Prof. Bambang Setiaji

Oleh Prof. Bambang Setiaji

Sebagaimana dietahui bahwa menjelang rapat paripurna dewan perwakilam rakyat yang membahas kemungkinan kenaikan harga BBM, harga harga di luar BBM sudah mendahaului meningkat. Peningkatan seperti ini merupakan tindakan spekulasi, karena apabila BBM benar benar meningkat akan terjadi peningkatan berantai yang dimulai dari peningkatan biaya transportasi. Akibatnya, bahan baku dan akhirnya upah pekerja tentu akan meminta disesuaikan.



Dalam terminologi ekonomi pasar peningkatan harga bukanlah sebuah dosa, peningkatan harga bahkan sejak sebelum suatu kejadian terjadi merupakan tindakan yang wajar supaya pengusaha mendapat insentif untuk tetap menyediakan barang dan jasa pada saat suatu musibah terjadi misalnya perang, bencana, dan dalam hal ini kenaikan harga BBM. Apabila pada menjelang kenaikan harga BBM harga harga dilarang meningkat, maka para pengusaha tidak akan bersedia menjual barang, akibatnya akan terjadi kelangkaan di pasar yang juga sangat mengecewakan bahkan membahayakan masyarakat.

Keputusan dewan dengan penambahan ayat bersyarat berupa opsi bagi pemerintah untuk menaikkan harga sewaktu waktu di masa mendatang justru menyebabkan ekpektasi atau spekulasi makin panjang. Ketidak pastian tersebut secara ekonomi ada biayanya, dan cara mengelola ketidak pastian adalah melakukan asuransi internal yaitu menaikkan harga. Tujuan pengusaha menaikkan harga lebih dahulu adalah untuk menutup kerugian, karena pada titik kenaikkan harga seorang pedagang akan memperoleh jumlah komiditi yang lebih sedikit.

Apabila opsi kenaikkan harga akhirnya tidak digunakan oleh pemerintah harga memang tidak mudah untuk turun, karena ekpektasi keuntungan sudah berubah dan mungkin pengusaha memerlukan imsentif untuk memperluas usahanya. Itulah sebabnya harga harga tetap tidak menurun sekarang ini.

Di antara efek yang terkait dengan BBM terhadap kenaikan harga harga, maka indeks kenaikan harga pangan perlu mendapat perhatian, hal ini disebabkan bahwa pangan merupakan kebutuhan survival bagi kelompok bawah. Pengeluaran untuk pangan mendominasi pengeluaran kelompok bawah. Dalam data inflasi yang disurvai oleh badan pusat statistik, BPS, kenaikan harga pangan justru yang paling tinggi, hal ini menggambarkan bahwa kehidupan kelompok bawah memang makin berat selama beberapa tahun terakhir ini.

Sejak kepemimpinan presiden Yudhoyono saja indeks harga kelompok pangan telah meningkat hampir dua kali lipat, dengan mematok 2005 dengan indeks 100, indeks harga pangan meningkat dari 90 pada tahun 2004 menjadi 184,5 pada akhir tahun 2011. Apabila hal ini tidak dikendalikan, maka pada akhir pemerintahan presiden SBY indeks harga angan bisa mendekati tiga kali lipat atau 300 persen. Pada triwulan pertama 2012 sebenarnya inflasi pangan hanya kurang dari 1 persen, namun karena kenaikan kenaikan harga pangan sudah terjadi dalam masa yang panjang dan sudah lebih dari dua kali lipat selama kepemimpinan masional ini, maka kesabaran masyarakat sudah habis. Daya tahan ekonomi kelompok miskin dan hampir miskin sudah pada titik terendah karena peningkatan harga pangan langsung berhubungan dengan merosotnya standar hidup kelompok bawah.

Pemerintah dan wakil rakyat dalam kelompok koalisi kurang peka merasakan beban rakyat bawah dengan kenaikan harga BBM tersebut. Kesulitan rakyat bawah adalah hal nyata, dan bukan mengada ada ketika mahasiswa dan masyarakat bawah memprotes kenaikan rencana harga BBM. Harga BBM sudah menjadi ekspektasi masyarakat dan sudah masuk dalam seluruh perencanaan ekonomi keluarga dan perusahaan, sehingga harga harga sudah disesuaikan dengan harga BBM yang murah. Subsidi BBM pada prinsipnya juga merupakan subsidi harga berbagai produk yang menggunakan input BBM.

Solusi Alternatif

Pemikiran alternatif untuk mencari jaan keluar perlu terus dikembangkan, karena subsidi BBM betapun buruknya sudah terlanjur ada. Salah satu pemikiran tersebut adalah kuota BBM bersubsidi di mana pompa BBM bersubsidi mungkin ditentukan dan kendaraan yang boleh masuk ke sana juga sudah ditentukan. Salah satu pemikiran alternatif lain, pemerintah sudah menghimbau atau mengatur agar semua kendaraan milik pemerintah menggunakan BBM non subsidi. Pemikiran lain misalnya agar pompa BBM bersubsidi dipisahkan dengan BBM non subisidi dengan demikian mungkin akan terdapat sanksi sosial atau bisa juga sanksi yang lebih formal terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran.

Sistem kuota umumya akan melahirkan pasar gelap, bisnis baru mungkin akan terjadi di mana orang akan membeli BBM dengan jenis kendaraan yang diijinkan dan menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Sebagaiamana kita ketahui bahwa penjual BBM eceran banyak dilakukan di mana mana dan kemungkinan menjual di bawah tangan mungkin akan terjadi. Pasar gelap mungkin akan terjadi dalam jaringan distribusi atau tata niaga seperti menjual di bawah tangan, membelokkan, menyuap dan sebagainya.

