A concept to enhance Islamic BANK OF SYIRKAH
please your download http://www.ziddu.com/download/15147097/PBambangcbsenglish01revition.docx.html
Pendidikan dan Karakter Bangsa di Ruang Publik
Dalam sebuah workshop yang menggodok masalah pendidikan berkarakter untuk memperbaiki karakter bangsa, menjadi tanda tanya mengapa pendidikan kita gagal? Benarkah pendidikan kita gagal?
Sebagai bagian dunia Timur, sejak lama kita mengklaim memiliki keunggulan dalam bidang karakter (religius, jujur, memiliki harga diri, memiliki kesopanan, rendah hati, toleran, suka membantu, hormat kepada yang tua, menyayangi yang menderita,di sisi lain sebagai bangsa yang cerdas, kreatif, pekerja keras, dan yang masih eksis sebagai bangsa yang tahan menderita). Semua sifat yang kita sebutkan di atas sebenarnya ada dalam dunia pendidikan, diajarkan, dan dilaksanakan.Tetapi, mengapa hal-hal tersebut tidak nampak di ruang publik?
Di bidang transportasi umum misalnya, di Barat terdapat peraturan yang tertulis di transportasi umum untuk memberi tempat duduk kepada orang tua, cacat, dan ibu hamil dan itu dipatuhi oleh masyarakat.Budaya antre, toleransi, budaya menghargai, semua ini kita temukan di Barat dan kenapa tidak kita temukan di Timur,dalam masyarakat religius yang kita bang-gakan? Indikator yang lebih terukur secara kuantitatif, misalnya, mengapa ranking korupsi kita masih tinggi?
Pendidikan Karakter di Luar Sekolah
Lingkungan memainkan peran sangat penting dalam membentuk karakter siswa, mahasiswa, dan akhirnya karakter bangsa.Sistem membentuk lingkungan secara signifikan, bahkan sebenarnya lebih penting dari pada pendidikan formal.Pendidikan karakter di sekolah, bagaimanapun, hanya skala laboratorium, bahkan hanya skala teori, dan skala produksinya dilaksanakan di ruang publik.
Peran sistem sangat penting. Orang jahat yang ditempatkan dalam sistem akuntansi publik yang baik, tidak bisa memperoleh jalan korupsi,tetapi orang baik yang tahu ada kesempatan korupsi mungkin akan tergoda. Itulah sebabnya bahkan di Kementerian Agama masih ditemukan banyak kasus korupsi. Karakter harus dibangun dalam sistem atau ruang publik, dan diwujudkan dalam bentuk kesantunan negara.
Negara harus memulai, misalnya mengurus anak telantar, mengatasi kemiskinan, dan memberi santunan kepada penduduk lanjut usia.Mungkin dalam perhitungan yang matang hanya memperoleh nominal sangat kecil, tetapi terwujudnya sistem yang menyantuni kelompok lemah seperti ini akan membentuk karakter bangsa yang jauh lebih kuat daripada efek pendidikan.
Masalah Korupsi
Korupsi merupakan ukuran karakter bangsa yang paling terukur. Perilaku korup disebabkan oleh banyak faktor yang kurang lebih merupakan bertemunya perilaku individu dan lingkungan yang permisif terhadap korupsi, atau yang bisa disebut dengan budaya korup. Budaya korup adalah keadaan tempat kerja di mana korupsi dapat diterima secara bersama, bahkan dianggap sebagai cara menambah pendapatan yang wajar. Peran KPK masih terlalu kecil dibanding fenomena gunung es korupsi atau budaya korupsi yang sudah lama dan mapan. Risiko tersandung KPK mungkin hanya sama dengan probabilitas kecelakaan lalu lintas.
Budaya korupsi hanya dapat dihilangkan dengan membangun budaya baru yaitu budaya kontra- korupsi (counter-corruption). Kesadaran antikorupsi harus menjadi semangat internal semua kementerian, menjadi misi para pemimpin kementerian, bukan sebaliknya,menemukan cara untuk mengatur serapi- rapinya supaya yang bersangkutan lolos dari jeratan KPK. Di luar KPK, hubungan penegak hukum dengan birokrasi yang memegang kendali anggaran masih sangat lekat sehingga muncul indikasi atau kecenderungan ”mengamankan” individu-individu. Hal seperti ini terlihat dari kasus Gayus.
Dalam kasus lain yang bersifat nasional, tetapi bermodus di daerah-daerah, terdapat kasus korupsi buku ajar. Namun, keterkaitan penegak hukum dalam ”mengamankan” para arsitek dan pemegang anggaran amat kentara karena yang dikorbankan hanya para guru di bawah. Kontra-budaya disertai dengan perbaikan kesejahteraan dari pemerintah diharapkan akan menghasilkan budaya baru antikorupsi. Korupsi bukan lagi merupakan budaya organisasi, melainkan hanya penyimpangan individual yang dapat ditangani oleh lembaga penegak hukum yang ada.
Peran Pendidikan
Dalam gerakan makro tersebut, maka tugas sekolah adalah melestarikan, mentransfer, dan mengembangkan karakter melawan budaya korupsi. Meski demikian,konsepsi karakter negara maju tidak mesti selalu positif. Kita patut mencontoh dalam bidang pengelolaan uang negara, penggunaan alat transportasi umum, dalam memperlakukan rakyat, dalam bidang toleransi, dan sebagainya. Tetapi, jangan dilupakan ada yang bolong di negara maju yaitu masalah keutuhan keluarga dan ketahanan menghadapi krisis, di mana angka perceraian dan bunuh diri sangat tinggi.
