Prof. Bambang Setiaji

Penilaian kinerja pejabat publik, terlebih setingkat menteri bukan persoalan gampang. Pada akhirnya, reshuffle menjadi lebih bersifat politis daripada kinerja publik.

Sejak 1970-an, publik di negara maju mulai mempertanyakan efektivitas sektor pemerintahannya. Negara-negara yang bergabung dalam OECD sejak 1980-an mulai bergeser ke new public management di mana salah satu komponennya adalah pengukuran kinerja yang lebih transparan. Adanya perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya.

Mengutip pendapat ahli dari Birmingham University, Profesor Rowan Jones, pengukuran kinerja di sektor publik jauh lebih kompleks dibandingkan sektor bisnis yang berbasis uang. Pengukuran nilai tambah berupa perbedaan harga barang yang dibayar oleh masyarakat dan biaya untuk memproduksi barang sulit diterapkan di sektor pemerintahan. Satu-satunya elemen dalam sektor pemerintahan yang bisa diukur dengan nilai uang adalah input. Misalnya jumlah anggaran yang terserap, terlepas dari efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Sedangkan output masih bisa diukur tapi tidak bisa menggunakan nilai uang, misalnya jumlah anak yang lulus ujian nasional, jumlah gedung yang dibangun. Sedangkan outcome, merupakan sesuatu yang abstrak dan kompleks, pengukurannya harus menggunakan survei, atau wawancara terlebih dahulu.

Pengukuran efisiensi di instansi pemerintah juga sukar dilakukan akibat tidak bisa dibandingkannya secara langsung output dengan input, peningkatan produk pertanian dibanding anggarannya dan jumlah lapangan kerja yang berhasil diciptakan oleh menteri perekonomian. Terlebih lagi kalau ditanyakan, misalnya ekonomi Indonesia membaik, benarkah itu usaha sebuah departemen, atau rakyat sendiri secara otonom menciptakan usaha ekonomi?

Pengalaman Negara Maju

Sejak akhir 1990-an, pemerintah Inggris mulai menerapkan Public Service Agreement (PSA). PSA tersebut ditandatangani antara menteri berisi target nasional di berbagai bidang yang sejauh mungkin bisa diukur dengan objektif dan bisa diakses oleh masyarakat. Audit kinerja para menteri di Inggris dilakukan oleh National Audit Office (NAO) semacam BPK-nya Inggris. Untuk meningkatkan objektivitas penilaian kinerja, indikator yang dipilih cenderung dipersempit dan lebih bersifat teknis sehingga penilaian yang bersifat kualitatif bisa dihindari.

Untuk bisa menjalankan PSA tersebut, kiranya perlu dibentuk sebuah tim audit yang kuat. Di Indonesia, apabila BPK––yang selama ini mengurusi audit keuangan, diberi wewenang mengaudit kinerja para menteri berarti BPK harus lebih netral, profesional, dan independen. Tantangan untuk melaporkan kinerja menteri cukup berat. Auditor bisa ciut nyali ketika memberikan opini buruk tentang kinerja menteri, meskipun sudah berbasis PSA yang terukur dan nonkualitatif.

Kedua, persinggungan ke masalah politis akan sangat kuat manakala masalah kinerja tersebut menyangkut informasi yang sensitif atau departemen yang cukup kuat dalam kekuasaan. Posisi BPK akan sangat dilematis, misalnya siapakah yang paling pas dalam memberi mandat mengaudit kinerja para menteri presiden atau parlemen sebagai manifestasi dari rakyat yang mempertanyakan kinerja pemerintahannya. Dalam sistem presidensial, memang presidenlah yang harus bertanya tentang kinerja para pembantunya. Namun kriteria obyektif dan independen tetap diperlukan sebagaimana harapan masyarakat, supaya reshuffle bukan hanya untuk tujuan politis, terlebih untuk membelokkan berita dan isu yang sedang kurang menguntungkan bagi kabinet.

Short Cut

Adanya PSA di satu sisi akan meningkatkan transparansi pengukuran kinerja dan menghindari subjektivitas pengukuran kinerja. Akan tetapi, publik harus tetap waspada karena menteri atau departemen bisa melakukan short cut untuk memenuhi target sebagaimana disepakati dalam PSA. Selain itu, para menteri bisa jadi hanya akan fokus bekerja pada pencapaian target sesuai dengan yang disebutkan dalam PSA.

Jika para menteri melakukannya, bisa jadi perilaku menyimpang para menteri akan menjadi kenyataan, misalnya memanipulasi data-data kinerjanya ataupun memanipulasi input yang menjadi dasar penilaian kinerjanya. Terbatasnya indikator yang disebutkan dalam PSA, tentunya tidak akan bisa memenuhi keinginan semua pihak. Kutub rakyat dan pemerintah pasti akan saling bertolak belakang, misal rakyat ingin pendidikan yang berkualitas yang disimbolkan dengan rasio guru dengan murid yang ideal. Akan tetapi, terbatasnya jumlah anggaran memaksa sekolah-sekolah menyelenggarakan pendidikan tanpa mempertimbangkan rasio guru dengan murid.

