Prof. Bambang Setiaji

Pada akhir tahun berbagai daerah umumnya sudah memutuskan upah minimum kota (UMK) dan upah minimum propinsi untuk 2011.

Perdebatan terjadi seperti ritual antara buruh, khususnya perwujudan yang terbawah, pengusaha, dan pemerintah. Dalam laporan BPS, besaran upah minimum merentang dari Rp700 ribu-an di Jawa sampai Rp1,3 juta di kota-kota mahal seperti DKI dan Papua.


Kota-kota dengan pendapatan regional domestik bruto (PDRB) tinggi menetapkan upah minimum sedikit di atas satu juta rupiah sebulan. Upah minimum didesain selalu meningkat setiap tahun dan tentu saja untuk meng-cover kenaikan itu.

Maka harga-harga juga harus selalu meningkat setiap tahun. Buruh umumnya mengalami situasi ilusi uang. Lebih senang terhadap kenaikan upah walaupun disertai kenaikan harga daripada tidak terjadi kenaikan upah dan juga tidak terjadi kenaikan harga.

Kenaikan upah adalah prestasi dari serikat pekerja yang setiap tahun ingin membuktikan dapat memberi prestasi kenaikan upah kepada anggotanya walaupun kenaikan itu hanya secara nominal.

Dalam merespons kenaikan upah, para pengusaha dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang memiliki kekuatan di pasar mereka akan menggeser seluruh beban tenaga kerja menjadi kenaikan harga.

Pengusaha yang tidak memiliki kekuatan di pasar akan menyerap sebagian atau seluruh kenaikan itu untuk mengurangi keuntungan. Akumulasi kenaikan upah ini akhirnya akan membuat pengusaha marginal gulung tikar dan keluar dari industri tertentu.

Akhirnya akan selalu terjadi restrukturisasi industri dengan pola pemain marginal akan menciut menuju industri yang oligopolisik yang berada pada penguasaan beberapa pemain. Industri-industri informal yang bermain di luar upah minimum tetap dapat berpartisipasi di pasar yang sangat kompetitif, dengan konsekuensi upah pekerja yang rendah dan digerogoti inflasi, khususnya inflasi pangan yang selama beberapa tahun ini terlihat tinggi. Buruh pada sektor ini diduga makin miskin saja.

Globalisasi Industri

Pada level global, perjalanan industri ditandai oleh perpindahan kapital dari negara dengan upah tinggi ke negara dengan upah rendah, dengan syarat pekerja memiliki keahlian yang cukup terutama untuk industri perakitan. China dan India memperoleh berkah dari relokasi ini.

Daya saing pekerja di negara berupah tinggi,misalnya di AS merosot dari semula memperoleh sekira 66 persen dari nilai tambah menjadi lebih rendah. Di Indonesia pekerja di sektor manufaktur hanya mendapat sekira 19 persen dari nilai tambah. Kenaikan upah yang selalu terjadi tidak memperbaiki angka ini karena selalu dibayangi oleh kenaikan harga-harga.

Sebaliknya, akhir-akhir ini upah riil pekerja China mulai meningkat. Daya serap ekonomi China yang dari seperlima penduduk dunia masih memerlukan waktu lama untuk meneteskan berkahnya ke negara lain di Asia. Mekanisme penetesan itu adalah ketika ekonomi China makin jenuh oleh barang industri dan upah pekerja riil sudah mulai meninggi mendekati negara asal modal.

Struktur industri dilihat dari pembagian peran antarnegara di masa depan terlihat dari peran negara maju pada riset dan pengembangan, inovasi industri baru, dan penanaman kapital di berbagai negara. Selain itu, pasar modal yang mulai jenuh, dengan harga yang sudah tinggi yang menjadi harapan penduduk yang menua memerlukan new emerging market.

Peran negara sedang berkembang adalah assembling, menyediakan tenaga kerja terampil dan tetap murah, serta diharapkan menjadi pembeli di pasar modal negara maju yang harus terus meningkat.

Para pekerja yang lebih terampil dan yang beruntung dapat menikmati upah yang relatif tinggi di sektor industri pilihan dan berkait asing. Di sektor ekspor khususnya yang berkait dengan pemanfaatan hasil hutan, pekerja setengah artis yang disebut tukang yang cukup tampil memperoleh upah yang lumayan dan selalu di atas upah minimum.

Sebagian besar pegawai negeri yang tidak menjabat dan terlibat dalam birokrasi yang menikmati berkah membelanjakan anggaran negara umumnya berada di atas upah minimum, tetapi tetap jauh dari rata-rata pendapatan per kapita nasional.

Aplikasi produksi massa untuk melayani pasar dunia dan di reimpor ke negara asal modal dinikmati negara sedang berkembang yang paling siap dan menerima berkah. Mengapa semua menuju China, demikianlah karakteristik ekonomi pasar liberal nirperencanaan, di mana perkembangan dipusatkan pada satu tempat yang paling memungkinkan sampai jenuh dan timbul negara lain yang lebih kompetitif. Dengan kata lain, kita harus sabar menunggu bersama bergulirnya waktu.

Keluarga-Keluarga Buruh

Dengan besaran upah sebagaimana digambarkan di atas, untuk mendeteksi kesenjangan, dan dengan asumsi keluarga kecil sebesar empat orang, dua anak dan satu pasangan, ketersediaan konsumsi per orang masih kurang dari satu USD1 sehari, yang merupakan batas kemiskinan terbawah versi Bank Dunia.

Seandainya pasangan bekerja maka perkiraan penghasilan sekira Rp1,5 juta sebulan, keluarga-keluarga ini mulai masuk prasejahtera dengan ketersediaan konsumsi USD1 sehari. Apabila diukur dengan batas kemiskinan USD2 sehari, bisa dipastikan hampir seluruh buruh, pekerja pertanian yang sangat besar, dan pekerja lain yang setingkat berada pada kelompok miskin tersebut.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi membawa pendapatan per kapita Indonesia memasuki angka USD2.750-an per kapita pada 2010.

Masih dengan asumsi yang sama, keluarga kecil empat orang, berarti rata-rata satu keluarga Indonesia memiliki ketersediaan konsumsi USD11 ribu setahun atau sekira Rp8,3 juta per bulan.

Dengan demikian, upah buruh masih berkisar delapan persen dari rata-rata pendapatan nasional. Karena populasi buruh di sektor industri, pertanian, perdagangan, angkutan, dan sektor-sektor yang lain merupakan mayoritas rakyat, bisa kita bayangkan struktur pendapatan kita di mana mayoritas rakyat hanya mendapat sedikit bagian.