Dengan memadukan dunia pendidikan dan dunia nyata, karakter harus dimulai oleh pucuk pimpinan nasional. Presidenlah yang harus mendidik atau memberi arahan bangsa. Dua hal yang mendesak harus dilakukan. Pertama, mereformasi anggaran agar negara berubah menjadi lebih santun. Di Amerika Serikat, terkenal istilah there is no free lunch (tidak ada makan siang gratis) karena semuanya harus diperoleh dengan bekerja.Pemerintahnya menganggarkan sekitar 25% untuk menangani kemiskinan, kesehatan, dan yang paling besar untuk tunjangan manula (Baumol et. al, 2007).
Kesantunan negara ini memberi pengaruh kepada seluruh komponen bangsa Amerika untuk peduli dan tidak main-main kepada nasib bangsanya. Seperti dunia pendidikan yang kita patok 20%, kita harus berani memulai mematok jumlah yang sama untuk menyantuni rakyat. Kedua, para menteri, dan pejabat setingkat, seperti kepala kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan sebagainya,harus mencanangkan budaya antikorupsi. Dengan dua program di atas, diharapkan pendidikan karakter bangsa dalam skala sekolah dan karakter bangsa skala publik akan terlihat hasilnya.●
PROF BAMBANG SETIAJI
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
Read More......
Ironi dalam Pendapatan per Kapita USD3.000
Dengan memasuki pendapatan per kapita USD3.000, Indonesia memasuki kelompok negara berpenghasilan menengah. Namun, di saat secara nasional kita mencapai pendapatan per kapita USD3.000. Di sisi lain angka kemiskinan tidak turun secara signifikan.
Angka kemiskinan kita pada 1996 sebesar 34 juta orang,lalu tetap sama pada tahun 2008 dan menjadi 31 juta pada 2010. Menjadi pertanyaan besar, siapa yang menikmati pertambahan pendapatan sejak 1996 atau sejak era reformasi? Dan lebih penting lagi, mengapa hal ini terjadi dan bagaimana memperbaikinya?
Di negara liberal inti, kapitalisme membawa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Ketimpangan juga terjadi di sana, tetapi rakyat dapat menerima ketimpangan tersebut.
Boumol, penulis buku Good Capitalism and Bad Capitalism, menggambarkan kapitalisme seperti gelombang pasang yang bergulung sehingga yang terbawah pun ikut terangkat ke atas. Negara liberal inti menjamin masyarakat terbawah dengan mekanisme pasar yang mendorong munculnya banyak bisnis dan lapangan kerja serta upah minimum yang sangat tinggi. Pada bisnis-bisnis kecil, pekerja dan pengusaha sering kali memperoleh keuntungan dan upah yang seimbang.
Di samping mekanisme normal tersebut, negara liberal inti menjalankan program sosial atau program welfare yang meliputi sistem pensiun yang meng-cover sangat luas, sistem asuransi kesehatan nirlaba, dan berbagai safety net untuk kelompok miskin dan korban bencana.
Program sosial kita memang tidak sebaik di negara inti. Pertanyaannya, mengapa gelombang pertumbuhan selama 15 tahun liberalisasi tidak dapat mengangkat kelompok terbawah?
Mengapa Profil Kemiskinan Tak Berubah?
Mengambil inspirasi dari Asia, khususnya dari China yang samasama berpenduduk besar dan memiliki wilayah yang luas, kemajuan Negeri Tirai Bambu yang monolitik itu dirancang dengan kepemimpinan yang kuat atau dapat dikatakan kemajuan dari atas. Kemajuan Indonesia dicapai dengan ideologi politik dan ekonomi yang terlalu liberal.
Pertama, kepemimpinan yang lemah dengan absennya partai mayoritas, kepemimpinan politik menjadi dinamis internal di mana lebih dari setengah energinya dihabiskan untuk mengurus kepentingan penyehatan koalisi dan sibuk menghadapi gangguan parlemen yang tentu saja tiada habisnya.
Rakyat dibiarkan danmenjadidewasadalammemecahkan masalahnya. Indonesia adalah negara penuh berkah. Di samping sumber daya alam yang melimpah, dikaruniai masyarakat yang baik, sabar, dan sebenarnya ulet.
Ideologi yang liberal baik di bidang politik maupun ekonomi menyebabkan kemajuan penuh kemandirian atau tanpa arahan negara. Kebaikan dari kemajuan seperti itu adalah kemandiriannya yang tinggi, mencari network dan celah bisnis dengan mengandalkan kemampuannya sendiri.
Kelemahannya adalah banyak korban karena sifat dari ekonomi yang kita jalani selama ini adalah kebebasan siapa saja untuk masuk suatu pasar. Kelompok marginal yang terdiri atas pemain yang kurang dinamis akan terdepak dari pasar yang terus menerus terbuka bagi pemain baru yang sering kali lebih kokoh.
Kejenuhan pasar menyebabkan persaingan yang superketat dan menyebabkan gelombang tekanan keluar dari pasar. Lihatlah berapa banyak investasi pompa BBM dari kota Solo dan Yogyakarta sepanjang 60 km boleh dikatakan terdapat pompa BBM pada setiap 500 meter.
Investasi apotek juga ditemukan di setiap beberapa ratus meter di kota menengah dan bahkan di ganggang kecil. Akibatnya banyak investasi yang menjadi fuso. Secara nasional, cerita di atas dapat dilihat sebagai menurunnya pertumbuhan.
Itulah salah satu sebabnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca- Reformasi menjadi moderat, di sekira angka 4–5 persen per tahun. Pada masa Orde Baru, seperti China pada saat ini, kapitalismenya diarahkan oleh kepemimpinan negara yang kuat dan juga pembatasan pemain dan pengarahan dengan semi perencanaan.