Pemikiran lain sebagaimana sudah penulis kemukakan bahkan beberpa kali adalah dengan memungut kembali subsidi BBM menjadi pajak pengembalian subsidi BBM, cara ini bisa berefek terbatas bagi kendaraan dan mesin industri yang menjadi kelompok target. Pajak pengembalian dapat direstitusi manakala kendaraan atau mesin industri bisa menunjukkan bukti pembelian BBM non subsidi sejumlah tertentu.

Tindakan yang lebih penting untuk menahan laju kenaikan harga dan khususnya harga pangan yang sangat vital adalah kepastian harga BBM harus segera diumumkan. Pemerintah perlu segera mengumumkan apakah akhirnya tidak akan menggunakan opsi yang berada di tangannya, sehingga pengusaha mungkin belum terlanjur meneyesuaikan seluruh rencananya dengan harga yang baru. Harga mungkin masih memungkinkan untuk kembali kepada posisi semula.

Bisa juga, pemerintah segera nenggunakan haknya tetapi dengan kenaikan yang minimal yang masih dapat diterima oleh daya tahan ekonomi rakyat bawah. Karena harga harga sudah terlanjur naik yang merupakan semacam cadangan untuk kenaikan harga BBM, maka akan terjadi kerugian apabila tidak digunakan, harga harga akan makin tinggi lagi di masa depan ketika harga BBM disesuaikan. Yang pentimg pemerintah harus bisa segera memberi kepastian dengan menetapkan harga BBM dengan kenaikan yang kecil atau justru tidak sama sekali.

Prof. Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pak Rektor, hasil pertemuan dengan para menteri di Jakarta bagaimana? Apakah Rektor2 mendukung kenaikan BBM?
(Danang)

Menurut kepala badan kebijakan fiskal Prof. Bambang Brodjonegoro subsidi BBM
akan membengkak menjadi 179 triliun rupiah atau 165 triliun, atau 151 triliun, atau 137 triliun rupiah, masing masing berpasangan jika harga BBM tidak dinaikkan, naik 500 rupiah, 1000 rupiah, atau 1500 rupiah.



Ada banyak analisis bahwa yang menikmati subsidi BBM sebesar itu adalah kelompok menengah ke atas. Makin ke atas makin besar menikmati subsidi BBM karena menggunakan kendaraan dengan cc makin besar dan rata rata perjalanannya juga makin tinggi.

Untuk industri juga dapat dinalar bahwa makin besar skala perusahaan makin besar juga menggunakan BBM dan menikmati subsidi BBM. Industri kecil sering melakukan proses produksi tanpa mesin atau menggunakan mesin lebih terbatas.

Jika dialihkan untuk Program Welfare

Program welfare yang biasa dilakukan oleh negara kesejahteraan yaitu bantuan langsung kepada asnaf asnaf yang di negara Barat umumnya untuk diberikan kepada usia lanjut yang tidak dapat lagi bersaing di pasar kerja, keluarga miskin, anak tergantung, bantuan kesehatan, bantuan pangan, bantuan PHK, dan bencana alam. Di negara Barat bantuan bantuan ini sangat besar dan diwajibkan undang undang yang sampai memberatkan keuangan negaranya, terutama disebabkan meningkatnya harapan hidup sehingga pemerintah harus menanggung beban pensiun warga makin lama dan makin banyak jumlahnya. Walau demikian beratnya keuangan negara di Barat untuk kesejahteraan rakyat langsung seperti itu tetap mengundang respek. Di negara kita mengapa rakyat dan terutama generasi muda marah dengan rencana pengurangan subsidi BBM, karena rakyat tidak percaya pemerintah memiliki komitmen kepada rakyat. Ada gagasan misalnya bantuan langsung yang dulu dikenal dengan BLT diberikan menjelang Pemilu dan menghilang begitu saja, dan juga ketika BBM naik. Cara cara licik semacam ini membuat rakyat tidak percaya kepada ketulusan pemerintah sehingga tidak ada cara lain kecuali menentang kenaikan harga BBM.

Seandainya subsidi BBM di nolkan maka pemerintah akan memiliki dana katakanlah 150 triliun, dan katakanlah jumkah berbagai asnaf yang disebut di atas sekitar 50 juta orang, maka per orang akan mendapatkan 3 juta per tahun. Jumlah ini bagi rakyat bawah sangat berarti. Siapakah di antara asnaf asnaf tersebut yang pantas menerima santunan negara. Yang paling aman dan mudah dimonitor adalah manula semacam tunjangan pensiun dan penyandang cacat.

Untuk kelompok lain yang masih masuk kategori prime age, seandainya mereka miskin lebih baik diberikan dalam bantuan tidak langsung berupa pembayaran padat karya untuk pembangunan infra stuktur. Kemiskinan di Indonesia bukan disebabkan oleh kemalasan tetapi lebih karena tiadanya pekerjaan yang dapat memberi penghasilan. Dengan program yang jelas dan permanen semacam ini, program penghapusan subsidi tentu akan disambut oleh rakyat. Tetapi kompensasi BBM yang menghilang begitu saja tentu mengurangi kepercayaan rakyat.

Pajak Pengembalian Subsidi

Di tengah krisis kepercayaan sebagaimana digambarkan di atas, menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi bagaimanapun memberatkan rakyat. Karena harga harga lain akan ikut naik terutama untuk barang kebutuhan pokok. Menakkan harga bahan bakar bagaimanapun merupakan momentum menentang pemerinfah baik yang dengan alasan tulus untuk kepentingan rakyat maupun yang berniat mengganti pemerintah di luar jalur pemilihan umum. Sebagaimana disinyalir presiden, gerakan semacam itu tentu saja ada.