Hanya sekira delapan persen dari rata-rata, dan sisanya sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh kelompok nonburuh. Siapakah mereka? Mereka yang diamati menikmati pertumbuhan ekonomi nasional adalah para penerima laba, para eksekutif yang gajinya memiliki kelipatan gaji sangat besar dibanding para pekerja terbawah, birokrasi pemerintah yang membelanjakan anggaran, dan politisi.(*)

Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta(Koran SI/Koran SI/ade)

Prof. Bambang Setiaji
Rektor Univ Muhammadiyah Surakarta)

Ekonomi kita secara umum membaik, sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS, kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup, sebesar 3,9 pada triwulan ketiga dibanding triwulan ke dua, dan cerara komulatif tumbuh 4,2 persen. Pertumbuhan di kwartal ketiga terjadi pada semua sektor ekonomi dan yang tertinggi terjadi pada sektor pertanian yang tumbuh sebesar 7,3 persen. Akan tetapi pada saat yang sama terjadi kenaikan harga-harga yang konsisten terjadi pada beberpa tahun terakhir. Kenaikan harga-harga tertinggi justru terjadi pada bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok rakyat.

Pada saat ekonomi secara umum tumbuh, mungkin sebagian besar rakyat terbawah memburuk yang bisa dilihat dari perilaku harga kebutuhan pokok dan yang terpenting dari itu adalah kebutuhan survival berupa bahan pangan. Rentangan eknomi kita yang sejak semula dicirikan oleh dual sirkuit, yaitu, ekonomi pemerintah belanda dan pengusaha asing yang mencapai kemakmuran karena menjadi penghubung komoditi domestik yang tradable dan pusat-puat kemakmuran dunia serta ekonomi rakyat yang membentuk sirkuit sisa yang diperebutkan dengan sangat kompetitif oleh jutaan pemain kecil.
Arti dari data BPS diatas adalah terjadinya pertumbuhan di sektor pertanian menunjukkan bahwa jumlah nilai riel bahan pangan secara nasional meningkat. Akan tetapi belum tentu hal tersebut menunjukkan jumlah persediaan pangan untuk ketahanan nasional. Terutama kalu nilai riel terjadi dari sumbangan bahan pangan yang diperdagangkan ke luar.
Mengupas pertumbuhan ekonomi memang selalu dapat dikonfrontir dengan siapa yang tumbuh, atau kemana atau kepada siapa pertumbuhan diperuntukkan. Perlu dielaborasi lebih jauh apakah pangan yang tumbuh nilainaya adalah produk perdagangan yang mungkin dijual ke luar saja, atraukah persediaan untuk rakyat banyak. Di Jawa Tengah yang merupakan lumbung padi misalnya sudah tiga kali gagal panen. Aset petani di beberapa daerah sudah habis sementara pemerintah berpangku tangan. Pemerintah daerah terlalu besar memiliki discretion, sehingga sejauh mana anggaran untuk rakyat tergantung dari siapa pemimpin daerahnya. Fokus atau cirri khas memang dibolehkan, tetapi tidaklah terlalu berbeda satu dengan yang lainnya yang menggambarkan tiadanya standar dalam mengelola negara.
Para petani yang umumnya berskala kecil, sekali mengalami gagal panen langsung berubah menjdi konsumen daripada produsen. Malangnya, ketika gagal panen terjadi beruntun di sisi lain menghdapi harga pangan untuk survival yang terus merangkak. Pemerintah tidak atau belum memiliki sistem perlindungan kepada rakyat. Mestinya pada situasi seperti ini secara legal APBN atau APBD dapat mengucur kepada petani yang setia kepada ketahanan pangan. Negara maju, misalnya Jepang memback up petani sedemikian rupa sehingga mereka bisa hidup dan membantu ketahanan pangan bangsanya.

Sumber-sumber Tekanan Harga
Kenaikan harga-harga dapat disebabkan oleh dua sisi baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Desakan permintaan dapat menyebabkan harga-harga pangan terus meningkat, misalnya bersamaan dengan datangnya hari raya, permintaan untuk ekspor yang disebabkan oleh permintaan riel luar negeri. Perbedaan pendapatan yang makin timpang juga menyebabkan permintaan yang meningkat yang dibarengi oleh kesulitan daya beli oleh kelompok bawah.
Walaupun di beberapa daerah mengalami gagal panen akibat hama wereng, namun secara keseluruhan produksi belum tentu berkurang. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa produksi padi sebagai bahan pangan utama terus meningkat dari 57 juta ton pada 2008, menjadi 60 juta ton pada2009, dan untuk tahun 2010 diperkirakn mencapai 64 juta ton. Data untuk tahun 2010 yang diprediksi panen 64 juta ton bisa ditinjau ulang apabila hama wereng tidak dapat diatasi segera. Berkurangnya penawaran akibat gagal panen atau penimbunan oleh pedagang, berakibat langsung terhadap meningaktnya harga pangan. Walaupun kenyataannya produksi meningkat, kenaikan harga-harga bisa disebabkan oleh informasi gagal panen dan harapan kedepan pedagang bahwa akan terjadi kekurangan pasokan. Para pedagangn sering mengambilm satu langkah di depan untuk mengantisipasi kelebihan atau kekurangan pasokan.
Kenaikan biaya faktor produksi yang juga akan berakibat kepada harga-harga umum, dipicu oleh kenaikan tarif dasar listrik, ekspektasi terhadap kenaikan BBM, dan yang selalu terus terencana adalah kenaikan upah pekrja. Tiga kenaikan harga faktor ini ternyata semuanya bersumber kepada pemerintah. TDL dan BBM terkait dengan pengurangan subsidi dalam APBN, sedangkan kenaikan upah yag memang ditetapkan oleh pemerintah melalui upah upah minimum (UM), juga dipicu oleh peningkatan gaji pegawai pemerinath yang terus menerus dilakukan. Gaji pemerintah seringkali menyetir kenaikan gaji di sektor swasta, di mana pemerintah selalu mengumumkan kenaikan-kenaiakn gaji pegawainya. Pejabat pemerintah (DPR dan jabatan politis di pemerintahan) sendiri berkaca kepada gaji kelompok manajerial di sektor swasta, sementara pekerja produksi diinspirasi oleh kenaikan gaji PNS. Tiga kenaikan faktor yang selalu berulang setiap tahun menyebabakan bisnis yang tergesa-gesa atau kurang tenang (ekonomi yang sering memanas). Sebaiknya tinjauan gaji dilakukan dua tahunan sehingga pengusaha terutama yang bermain di sektor yang kempetetitif agak sedikit memeroleh ketenangan.
Kenaikan Harga Pangan dan Orang Miskin Baru
Harga pangan yang terus meningkat beberapa waktu ini diperkirakan sebesar rata-rata 25 persen dalam 2,5 tahun terakhir, dengan kenaikan yang signifikan pada setengah tahun 2010. Beras yang merupakan komoditi paling sensitif karena merupakan menu wajib yang harus ada, meningkat sangat pesat dari sekitar 5000 rupiah pada bulan januari menjadi sekitar 7000 di bulan juli 2010 atau meningkat sekitar 40 persen. Kenaikan harga beras memberi efek psikologis yang buruk bagi kelompok bawah.
Walaupun kenaikan harga komoditi pangan cukup pesat, ternyata tidak memperbaiki Nilai Tukar Petani (NTP). Artinya bahwa bukan petani yang menikmati kenaikan harga pangan, melainkan para pedagang atyau distributor. Sebagaimana dikemukakan di atas bahkan pada gagal panen di Jawa Tengah di mana petani berubah menjadi konsumen, kenaikan harga pangan sangat memberatkan petani yang berubah menjadi pembeli. Nilai tukar Petani (NTP) tidak lain adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan harga yang harus dibayar oleh petani. Sebagai sektor yang boleh diakatakan terbelakang dan menampung sekitar 40 persen penduduk, NTP merupakan analisis yang penting.
Kenaikan harga pangan sebagai kebutuhan pokok menimbulkan orang miskin baru (OMB) sebagai padanan dari orang kaya baru (OKB) yang menjadi kaya karena windfall dari suatu komiditi. OMB terdiri dari petani pembeli dan para pekerja bawah yang menerima upah tetap di sekitar UMR (upah minimum regional). Petani dan OMB ini merupakan mayoritas yang secara politik kurang berdaya (silent majority) yang aspirasinya sering terabaikan dalam kebijakan nasional