Akibatnya, investasi yang ditanamkan para pelaku bisnis memperoleh semacam jaminan pasar. Modal yang terbatas sebagai ciri negara sedang berkembang menjadi efektif ditanamkan di sektor-sektor dengan pasar tertentu, tetapi dengan pemain yang terbatas.
Bentuk pasar yang oligopolistik memang tidak sampai merugikan konsumen, tapi di sisi lain menyebabkan satu sektor bisnis dapat memperoleh laba supernormal, mengakumulasi kapital, dan menanamkannya kembali dalam bentuk ekspansi usaha, bahkan mendukung penerapan teknologi atau pengembangan produk baru.
Kepemimpinan Kuat
Berbeda dari China yang memiliki kepemimpinan kuat dan relatif bersih, oligopoli dan lisensi di Indonesia selama orde Baru menyebabkan kolusi di mana lisensi diberikan dengan suap dan korupsi. Kalau begitu, kata kunci untuk memperoleh pertumbuhan yang tinggi, khususnya pada negara sedang berkembang yang memiliki akumulasi kapital terbatas (kapitalisme awal/muda), pertama, perlu diciptakan kepemimpinan yang kuat.
Kepemimpinan yang kuat dapat dicapai dengan pengaturan sistem politik yang memungkinkan adanya mayoritas. Kedua, perlu dihidupkan kembali semiperencanaan yang mengarahkan investasi dengan perhitungan pasar yang rasional, pasar-pasar yang kompetitif terkendali atau oligopoli dengan pemain yang cukup banyak, hukum yang tegas dan dapat menjamin menghilangnya korupsi.
China diuntungkan dengan titik berangkat komunisme yang memiliki capital endowment, misalnya tanah yang lebih merata. Sementara kita selama ini tidak mau mendengar soal hal tersebut. Monopoli dan oligopoli natural tanpa arahan negara selama 15 tahun terakhir memperoleh kekuatannya secara alami dan cenderung menjadi lebih liar.
Absennya semiperencanaan menyebabkan dirambahnya semua sektor oleh para pemain besar. Sebagai contoh, masuknya industri retail modern sampai di wilayah kecamatan dan perdesaan seperti akar yang merambat jauh yang menyerap potensi ekonomi daerah menuju pusat.
Inilah sebagai salah contoh yang menyebabkan ketimpangan yang lebih tinggi di Indonesia dewasa ini. Absennya inovasi karena kalah bersaing dengan negara maju dalam bidang riset menyebabkan lapangan bisnis dan lapangan pekerjaan lama diperebutkan dengan masuknya pemain baru dengan modal, pengetahuan, dan teknologi yang lebih baik.Gambaran sebagaimana disebut di atas sudah terjadi karena pada saat Reformasi menumbangkan Orde Baru harus diakui bahwa power yang dimiliki saat itu tidak terduga dan boleh dikatakan tanpa perencanaan.
Perubahan kita boleh dikatakan sangat liar dan tidak dapat mengambil manfaat yang baik dari sejarah perkembangan kita sendiri. Orde baru, bagaimanapun, berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada masa yang sangat lama.
Orde baru juga dapat mengatasi kemiskinan dari titik yang lebih parah saat kelaparan dan hanger odeem atau penyakit kaki gajah. Reformasi kita agak salah arah karena dilaksanakan dalam situasi euforis atau kurang tenang. Sekarang adalah saatnya memikirkan kembali dengan mengambil pelajaran dari sejarah kita sendiri dan mengomparasikan dengan negara lain.(*)
Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas
Muhammadiyah Surakarta(Koran SI/Koran SI/ade)
Reformasi Mesir Mau ke Mana?
Kebersamaan muslim,umat Kristen, dan sekularis di Mesir dalam menggoyang kepemimpinan Presiden Mubarak beberapa hari ini merupakan ikon demokrasi dan reformasi.
Di sisi ekonomi, demokrasi berimpit dengan kapitalisme atau mekanisme pasar. Kapitalisme menjadi sistem di atas angin sejak runtuhnya Uni Soviet, pembaharuan di China, serta mengubah Indonesia sejak reformasi menjadi penganut sistem pasar yang lebih liberal.Tanpa konsep jelas, demi yang penting menumbangkan Mubarak, diduga para pendukung akan kecewa melihat hasil reformasi sebagaimana banyak elemen di Indonesia bahkan para pencetusnya.
Di sisi ekonomi, demokrasi berimpit dengan kapitalisme atau mekanisme pasar. Kapitalisme menjadi sistem di atas angin sejak runtuhnya Uni Soviet, pembaharuan di China, serta mengubah Indonesia sejak reformasi menjadi penganut sistem pasar yang lebih liberal.Tanpa konsep jelas, demi yang penting menumbangkan Mubarak, diduga para pendukung akan kecewa melihat hasil reformasi sebagaimana banyak elemen di Indonesia bahkan para pencetusnya.
Mimpi negara demokrasi—dan pasangannya ekonomi pasar kapitalistik— adalah mimpi tentang keadaan yang lebih memberi kesamaan kesempatan di sisi politik dan kebebasan pasar di sisi ekonomi. Utamanya adalah kebebasan memiliki kapital dan kebebasan berusaha dengan proteksi hukum atas kontrak, kepemilikan termasuk kepemilikan asing dan hak atas kekayaan intelektual. Perpaduan ini diyakini membawa suatu bangsa menjadi maju dan berkembang.