Belum lagi apabila berpikir untuk seluruhnya baik institusi di sekolah negeri dan swasta di mana mayoritas mahasiswa berada. Meskipun berbagai kekhawatiran kelemahan penggunaan PSA muncul, setidaknya presiden dan masyarakat bisa membuat keputusan yang lebih reliable dan objektif terkait dengan reshufflepara menteri.

Penggunaan PSA selama hampir 12 tahun di negara maju membuktikan bahwa konsep ini cukup teruji diterapkan di dunia pemerintahan. Para menteri harus bekerja ekstrakeras untuk mewujudkan PSA karena belum tentu elemen-elemen di bawah, memahami dan berkomitmen seperti yang dilakukan oleh menteri tersebut?

PROF BAMBANG SETIAJI, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
IBRAHIM FW, Alumni University of Birmingham, Dosen Universitas Sebelas Maret (UNS)

Read More......

Bambang Setiaji
Univ Muhammadiyah Surakarta

Beberapa pemberitaan yang meramalkan akan terjadi krisis ekonomi pada masa depan perlu diantisipasi dini. Kita bersyukur bahwa pada krisis keuangan 2008 Indonesia bisa terhindar dan bahkan menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Akan tetapi tanda tanda krisis ke depan diperkirakan lebih dalam dan lebih luas.
Krisis keuangan yang dimulai pada 2008 yang lalu disebabkan oleh terjadinya kerugian sektor keuangan dan perbankan akibat produk derivasi yang berlebihan. Karena komoditi yang mendasari (underlying) mengalami goncangan khususnya di sektor perumahan, maka terjadi efek berantai di sektor turunan atau pasar derivatif. Terjadi gagal bayar berantai yang memerlukan bail out dari pemerintah, bail out pada akhirnya ditanggung masyarakat dan tentu saja mengurangi kemampuan pemerintah menstimulasi aktifitas ekonomi di sektor riel.

Pada kemungkinan rerjadinya krisis sekarang yang gagal adalah pemerintah di mana obligasi pemerintah yang berlebihan menyebabkan tiga hal berantai, pertama pemerintah kesulitan membayar, kedua, mungkin pemerintah meningkatkan pajak atau menambah pengeleuaran untuk sektor keuangan yang mengurangi insentif ekonomi di sektor riel, dan ketiga investor di sektor non riel akan kehilangan kepercayaan.

Krisis demi krisis berakar dari sistem ekonomi yang berbasis pada terlalu besarnya instrumen derivatif yang sering tidak berhubungan dengan sektor ekonomi riel yang mengahasilkan produk yang bisa dikonsumsi dan meningkatkan kesejahteraan dan menyerap tenaga kerja yang mengucurkan upah dan memberi akses lapis terbawah kepada barang kebutuhan pokok. Kelebihan potensi ekonomi berupa sisa konsumsi berputar di lapisan atas dan negara maju, tidak tersalur di sektor riel di negara maju karena kejenuhan atau karena rendahnya return tetapi pada saat yang sama tidak segera tersalur di sektor riel di negara ketiga yang masih memiliki kemungkinan tumbuh lebih besar.

Dunia ketiga justru berusaha mengembangkan pasar non riel yang disebabkan oleh kelatahan mencontoh negara maju. Sistem ekonomi yang berkembang terlihat kehilangan arah bahwa hakekat pengembangan ekonomi adalah kesejahteraan yang nyata, terutama melalui penciptaan produksi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, lapangan kerja dan upah yang memungkinkan rakyat terbawah mengakses berbagai barang dan jasa yang diciptakan. Sistem perlu campur tangan yang memberikan reward kepada siapa yang membantu mencapai tujuan seperti tersebut di atas. Perbankan yang konsisten bahkan berbasis kepada penguatan sektor riel layak mendapat prioritas seperti ini.

Ekonomi dunia sekarang terlalu otomatis di mana setiap kemungkinan menghasilkan return baik sektor riel dan non riel berkompetisi. Akibatnya potensi kapital lebih bangak terserap di sektor non riel. Ternyata salah satu sifat ekonomi non riel adalah masing masing instrumen tidak independen satu dengan yang lainnya. Keruntuhan yang satu segera merembet kepada yang kain atau bersifat sistemik. Industri ini sangat rawan terhadap shock psikologis dan rumor.

Krisis yang diramalkan akan terjadi biasanya memberi koreksi kepada sistem yang ada dan memungkinkan lahirnya ekonomi baru. Ekonomi baru inilah yang diharapkan mengurangi peran ekonomi non riel dan mendorong penguatan ekonomi riel. Kelebihan kapital di negara maju yang selama ini diserap di pasar derivatif dan saham saham yang menggelembung, lebih masuk akal jika benar benar tersalur ke ekonomi ekonomi dunia ketiga yang masih memungkinkan tumbuh. Kalau demikian halnya juga akan memiliki missi lain berupa kemanusiaan, mengurangi keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran sampai kriminalisme dan terorisme. Lalu lintas modal untuk menggerakkan sektor riel di dunia ketiga hendaknya jangan diwadahi di pasar finansial karena bisa jadi modal hanya datang sebentar untuk mencari untung dan pada saat ditarik mungkin justru akan menggoncangkan ekonomi negara ketiga. Sektor perbankan dunia ketiga terutama yang bergerak menjadi mesin penggerak sektor riel merupakan sektor yang sangat strategis.

