi yang lebih formal terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.

Sistem kuota umumya akan melahirkan pasar gelap, bisnis baru mungkin akan terjadi di mana orang akan membeli BBM dengan jenis kendaraan yang diijinkan dan menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Sebagaiamana kita ketahui bahwa penjual BBM eceran banyak dilakukan di mana mana dan kemungkinan menjual di bawah tangan mungkin akan terjadi. Pasar gelap mungkin akan terjadi dalam jaringan distribusi atau tata niaga seperti menjual di bawah tangan, membelokkan, menyuap dan sebagainya.

Pemikiran lain sebagaimana sudah penulis kemukakan bahkan beberpa kali adalah dengan memungut kembali subsidi BBM menjadi pajak pengembalian subsidi BBM, cara ini bisa berefek terbatas bagi kendaraan dan mesin industri yang menjadi kelompok target. Pajak pengembalian dapat direstitusi manakala kendaraan atau mesin industri bisa menunjukkan bukti pembelian BBM non subsidi sejumlah tertentu.

Tindakan yang lebih penting untuk menahan laju kenaikan harga dan khususnya harga pangan yang sangat vital adalah kepastian harga BBM harus segera diumumkan. Pemerintah perlu segera mengumumkan apakah akhirnya tidak akan menggunakan opsi yang berada di tangannya, sehingga pengusaha mungkin belum terlanjur meneyesuaikan seluruh rencananya dengan harga yang baru. Harga mungkin masih memungkinkan untuk kembali kepada posisi semula.

Bisa juga, pemerintah segera nenggunakan haknya tetapi dengan kenaikan yang minimal yang masih dapat diterima oleh daya tahan ekonomi rakyat bawah. Karena harga harga sudah terlanjur naik yang merupakan semacam cadangan untuk kenaikan harga BBM, maka akan terjadi kerugian apabila tidak digunakan, harga harga akan makin tinggi lagi di masa depan ketika harga BBM disesuaikan. Yang pentimg pemerintah harus bisa segera memberi kepastian dengan menetapkan harga BBM dengan kenaikan yang kecil atau justru tidak sama sekali.