Prof. Bambang Setiaji
Rektor Univ Muhammadiyah Surakarta)

Ekonomi kita secara umum membaik, sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS, kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup, sebesar 3,9 pada triwulan ketiga dibanding triwulan ke dua, dan cerara komulatif tumbuh 4,2 persen. Pertumbuhan di kwartal ketiga terjadi pada semua sektor ekonomi dan yang tertinggi terjadi pada sektor pertanian yang tumbuh sebesar 7,3 persen. Akan tetapi pada saat yang sama terjadi kenaikan harga-harga yang konsisten terjadi pada beberpa tahun terakhir. Kenaikan harga-harga tertinggi justru terjadi pada bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok rakyat.

Pada saat ekonomi secara umum tumbuh, mungkin sebagian besar rakyat terbawah memburuk yang bisa dilihat dari perilaku harga kebutuhan pokok dan yang terpenting dari itu adalah kebutuhan survival berupa bahan pangan. Rentangan eknomi kita yang sejak semula dicirikan oleh dual sirkuit, yaitu, ekonomi pemerintah belanda dan pengusaha asing yang mencapai kemakmuran karena menjadi penghubung komoditi domestik yang tradable dan pusat-puat kemakmuran dunia serta ekonomi rakyat yang membentuk sirkuit sisa yang diperebutkan dengan sangat kompetitif oleh jutaan pemain kecil.
Arti dari data BPS diatas adalah terjadinya pertumbuhan di sektor pertanian menunjukkan bahwa jumlah nilai riel bahan pangan secara nasional meningkat. Akan tetapi belum tentu hal tersebut menunjukkan jumlah persediaan pangan untuk ketahanan nasional. Terutama kalu nilai riel terjadi dari sumbangan bahan pangan yang diperdagangkan ke luar.
Mengupas pertumbuhan ekonomi memang selalu dapat dikonfrontir dengan siapa yang tumbuh, atau kemana atau kepada siapa pertumbuhan diperuntukkan. Perlu dielaborasi lebih jauh apakah pangan yang tumbuh nilainaya adalah produk perdagangan yang mungkin dijual ke luar saja, atraukah persediaan untuk rakyat banyak. Di Jawa Tengah yang merupakan lumbung padi misalnya sudah tiga kali gagal panen. Aset petani di beberapa daerah sudah habis sementara pemerintah berpangku tangan. Pemerintah daerah terlalu besar memiliki discretion, sehingga sejauh mana anggaran untuk rakyat tergantung dari siapa pemimpin daerahnya. Fokus atau cirri khas memang dibolehkan, tetapi tidaklah terlalu berbeda satu dengan yang lainnya yang menggambarkan tiadanya standar dalam mengelola negara.
Para petani yang umumnya berskala kecil, sekali mengalami gagal panen langsung berubah menjdi konsumen daripada produsen. Malangnya, ketika gagal panen terjadi beruntun di sisi lain menghdapi harga pangan untuk survival yang terus merangkak. Pemerintah tidak atau belum memiliki sistem perlindungan kepada rakyat. Mestinya pada situasi seperti ini secara legal APBN atau APBD dapat mengucur kepada petani yang setia kepada ketahanan pangan. Negara maju, misalnya Jepang memback up petani sedemikian rupa sehingga mereka bisa hidup dan membantu ketahanan pangan bangsanya.