Krisis yang diduga akan terjadi tentu akan memukul sektor perbankan. Terutama melalui kredit pada sektor sektor yang terimbas krisis. Perlu dikaji sektor sektor apa yang akan terpukul jika terjadi krisis di negara maju. Sektor ekspor kebutuhan tersier seperti turisme dan asesoris, baik aksesoris rumah tangga misalnya furniture dan aksesoris pribadi seperti garnen dan sepatu, tentu akan terkena dampak paling kuat. Perbankan perlu mencermati ekspansi di sektor yang terkena imbas krisis.

Pengalaman krisis 2008, keselamatan kita dari krisis disebabkan oleh tingkat integrasi ekonomi yang masih rendah. Hubungan ke negara negara yang makin terdiversifikasi tentu saja sangat diperlukan terutama negara dengan ekonomi yang relatif tradisional. Timur tengah dan Afrika merupakan pasar yang perlu diolah.

Mengingat kasus Bank Century yang menimbulkan gejolak ketika pemerintah memutuskan bail out, maka regulasi mengenai bail out dan efek sistemik perlu memperoleh payung hukum. Perbankan sangat berbeda dengan pasar keuangan lain yang tingkat spekulasimya lebih tinggi, perbankan dan terutama yang setia memberi pembiayaan sektor riel adalah pemggerak ekonomi yang perlu dilindungi. Memang tidak tertutup kemungkinan terjadi kejahatan di dalamnya terutama unsur mamusia yang melakukan fraud. Akan tetapi institusi perbankan itu sendiri sangat diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi kembali untuk melakukam recovery pasca krisis. Apabila ada kredit macet di perbankan rumusnya adalah salurkan lebih banyak kredit lagi sehingga mampu menutup kerugian yang macet. Hal itu terjadi dalam keadaan normal, dan dalam keadaan krisis tentu perlu kerjasama bahu membahu semua fihak untuk menyelamatkan ekonomi.

Read More......

Pengakuan Nazaruddin dari tempat pelariannya bahwa dia mengalirkan uang ke orang penting partai dan bahkan menteri dapat dimengerti. Hal itu bisa jadi merupakan fenomena wajar atau gejala umum di tengah endemi money politic.

Namun,keadaan ini diukur dengan nilai yang standar, terutama perlunya mengelola jabatan publik dengan integritas yang tinggi tentu saja cacat. Masalahnya adalah jika sakit bersifat umum, orang akan bisa cenderung menerimanya sebagai keadaan yang wajar.


Dan apabila sakit sudah endemik, maka obatnya juga harus berskala umum. Dengan demikian, Partai Demokrat baru bernasib sial karena kebutuhan partai akan uang memang besar dan itu terjadi di semua partai. Biaya konsolidasi menjadi mahal karena luas wilayah Indonesia yang membentang sedemikian besar.

Untuk menghindari ketersanderaan partai, misalnya, sudah dibuat aturan mengenai sumbangan terhadap partai. Peraturan itu cukup sehat dan diinspirasi negara demokrasi maju,tetapi sulit dilaksanakan di lapangan karena perbedaan budaya, sosio-ekonomi, dan hukum.

Endemi Politik

Di tingkat pusat kebutuhan akan uang yang besar adalah untuk rapat dan terutama kongres yang harus menghadirkan anggotanya mulai tingkat kabupaten,akomodasi, dan success fee, biaya kampanye, transportasi ke seluruh pelosok negeri saat menggalang daerah,kadang sampai menyewa pesawat, dana menggalang massa, dan yang paling signifikan adalah biaya iklan, baik di TV dan media lainnya.

Disebut sebagai endemi karena kebutuhan uang yang besar yang tidak mungkin ditutup dengan cara yang wajar tersebut merupakan gejala umum di pusat dan daerah. Sebagai contoh, di daerah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat menanggung potongan wajib sekitar 20% gajinya untuk iuran partai, membiayai kegiatan untuk konstituen di daerah pemilihannya, untuk kampanye, dan turut membiayai calon yang diusung dari partai.

Masih ada lagi yang harus dibiayai yang merupakan ciri khas budaya kita yaitu menyumbang untuk pesta hajatan. Pesta hajatan merupakan pengeluaran signifikan karena pentingnya dalam struktur pengeluaran masyarakat, pos ini masuk sebagai salah satu komponen survei sosial ekonomi nasional BPS.

Politisi daerah memiliki kiat macam-macam untuk mendekati rakyat, ada yang aktif menghadiri hajatan, menyumbang dengan mendirikan kelompok musik, sampai menjadi juru nasihat pengantin. Sebagai konsekuensi dari kebutuhan di atas,partai menjadi tergadai.

Kader-kader murni yang mengandalkan idealisme dan materi kaderisasi bagaimana merealisasi negara yang baik yang menyejahterakan menjadi tergeser kepada kebutuhan pragmatis dan bahkan praktis. Banyak orang potensial ditawari mencalonkan diri tidak berani menanggung beban keuangan yang sangat besar tersebut.