Inti dari kemajuan itu adalah munculnya berbagai area bisnis, memungkinkan orang mengakumulasi kapital yang besar untuk diinvestasikan, mendirikan berbagai usaha baru, menghasilkan berbagai produk baru,dan meningkatkan taraf hidup. Di sisi lain,pendirian bisnis baru butuh tenaga kerja dan dengan itu lapangan pekerjaan terbuka, rakyat dapat bekerja dan memperoleh penghasilan rutin.
Rakyat itu sendiri yang menjadi pasar utama aneka produk baru itu,dan dengan kebebasan global kemudian meluas ke pasar di luar negeri yang jauh. Globalisasi memungkinkan negeri-negeri yang jauh, terutama yang sudah meratifikasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) menjadi bonus akumulasi kapital ketika dapat dipungut atas keikutsertaannya dalam menikmati berbagai produk abstrak yang dapat ditransfer melalui file, yaitu penggunaan softwaredalam masyarakat modern.
Demikian juga di sektor industri konvensional berupa paten dan lisensi berbagai produk. Bangsa yang cerdas dan menghasilkan banyak riset akan memenangi kompetisi global dan memakmurkan bangsanya lebih dulu sebelum menolong yang lain. Impian itulah yang ditransfer ke berbagai negara, dengan mengadopsi impian itu ekonomi Rusia tumbuh dan yang lebih spektakuler adalah ekonomi China.
Dengan pasar domestik seperlima penduduk dunia,ekonomi China tumbuh menjadi raksasa kedua setelah Amerika Serikat. Impian yang sama menghipnotis reformasi Indonesia dengan serangkaian amendemen yang apabila dicermati dari sisi ekonomi baik landasan hukum maupun praktiknya menuju ekonomi dan politik yang makin liberal. Manusia adalah makhluk unik yang sejarahnya melingkar dan berulang, berlari dari otoritarianisme politik dan penindasan militeristik terperangkap ke dalam pelukan dan penindasan kapital.
Sejak semula perbudakan ditentang karena menempatkan rakyat jelata di bawah, kemudian menjelma menjadi sistem feodal dan akhirnya sistem kapitalis, tetapi apa pun modelnya rakyat akan tetap ditempatkan di bawah. Kenyataan ini mendorong negara-negara inti kapitalis mereformasi diri dengan memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat di luar sistem pasar.Pasar seharusnya mensyaratkan transaksi atau kerja untuk memperoleh suatu bagian dari kue nasional.
Akan tetapi, kenyataan bahwa pasar tidak peduli kepada si lemah, maka negara melakukan intervensi sehingga sistem pasar di negara kapitalisme inti tidak murni lagi. Ironisnya negara dunia ketiga yang mengikutinya justru lebih liberal, dengan nihilnya berbagai program bantuan langsung di luar transaksi di pasar.
Di negara inti, kesejahteraan rakyat yang cukup tinggi dilindungi dengan penetapan upah minimum relatif tinggi yang disuntikkan kepada pasar,jaminan hari tua bagi seluruh rakyat, sistem yang menjamin pendidikan dan kesehatan, sistem tunjangan bila terjadi pemutusan hubungan kerja, dan bantuan kemiskinan, satu sama lain menjadi prasyarat supaya pengusaha berani berinvestasi pada penciptaan barang yang baru.
Kekecewaan terhadap negara pengikut setelah demokratisasi dan liberalisasi pasar bahkan dilontarkan oleh para pencetus reformasi sendiri, setelah menyadari bahwa ekonomi liberal membuat berbagai ketimpangan.Itulah yang dirasakan sebagai kebohongan atau ironisme di Indonesia yang dua belas tahun mendahului Mesir sekarang. Negara-negara pengikut tentu saja belum siap dengan perangkat sosial, sesekali ada yang mirip seperti program bantuan operasi sekolah, bantuan langsung tunai, dan upah minimum.
Semua hal itu diberikan di luar mekanisme pasar, namun perangkat suprastruktur yang tidak genuine dikemas dalam hasrat berkuasa atau melestarikan kekuasaan,menyebabkan lahirnya perasaan umum sebagai imitasi atau kepalsuan. Kapitalisme negara ketiga tanpa disertai temuan produk baru dan umumnya hanya pengulangan produk tua atau imitasi atau relokasi produk yang ditinggalkan oleh negara inti.Hal tersebut menyebabkan kekosongan, ironi atau kejanggalan yang bersumber kepada kesenjangan yang besar antara kelompok yang memperoleh berkah modernisasi dan sebagian besar rakyat.
Tirani Kapital
Walaupun di negara inti sistem kapitalis menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan ekonomi dan sistem kesejahteraan sosialnya mampu memberikan perlindungan rakyat, masih terdapat masalah lain yang harus disadari dan dicermati dalam mereformasi diri dengan mengadopsi kapitalisme.Reformasi didasarkan kepada tiga pilar yaitu kebebasan politik, kebebasan ekonomi, dan perlindungan hak asasi.
Namun, perlu disadari kapitalisme yang merupakan inti dari kebebasan ekonomi memiliki berbagai perangkap yang bisa memakan pilar yang lain, sebagaimana otoritarianisme politik di negara ketiga memakan pilar ekonomi dan hak asasi.Kapitalisme dapat memakan pilar politik manakala uang menjadi panglima. Media iklan dan televisi yang makin mahal menjadi pelengkap yang sempurna dalam menyeleksi calon pemimpin bangsa di berbagai level.