Sumber-sumber Tekanan Harga
Kenaikan harga-harga dapat disebabkan oleh dua sisi baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Desakan permintaan dapat menyebabkan harga-harga pangan terus meningkat, misalnya bersamaan dengan datangnya hari raya, permintaan untuk ekspor yang disebabkan oleh permintaan riel luar negeri. Perbedaan pendapatan yang makin timpang juga menyebabkan permintaan yang meningkat yang dibarengi oleh kesulitan daya beli oleh kelompok bawah.
Walaupun di beberapa daerah mengalami gagal panen akibat hama wereng, namun secara keseluruhan produksi belum tentu berkurang. Data tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa produksi padi sebagai bahan pangan utama terus meningkat dari 57 juta ton pada 2008, menjadi 60 juta ton pada2009, dan untuk tahun 2010 diperkirakn mencapai 64 juta ton. Data untuk tahun 2010 yang diprediksi panen 64 juta ton bisa ditinjau ulang apabila hama wereng tidak dapat diatasi segera. Berkurangnya penawaran akibat gagal panen atau penimbunan oleh pedagang, berakibat langsung terhadap meningaktnya harga pangan. Walaupun kenyataannya produksi meningkat, kenaikan harga-harga bisa disebabkan oleh informasi gagal panen dan harapan kedepan pedagang bahwa akan terjadi kekurangan pasokan. Para pedagangn sering mengambilm satu langkah di depan untuk mengantisipasi kelebihan atau kekurangan pasokan.
Kenaikan biaya faktor produksi yang juga akan berakibat kepada harga-harga umum, dipicu oleh kenaikan tarif dasar listrik, ekspektasi terhadap kenaikan BBM, dan yang selalu terus terencana adalah kenaikan upah pekrja. Tiga kenaikan harga faktor ini ternyata semuanya bersumber kepada pemerintah. TDL dan BBM terkait dengan pengurangan subsidi dalam APBN, sedangkan kenaikan upah yag memang ditetapkan oleh pemerintah melalui upah upah minimum (UM), juga dipicu oleh peningkatan gaji pegawai pemerinath yang terus menerus dilakukan. Gaji pemerintah seringkali menyetir kenaikan gaji di sektor swasta, di mana pemerintah selalu mengumumkan kenaikan-kenaiakn gaji pegawainya. Pejabat pemerintah (DPR dan jabatan politis di pemerintahan) sendiri berkaca kepada gaji kelompok manajerial di sektor swasta, sementara pekerja produksi diinspirasi oleh kenaikan gaji PNS. Tiga kenaikan faktor yang selalu berulang setiap tahun menyebabakan bisnis yang tergesa-gesa atau kurang tenang (ekonomi yang sering memanas). Sebaiknya tinjauan gaji dilakukan dua tahunan sehingga pengusaha terutama yang bermain di sektor yang kempetetitif agak sedikit memeroleh ketenangan.
Kenaikan Harga Pangan dan Orang Miskin Baru
Harga pangan yang terus meningkat beberapa waktu ini diperkirakan sebesar rata-rata 25 persen dalam 2,5 tahun terakhir, dengan kenaikan yang signifikan pada setengah tahun 2010. Beras yang merupakan komoditi paling sensitif karena merupakan menu wajib yang harus ada, meningkat sangat pesat dari sekitar 5000 rupiah pada bulan januari menjadi sekitar 7000 di bulan juli 2010 atau meningkat sekitar 40 persen. Kenaikan harga beras memberi efek psikologis yang buruk bagi kelompok bawah.
Walaupun kenaikan harga komoditi pangan cukup pesat, ternyata tidak memperbaiki Nilai Tukar Petani (NTP). Artinya bahwa bukan petani yang menikmati kenaikan harga pangan, melainkan para pedagang atyau distributor. Sebagaimana dikemukakan di atas bahkan pada gagal panen di Jawa Tengah di mana petani berubah menjadi konsumen, kenaikan harga pangan sangat memberatkan petani yang berubah menjadi pembeli. Nilai tukar Petani (NTP) tidak lain adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan harga yang harus dibayar oleh petani. Sebagai sektor yang boleh diakatakan terbelakang dan menampung sekitar 40 persen penduduk, NTP merupakan analisis yang penting.
Kenaikan harga pangan sebagai kebutuhan pokok menimbulkan orang miskin baru (OMB) sebagai padanan dari orang kaya baru (OKB) yang menjadi kaya karena windfall dari suatu komiditi. OMB terdiri dari petani pembeli dan para pekerja bawah yang menerima upah tetap di sekitar UMR (upah minimum regional). Petani dan OMB ini merupakan mayoritas yang secara politik kurang berdaya (silent majority) yang aspirasinya sering terabaikan dalam kebijakan nasional

Kecelakaan tabung gas yang pada awalnya dibiarkan pemerintah, dengan desakan publik terutama pers, kini mendapat perhatian yang besar. Itulah sebabnya masalah ini ditangani langsung Wakil Presiden.

Pemerintah sudah seharusnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan rakyat. Makna negara menjadi menghilang apabila negara membiarkan rakyat menjadi korban penjualan produk-produk yang berbahaya bagi keselamatan. Pemerintah tidak boleh membiarkan satu nyawa pun atau satu rumah pun dari warga negaranya menjadi korban.

Di negara maju, pemerintah mempunyai banyak komite yang bertugas memverifikasi dan mengawasi produk-produk yang dijual ke publik.Dimulai dari keselamatan transportasi, kereta api, penerbangan hingga transportasi laut. Lalu makanan, bahan makanan, dan obat-obatan, segala macam produk industri tidak ada yang luput dari komite keselamatan yang membuat peraturan-peraturan yang ketat.

Beberapa waktu yang lalu produk mainan anakanak yang diimpor dari China terkena larangan yang berasal dari komite keselamatan seperti ini. Sayangnya, produk-produk yang tidak lolos di negara maju dilempar ke negara sedang berkembang yang masih lemah dalam pengawasan. Di Amerika Serikat,komite seperti ini berjumlah sama banyaknya dengan jumlah industri.

Mereka terdiri atas orang-orang ahli, banyak di antaranya para pensiunan yang sangat ahli dalam bidangnya. Mereka menghasilkan puluhan ribu lembar peraturan yang harus dipatuhi para pemain di berbagai industri. Amerika Serikat adalah negara bebas, negara yang memenuhi contoh demokrasi ekonomi, tetapi yang menyangkut keselamatan rakyat, mereka memiliki regulasi yang sangat ketat.

Itulah sebabnya,walaupun rakyat memiliki kebebasan berusaha, tidak mudah memenuhi regulasiregulasi di semua bidang. Ini semua mencerminkan tanggung jawab negara yang besar terhadap keselamatan rakyat. Di Indonesia, sebelum bicara tata niaga tabung gas, pemerintah telah gagal mengatasi masalah penggunaan zat-zat berbahaya dalam industri makanan seperti penggunaan formalin,

boraks, zat warna yang berbahaya dalam makanan, dan akhir-akhir ini alkohol berkadar sangat tinggi yang merenggut nyawa ratusan generasi muda.Sangat mengherankan karena wartawan televisi saja bisa mengorek masalah ini dan menyiarkannya secara reguler, tetapi aparat negara yang banyak dan lengkap seperti tidak berkutik.

*** Pemerintah membiarkan atau tidak berhasil mengatasi hal seperti ini karena masih terdapat paradigma tentang harga keselamatan umum yang rendah. Efek dari komite pengawasan yang rendah terhadap industri makanan dan minuman bersifat tidak langsung, tetapi sebenarnya lebih besar dan lebih berbahaya daripada akibat yang terjadi dari masalah tabung gas dan efek pada industri penerbangan yang memiliki prevalensi kecelakaan yang relatif tinggi.

Jadi persoalannya adalah bagaimana menjadikan negara memiliki paradigma layanan atau visi menomorsatukan keselamatan publik. Tata niaga tabung gas yang dibagikan gratis diserahkan kepada Pertamina dan tentu saja Pertamina melakukan kontrak dengan beberapa perusahaan pembuat tabung.Waktu itu program peralihan ke tabung gas sangat singkat dan pengadaan tabung diduga dikebut tanpa pengawasan memadai.