Pengusaha menjadi pemimpin instan di sebagian besar daerah dan juga pusat.Angkanya perlu disurvei dan mungkin mencapai 80%. Sistem yang baik akan menghasilkan variabilitas sampel yang kurang lebih sama dengan variabilitas populasinya.

Apabila variabilitas populasi tidak terwakili dalam variabilitas kepemimpinan sebagai subpopulasi, baik dari sisi etnis, strata ekonomi, strata sosial, dan profesi, maka sistem perekrutan boleh disebut gagal.

Hal tersebut akan menimbulkan oligarki baru, yaitu sangat dominannya sekelompok orang dalam waktu yang lama, dalam hal ini sangat dominannya pemilik kapital.Negara akan menuju kepada kapitalis muda atau kapitalis naif yang timpang di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai sekelompok orang.

Akhirnya, para pemimpin murni yang mungkin direkrut dari organisasi ekstra kemahasiswaan dan kepemudaan dan yang sudah meniti karier panjang harus melibatkan diri di dunia bisnis yang murni atau yang terkait dengan proyek pemerintah. Di sinilah Nazaruddin dan petinggi Partai Demokrat tersandung.

Bagaimana Memperbaikinya?

Percobaan demokrasi langsung jelas menyebabkan efek samping yang tidak dikehendaki ini,yaitu terlalu dominannya “uang”. Naiknya ke panggung kepemimpinan para pengusaha mengalahkan tokoh-tokoh yang mungkin lebih concern kepada idealisme kenegaraan merupakan keadaan seratus delapan puluh derajat dibanding Orde Baru.

Pada waktu itu hanya para birokrat yang sudah lulus jenjang pengetahuan administrasi pemerintahan tertentu bisa menempati kepemimpinan di pemerintahan.Kepemimpinan pemerintahan menjadi monopoli birokrat. Sekarang keadaan terbalik, menjadi hanya monopoli pengusaha atau orang beruang.

Bentuk kepemimpinan yang mestinya random yang berlatar belakang berbagai ragam sesuai dengan watak demokrasi ternyata tidak terjadi. Dua alternatif kesimpulan dapat diajukan.

Pertama, menganggapnya sebagai penyimpangan sementara yang akan menghilang dalam perjalanan waktu tentu saja dapat dipercepat dengan kontrol pers dan gerak penegak hukum yang ada. Demokrasi tumbuh secara natural dan reguler.

Kedua, menilainya sebagai sistemik karena sistem yang dibangun tidak kompatibel dengan budaya dan keadaan bangsa, sehingga perlu reamendemen. Apabila reamendemen dipilih, kelemahan ini jangan sampai kembali melahirkan sistem intervensi yang dirasakan selama era orde baru.

Derajat demokrasi terutama kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul ternyata sangat bermanfaat untuk memperbaiki bangsa. Kita harus mengakui bahwa di samping penyimpangan berupa virus money politic yang sebenarnya sangat gawat, terdapat sangat banyak kebaikan dalam era kebebasan ini.

Indonesia ke depan akan menjadi negara yang maju, baik ekonomi dan kualitas bernegara seperti hak asasi dan mobilitas sosial di mana dimungkinkan semua orang yang berkualitas atau bekerja keras melakukan mobilitas vertikal.

Hal ini merupakan barang luks jika dibanding dalam sesama negara di dunia Islam, Malaysia, Timur Tengah serta China. Kata bijaknya adalah mengambil ikan tetapi jangan mengeruhkan airnya.●

*) Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Read More......

UMKM merupakan soko guru ekonomi dengan menampung lebih dari setengah tenaga kerja dari sektornya. Unit usahanya lebih dari 51 juta dan merupakan 99,99 persen dari pelaku usaha nasional. Tiga area utama UMKM adalah pada sektor perdagangan, restoran dan pemondokan yang meliputi 60 persen lebih, sekitar 15 persen di industru pengolahan, dan berikutnya swkitar 13 persen pada sektor transportasi dan komunikasi. Berikutnya adalah industri keuangan dan jasa jasa serta sektor pertambangan.

UMKM adalah pelaku mayoritas, tetapi, diberdayakan di luar menteri utama dan itulah salah satu yang menyebabkan adanya ciri ketimpangan. Sektor usaha yang kita anggap beneran yang hanya merupakan kurang 1 persen unit usaha diurus dan dibantu menteri-menteri utama dan tentu saja menyerap lebih besar anggaran negara. Akibatnya terjadi kesenjangan produktifitas, kesenjangan sumbangan terhadap produk domestik bruto dan implikasinya kesenjangan pendapatan nasional dan kesenjangan dalam menikmati kue nasional.
Pendapatan nasional kita sangat dan makin timpang dengan pendapatan rata-rata 3000 dolar US perkapita atau 12000 US per-keluarga, atau sekitar 9 juta per bulan, diperkirakan lebih dari 70 persen keluarga hanya menikmati kurang dari 1 juta rupiah sebulan atau sepersembilan rata rata yang dicerminkan oleh upah minimum di berbagai kota.