Kontrak antara kapital dan penguasa merupakan suprastruktur yang nyata. Hubungan kapital dan pilar hak asasi terwujud melalui kebebasan itu sendiri, kombinasi kebebasan pasar yang semula dirancang untuk memunculkan ide-ide baru dalam berbagai produk,peran kapital, advertensi, dan suasana umum yang hedonis. Singkatnya budaya uang dan pasar,walaupun terdapat kebebasan untuk masuk dan tidak masuk ke suatu pasar, kekuatan sistem itu bisa menciptakan situasi mau tidak mau atau keterpaksaan atau penindasan.
Banyak pekerja menerima pekerjaan yang buruk bahkan hina seperti trafficking dan prostitusi yang langsung atau tidak langsung merupakan produk kapitalisme. China membayar kemajuannya dengan hal seperti ini.Mesir,sebagaimana Indonesia, adalah bangsa religius yang akan merasakan hal seperti ini makin kuat saja.Penindasan kapital lainnya tentu saja dalam hal memenangkan kompetisi dalam melayani suatu pasar yang tertentu dengan menyingkirkan pemain kecil.
Hal ini bisa diukur dari tingkat konsentrasi atau tingkat monopoli yang bersumber dari perbedaan kepemilikan kapital awal. Dalam banyak kesempatan para ilmuwan Barat,misalnya Boumol dalam buku Good Capitalism dan Bad Capitalism, yang jengkel melihat arah ekonomi dan distribusi penggunaan pendapatan di negara-negara kerajaan dan pseudo kerajaan di Timur Tengah, memang berkesimpulan bahwa revolusi yang memotong seluruh akar oligarki merupakan pilihan tak terhindarkan. Dan Mesir adalah negara sangat berpengaruh di timur tengah, mudah-mudahan reformasinya tidak salah arah.(*)
Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Read More......
Kendala dalam Mengurai Kasus Gayus
Gayus menyita sangat besar perhatian masyarakat dengan bantuan TV dan media cetak,kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki banyak aspek vital menuju tata kelola negara yang lebih baik.
Kita beruntung dengan rentetan aksi Gayus, seperti keluar dari penjara dan pergi ke luar negeri, yang dengan demikian dapat terkuak betapa mendalam dan luasnya kasus suap dan korupsi masih bercokol. Jangan lupa kasus ini diungkap oleh Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang menggambarkan keterkaitan para petinggi Polri. Karena kasus Gayus malang melintang di pengadilanpajak,tentusajainstitusi kejaksaan dan institusi pengadilan tidak luput dari persoalan ini.
Dengan demikian, bila kasus ini dikelola dan dikoordinasi dengan baik di tingkat presiden dapat memberes kan pilar-pilar penegakan hukum terpenting.Instruksi presiden dapat memberi harapan sementara karena akan dapat dijadikan alat para petinggi di berbagai institusi penegak hukum untuk membersihkan internalnya masing-masing.
Korupsi pajak menyangkut banyak aspek, pertama masalah kecukupan APBN itu sendiri yang menyangkut kelangsungan negara dan kemerdekaan negara karena jika pemasukan dari pajak mencukupi, maka hutang luar negeri dan juga dalam negeri tidak diperlukan atau dapat dikurangi. Negara juga menjadi lebih independen dan kemampuan negara untuk memberikan kesejahteraan, katakanlah kepada rakyat bawah,menjadi meningkat.
Berbagai Kendala
Kendala pertama dalam menuntaskan kasus Gayus walaupun sudah ada instruksi presiden yang agak mengambang,karena normatif dan generik, tentu saja menjadi perlindungan korps di berbagai institusi. Masing-masing pemain memegang kartu sehingga tidak mudah membereskan korpsnya sendiri. Karena terdapat tiga institusi penyelidik dan penyidik, tegas digariskan bahwa KPK hendaknya memeriksa oknum yang diduga terlibat di Polri dan Kejaksaan,dan sebaliknya kedua institusi dapat memeriksa KPK apabila ditengarai memiliki masalah hukum.
Masalah keimigrasian yang diduga kuat menerima suap dalam soal paspor dapat dan sudah dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Di Kementerian Keuangan, sebagaimana pernyataan Gayus, terdapat banyak big fish. KPK mestinya masuk ke ranah ini, karena relatif lebih tidak terkait dengan kemungkinan conflict of interest. Big fish bisa jadi adalah donatur partai yang signifikan dan masalah ini bisa lebih dihindari dengan masuknya KPK daripada institusi penegak hukum lain.
Posisi Pengusaha?
Ini merupakan kendala yang pelik. Pertama, sebagaimana diketahui, pengusaha banyak yang menjadi pemimpin partai politik di berbagai level.Kedua,dan ini yang lebih penting, sadarkah kita betapa luas pengusaha yang berusaha menguntit pajak? Gayus saja menangani 151 perusahaan nasional, kalau ini dijadikan sebuah sampel,dan melihat perilaku Gayus seperti itu,kecil kemungkinan Gayus menawarkan “jasa konsultasinya” hanya kepada sebagian perusahaan yang ditangani.
Apabila perusahaan yang ditangani oleh Gayus dijadikan sampel, dapat dihipotesiskan 90% pengusaha melakukan usaha penyelewengan pajak. Dengan kata lain,jumlah pajak yang diperoleh oleh pemerintah yang tergambar di APBN dan APBD di seluruh negara.Pajak adalah sisi pemasukan dari anggaran, sedang sisi kebutuhan atau sisi pengeluarannya juga bermasalah.Yaitu sejauh mana kapasitas berbagai departemen membelanjakan uang negara dengan efisien dan memiliki efektivitas dalam menyejahterakan rakyat.