Tabung-tabung ukuran 3 kg yang diperuntukkan bagi rakyat bawah terlihat banyak yang berkarat dan rusak dibandingkan tabung gas ukuran standar. Dari sini saja terlihat cara berpikir yang salah,karena tabung ini diberikan gratis kepada rakyat bawah,tanpa sadar seluruh bagian terkait berpikir dan setuju dengan kualitas lebih rendah.Perlu diaudit berapa negara mengeluarkan anggaran untuk pembuatan tabung ini,siapa yang memesan,dan siapa rekanan yang memborong.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek-proyek negara menggunakan bahanbahan yang sering disunat, tetapi memiliki harga yang tinggi.Hal ini perlu diaudit bukan hanya audit akuntansi,tetapi audit spesifikasi. Di samping tabung gas, ternyata aksesori memainkan peranan penting dalam berbagai kebakaran. Yang aneh, pemerintah pasang iklan untuk menggunakan produk ber-SNI dengan ciri-ciri yang cukup rumit. Masih ditambah harus berhati-hati karena logo SNI bisa juga tidak asli.

Bagaimana mungkin untuk hal yang menyangkut keselamatan rakyat, pemerintah menghimbau atau beriklan seperti halnya salah satu dari belantara iklan para penjual? Pemerintah sama sekali bukan organisasi penjual atau penghimbau sehingga dengan alasan demokrasi ekonomi seolah rakyat harus menentukan sendiri.

Tentu saja hal tersebut menjadi beban berat rakyat, pemakai tabung umumnya kelompok miskin dan banyak yang asing terhadap tabung gas,ditambah harus mengenali ciri-ciri yang rumit, bahkan yang hanya bisa dideteksi lewat laboratorium. Deteksi seperti itu adalah tugas pemerintah dan hanya pemerintah yang memiliki SDM dan kemampuan untuk itu. Pemerintah harus melarang produk-produk berbahaya yang beredar yang tidak standar dan menghukum penjualnya apabila membandel.

Pemerintah harus dapat menjamin keamanan semua produk yang beredar di publik apakah itu industri penerbangan, aksesori tabung gas, dan yang luas beredar industri makanan. Di mana pun rakyat membeli harus merasa aman bahwa keselamatannya terlindungi dari produk yang dikonsumsi. Sudah waktunya hal seperti ini menjadi paradigma penyelenggaraan pemerintah, supaya ke depan kehidupan kita lebih berkualitas.

Pemerintah tidak dapat hanya menghimbau dan memberi peringatan bahan atau alat berbahaya. Hanya pemerintah yang memungkinkan memiliki laboratorium dan yang dapat melarang barang-barang tak layak konsumsi. Rakyat dengan tingkat pendapatan yang menghimpit dan tingkat pengetahuan yang kurang tentu saja memilih aksesori yang murah.

Dalam kasus aksesori tabung gas hendaknya diciptakan mekanisme penggantian wajib karena jika diserahkan pada keputusan pribadi dan menyebabkan kebakaran, hal itu merugikan publik di mana rumah-rumah dibangun berdesakan. Bahkan budaya dan tingkat pengetahuan rakyat hendaknya mendorong para insinyur mendesain tabung gas yang menyatu dengan aksesori sehingga stasiun pengisian selalu dapat mendeteksi kelayakannya.

Akhirnya,adalah salah apabila memahami demokrasi dan hak asasi, hak menjual, hak membeli semuanya merupakan keputusan privat. Kalau begini, demokrasi ekonomi yang dibangun menjurus menjadi anarkisme ekonomi yang sangat berbahaya.(*)

Prof Bambang Setiaji
Rektor Univ Muhammadiyah
Surakarta

Prof.Bambang Setiaji (Rektor Univ Muhammdiyah Surakarta)