Kebijakan Pro UMKM

Diperlukan kebijakan ekonomi umum yang lebih pro pemerataan dengan ringkas dapat disebut sebagai pro UMKM sebagai rumah produksi rakyat. Para menteri ekonomi mestinya disusun atas kebutuhan kebutuhan UMKM dari berbagai aspek permasalahnnya, misalnya permodalannya, legalitasnya, sumber daya manusianya, sampai pemasarannya, baru sisanya diadakan meneteri pengecualian yang mengurus industri dan unit hsaha besar yang hanya merupakan 1 persen populasi dan karena mereka sudah relatif mandiri. Struktur yang mengutamakan elite dan mengesampingkan yang mayoritas merupakan struktur kolonial yang terus saja kita lestarikan tanpa berpikir ulang.
Pada hal struktur itu dibuat dalam kerangka kolonial dan tentu saja sumber sumber ekonomi didesign untuk memenuhi kebutuhan kolonialis dan memberikan tingkat ekonomi subsistensi kepada wilayah koloni supaya dengan subsistensi itu para pekerja dapat bekerja lebih giat dan lebih kuat meningkatkan produktifitas dalam kerangka ekonomi kolonial tersebut. Jika disarankan supaya pekerja diberi makan lebih banyak, tujuannya adalah supaya dengan itu bisa bekerja lebih kuat dan produktifitas meingkat. Cara pandang seperti ini tidak beretika dan tidak sesuai dengan cita cita kebangsaan. Inilah sebabnya perlu pemikiran yang lebih berani untuk merubah tatanan ekonomi dunia. Tatanan ekonomi dunia akan berubah jika tatanan dalam negeri yang dahulu ditancapkan kita bongkar ulang.

Dari sisi moneter, UMKM menghadapi biaya kapital berlipat tinggi. Tentu saja UMKM tidak dapat masuk bursa efek, satu satunya sumber dana adalah perbankan. Sebagai counterpart tipikalnya UMKM banyak berurusan dengan lembaga keuangan mikro dan bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan mikro dengan lending yang kecil kecil memiliki biaya transaksi dan resiko yang tinggi. Suku bunga efektif UMKM bisa mencapai 48 persen per tahun, dan lengkaplah sudah gambaran subsisntensi yang diserap surplusnya dari berbagai sisi.
Pemerintah yang tinggal setengah perjalanan terakhir dengan citra partai berkuasa yang semakin terpuruk seharusnya berani bertindak radikal. Dari pada memberi subsidi BBM yang dinikmati kelompok kaya, lebih baik memberi subsidi bunga. Mengapa? Subsidi bunga akan memeberi UMKM nafas dan energi untuk tumbuh, di samping itu suku bunga yang lebih rendah akan mendorong investasi baru dan akan mampu menyerap pengangguarn terbuka sekitar 10 juta lebih, dan 30 juta lainnya setengah pengangguran yang berada pada pekerjaan transitori. Dengan harga BBM yang tinggi miss alokasi ke sektor kendaraan akan berkurang, rakyat akan mengurangi belanja kendaraan dan akan ada modal di tangan untuk memulai unit usaha baru. Subsidi BBM bisa mencapai 100 triliun, setengahnya dapat dialokasikan untuk subsidi bunga UMKM, mendorong investasi dan terbukanya pekerjaan baru, dan setengahnya untuk memberi kesejahteraan rakyat yang riel melalui program Jaminan sosial nir laba. Dengan alokasi yang riel dan tidak menipu seperti itu, penarikan subsidi BBM yang biasanya menimbulkan gejolak bukan hanya direaksi negatif tetapi akan didukung oleh rakyat bawah.

Memberdayakan Sarjana Pengangguran

Siapakah yang harus ditolong pertama kali ? Dalam keadaan kesulitan bernafas, pakailah masker oksigenmu sebelum menolong yang lain. Katakanlah pemerintah bisa menyisihkan seratus triliun dari subsidi BBM, dsna itu hendaknya justru dialokasikan kepada kelompok paling kreatif yang sudah memiliki basis inevestasi dalam SDM, yaotu sarjana yang tidak terserap pasar. Pendidikan tinggi hendsknya merespons dengan memberikan perspektif kewirausahaan yang secara nasional memang sangat kurang. Dengan modal SDM yang dimilkinya mereka dapat dimobilisasi untuk menjadi entrepreneur diawali dengan skala UMKM.
Seleksi pasar tetap diperlukan untuk memperoleh bibit yang bersungguh sungguh, oleh sebab itu yang didukung pemerintah hanya bunga modal. Hal tersebut pertama akan lebih aman dan kedua akan dapat menolong lebih banyak orang. Perbankan rakayat dan keunagan mikro tetap harus melakukan fungsi kehati hatian. tugas pemerintah hanya mengendorkan tekanan suku bunga. Dengan demikian kebaikan pasar tetap diutamakan dalam menseleksi dan mengalokasikan sumber sumber.