Alternatif lain yang dapat dilakukan selain dengan menaikkan harga bahan bakar minyak adalah dengan pajak pengembalian subsidi. Kendaraan dan industri yang sudah membeli bahan bakar dibiarkan membeli di pasar dengan harga sekarang. Akan tetapi kendaraan dan mesin industri yang menjadi kelompok sasaran akan dikenai pajak pengembalian subsidi.

Adminsitrasi pengembalian subsidi dengan memungut membali sebagai pajak bukan gagasan yang sulit. Bentuknya hanya menaikkan pajak kendaraan yang sekarang setiap tahun sudah dibayar rakyat. Pemerintah bisa membidikkan sasaran dengan akurat melalui besarnya cc atau daya kuda kendaraan dan mesin industri serta tahun pembuatannya. Kelompok mana yang mau dibiarkan menikmati subsidi dan kemlompok mana yang harus mengembalikan subsidi menjadi pajak sangat mudah atau tidak sulit dirumuskan dan dilaksanakan.

Dukungan masyarakat diperkirakan akan besar karena pajak ini merupakan beban yang dikenakan untuk kelompok menengah atas, kelompok yang juga dianggap lebih banyak menikmati kemajuan negara selama ini. Pengenaan pajak kendaraan yang tinggi juga bisa dilakukan secara gradual terutama untuk roda dua yang baru.

Hal ini diharapkan akan mengerem perkembangan permintaan kendaraan yang sudah bersifat distortif. Permintaan kendaraan roda dua dengan rendahnya uang muka pada pembelian langsung di dealer dealer mendorong konsumsi berlebih. Keseimbangan alami yang menyebabkan alokasi yang tepat menjadi bias atau salah tempat. Uang di tangan masyarakat yang semestinya dapat digunakan untuk investasi produktif terbelok menjadi konsumsi kendaraan dengan bahan bakar yang disubsidi lagi, yang menyebabkan makin bias. Harga kendaraan plus bunga setara dengan nilai empat mesin jahid atau mesin las. Berapa banyak pekerjaan dapat dikreasi dan pengangguran dapat diserap dengan hanya membendung laj permintaan kendaraan roda dua saja.

Baru baru ini Bank Indonesia sudah mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan uang muka atau menurunkan rasio kredit terhadap nilai kendaraan. Peraturan ini juga akan mengerem laju permintaan kendaraan, akan tetapi dealer dealer beroperasi di luar sistem perbankan. Ditambah dengan menerapkan pajak pengembalian subsidi sebagaimana gagasan di atas maka laju permuntaan kendaraan akan menurun dan masyarakat akan memiliki kelebihan uang kas di tangan yang dalat dialokasikan untuk berbagai investasi, membuka lapangan kerja, dan sekaligus menjadi basis pajak baru.

Kesimpulannya masih ada jalan lain untuk mengurangi subsidi - kenaikan harga BBM yang kontroversial dan menguras energi nasional bahkan stabilitas nasional.

MENCERMATI serunya perbincangan mobil nasional (mobnas), universitas kami punya pengalaman. Teman-teman dari fakultas teknik mesin dan teknik industri mendapat tugas dari direktur Pengembangan SMK Mendiknas untuk ikut mendesain mobil Esemka.
Mereka terobsesi bisa memiliki atau minimal menyewa mesin pres atau stamping. Tujuannya, chassis dan bodi mobil bisa dipres dengan cepat dan produksi massa bisa dilakukan. Satu menit enam pintu bisa dicetak -hitung sendiri sehari berapa ribu pintu bisa diproduksi.

Bandingkan dengan sistem kerajinan tangan yang mengandalkan ketok. Itu diistilahkan Empu Gandring, mengacu pembuat keris yang menggunakan metode ketok satu demi satu. Satu pintu tak dapat diselesaikan dalam sehari karena ada saja di sana sini yang perlu sentuhan.

Wajar mereka sering berpikir seperti itu. Yaitu, mencari yang terbaik dan tercepat. Tapi, saya mengingatkan perlunya menciptakan teknologi yang memiliki standar dan presisi tinggi, namun tetap berbasis manual. Satu pintu itu jangan dicetak dalam sepuluh detik, tetapi mungkin setengah hari.

Alat cetaknya cukup kecil, bisa dijinjing dan bisa diubah-ubah untuk beberapa fungsi. Tidak menggunakan listrik atau dinamo, tetapi justru mengandalkan kekuatan fisik anak-anak SMK. Fisik mereka yang kerempeng agar bisa menjadi berotot dan berubah menjadi cekatan dan sehat. Saya melihat alat seperti itu digunakan untuk membuat daun pintu kayu dalam pembuatan furnitur.

Mengapa perlu alat manual? Tenaga kerja kita sangat besar, yang menganggur saja sepuluh juta orang, belum lagi yang setengah menganggur. Mereka tentu siap dan senang jika benar benar dibuka lowongan untuk bekerja di pabrik mobil nasional. Atau minimal membuka warung di sekitarnya. Sebab, anak-anak SMK tentu ”lapar” bekerja seharian.

Jelas, membuat pabrik mobil nasional diperlukan investasi triliunan rupiah. Belum lagi membuat kantor-kantor distributor dan jaringan marketing. Jika pabrik mobil yang dibayangkan itu menggunakan mesin pres dengan daya tekan dua ribu ton, sehari bisa dicetak sekian ribu bagian.

Kalau demikian halnya, kecuali mahal, mobil nasional mungkin segera jenuh memenuhi pesanan dalam negeri. Mobil nasional harus berhadapan dengan made in Jepang, Korea, dan Tiongkok. Selain tidak menyelesaikan pengangguran, ekspor mobil akan menjadi PR yang kedua.