Sekolah merupakan amal usaha utama persyarikatan Muhammadiyah yang sejak semula merupakan pilihan Kiyai Haji Ahmad Dahlan sebagai wahana perjuangan memajukan bangsa sementara tokoh pergerakan lain mencoba melalui jalur politik dan ekonomi. Pada periode dekade pertama abad 20 gerakan-gerakan politik mulai dibangun menggantikan pemberontakan bersenjata yang dilakukan secara sporadis sepanjang masa kolonial. Demikian juga gerakan ekonomi juga dilakukan melalui asosiasi atau persyarikatan dagang seperti misalnya Syarikat Dagang Islam (SDI) yang juga dilakukan untuk mengimbangi firma dagang VOC.
Gerakan Islam tradisional dilakukan melalui bentuk pendidikan pesantren yang hanya mempelajari ilmu agama. Belanda sendiri melaksanakan pendidikan secara diskriminatif. Pendidikan yang berkualitas diperuntukkan untuk keluarga Belanda di Indonesia dan juga anak pejabat atau bangsawan pribumi. Sementara itu untuk rakyat, pemerintah Hindia Belanda membuat sekolah untuk rakyat dan sekolah pedesaan. Sekolah kualitas dua didesign oleh pemerintah kolonial untuk memperoleh tenaga kerja murah yang bisa bahasa Belanda baik di perkebunan-perkebunan dan di kantor-kantor pemerintah.
K.H. Ahmad Dahlan membuat dua koreksi sekaligus, pertama beliau menyadari bahwa dunia Islam sangat tertinggal dibanding Barat yang disebabkan oleh ketertinggalan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi. Dan kedua beliau ingin memperbanyak sekolah Barat yang berkualitas yang pada waktu itu hanya bisa dinikmati oleh keluarga belanda dan bangsawan. Guru-guru beliau seperti Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha banyak berinteraksi dengan Barat bahkan tinggal di berbagai negara Barat. Inspirator beliau ini membuka cakrawala perlunya mengejar ketertinggalan dengan Barat yang bersumber dari penguasaan sains dan teknologi yang keduanya disadari KH Ahmad Dahlan tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan karya-karya ulama klasik sudah sangat maju dibanding kemajuan Barat pada praperadabannya, sedangkan perdaban dan kemajuan dunia Islam melorot pada saat itu sampai sekarang. Memperbanyak sekolah mirip sekolah pemerintah Belanda yang lebih berkualitas dengan tidak meninggalkan mata pelajaran Islam untuk memberi kesempatan kepada pribumi muslim merupakan salah satu alasan keberadaan awal pendidikan Muhammadiyah.
Pada saat merdeka pemerintah tentu saja tujuan pendidikan berbeda 180 derajat dibanding tujuan pendidikan pemerintah kolonial. Sesuai apa yang dicita-citakan dalam konstitusi dan serangkaian undang-undang, perhatian kepada pendidikan terus meningkat dari orde lama, orde baru dan mencapai puncaknya pada saat reformasi ketika dalam amandemen UUD 1945 ditetapkan anggaran 20 persen untuk pendidkikan, disusul lahirnya undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Pada fase pertama, kesibukan revolusi politik dan pengakuan eksistensi NKRI di era Soekarno, keterbatasan anggaran, politik berdirikari serta ekonomi terpimpin sangat tidak disukai Barat, menghasilkan suatu masa prihatin. Perhatian kepada pendidikan pada era seperti itu tentu saja sangat terbatas. Muhammadiyah mengambil peran dari keterbatasan pemerintah dengan membangun berbagai institusi pendidikan sampai di kecamatan-kecataman untuk tingkat lanjutan peratama dan sampai desa-desa untuk madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Apabila pemerintah Belanda membatasi akses anak-anak pribumi (muslim) untuk memperoleh sekolah berkualitas karena adanya politik diskriminatif, dan Muhammadiyah membuatkan sekolah itu, maka pada era Soekarno dan era awal Soeharto, Muhammadiyah berperan menyediakan pendidikan setara milik pemerintah karena keterbatasan negara.
Perhatian Soeharto kepada pendidikan mulai meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi yang dilaksanakan dengan membuka akses bagi modal dan manajemen asing. Akan tetapi cara berpikir dikotomik yang menempatkan pendidikan Muhammadiyah sebagai pesaing, di mana pada saat itu pendidikan Muhammadiyah masih dicurigai sebagai mengajarkan yang kurang pas dengan pemerintah, maka pendirian sekolah baru banyak menggusur keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Pada saat reformasi kesadaran pendidikan makin baik bahwa aset nasional akan pendidikan meliputi baik sekolah milik pemerintah dan juga sekolah swasta terutama yang bersifat nirlaba. Undang-undang sisdiknas, dan undang-undang guru dan dosen memungkinkan institusi swasta memperoleh pendanaan dan menjalankan program pemerintah di bidang pendidikan. Hanya saja, tetap dirasakan sampai sekarang dikotomi negeri dan swasta tidak atau belum bisa lepas sempurna. Terdapat suatu konvensi bahwa program-program pendidikan pemerintah harus dilakukan oleh sekolah negeri lebih dahulu, baru apabila terdapat kelebihan kapasitas, maka institusi swasta bisa mendapatkannya.
Era reformasi merupakan era yang secara ekonomi dan sosial mengalami keterbukaan yang luar biasa. Di bidang ekonomi produk-produk asing membanjiri pasar domestik dan menyerap daya beli yang sebenarnya masih sangat terbatas. Perusahaan-perusahaan asing mengekploitasi sumber-sumber vital yang penting di bidang pertambangan, industri keuangan, dan industri telekomunikasi yang kesemuanya relatif padat kapital dan teknologi. Sedangkan untuk industri rendah kapital dan rendah teknologi orang atau perusahaan asing masuk membawa manajemen dan informasi pasar lebih baik. Hal ini terlihat misalnya pada industri kayu yang sangat penting sebagai lapangan kerja kelas menengah pribumi. Modal asing ditanamankan pada sekitar sepuluh persen perusahan-perusahan industri pengolahan menengah dan besar yang menyebar hampir pada seluruh jenis industri. Dalam industri pengolahan persentase modal asing meningkat pada industri yang oligopilistik, menguntungkan, dan memiliki kebutuhan modal dan teknologi relatif tinggi.
Dalam bidang sosial dan budaya tentu saja tidak kalah deras pengaruh penetrasi asing pada masyarakat Indonesia. Tayangan TV dan informasi dari internet sangat kuat pengaruhnya terhadap perubahan perilaku masyarakat, kedua media itu hampir bisa dikatakan dimasuki idea asing bisa sebesar 80 persen, lebih tinggi dari modal asing yang masuk di sektor industri pengolahan dan finasial. Pada era keterbukaan seperti itu, masyarakat menjadi cemas terhadap modernitas yang begitu cepat, masyarakat berusaha untuk mewariskan jati dirinya melalui institusi pendidikan yang lebih kuat akarnya terhadap tradisi baik dalam bidang agama dan budaya.
Hal yang diuraikan di atas harus ditangkap oleh Muhammdiyah yangsebagian institusi pendidikannya masih memainkan peran sebagai jembatan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan pendidikan berkualitas pada era kolonial dan kemerdekaan awal. Bagaimanapun anggaran pemerintah untuk menjangkau pendidikan dasar sudah relatif cukup, daya jangkau pendidikan dasar hampir 100 persen. Apabila sekolah Muhammadiyah hanya merupakan foto copy sekolah pemerintah, tidak salah jika masyarakat meninggalkan sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah harus menangkap kecemasan masyarakat akan keterbukaan dan modernisasi yang sangat cepat dan menformulasikan pendidikannya sebagai wahana keilmuan modern sekaligus wahana mewariskan jati diri religiusitas, budaya, dan tradisi yang kokoh melawan serbuan informasi dan modernasasi, kalau demikian perannya, ke depan masyarakat tentu masih sangat membutuhkan.

Full employment atau kesempatan kerja penuh merupakan cita-cita yang ingin dicapai setiap sistem ekonomi. Di negara maju konsep mengenai bagaimana mengatasi pengangguran merupakan isu terpenting bagi kepemimpinan nasionalnya.