Pemberdayaan sarjana yang sudah menginvestasikan sumber ekonomi untuk pendidikan perlu direspons oleh perguruan tinggi dengan mereformasi diri menjadi lebih terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Dalam kaitan ini perguruan tinggi diharapkan menjadi sumber UMKM baru yang lebih produktif. Kecil tidak berarti tidak maju. Di era global, seseorang tanpa pekerja bisa melakukan bisnis global hanya dengan jalan menjadi penghubung partner di luar dan di dalam negeri. Modalnya sederhana, laptop dan sambungan internet. Pengetahuan mengenai seluk beluk ekspor, mengirim barang, dan quality assurance diperlukan. Sektor pendidikan sekarang memiliki dana untuk mengirim putra putri terbaik ke seluruh dunia, dengan konsep integrasi dengan pembanagunan ekonomi mestinya dikaitkan dengan jaringan bisnis global seperti digambarkan di atas.

Read More......

Market economy nowadays has gained more significant role in Muslim countries. This economy does not meet the Islamic values which demand more egalitarian economy. Bank is public need, where all society need it, and often to bear if it fail. In case of the bank ownership, Islam favors to share ownership with more people, or handled by state as the representation of ummah. This purpose is suitable with community bank which is developed not only based on merely business but beyond that lead to help each other and hopefully give spritual satisfaction.

please your download http://www.ziddu.com/download/15147097/PBambangcbsenglish01revition.docx.html

Read More......

Sebagai bagian dunia Timur, sejak lama kita mengklaim memiliki keunggulan dalam bidang karakter (religius, jujur, memiliki harga diri, memiliki kesopanan, rendah hati, toleran, suka membantu, hormat kepada yang tua, menyayangi yang menderita,di sisi lain sebagai bangsa yang cerdas, kreatif, pekerja keras, dan yang masih eksis sebagai bangsa yang tahan menderita). Semua sifat yang kita sebutkan di atas sebenarnya ada dalam dunia pendidikan, diajarkan, dan dilaksanakan.Tetapi, mengapa hal-hal tersebut tidak nampak di ruang publik?


Di bidang transportasi umum misalnya, di Barat terdapat peraturan yang tertulis di transportasi umum untuk memberi tempat duduk kepada orang tua, cacat, dan ibu hamil dan itu dipatuhi oleh masyarakat.Budaya antre, toleransi, budaya menghargai, semua ini kita temukan di Barat dan kenapa tidak kita temukan di Timur,dalam masyarakat religius yang kita bang-gakan? Indikator yang lebih terukur secara kuantitatif, misalnya, mengapa ranking korupsi kita masih tinggi?

Pendidikan Karakter di Luar Sekolah

Lingkungan memainkan peran sangat penting dalam membentuk karakter siswa, mahasiswa, dan akhirnya karakter bangsa.Sistem membentuk lingkungan secara signifikan, bahkan sebenarnya lebih penting dari pada pendidikan formal.Pendidikan karakter di sekolah, bagaimanapun, hanya skala laboratorium, bahkan hanya skala teori, dan skala produksinya dilaksanakan di ruang publik.

Peran sistem sangat penting. Orang jahat yang ditempatkan dalam sistem akuntansi publik yang baik, tidak bisa memperoleh jalan korupsi,tetapi orang baik yang tahu ada kesempatan korupsi mungkin akan tergoda. Itulah sebabnya bahkan di Kementerian Agama masih ditemukan banyak kasus korupsi. Karakter harus dibangun dalam sistem atau ruang publik, dan diwujudkan dalam bentuk kesantunan negara.

Negara harus memulai, misalnya mengurus anak telantar, mengatasi kemiskinan, dan memberi santunan kepada penduduk lanjut usia.Mungkin dalam perhitungan yang matang hanya memperoleh nominal sangat kecil, tetapi terwujudnya sistem yang menyantuni kelompok lemah seperti ini akan membentuk karakter bangsa yang jauh lebih kuat daripada efek pendidikan.

Masalah Korupsi

Korupsi merupakan ukuran karakter bangsa yang paling terukur. Perilaku korup disebabkan oleh banyak faktor yang kurang lebih merupakan bertemunya perilaku individu dan lingkungan yang permisif terhadap korupsi, atau yang bisa disebut dengan budaya korup. Budaya korup adalah keadaan tempat kerja di mana korupsi dapat diterima secara bersama, bahkan dianggap sebagai cara menambah pendapatan yang wajar. Peran KPK masih terlalu kecil dibanding fenomena gunung es korupsi atau budaya korupsi yang sudah lama dan mapan. Risiko tersandung KPK mungkin hanya sama dengan probabilitas kecelakaan lalu lintas.

Budaya korupsi hanya dapat dihilangkan dengan membangun budaya baru yaitu budaya kontra- korupsi (counter-corruption). Kesadaran antikorupsi harus menjadi semangat internal semua kementerian, menjadi misi para pemimpin kementerian, bukan sebaliknya,menemukan cara untuk mengatur serapi- rapinya supaya yang bersangkutan lolos dari jeratan KPK. Di luar KPK, hubungan penegak hukum dengan birokrasi yang memegang kendali anggaran masih sangat lekat sehingga muncul indikasi atau kecenderungan ”mengamankan” individu-individu. Hal seperti ini terlihat dari kasus Gayus.