Mobil nasional Esemka seyogianya tetap menjadi alat pembelajaran dan harus lebih maju. Sebab, itu dilengkapi dengan mesin cetak berbasis manual yang memiliki presisi tinggi, portabel, adjustable, dan sesedikit mungkin menggunakan listrik. Mobil nasional itu dibuat oleh jutaan anak sekolah, di berbagai daerah, dan benar-benar bersifat nasional.

Industri keroyokan, gotong royong, itu sesuai dengan kondisi penawaran tenaga kerja yang over suplai Kapasitasnya yang terbatas justru tidak diperlukan investasi besar, investasi distributor, dan investasi marketing. Kapasitasnya sesuai dengan perkembangan reguler marketing-nya. Orientasinya melayani permintaan dalam negeri di pasar input melibatkan industri pengecoran logam dalam negeri, industri karet, kaca, dan lain-lain dalam negeri.
Marketing Stan Tujuh Belasan

Anak-anak kita terbukti mampu. Selain mobil SUV rakitan Esemka yang keren, sebenarnya ada yang tak kalah menarik. Yaitu, mobil mini truk atau pikap buatan SMK Muhammadiyah 2 Borobudur. Mobil SUV yang keren sebenarnya masih berbasis impor, anak-anak hanya merakit. Sementara mobil pikap itu 90 persen buatan lokal.

Mobil tersebut dapat dikembangkan di masa depan dan harus dapat dijual lebih murah kepada masyarakat. Penggunanya adalah petani, pedagang, angkot. Kalau toh memasuki balai kota, maqom-nya adalah armada pengangkut sampah yang bisa masuk di kampung-kampung.

Pemasarannya? Saya teringat 17 Agustusan di Pacitan. Di sana tentu dibuka stan tujuh hari tujuh malam. Stan itu disediakan pemerintah kecamatan untuk menjual berbagai produk pekerjaan tangan atau prakarya anak-anak sekolah.

Dulu, setiap anak dalam satu semester diwajibkan untuk membuat prakarya satu buah dan berbahan baku 100 persen lokal. Misalnya, gayung dari batok kelapa, sendok sayur dari batok kelapa, kipas tangan, sapu, asbak, hiasan dinding, dan lukisan. Bapak camat akan berkeliling melihat stan-stan itu untuk menyemangati dan sesekali membeli barang-barang itu.

Pada era modern ini, sudah sewajarnya ada BUMN yang bertugas seperti stan tujuh belasan itu. Tugasnya, mendisplai hasil karya anak anak sekolah, mengusahakan perizinan agar mobil hand made atau prakarya anak-anak sekolah itu dapat digunakan di jalan. Pembelinya tentu masyarakat karena menjadi mobil murah. Demikian juga, para pejabat, tidak hanya memberikan semangat, wajib membeli karya anak bangsa itu. Disebut mobil nasional apabila ada politik ekonomi seperti itu.

*) Guru besar dan rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tuesday, 03 January 2012
Pelajaran apa yang dapat dipetik dari kasus Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan) dan Sape (NTB) juga sebelumnya belum kering darah pejuang buruh di Freeport?

Yaitu keberpihakan politik ekonomi pemerintah terhadap kekuatan modal dan asing berhadapan dengan usaha rakyat atau nasib rakyat. Negara sudah gagal merumuskan politik ekonomi yang tepat dan hanya mengalir dengan dalih demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan. Memang investasi baik domestik maupun asing sangat diperlukan terutama untuk menciptakan berbagai bisnis yang dapat mengurangi tekanan pengangguran—yang harus dijadikan sasaran kebijakan ekonomi.
Pengangguran adalah berarti kefakiran atau ketiadaan penghasilan yang merupakan puncak dari kemiskinan. Di samping pengangguran terbuka,berjuta rakyat berada pada pekerjaan transitori atau pekerjaan ala kadarnya yang bersifat sementara sambil menunggu pekerjaan yang lebih permanen. Pentingnya investasi tersebut tidak berarti modal dapat berbuat apa saja,tapi harus terdapat skenario yang dibimbing oleh akal sehat.

Membiarkan semua kekuatan modal yang sering dapat memainkan apa saja atau menggiurkan siapa saja, termasuk membeli berbagai perizinan tentu akan mematikan usaha rakyat. Lebih dari itu ternyata harus dibayar sampai tertumpahnya darah rakyat yang tentu saja marah ketika satu satunya lahan atau usaha bisnisnya dilindas atas nama kompetisi atau liberalisasi, demokrasi, dan keterbukaan.

Di negara penganjur liberalisme seperti Amerika Serikat kebebasan tidak sampai melindas atau bersaing mematikan untuk melindungi usaha dasar seperti pertanian dan usaha kecil. Persaingan yang mematikan dilarang dengan Undang-Undang Antipersekongkolan.

Sebagai negara yang lebih sosialis sebagaimana amanat UUD 45 yang dilukiskan sebagai “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, sehingga kompetisi dan kekuatan modal tidak dapat dibiarkan melindas sektor-sektor yang dapat dikerjakan rakyat atau yang akan menyengsarakan rakyat.

Usaha Rakyat

Dalam kasus Mesuji misalnya rakyat sudah memiliki tanah secara turun-temurun dalam jumlah yang cukup untuk menopang keluarga. Akan tetapi, yang diperlukan kebijakan yang mengarahkan agar modal tidak berada atau berbenturan pada sektor yang bisa dilakukan rakyat, tapi pada industri pengolahannya. Industri pengolahan ini akan sangat berperan dalam menyerap hasil produksi rakyat dan memberi lapangan kerja tambahan bagi keluarga sekitarnya.