Sebaliknya, di negara sedang berkembang kesempatan kerja merupakan sasaran yang lebih menjadi kepentingan silent majority yang secara ekonomi dan politik sering diabaikan. Dibanding dengan fokus hanya kepada pertumbuhan dan stabilitas, walaupun belum tentu bertentangan, kesempatan kerja merupakan sasaran yang lebih humanistik, di mana harkat dan martabat rakyat banyak lebih diperhatikan. Dengan memfokuskan program ekonomi yang lebih langsung kepada kesempatan kerja, maka rakyat banyak akan mendapatkan upah dan dengan itu kebutuhan dapat dipenuhi dan tingkat kemiskinan akan menurun. Sementara ini, evaluasi terhadap ekonomi nasional masih ditekankan pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang bagaimanapun, dalam percaturan global kita, hanya berperan sebagai pelengkap kemakmuran negara inti di pusat-pusat modal mengendalikan ekonomi dunia.
Di negara inti sendiri,sedikit saja pengangguran meningkat, mereka tidak akan tahan dan dengan cepat melakukan kebijakan intervensi. Sukses Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam menstabilkan ekonomi Indonesia di tengah krisis keuangan global yang berepisentrum di Amerika Serikat, membawanya kepada predikat menteri keuangan terbaik dan membawanya ke jabatan baru sebagai direktur pelaksana bank dunia.Kepergian SMI diharapkan menjadi win-win solution bagi kebuntuan hubungan antara pemerintah dan DPR. Mobilitas SMI ke bank dunia juga menunjukkan loyalitas mazhab ekonominya.
Mazhab Ekonomi
Dalam skenario hubungan ekonomi dunia sekarang,negara ketiga dijadikan sumber pasokan energi dan bahan dasar di satu sisi serta sebagai pasar di sisi lain. Negara peserta berada dalam keadaan keseimbangan ekonomi globalnya yang dicapai dengan pengangguran yang tinggi.Pertumbuhannya merupakan kantong-kantong tertutup yang berhubungan baik dengan negara inti serta pengangguran yang besar di lingkaran luarnya. Mazhab ekonomi dunia sekarang mengizinkan intervensi terhadap lingkaran pertama, yaitu industri modal dan keuangan.
Secara tidak langsung kebijakan di bidang keuangan dan modal mencukupi untuk mengatasi pengangguran yang sebenarnya relatif rendah di negara inti. Intervensi yang lebih jauh misalnya untuk secara langsung ke layerkedua yaitu mengatasi pengangguran yang lebih konkret bukan merupakan mazhab ekonomi di negara inti,malangnya kebijakan ini diikuti dengan loyal oleh negara peserta yang memiliki angka pengangguran dan setengah pengangguran sangat tinggi. Kebijakan yang sama diberlakukan untuk dua keadaan yang berbeda tentu saja tidak akan pernah mencukupi. Apabila kita sepakat bahwa lapangan kerja menjadi ukuran keberhasilan ekonomi makro yang lebih penting,maka ekonomi makro kita selama ini telah gagal.
Mazhab ekonomi ini sudah dicoba hampir setengah abad sejak Orde Baru, tentu saja dengan bertahap ke arah yang makin intens dan pengangguran tidak kunjung terselesaikan.Apabila sistem ini kita lanjutkan setengah abad lagi ke depan,hasilnya tetap saja tidak akan dapat menyelesaikan masalah pengangguran. Mazhab ekonomi yang dianut sekarang menempatkan pemerintah sebagai penggembala yang bertugas menciptakan suatu iklim yang berisi rangsangan ekonomi, dan swasta akan merespons sedemikian rupa sesuai pertimbangan profit optimalnya.Namun,respons tersebut selama ini terbukti tidak protenaga kerja.
Sebagai contoh, kebijakan suku bunga, mendorong dana parkir yang besar di Bank Sentral,sumber dana tersebut dikoleksi dari masyarakat bahkan dari dana pemerintah sendiri. Di samping dana parkir di Bank Sentral, ditambah kredit konsumtif yang besar, menyebabkan rasio tabungan dibanding dengan pembiayaan usaha yang rendah dari sektor perbankan yang menyebabkan semakin jauhnya citacita kesempatan kerja penuh.
Lima Juta Pengusaha
Untuk mengatasi pengangguran secara langsung, misalnya lima tahun mendatang,diperlukan lima juta pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar.Angka lima juta diperoleh dengan asumsi rata-rata kemampuan satu pengusaha menyerap tenaga kerja antara 5 sampai 6 orang, dengan lahirnya lima juta pengusaha berbagai level tersebut diharapkan mampu menyerap 11 juta pengangguran dan 20 juta setengah pengangguran dengan pekerjaan baru.

Yang lebih penting dari sekadar perdebatan angka-angka adalah keberanian pemerintah untuk menetapkan kesempatan kerja sebagai sasaran langsung ekonomi dan menjadikannya isu dan fokus nasional.Menjadikan kesempatan kerja sebagai sasaran langsung dan fokus kebijakan ekonomi nasional akan menjadikannya bahan pembicaraan di DPR dan akan menjadi bahan evaluasi ekonomi yang mungkin membuat kisah sukses pemerintah berubah. Dengan menetapkan kesempatan kerja penuh sebagai sasaran maka mengandung implikasi munculnya pengusaha baru sebagai sasaran kebijakan ekonomi.

Diperlukan insentif suku bunga rendah untuk mendorong munculnya pengusaha baru dan juga investasi baru. Dengan mengakui betapa pentingnya pengusaha baru dan investasi baru dalam menolong rakyat yang menganggur, dalam skema pasar, diharapkan keabsahan program subsidi bunga. Misalnya, secara ekstrem seluruh suku bunga bank disubsidi negara dan pengusaha baru menikmati bunga nol persen, ini artinya semua rencana bisnis dapat direalisir. Buruh baru akan direkrut dan dari upah yang diperoleh akan menjadi permintaan tambahan hasil produksi yang baru. Pasar merupakan masalah yang paling penting bagi kelangsungan semua usaha.

Dengan hanya menanggung subsidi suku bunga, pemerintah untuk menghasilkan pengusaha baru tidak perlukan anggaran yang terlalu besar karena modal pokok tetap disediakan oleh sistem perbankan. Apabila suku bunga dalam skema ini ditetapkan 10 persen setahun dan lama pinjaman 5 tahun, maka setiap satu triliun subsidi bunga dapat menggerakkan 50 triliun investasi melalui sistem perbankan. Moral hazardkhususnya berupa kredit macet, diharapkan tidak terjadi karena yang melaksanakan skema adalah bank biasa yang bekerja berdasar prinsip kehatihatian dan manajemen risiko yang diperhitungkan dengan baik.Kebaikan- kebaikan pasar tetap digunakan dalam sistem ini kecuali hanya subsidi bunga.

Skema ini tentu akan mendapat reaksi negara inti.Oleh karenanya, diperlukan political will yang kuat serta kemerdekaan ekonomi nasional yang lebih nyata. Loyalitas kepada sistem pasar dengan membabi- buta perlu ditinjau kembali. Demikianlah pekerjaan rumah yang paling berat menkeu pengganti SMI.(*)

Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Bambang Setiaji
Rektor Univ Muhammadiyah Surakarta
Kelompok miskin merupakan target program dari berbagai departemen. Karena berasal dari berbagai departemen manajemen pengentasan kemiskinan sering tidak optimal atau tidak sesuai sasaran. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sasaran penduduk miskin diperkirakan 16,6 persen atau sekitar 37 juta jiwa. Besaran penduduk miskin kalau dilihat dari persentase mungkin moderat dengan hanya 16,6 persen tetapi dari sisi jumlah absolut, penduduk miskin yang harus ditangani sebesar dua kali lipat penduduk Malaysia. Besaran ini tentu memerlukan manajemen yang kuat.