Pilihan-pilihan proyek di berbagai kementerian, apakah sudah cukup kreatif dan efektif dalam menyejahterakan rakyat atau membelanjakan uang negara dengan tujuan sekadar menghabiskan anggaran? Walau sekadar habis itu pun bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan di berbagai industri, akan tetapi pembelanjaan yang kreatif benar-benar dapat membangkitkan kemampuan rakyat. Misalnya yang sederhana, bagaimana belanja itu tetap bersih dari korupsi tetapi bermanfaat untuk membangkitkan industri dalam negeri yang seharusnya makin canggih.
Contohnya, belanja perangkat information and communication technology (ICT) pemerintah, kenapa tidak diharuskan merek atau setidaknya yang dirakit di dalam negeri? ICT merupakan industri tahap ketiga yang terbukti memajukan berbagai negara Asia. Singkatnya, kapasitas membelanjakan dana hasil pajak belum sepenuhnya memenuhi harapan. Dengan kata lain, kebutuhan pajak sebenarnya dapat dipenuhi dengan tarif pajak yang lebih rendah tetapi dipungut dengan bersih, tiada suap.
Tarif pajak yang lebih rendah akan mendorong investasi asing dan domestik lebih bersemangat. Meningkatnya investasi akan mengurangi pengangguran yang juga lebih penting untuk segera diatasi. Sementara, tarif pajak yang lebih rendah dapat dilakukan dengan membereskan “Gayus- Gayus”di Kementerian Keuangan. Perilaku pengusaha yang lalu dapat diputihkan dalam arti tidak perlu dipidanakan, mengingat luasnya kasus ini,bahkan mereka diajak transparan berapa kemampuan riilnya membayar pajak tanpa suap dan manipulasi angka-angka.
Ekonomi Kita Makin Senjang
Pada akhir tahun berbagai daerah umumnya sudah memutuskan upah minimum kota (UMK) dan upah minimum propinsi untuk 2011.
Perdebatan terjadi seperti ritual antara buruh, khususnya perwujudan yang terbawah, pengusaha, dan pemerintah. Dalam laporan BPS, besaran upah minimum merentang dari Rp700 ribu-an di Jawa sampai Rp1,3 juta di kota-kota mahal seperti DKI dan Papua.
Kota-kota dengan pendapatan regional domestik bruto (PDRB) tinggi menetapkan upah minimum sedikit di atas satu juta rupiah sebulan. Upah minimum didesain selalu meningkat setiap tahun dan tentu saja untuk meng-cover kenaikan itu.
Maka harga-harga juga harus selalu meningkat setiap tahun. Buruh umumnya mengalami situasi ilusi uang. Lebih senang terhadap kenaikan upah walaupun disertai kenaikan harga daripada tidak terjadi kenaikan upah dan juga tidak terjadi kenaikan harga.
Kenaikan upah adalah prestasi dari serikat pekerja yang setiap tahun ingin membuktikan dapat memberi prestasi kenaikan upah kepada anggotanya walaupun kenaikan itu hanya secara nominal.
Dalam merespons kenaikan upah, para pengusaha dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang memiliki kekuatan di pasar mereka akan menggeser seluruh beban tenaga kerja menjadi kenaikan harga.
Pengusaha yang tidak memiliki kekuatan di pasar akan menyerap sebagian atau seluruh kenaikan itu untuk mengurangi keuntungan. Akumulasi kenaikan upah ini akhirnya akan membuat pengusaha marginal gulung tikar dan keluar dari industri tertentu.
Akhirnya akan selalu terjadi restrukturisasi industri dengan pola pemain marginal akan menciut menuju industri yang oligopolisik yang berada pada penguasaan beberapa pemain. Industri-industri informal yang bermain di luar upah minimum tetap dapat berpartisipasi di pasar yang sangat kompetitif, dengan konsekuensi upah pekerja yang rendah dan digerogoti inflasi, khususnya inflasi pangan yang selama beberapa tahun ini terlihat tinggi. Buruh pada sektor ini diduga makin miskin saja.
Globalisasi Industri
Pada level global, perjalanan industri ditandai oleh perpindahan kapital dari negara dengan upah tinggi ke negara dengan upah rendah, dengan syarat pekerja memiliki keahlian yang cukup terutama untuk industri perakitan. China dan India memperoleh berkah dari relokasi ini.
Daya saing pekerja di negara berupah tinggi,misalnya di AS merosot dari semula memperoleh sekira 66 persen dari nilai tambah menjadi lebih rendah. Di Indonesia pekerja di sektor manufaktur hanya mendapat sekira 19 persen dari nilai tambah. Kenaikan upah yang selalu terjadi tidak memperbaiki angka ini karena selalu dibayangi oleh kenaikan harga-harga.
Sebaliknya, akhir-akhir ini upah riil pekerja China mulai meningkat. Daya serap ekonomi China yang dari seperlima penduduk dunia masih memerlukan waktu lama untuk meneteskan berkahnya ke negara lain di Asia. Mekanisme penetesan itu adalah ketika ekonomi China makin jenuh oleh barang industri dan upah pekerja riil sudah mulai meninggi mendekati negara asal modal.
Struktur industri dilihat dari pembagian peran antarnegara di masa depan terlihat dari peran negara maju pada riset dan pengembangan, inovasi industri baru, dan penanaman kapital di berbagai negara. Selain itu, pasar modal yang mulai jenuh, dengan harga yang sudah tinggi yang menjadi harapan penduduk yang menua memerlukan new emerging market.
Peran negara sedang berkembang adalah assembling, menyediakan tenaga kerja terampil dan tetap murah, serta diharapkan menjadi pembeli di pasar modal negara maju yang harus terus meningkat.