Demikian juga di NTB dan di beberapa tempat yang lain, kolaborasi dapat dilakukan dengan memisahkan sektor yang dapat dikerjakan rakyat dan sektor yang sebaiknya dikerjakan kekuatan modal. Itulah makna ekonomi disusun dalam usaha bersama yang sangat berbeda dengan politik ekonomi dewasa ini yang sangat liberal. Saat ini swasta dan modal dapat berperan di sekor apa saja dan malangnya disertai menggusur apa yang sudah dapat dilakukan rakyat.

Situasinya dapat digambarkan seperi zaman kolonial di mana sektor bisnis besar VOC menggusur usaha rakyat disertai kekerasan yang diperkuat kekuatan bersenjata. Di sektor kehutanan yang di dalamnya terdapat masalah pelestarian yaitu tanggung jawab menanam kembali, rakyat sudah terbukti dapat melestarikan bahkan secuil tanah dalam industri pertanian.Bisa dimodelkan misalnya satu keluarga melakukan bagi hasil dengan pemerintah dengan jalan mengelola hutan.

Misalnya umur kayu dua puluh tahun, seorang keluarga mengelola 20 hektare dan memanen satu tahun satu hektare. Hasilnya dibagi dengan negara, tentu rakyat akan menjaganya untuk penanaman kembali sebagai tradisi sebagaimana pelestarian padi dan sawah selama ini yang terbukti betapa rakyat sangat committed. Pada prinsipnya ekonomi kekeluargaan adalah ekonomi yang dipikirkan supaya pasar yang diizinkan beroperasi secara normal tidak berbenturan atau menyakiti atau melindas usaha rakyat.

Di dalamnya ada kebaikan hati atau keberpihakan. Keberpihakan ini juga tidak boleh semena-mena yang dapat diselewengkan menjadi tindakan korup. Kejujuran harus menjadi sistem yang menyertai yang dirumuskan secara cerdas, jadi di samping kebaikan hati, ekonomi kekeluargaan juga memerlukan kecermatan sistem yang dengan cerdas dirancang supaya sehingga terhindar dari penyelewengan dari tujuannya yang mulia.

Kendali Modal

Corak ekonomi dalam satu dekade ini sangat mengusik rasa keadilan. Pertama, ekonomi tumbuh dan mencapai pendapatan per kapita USD3000 atau hampir Rp30 juta per orang per tahun,tetapi sebagian besar rakyat hidup dengan upah minimum kurang dari Rp1 juta per bulan untuk satu keluarga kecil. Dengan kata lain selama satu dekade ini ekonomi menjadi sangat timpang. Kedua,ekonomi mengalami pertumbuhan yang terjadi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi, tetapi kelihatannya dengan menyisihkan usaha rakyat.

Kondisi ini disertai pula dengan pengangguran yang senantiasa meningkat yang merupakan angkatan kerja yang penuh harapan selepas dari sekolah menengah dan bahkan pendidikan tinggi. Ketiga, kekuatan modal tidak diarahkan misalnya untuk masuk kepada industri pengolahan dengan membawa teknologi baru yang diperkenalkan kepada tenaga kerja Indonesia.

Keempat, modal berkolaborasi dengan kekuatan bersenjata karena modal memiliki potensi benturan kepentingan dengan masyarakat atau bersifat substitusi dan bukannya komplementer di mana modal mengambil peran di sektor sekunder dan tersier yang justru mewadahi usaha rakyat.

Akhir dari cerita ini bisa dibayangkan bahwa apa yang sedang terjadi selama ini adalah absennya politik ekonomi atau keberpihakan yang dipikirkan dengan akal sehat yang mengarahkan kekuatan ekonomi menuju sasaran keadilan dan kekeluargaan atau kolaborasi antarpelaku yang kokoh sebagaimana dibayangkan dalam model ekonomi UUD 45.

PROF BAMBANG SETIAJI
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang menarik, dengan wilayah yang kaya sumber daya alam, memiliki bonus demografi yaitu proporsi yang besar pada usia muda dengan pendidikan yang relatif baik untuk menerima transfer dan bahkan mengembangkan teknologi. Menurut Bank Dunia, pada 2010 produksi domestik bruto (PDB) kawasan ini diperkirakan 1,8 triliun US dolar, dan dengan jumlah penduduk sekitar 543 juta atau pendapatan per kapita USD 3.300 lebih. ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang pantas diperhitungkan dibanding China dengan PDB 5,8 triliun US dolar dan penduduk 1,34 milyar atau pendapatan per kapita 4.400 US dollar, serta India dengan PDB 1,73 triliun US dolar dan penduduk 1,17 milyar atau pendapatan per kapita 1,470 US dollar.

Integrasi ekonomi ASEAN yang diharapkan terealisir lebih cepat pada 2015 akan menjadikannya kawasan ekonomi yang kuat dan tumbuh. Kawasan ini termasuk kawasan yang tumbuh pesat di Asia dengan pertumbuhan rata rata sebesar 5,23 per tahun, memang tidak tumbuh secepat China yang rata rata tumbuh 11,2 persen atau India yang tumbuh sekitar 8,6 persen, tetapi pertumbuhan kawasan ini cukup mengesankan dan bersifat jangka panjang. Krisis di Barat yang bersumber pada investasi pasar uang dapat dialirkan kekuatannya di kawasan ini, karena modal masih bisa tumbuh dengan meningkatkan produksi di sektor riel. Perputaran modal di Barat yang tidak terserap di sektor riel yang menyebabkannya menjadi bubble ekonomi seperti aliran air yang menggenang, perlu disalurkan kepada wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan, dan salah satu alternatifnya adalah kawasan ASEAN.