Para ekonom berbeda pendapat tentang bagaimana mengentasakan kemiskinan. Para penganut ekonomi liberal mengandalkan kebijakan makro ekonomi, pengendalian besaran moneter, suku bunga dan harga di satu sisi, serta kebijakan investasi yang dapat mengkreasikan penyerapan tenaga kerja akan memberikan dampak pengurangan kemiskinan. Dengan dapat bekerja orang miskin memiliki sumber pendapatan dari upah. Selanjutnya kestabilan moneter akan menyebabkan inflasi yang rendah sehingga dari upah tersebut orang miskin dapat survive. Di fihak lain, para penganut kebijakan ekonomi intervensi, menyatakan bahwa kebijakan makro saja tidak cukup. Intervensi negara diperlukan, hal ini bahkan dilakukan oleh negara penganut ekonomi pasar seperti Amerika Serikat dan Eropa dengan program negara kesejahteraannya (welfare state program).
Liberalisasi ekonomi kita dewasa ini sangat naïve, dengan program welfare state atau manajemen kemiskinan yang sangat lemah. Misalnya, kita semua tidak dapat memastikan bahwa orang miskin mendapat santunan negara pada waktu dan tempat yang jelas. Jika program kemiskinan ditunda 3 bulan, satu tahun, bahkan dibatalkan atau dialihkan ke bentuk lain, maka penanganan kemiskian sebenarnya nihil. Program beras miskin misalnya yang mewajibkan rakyat membeli dengan harga seribu rupiah, bagaimanapun merupakan program kemiskinan yang bersandar pasar. Siapa yang menjamin orang miskin memilki uang 20 ribu untuk membeli beras yang tentu saja tidak dapat dilayani membeli 1 atau 2 kilo?
Pada prinsipnya kita semua tidak bisa menjamin orang miskin bisa survive atau menjadi terbantu secara sistematik dengan mengandalkan bantuan negara. Bantuan kemiskinan hanya seperti kegiatan random atau durian runtuh yang tidak bisa diharapkan datangnya, makna negara dalam hal ini tidak bisa dirasakan oleh rakyat. Pada hal kalau dilihat dari APBN negara sudah mengalokasikan berbagai program untuk orang miskin, manajemen benar-benar diperlukan agar bantuan kemiskinan tersebut menjadi lebih efektif, terukur, terjadwal, dan tepat sasaran.
Mengenai sasaran itu sendiri juga perlu didefiniskan dengan undang-undang sebab jika bantuan yang reguler salah sasaran bisa menyebabkan dis insentif terhadap motivasi kerja. Bantuan tak bersyarat mestinya hanya untuk lansia dan cacat, sedang untuk keluarga muda miskin lebih baik diberi pekerjaan publik. Upah dari pekerjaan publik juga tidak boleh lebih besar dari upah di pasar, supaya orang yang datang ke pekerjaan publik hanya bersifat sementara dan tetap mencari peluang di pasar.

Sinergi Program Kemiskinan
Pengentasan kemiskinan tidak beridiri sendiri misalnya yang berada di wilayah departemen sosial. Dalam mata rencana anggaran kemiskinan 2008 dialokasikan 12,6 triliun, dengan rincian untuk pos-pos penting sebagaimana diperlihatkan olehn tabel 1.
Anggaran kemiskinan langsung terlihat sangat rendah, dibanding anggaran kemiskinan tak langsung yang meliputi. Manajemen kemiskinan kita terlihat tidak atau bukan merupakan pengejawantahan negara kesejahteraan yang menargetkan secara rutine santunan untuk sekian juta orang miskin, tetapi melalui pendekatan tak langsung yang menitik beratkan pembangunan tempat bekerja.
Tabel 1. Perbandingan Anggaran Kemiskinan Langusng dan Tidak Langsung
RAPBN 2008.

A. Anggaran Kemiskinan Langsung:
Melalui departemen Agama 6 T
melalui Menteri dalam Negeri 4,3 T
melalui Departemen PU 1,4 T
melalui depertemen sosial 2,2 T
departemen lainnya 3,1 T
B. Anggaran Tak Langung Berdampak Pengentasan Kemiskinan:
melalui pekerjaan umum, perhubungan, investasi, ekspor, pertanian dan pedesaan, perumahan rakyat dll


60,6 T

Masyarakat harus berpartisipasi melalui pasar dengan memanfaatkan fasilitas publik, pemerintah berasumsi bahwa masyarakat miskin masih dapat bersaing untuk meningkatkan ekonominya dengan memanfaatkan fasilitas publik seperti bendungan, saluran irigasi, jalan raya, bangunan/instansi publik, perumahan, dan sebagainya. Di lapangan, fasilitas ini hanya bisa dimanfatkan oleh kelompok non miskin. Hanya jika kelompok non miskin berhasil menghasilkan pekerjaan turunan, maka akhirnya orang miskin juga kebagian.
Pendidikan Murah dan Kesehatan
Harga fasilitas publik yang murah sangat membantu keluarga miskin. Pemerintah sekarang sudah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memungkinkan sekolah gratis. Beberapa daerah juga sudah mencoba melarang sekolah negeri memungut biaya tambahan dengan memberikan tambahan APBD. Keadaan ini dilematis dengan mutu sekolah, sekolah yang bagus memerlukan anggaran yang tinggi.
Pemerintah perlu menyediakan sekolah gratis untuk orang miskin berapapun yang diminta. Sekolah sekolah yang ditunjuk sebagai provider bisa sekolah negeri atau swasta yang dilarang memungut tambahan biaya. Institusi sekolah swasta yang kini hampir kolapse bisa menjadi survive dengan mendaftar menjadi provider sekolah orang miskin, tentu harus meningkatkan kualitasnya sampai standar tertentu. Masyarakat non miskin yang diperkirakan sekitar 10 persen di pedesaan, atau 20 - 30 persen di perkotaan diwadahi dengan sistem membayar ke sekolah berkualitas. Sekolah ini bisa juga dari sekolah swasta dan sekolah negeri.
Program kartu sehat untuk keluarga miskin juga sangat menolong. Walaupun sering mundur (lacking fund) rumah sakit provider sekarang dengan senang hati menerima pasien miskin. Dalam hal kesehatan yang memerlukan biaya besar, 80 persen rakyat dengan berbagai profesi setingkat guru, dosen, pamong praja, karyawan dan pekerja industri, petani dan sejenisnya, tetap menghadapi masalah berat ketika tiba-tiba bugdet keluarga terserap untuk kesehatan. Program kesehatan untuk semua sangat diperlukan.
Arisan kesehatan yang dikelola negara sangat diperlukan. Arisan/pajak merupakan dana mengalir bersama APBN dengan prinsip pays as you go, orang yang sehat memberi iur kepada yang sakit. Arisan berbeda dengan asuransi yang dibebani profit dan dikelola BUMN. Arisan itu harus sangat murah, dan lapis terbawah tetap gratis. Segala upaya harus dilakukan untuk membantu orang miskin, hal tersebut akan berdampak sangat luas kepada kelembutan moral bangsa, memberi sense kepemimpinan yang luas. Memberi - dalam psikologi - sangat menyehatkan dan menguntungkan kepribadian si pemberi, dengan demikian sebagai bangsa kita akan lebih bermakna.