Para pekerja yang lebih terampil dan yang beruntung dapat menikmati upah yang relatif tinggi di sektor industri pilihan dan berkait asing. Di sektor ekspor khususnya yang berkait dengan pemanfaatan hasil hutan, pekerja setengah artis yang disebut tukang yang cukup tampil memperoleh upah yang lumayan dan selalu di atas upah minimum.
Sebagian besar pegawai negeri yang tidak menjabat dan terlibat dalam birokrasi yang menikmati berkah membelanjakan anggaran negara umumnya berada di atas upah minimum, tetapi tetap jauh dari rata-rata pendapatan per kapita nasional.
Aplikasi produksi massa untuk melayani pasar dunia dan di reimpor ke negara asal modal dinikmati negara sedang berkembang yang paling siap dan menerima berkah. Mengapa semua menuju China, demikianlah karakteristik ekonomi pasar liberal nirperencanaan, di mana perkembangan dipusatkan pada satu tempat yang paling memungkinkan sampai jenuh dan timbul negara lain yang lebih kompetitif. Dengan kata lain, kita harus sabar menunggu bersama bergulirnya waktu.
Keluarga-Keluarga Buruh
Dengan besaran upah sebagaimana digambarkan di atas, untuk mendeteksi kesenjangan, dan dengan asumsi keluarga kecil sebesar empat orang, dua anak dan satu pasangan, ketersediaan konsumsi per orang masih kurang dari satu USD1 sehari, yang merupakan batas kemiskinan terbawah versi Bank Dunia.
Seandainya pasangan bekerja maka perkiraan penghasilan sekira Rp1,5 juta sebulan, keluarga-keluarga ini mulai masuk prasejahtera dengan ketersediaan konsumsi USD1 sehari. Apabila diukur dengan batas kemiskinan USD2 sehari, bisa dipastikan hampir seluruh buruh, pekerja pertanian yang sangat besar, dan pekerja lain yang setingkat berada pada kelompok miskin tersebut.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi membawa pendapatan per kapita Indonesia memasuki angka USD2.750-an per kapita pada 2010.
Masih dengan asumsi yang sama, keluarga kecil empat orang, berarti rata-rata satu keluarga Indonesia memiliki ketersediaan konsumsi USD11 ribu setahun atau sekira Rp8,3 juta per bulan.
Dengan demikian, upah buruh masih berkisar delapan persen dari rata-rata pendapatan nasional. Karena populasi buruh di sektor industri, pertanian, perdagangan, angkutan, dan sektor-sektor yang lain merupakan mayoritas rakyat, bisa kita bayangkan struktur pendapatan kita di mana mayoritas rakyat hanya mendapat sedikit bagian.
Hanya sekira delapan persen dari rata-rata, dan sisanya sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh kelompok nonburuh. Siapakah mereka? Mereka yang diamati menikmati pertumbuhan ekonomi nasional adalah para penerima laba, para eksekutif yang gajinya memiliki kelipatan gaji sangat besar dibanding para pekerja terbawah, birokrasi pemerintah yang membelanjakan anggaran, dan politisi.(*)
Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta(Koran SI/Koran SI/ade)
Harga Pangan dan Rakyat Kecil
Prof. Bambang Setiaji
Rektor Univ Muhammadiyah Surakarta)
Ekonomi kita secara umum membaik, sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS, kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup, sebesar 3,9 pada triwulan ketiga dibanding triwulan ke dua, dan cerara komulatif tumbuh 4,2 persen. Pertumbuhan di kwartal ketiga terjadi pada semua sektor ekonomi dan yang tertinggi terjadi pada sektor pertanian yang tumbuh sebesar 7,3 persen. Akan tetapi pada saat yang sama terjadi kenaikan harga-harga yang konsisten terjadi pada beberpa tahun terakhir. Kenaikan harga-harga tertinggi justru terjadi pada bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok rakyat.
Pada saat ekonomi secara umum tumbuh, mungkin sebagian besar rakyat terbawah memburuk yang bisa dilihat dari perilaku harga kebutuhan pokok dan yang terpenting dari itu adalah kebutuhan survival berupa bahan pangan. Rentangan eknomi kita yang sejak semula dicirikan oleh dual sirkuit, yaitu, ekonomi pemerintah belanda dan pengusaha asing yang mencapai kemakmuran karena menjadi penghubung komoditi domestik yang tradable dan pusat-puat kemakmuran dunia serta ekonomi rakyat yang membentuk sirkuit sisa yang diperebutkan dengan sangat kompetitif oleh jutaan pemain kecil.
Arti dari data BPS diatas adalah terjadinya pertumbuhan di sektor pertanian menunjukkan bahwa jumlah nilai riel bahan pangan secara nasional meningkat. Akan tetapi belum tentu hal tersebut menunjukkan jumlah persediaan pangan untuk ketahanan nasional. Terutama kalu nilai riel terjadi dari sumbangan bahan pangan yang diperdagangkan ke luar.
Mengupas pertumbuhan ekonomi memang selalu dapat dikonfrontir dengan siapa yang tumbuh, atau kemana atau kepada siapa pertumbuhan diperuntukkan. Perlu dielaborasi lebih jauh apakah pangan yang tumbuh nilainaya adalah produk perdagangan yang mungkin dijual ke luar saja, atraukah persediaan untuk rakyat banyak. Di Jawa Tengah yang merupakan lumbung padi misalnya sudah tiga kali gagal panen. Aset petani di beberapa daerah sudah habis sementara pemerintah berpangku tangan. Pemerintah daerah terlalu besar memiliki discretion, sehingga sejauh mana anggaran untuk rakyat tergantung dari siapa pemimpin daerahnya. Fokus atau cirri khas memang dibolehkan, tetapi tidaklah terlalu berbeda satu dengan yang lainnya yang menggambarkan tiadanya standar dalam mengelola negara.