Upah tenaga kerja di wilayah ini tentu saja beragam dari yang rendah seperti Vietnam, Indonesia, dan Philippina sampai yang agak tinggi dan cukup tinggi di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Struktur upah ini memberi peluang kepada industri industri yang mungkin berkembang di wilayah ini sesuai dengan produktivitasnya. ASEAN dengan variasinya merupakan wilayah yang secara politik cukup stabil terutama perlindungan dan pengakuan terhadap modal asing yang secara hukum dilindungi dan secara kontraktual banyak dimanjakan. Bagaimanapun kawasan ini lebih tepat disebut sebagai kawasan investasi dan diseminasi teknologi asing daripada pengembangan internalnya yang bagaimanapun masih berada di belakang. Hal ini tergambar dari posisi universitas dan lembaga riset di dalamnya dalam percaturan global demikian pula riset dan pengembangan produk di sektor industri.

Indonesia dan ASEAN

Dengan menjadi annggota G 20 peran Indonesia di kawasan ini cukup menonjol. Ekonomi Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan ini degan PDB 706,5 milyar USD dan tenaga kerja yang melimpah. Integrasi kawasan ini menjadi satu teritori ekonomi tentu membawa perubahan dengan lalu lintas modal dan sumber daya manusia. Pitensi aliran modal internal ASEAN mengalir dari Singapura, Brunei, dan Malaysia serta aliran tenaga kerja bersumber dari Indonesia, Vietnam, dan Philippina.
Integrasi ekonomi kawasan ini akan mendorong investasi dari kawasan lain seperti Jepang dan Korea serta Amerika dan Eropa. Integrasi ekonomi memudahkan modal dari kawasan lain berlokasi di negara manapun di wilayah ini dengan dukungan mobilitas tenaga kerja dengan preferensi upahnya yang relatif rendah.

Daya tarik tersebut memungkinkan luberan modal dan teknologi dari kawasan lain serta sumber daya manusia yang berlebih membentuk pasarnya sendiri. Upah dan perolehan atas tanah dan bahan baku dapat dipadukan dengan aliran modal dan teknologi yang mandek di Barat yang akan membentuk pasar baru di kawasan ini. Pasar ini merupakan sumber return atas modal yang kini memutar di sektor non riel dan yang menyebabkan krisis di negara maju. Menjadi pasar bukanlah hal yang salah, karena pasar juga akan menarik bagi sumber pertumbuhan baru. Tetapi menjadi pasar adalah salah jika dibarengi dengan pengangguran tinggi dan terkurasnya sumber daya alam saja. Hal tersebut benar benar bermakna mengkonsumsi tanpa berpartisipasi atau bermakna dengan mengkonsumsi hanya dengan jalan menukar sumber daya alamnya. Hal tersebut tentu dibarengi dengan suasana yang timpang yang berbentuk negara feodal baru. Negara hanya mengandalkan sukses elit politik dan bisnis tinggi dan bukan sukses ketenaga kerjaan yang meluas dan merata. Surplus atau bonus demografi benar benar harus dijadikan berkah oleh Indonesia yaitu sebagai sumber tenaga kerja yang apabila berhasil bekerja dan mempunyai penghasilan tentu saja akan menjadi daya tarik pasarnya sendiri. Integrasi ekonomi ASEAN tentu saja secara alami akan direspons oleh masyarakat dengan jalan melakukan mobilitas ke sesama negara anggota, tetapi peran negara sangat menentukan untuk akselerasi mengingat permasalahan yang begitu tinggi.

Intensitas integrasi ekonomi ASEAN justru akan membendung kekhawatiran terhadap dominasi industri China, singkatnya akan menjadi kawasan kembar. Modal dan teknologi dari kawasan lain tentu saja akan berfikir ulang untuk mengabaikan lokasi usaha di ASEAN. Selain itu, kemajuan ekonomi China tentu akan berdampak terhadap tuntutan upah yang menyebabkan daya siangnya akan kembali normal, dan hal tersebut semakin memberi celah bagi ASEAN. Bangkitnya industri ASEAN akan sangat membantu tenaga kerja untuk memperoleh penghasilan dan dengan demikian akan membantu perbaikan taraf hidup keluarga keluarga. Dengan integrasi dan mobilitas demografi pilihan investasi justru sebaiknya berlokasi di negara yang memiliki upah relatif baik, seperti Singapura atau Malaysia, karena hal tersebut akan sangat bermakna untuk memperbaiki keluarga pekerja. Budaya global tentu saja masih harus ditingkatkan dengan perbaikan pendidikan untuk menjadi lebih melek hukum, hak asasi, dan disiplin masyarakat industri.

Penilaian kinerja pejabat publik, terlebih setingkat menteri bukan persoalan gampang. Pada akhirnya, reshuffle menjadi lebih bersifat politis daripada kinerja publik.

Sejak 1970-an, publik di negara maju mulai mempertanyakan efektivitas sektor pemerintahannya. Negara-negara yang bergabung dalam OECD sejak 1980-an mulai bergeser ke new public management di mana salah satu komponennya adalah pengukuran kinerja yang lebih transparan. Adanya perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya.

Mengutip pendapat ahli dari Birmingham University, Profesor Rowan Jones, pengukuran kinerja di sektor publik jauh lebih kompleks dibandingkan sektor bisnis yang berbasis uang. Pengukuran nilai tambah berupa perbedaan harga barang yang dibayar oleh masyarakat dan biaya untuk memproduksi barang sulit diterapkan di sektor pemerintahan. Satu-satunya elemen dalam sektor pemerintahan yang bisa diukur dengan nilai uang adalah input. Misalnya jumlah anggaran yang terserap, terlepas dari efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Sedangkan output masih bisa diukur tapi tidak bisa menggunakan nilai uang, misalnya jumlah anak yang lulus ujian nasional, jumlah gedung yang dibangun. Sedangkan outcome, merupakan sesuatu yang abstrak dan kompleks, pengukurannya harus menggunakan survei, atau wawancara terlebih dahulu.