Dalam kasus lain yang bersifat nasional, tetapi bermodus di daerah-daerah, terdapat kasus korupsi buku ajar. Namun, keterkaitan penegak hukum dalam ”mengamankan” para arsitek dan pemegang anggaran amat kentara karena yang dikorbankan hanya para guru di bawah. Kontra-budaya disertai dengan perbaikan kesejahteraan dari pemerintah diharapkan akan menghasilkan budaya baru antikorupsi. Korupsi bukan lagi merupakan budaya organisasi, melainkan hanya penyimpangan individual yang dapat ditangani oleh lembaga penegak hukum yang ada.

Peran Pendidikan

Dalam gerakan makro tersebut, maka tugas sekolah adalah melestarikan, mentransfer, dan mengembangkan karakter melawan budaya korupsi. Meski demikian,konsepsi karakter negara maju tidak mesti selalu positif. Kita patut mencontoh dalam bidang pengelolaan uang negara, penggunaan alat transportasi umum, dalam memperlakukan rakyat, dalam bidang toleransi, dan sebagainya. Tetapi, jangan dilupakan ada yang bolong di negara maju yaitu masalah keutuhan keluarga dan ketahanan menghadapi krisis, di mana angka perceraian dan bunuh diri sangat tinggi.

Dengan memadukan dunia pendidikan dan dunia nyata, karakter harus dimulai oleh pucuk pimpinan nasional. Presidenlah yang harus mendidik atau memberi arahan bangsa. Dua hal yang mendesak harus dilakukan. Pertama, mereformasi anggaran agar negara berubah menjadi lebih santun. Di Amerika Serikat, terkenal istilah there is no free lunch (tidak ada makan siang gratis) karena semuanya harus diperoleh dengan bekerja.Pemerintahnya menganggarkan sekitar 25% untuk menangani kemiskinan, kesehatan, dan yang paling besar untuk tunjangan manula (Baumol et. al, 2007).

Kesantunan negara ini memberi pengaruh kepada seluruh komponen bangsa Amerika untuk peduli dan tidak main-main kepada nasib bangsanya. Seperti dunia pendidikan yang kita patok 20%, kita harus berani memulai mematok jumlah yang sama untuk menyantuni rakyat. Kedua, para menteri, dan pejabat setingkat, seperti kepala kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan sebagainya,harus mencanangkan budaya antikorupsi. Dengan dua program di atas, diharapkan pendidikan karakter bangsa dalam skala sekolah dan karakter bangsa skala publik akan terlihat hasilnya.●

PROF BAMBANG SETIAJI
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Read More......

Dengan memasuki pendapatan per kapita USD3.000, Indonesia memasuki kelompok negara berpenghasilan menengah. Namun, di saat secara nasional kita mencapai pendapatan per kapita USD3.000. Di sisi lain angka kemiskinan tidak turun secara signifikan.
Angka kemiskinan kita pada 1996 sebesar 34 juta orang,lalu tetap sama pada tahun 2008 dan menjadi 31 juta pada 2010. Menjadi pertanyaan besar, siapa yang menikmati pertambahan pendapatan sejak 1996 atau sejak era reformasi? Dan lebih penting lagi, mengapa hal ini terjadi dan bagaimana memperbaikinya?


Di negara liberal inti, kapitalisme membawa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Ketimpangan juga terjadi di sana, tetapi rakyat dapat menerima ketimpangan tersebut.

Boumol, penulis buku Good Capitalism and Bad Capitalism, menggambarkan kapitalisme seperti gelombang pasang yang bergulung sehingga yang terbawah pun ikut terangkat ke atas. Negara liberal inti menjamin masyarakat terbawah dengan mekanisme pasar yang mendorong munculnya banyak bisnis dan lapangan kerja serta upah minimum yang sangat tinggi. Pada bisnis-bisnis kecil, pekerja dan pengusaha sering kali memperoleh keuntungan dan upah yang seimbang.

Di samping mekanisme normal tersebut, negara liberal inti menjalankan program sosial atau program welfare yang meliputi sistem pensiun yang meng-cover sangat luas, sistem asuransi kesehatan nirlaba, dan berbagai safety net untuk kelompok miskin dan korban bencana.

Program sosial kita memang tidak sebaik di negara inti. Pertanyaannya, mengapa gelombang pertumbuhan selama 15 tahun liberalisasi tidak dapat mengangkat kelompok terbawah?

Mengapa Profil Kemiskinan Tak Berubah?

Mengambil inspirasi dari Asia, khususnya dari China yang samasama berpenduduk besar dan memiliki wilayah yang luas, kemajuan Negeri Tirai Bambu yang monolitik itu dirancang dengan kepemimpinan yang kuat atau dapat dikatakan kemajuan dari atas. Kemajuan Indonesia dicapai dengan ideologi politik dan ekonomi yang terlalu liberal.

Pertama, kepemimpinan yang lemah dengan absennya partai mayoritas, kepemimpinan politik menjadi dinamis internal di mana lebih dari setengah energinya dihabiskan untuk mengurus kepentingan penyehatan koalisi dan sibuk menghadapi gangguan parlemen yang tentu saja tiada habisnya.

Rakyat dibiarkan danmenjadidewasadalammemecahkan masalahnya. Indonesia adalah negara penuh berkah. Di samping sumber daya alam yang melimpah, dikaruniai masyarakat yang baik, sabar, dan sebenarnya ulet.