Para petani yang umumnya berskala kecil, sekali mengalami gagal panen langsung berubah menjdi konsumen daripada produsen. Malangnya, ketika gagal panen terjadi beruntun di sisi lain menghdapi harga pangan untuk survival yang terus merangkak. Pemerintah tidak atau belum memiliki sistem perlindungan kepada rakyat. Mestinya pada situasi seperti ini secara legal APBN atau APBD dapat mengucur kepada petani yang setia kepada ketahanan pangan. Negara maju, misalnya Jepang memback up petani sedemikian rupa sehingga mereka bisa hidup dan membantu ketahanan pangan bangsanya.
Sumber-sumber Tekanan Harga
Kenaikan harga-harga dapat disebabkan oleh dua sisi baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Desakan permintaan dapat menyebabkan harga-harga pangan terus meningkat, misalnya bersamaan dengan datangnya hari raya, permintaan untuk ekspor yang disebabkan oleh permintaan riel luar negeri. Perbedaan pendapatan yang makin timpang juga menyebabkan permintaan yang meningkat yang dibarengi oleh kesulitan daya beli oleh kelompok bawah.
Walaupun di beberapa daerah mengalami gagal panen akibat hama wereng, namun secara keseluruhan produksi belum tentu berkurang. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa produksi padi sebagai bahan pangan utama terus meningkat dari 57 juta ton pada 2008, menjadi 60 juta ton pada2009, dan untuk tahun 2010 diperkirakn mencapai 64 juta ton. Data untuk tahun 2010 yang diprediksi panen 64 juta ton bisa ditinjau ulang apabila hama wereng tidak dapat diatasi segera. Berkurangnya penawaran akibat gagal panen atau penimbunan oleh pedagang, berakibat langsung terhadap meningaktnya harga pangan. Walaupun kenyataannya produksi meningkat, kenaikan harga-harga bisa disebabkan oleh informasi gagal panen dan harapan kedepan pedagang bahwa akan terjadi kekurangan pasokan. Para pedagangn sering mengambilm satu langkah di depan untuk mengantisipasi kelebihan atau kekurangan pasokan.
Kenaikan biaya faktor produksi yang juga akan berakibat kepada harga-harga umum, dipicu oleh kenaikan tarif dasar listrik, ekspektasi terhadap kenaikan BBM, dan yang selalu terus terencana adalah kenaikan upah pekrja. Tiga kenaikan harga faktor ini ternyata semuanya bersumber kepada pemerintah. TDL dan BBM terkait dengan pengurangan subsidi dalam APBN, sedangkan kenaikan upah yag memang ditetapkan oleh pemerintah melalui upah upah minimum (UM), juga dipicu oleh peningkatan gaji pegawai pemerinath yang terus menerus dilakukan. Gaji pemerintah seringkali menyetir kenaikan gaji di sektor swasta, di mana pemerintah selalu mengumumkan kenaikan-kenaiakn gaji pegawainya. Pejabat pemerintah (DPR dan jabatan politis di pemerintahan) sendiri berkaca kepada gaji kelompok manajerial di sektor swasta, sementara pekerja produksi diinspirasi oleh kenaikan gaji PNS. Tiga kenaikan faktor yang selalu berulang setiap tahun menyebabakan bisnis yang tergesa-gesa atau kurang tenang (ekonomi yang sering memanas). Sebaiknya tinjauan gaji dilakukan dua tahunan sehingga pengusaha terutama yang bermain di sektor yang kempetetitif agak sedikit memeroleh ketenangan.
Kenaikan Harga Pangan dan Orang Miskin Baru
Harga pangan yang terus meningkat beberapa waktu ini diperkirakan sebesar rata-rata 25 persen dalam 2,5 tahun terakhir, dengan kenaikan yang signifikan pada setengah tahun 2010. Beras yang merupakan komoditi paling sensitif karena merupakan menu wajib yang harus ada, meningkat sangat pesat dari sekitar 5000 rupiah pada bulan januari menjadi sekitar 7000 di bulan juli 2010 atau meningkat sekitar 40 persen. Kenaikan harga beras memberi efek psikologis yang buruk bagi kelompok bawah.
Walaupun kenaikan harga komoditi pangan cukup pesat, ternyata tidak memperbaiki Nilai Tukar Petani (NTP). Artinya bahwa bukan petani yang menikmati kenaikan harga pangan, melainkan para pedagang atyau distributor. Sebagaimana dikemukakan di atas bahkan pada gagal panen di Jawa Tengah di mana petani berubah menjadi konsumen, kenaikan harga pangan sangat memberatkan petani yang berubah menjadi pembeli. Nilai tukar Petani (NTP) tidak lain adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan harga yang harus dibayar oleh petani. Sebagai sektor yang boleh diakatakan terbelakang dan menampung sekitar 40 persen penduduk, NTP merupakan analisis yang penting.
Kenaikan harga pangan sebagai kebutuhan pokok menimbulkan orang miskin baru (OMB) sebagai padanan dari orang kaya baru (OKB) yang menjadi kaya karena windfall dari suatu komiditi. OMB terdiri dari petani pembeli dan para pekerja bawah yang menerima upah tetap di sekitar UMR (upah minimum regional). Petani dan OMB ini merupakan mayoritas yang secara politik kurang berdaya (silent majority) yang aspirasinya sering terabaikan dalam kebijakan nasional
Langganan:
Postingan (Atom)