Pengukuran efisiensi di instansi pemerintah juga sukar dilakukan akibat tidak bisa dibandingkannya secara langsung output dengan input, peningkatan produk pertanian dibanding anggarannya dan jumlah lapangan kerja yang berhasil diciptakan oleh menteri perekonomian. Terlebih lagi kalau ditanyakan, misalnya ekonomi Indonesia membaik, benarkah itu usaha sebuah departemen, atau rakyat sendiri secara otonom menciptakan usaha ekonomi?

Pengalaman Negara Maju

Sejak akhir 1990-an, pemerintah Inggris mulai menerapkan Public Service Agreement (PSA). PSA tersebut ditandatangani antara menteri berisi target nasional di berbagai bidang yang sejauh mungkin bisa diukur dengan objektif dan bisa diakses oleh masyarakat. Audit kinerja para menteri di Inggris dilakukan oleh National Audit Office (NAO) semacam BPK-nya Inggris. Untuk meningkatkan objektivitas penilaian kinerja, indikator yang dipilih cenderung dipersempit dan lebih bersifat teknis sehingga penilaian yang bersifat kualitatif bisa dihindari.

Untuk bisa menjalankan PSA tersebut, kiranya perlu dibentuk sebuah tim audit yang kuat. Di Indonesia, apabila BPK––yang selama ini mengurusi audit keuangan, diberi wewenang mengaudit kinerja para menteri berarti BPK harus lebih netral, profesional, dan independen. Tantangan untuk melaporkan kinerja menteri cukup berat. Auditor bisa ciut nyali ketika memberikan opini buruk tentang kinerja menteri, meskipun sudah berbasis PSA yang terukur dan nonkualitatif.

Kedua, persinggungan ke masalah politis akan sangat kuat manakala masalah kinerja tersebut menyangkut informasi yang sensitif atau departemen yang cukup kuat dalam kekuasaan. Posisi BPK akan sangat dilematis, misalnya siapakah yang paling pas dalam memberi mandat mengaudit kinerja para menteri presiden atau parlemen sebagai manifestasi dari rakyat yang mempertanyakan kinerja pemerintahannya. Dalam sistem presidensial, memang presidenlah yang harus bertanya tentang kinerja para pembantunya. Namun kriteria obyektif dan independen tetap diperlukan sebagaimana harapan masyarakat, supaya reshuffle bukan hanya untuk tujuan politis, terlebih untuk membelokkan berita dan isu yang sedang kurang menguntungkan bagi kabinet.

Short Cut

Adanya PSA di satu sisi akan meningkatkan transparansi pengukuran kinerja dan menghindari subjektivitas pengukuran kinerja. Akan tetapi, publik harus tetap waspada karena menteri atau departemen bisa melakukan short cut untuk memenuhi target sebagaimana disepakati dalam PSA. Selain itu, para menteri bisa jadi hanya akan fokus bekerja pada pencapaian target sesuai dengan yang disebutkan dalam PSA.

Jika para menteri melakukannya, bisa jadi perilaku menyimpang para menteri akan menjadi kenyataan, misalnya memanipulasi data-data kinerjanya ataupun memanipulasi input yang menjadi dasar penilaian kinerjanya. Terbatasnya indikator yang disebutkan dalam PSA, tentunya tidak akan bisa memenuhi keinginan semua pihak. Kutub rakyat dan pemerintah pasti akan saling bertolak belakang, misal rakyat ingin pendidikan yang berkualitas yang disimbolkan dengan rasio guru dengan murid yang ideal. Akan tetapi, terbatasnya jumlah anggaran memaksa sekolah-sekolah menyelenggarakan pendidikan tanpa mempertimbangkan rasio guru dengan murid.

Belum lagi apabila berpikir untuk seluruhnya baik institusi di sekolah negeri dan swasta di mana mayoritas mahasiswa berada. Meskipun berbagai kekhawatiran kelemahan penggunaan PSA muncul, setidaknya presiden dan masyarakat bisa membuat keputusan yang lebih reliable dan objektif terkait dengan reshufflepara menteri.

Penggunaan PSA selama hampir 12 tahun di negara maju membuktikan bahwa konsep ini cukup teruji diterapkan di dunia pemerintahan. Para menteri harus bekerja ekstrakeras untuk mewujudkan PSA karena belum tentu elemen-elemen di bawah, memahami dan berkomitmen seperti yang dilakukan oleh menteri tersebut?

PROF BAMBANG SETIAJI, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
IBRAHIM FW, Alumni University of Birmingham, Dosen Universitas Sebelas Maret (UNS)

Bambang Setiaji
Univ Muhammadiyah Surakarta

Beberapa pemberitaan yang meramalkan akan terjadi krisis ekonomi pada masa depan perlu diantisipasi dini. Kita bersyukur bahwa pada krisis keuangan 2008 Indonesia bisa terhindar dan bahkan menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Akan tetapi tanda tanda krisis ke depan diperkirakan lebih dalam dan lebih luas.
Krisis keuangan yang dimulai pada 2008 yang lalu disebabkan oleh terjadinya kerugian sektor keuangan dan perbankan akibat produk derivasi yang berlebihan. Karena komoditi yang mendasari (underlying) mengalami goncangan khususnya di sektor perumahan, maka terjadi efek berantai di sektor turunan atau pasar derivatif. Terjadi gagal bayar berantai yang memerlukan bail out dari pemerintah, bail out pada akhirnya ditanggung masyarakat dan tentu saja mengurangi kemampuan pemerintah menstimulasi aktifitas ekonomi di sektor riel.