Ideologi yang liberal baik di bidang politik maupun ekonomi menyebabkan kemajuan penuh kemandirian atau tanpa arahan negara. Kebaikan dari kemajuan seperti itu adalah kemandiriannya yang tinggi, mencari network dan celah bisnis dengan mengandalkan kemampuannya sendiri.

Kelemahannya adalah banyak korban karena sifat dari ekonomi yang kita jalani selama ini adalah kebebasan siapa saja untuk masuk suatu pasar. Kelompok marginal yang terdiri atas pemain yang kurang dinamis akan terdepak dari pasar yang terus menerus terbuka bagi pemain baru yang sering kali lebih kokoh.

Kejenuhan pasar menyebabkan persaingan yang superketat dan menyebabkan gelombang tekanan keluar dari pasar. Lihatlah berapa banyak investasi pompa BBM dari kota Solo dan Yogyakarta sepanjang 60 km boleh dikatakan terdapat pompa BBM pada setiap 500 meter.

Investasi apotek juga ditemukan di setiap beberapa ratus meter di kota menengah dan bahkan di ganggang kecil. Akibatnya banyak investasi yang menjadi fuso. Secara nasional, cerita di atas dapat dilihat sebagai menurunnya pertumbuhan.

Itulah salah satu sebabnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca- Reformasi menjadi moderat, di sekira angka 4–5 persen per tahun. Pada masa Orde Baru, seperti China pada saat ini, kapitalismenya diarahkan oleh kepemimpinan negara yang kuat dan juga pembatasan pemain dan pengarahan dengan semi perencanaan.

Akibatnya, investasi yang ditanamkan para pelaku bisnis memperoleh semacam jaminan pasar. Modal yang terbatas sebagai ciri negara sedang berkembang menjadi efektif ditanamkan di sektor-sektor dengan pasar tertentu, tetapi dengan pemain yang terbatas.

Bentuk pasar yang oligopolistik memang tidak sampai merugikan konsumen, tapi di sisi lain menyebabkan satu sektor bisnis dapat memperoleh laba supernormal, mengakumulasi kapital, dan menanamkannya kembali dalam bentuk ekspansi usaha, bahkan mendukung penerapan teknologi atau pengembangan produk baru.

Kepemimpinan Kuat

Berbeda dari China yang memiliki kepemimpinan kuat dan relatif bersih, oligopoli dan lisensi di Indonesia selama orde Baru menyebabkan kolusi di mana lisensi diberikan dengan suap dan korupsi. Kalau begitu, kata kunci untuk memperoleh pertumbuhan yang tinggi, khususnya pada negara sedang berkembang yang memiliki akumulasi kapital terbatas (kapitalisme awal/muda), pertama, perlu diciptakan kepemimpinan yang kuat.

Kepemimpinan yang kuat dapat dicapai dengan pengaturan sistem politik yang memungkinkan adanya mayoritas. Kedua, perlu dihidupkan kembali semiperencanaan yang mengarahkan investasi dengan perhitungan pasar yang rasional, pasar-pasar yang kompetitif terkendali atau oligopoli dengan pemain yang cukup banyak, hukum yang tegas dan dapat menjamin menghilangnya korupsi.

China diuntungkan dengan titik berangkat komunisme yang memiliki capital endowment, misalnya tanah yang lebih merata. Sementara kita selama ini tidak mau mendengar soal hal tersebut. Monopoli dan oligopoli natural tanpa arahan negara selama 15 tahun terakhir memperoleh kekuatannya secara alami dan cenderung menjadi lebih liar.

Absennya semiperencanaan menyebabkan dirambahnya semua sektor oleh para pemain besar. Sebagai contoh, masuknya industri retail modern sampai di wilayah kecamatan dan perdesaan seperti akar yang merambat jauh yang menyerap potensi ekonomi daerah menuju pusat.

Inilah sebagai salah contoh yang menyebabkan ketimpangan yang lebih tinggi di Indonesia dewasa ini. Absennya inovasi karena kalah bersaing dengan negara maju dalam bidang riset menyebabkan lapangan bisnis dan lapangan pekerjaan lama diperebutkan dengan masuknya pemain baru dengan modal, pengetahuan, dan teknologi yang lebih baik.Gambaran sebagaimana disebut di atas sudah terjadi karena pada saat Reformasi menumbangkan Orde Baru harus diakui bahwa power yang dimiliki saat itu tidak terduga dan boleh dikatakan tanpa perencanaan.

Perubahan kita boleh dikatakan sangat liar dan tidak dapat mengambil manfaat yang baik dari sejarah perkembangan kita sendiri. Orde baru, bagaimanapun, berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada masa yang sangat lama.

Orde baru juga dapat mengatasi kemiskinan dari titik yang lebih parah saat kelaparan dan hanger odeem atau penyakit kaki gajah. Reformasi kita agak salah arah karena dilaksanakan dalam situasi euforis atau kurang tenang. Sekarang adalah saatnya memikirkan kembali dengan mengambil pelajaran dari sejarah kita sendiri dan mengomparasikan dengan negara lain.(*)

Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas
Muhammadiyah Surakarta(Koran SI/Koran SI/ade)

Read More......