Pada kemungkinan rerjadinya krisis sekarang yang gagal adalah pemerintah di mana obligasi pemerintah yang berlebihan menyebabkan tiga hal berantai, pertama pemerintah kesulitan membayar, kedua, mungkin pemerintah meningkatkan pajak atau menambah pengeleuaran untuk sektor keuangan yang mengurangi insentif ekonomi di sektor riel, dan ketiga investor di sektor non riel akan kehilangan kepercayaan.

Krisis demi krisis berakar dari sistem ekonomi yang berbasis pada terlalu besarnya instrumen derivatif yang sering tidak berhubungan dengan sektor ekonomi riel yang mengahasilkan produk yang bisa dikonsumsi dan meningkatkan kesejahteraan dan menyerap tenaga kerja yang mengucurkan upah dan memberi akses lapis terbawah kepada barang kebutuhan pokok. Kelebihan potensi ekonomi berupa sisa konsumsi berputar di lapisan atas dan negara maju, tidak tersalur di sektor riel di negara maju karena kejenuhan atau karena rendahnya return tetapi pada saat yang sama tidak segera tersalur di sektor riel di negara ketiga yang masih memiliki kemungkinan tumbuh lebih besar.

Dunia ketiga justru berusaha mengembangkan pasar non riel yang disebabkan oleh kelatahan mencontoh negara maju. Sistem ekonomi yang berkembang terlihat kehilangan arah bahwa hakekat pengembangan ekonomi adalah kesejahteraan yang nyata, terutama melalui penciptaan produksi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, lapangan kerja dan upah yang memungkinkan rakyat terbawah mengakses berbagai barang dan jasa yang diciptakan. Sistem perlu campur tangan yang memberikan reward kepada siapa yang membantu mencapai tujuan seperti tersebut di atas. Perbankan yang konsisten bahkan berbasis kepada penguatan sektor riel layak mendapat prioritas seperti ini.

Ekonomi dunia sekarang terlalu otomatis di mana setiap kemungkinan menghasilkan return baik sektor riel dan non riel berkompetisi. Akibatnya potensi kapital lebih bangak terserap di sektor non riel. Ternyata salah satu sifat ekonomi non riel adalah masing masing instrumen tidak independen satu dengan yang lainnya. Keruntuhan yang satu segera merembet kepada yang kain atau bersifat sistemik. Industri ini sangat rawan terhadap shock psikologis dan rumor.

Krisis yang diramalkan akan terjadi biasanya memberi koreksi kepada sistem yang ada dan memungkinkan lahirnya ekonomi baru. Ekonomi baru inilah yang diharapkan mengurangi peran ekonomi non riel dan mendorong penguatan ekonomi riel. Kelebihan kapital di negara maju yang selama ini diserap di pasar derivatif dan saham saham yang menggelembung, lebih masuk akal jika benar benar tersalur ke ekonomi ekonomi dunia ketiga yang masih memungkinkan tumbuh. Kalau demikian halnya juga akan memiliki missi lain berupa kemanusiaan, mengurangi keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran sampai kriminalisme dan terorisme. Lalu lintas modal untuk menggerakkan sektor riel di dunia ketiga hendaknya jangan diwadahi di pasar finansial karena bisa jadi modal hanya datang sebentar untuk mencari untung dan pada saat ditarik mungkin justru akan menggoncangkan ekonomi negara ketiga. Sektor perbankan dunia ketiga terutama yang bergerak menjadi mesin penggerak sektor riel merupakan sektor yang sangat strategis.

Krisis yang diduga akan terjadi tentu akan memukul sektor perbankan. Terutama melalui kredit pada sektor sektor yang terimbas krisis. Perlu dikaji sektor sektor apa yang akan terpukul jika terjadi krisis di negara maju. Sektor ekspor kebutuhan tersier seperti turisme dan asesoris, baik aksesoris rumah tangga misalnya furniture dan aksesoris pribadi seperti garnen dan sepatu, tentu akan terkena dampak paling kuat. Perbankan perlu mencermati ekspansi di sektor yang terkena imbas krisis.

Pengalaman krisis 2008, keselamatan kita dari krisis disebabkan oleh tingkat integrasi ekonomi yang masih rendah. Hubungan ke negara negara yang makin terdiversifikasi tentu saja sangat diperlukan terutama negara dengan ekonomi yang relatif tradisional. Timur tengah dan Afrika merupakan pasar yang perlu diolah.

Mengingat kasus Bank Century yang menimbulkan gejolak ketika pemerintah memutuskan bail out, maka regulasi mengenai bail out dan efek sistemik perlu memperoleh payung hukum. Perbankan sangat berbeda dengan pasar keuangan lain yang tingkat spekulasimya lebih tinggi, perbankan dan terutama yang setia memberi pembiayaan sektor riel adalah pemggerak ekonomi yang perlu dilindungi. Memang tidak tertutup kemungkinan terjadi kejahatan di dalamnya terutama unsur mamusia yang melakukan fraud. Akan tetapi institusi perbankan itu sendiri sangat diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi kembali untuk melakukam recovery pasca krisis. Apabila ada kredit macet di perbankan rumusnya adalah salurkan lebih banyak kredit lagi sehingga mampu menutup kerugian yang macet. Hal itu terjadi dalam keadaan normal, dan dalam keadaan krisis tentu perlu kerjasama bahu membahu semua fihak untuk menyelamatkan ekonomi.