Prof. Bambang Setiaji

Prof.Bambang Setiaji
Apa yang sebenarnya terjadi dengan pemerintahan presiden kita yang lama tetapi baru? Mengapa mahasiswa bergolak? Dan, terdapat tanda-tanda bahwa mahasiswa akan mengulangi gerakan typikalnya di tahun 1966 menggulingkan orde lama, 1974 menggoyang orde baru melalui gerakan mahasiswa 15 Januari, dan tahun 1998 ketika mahasiswa menggulingkan pemerintahan orde baru.
Langkah yang lamban untuk tidak mengakomodasi mahasiswa akan merugikan citra dan mendelegitimasi pemerintah yang sangat mengganggu kinerja pemerintah lima tahun ke depan. Mahasiswa adalah gerakan yang tidak terafiliasi politik dan secara objektif merupakan yang paling jernih dari kontaminasi kepentingan. Tuduhan bahwa mahasiswa terkooptasi politik justru akan membuat gap pemerintah dan mahasiswa lebih dalam.

Pemerintah sudah membuat banyak tim, komite, dan satgas, ada baiknya beberapa pimpinan mahasiswa terutama dari universitas besar seperti UI, ITB, UGM, dan yang mewakili universitas swasta misalnya dari Muhammadiyah yang memiliki jumlah perguruan tinggi lebih banyak dari pemerintah (wakil dari Muhammadiyah bisa Universitas Muhammadiyah di Surakarta atau di Malang), serta beberapa ketua BEM Universitas di Luar Jawa. Jembatan seperti ini penting untuk mendengar dengan jernih generasi muda, kemampuan mendengar itulah salah satu kelemahan periode kedua SBY yang pada awal periode dimabuk kemenangan, membuat atau menempatkan partai koalisi bertekuk lutut, dilambangkan dengan audisi menteri dan penunjukkan wapres yang begitu tegang dan dramatis.

***
Keadaan memang berbeda dari gerakan mahasiswa yang lalu. Pada 1966 dan 1998 mahasiswa menghadapi presiden yang tidak dipilih secara demokratis. Presiden Soeharto memang menyelenggarakan PEMILU setiap lima tahun, akan tetapi PEMILU tersebut dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Soeharto melalui tentara yang diterjunkan sampai di desa-desa dengan missi memenangkan partai pemerintah. Di samping itu, Soeharto menempatkan tentara sebagai kompensasi tidak dilaksankannya hak pilihnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat, hal mana mengamankan kedudukan Soeharto sampai 32 tahun. Presiden Soekarno memiliki kharisma sebagai proklamator, MPR mengangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Sebaliknya, SBY hanya terlihat memiliki kemampuan keuangan dalam advertensi media elektronik dan event-event partai yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menembus seluruh wilayah Indonesia, kekuatan SBY bukan berasal dari kekuatan totaliter. Bisa dikatakan SBY memperoleh kemenangan dengan market race, kekuatan pencitraan dipadukan dengan kekuatan keuangan dalam membiayai advertensi. Mengapa mahasiswa, kelompok yang relatif pro demokrasi masih juga menempatkan SBY seperti dua presiden non demokratis yang diperbandingkan?
Kegusaran mahasiswa terhadap SBY memang tidak disebabkan oleh type totalitariannya dalam wilayah politik dan kebebasan, tetapi lebih dalam masalah hukum, khususnya dalam masalah korupsi, dan masalah keberpihakan kepada kebijakan publik yang bernuansa kerakyatan. Tuntutan mahasiswa atas mundurnya Sri Mulyani dan Wapres Boediono melambangkan aspirasi mahasiswa tersebut. Duet Boediono Sri Mulayani pada awal kepimpinan kabinet baru sudah mengkampanyekan sebagai penganut intervensionis, namun seperti di lihat konsistensi kampanye tersebut tidak berlanjut begitu terpilih. Kampanye yang hanya sehangat olesan bawang tidak cukup untuk mengubah persepsi banyak kalangan bahwa duet tersebut sebagai pembawa kebijakan ekonomi yang liberal dan mempertahankan eksklusifitas sirkuit atas.
Mahasiswa, rakyat, dan ekonom yang lebih egaliter, dapat merasakan dan bahkan mengamati secara nyata, bahwa kita sedang membiarkan rakyat menyelesaikan sendiri permasalahannya dengan berlindung dibalik idiologi ekonomi, tidak boleh mengintervensi terlalu jauh, dengan pengeculian variabel makro khususnya di bidang keuangan dan perbankan. Sementara rakyat dibiarkan bergulat di sektor riil yang terlalu kompetitif dan sangat mematikan modal investasinya yang kecil dan satu-satunya serta bergulat dengan lingkaran produktifitas dan upah yang rendah. Upah buruh mungkin secara riel merosot digerogoti inflasi dengan upah minimum mayoritas di daerah kurang dari satu juta, dan upah di luar sektor formal mungkin setengahnya.
Sementara itu, dengan kekurang-mampuan mendengar, pemerintah memamerkan lambang-lambang kemewahan seperti berbicara atau merencanakan kenaikan gaji, tunjangan, fasilitas mobil mewah, dan membeli pesawat kepresidenan. BLT yang mengantarkan SBY menjadi presiden disiarkan media elektronik dengan gegap gempita menghilang begitu saja, menyebabkan rakyat seperti dikhianati dan membiarkan SBY ditentang mahasiswa. BLT semestinya dilestarikan dengan menganggarkan 2,5 persen sebagai sedekah pemerintah melalui departemen sosial. Jumlah ini akan berkisar 30 triliun yang bisa membantu rakyat secara langsung. Bantuan tersbut selanjutnya akan memperkuat permintraan uumum menghidupkan perekonomian sirkuit bawah seperti industri kecil, industri rumah tangga, industri pedesaan, sektor informal sampai di pelosok tanah air. Program riel seperti ini akan memperkokoh SBY, bahkan jika DPR menentang, dan mahasiswa juga akan secara jernih menerimanya.
***
Memang data ekonomi secara makro mungkin membaik seperti inflasi, terhindar dari krisis, dan suku bunga yang mulai menurun serta yang paling utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tidak dapat mengklaim begitu saja bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih terselamatkan di antara tiga negara Asia bersama China dan India sebagai prestasinya. Kebijakan pemerintah yang sangat pro globalisasi, perdagangan terbuka dengan China dan ekspor oriented, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat otokorelasi. Artinya bahwa pertumbuhan yang terjadi disebabkan oleh industri kecil yang berwatak domestik dan usaha murni rakyat pada saat kemampuan dan variabel yang dipertimbangkan dalam kebiajak pemerintah berbicara lain.

Pemerintah kota dan pemerintah daerah dengan disertai kebebasan media elektronik hampir setiap hari menyiarkan penggusuran dan perampasan tanah yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun ditempati rakyat. Kemenangan hukum formal berdasar selembar surat, keindahan kota dan obsesi menjadi setara dan sebersih dan semaju dengan kota kota dunia negara Barat sepertinya ingin dilakukan dalam semalam. Korban-korban berjatuhan dan dengan dalih otonomi, hanya menunjukkan pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan dan mengkoordinasikan, pada hal citra dan delegitimasinya ditimpakan semuanya di pundak SBY. Pemerintah pusat masih bisa memainkan kartu penting misalnya daerah yang menggunakan pendekatan tidak manusiawi dihukum melalui dana yang turun daari pemerintah pusat yang ternyata masih merupakan anggaran mayoritas di daerah.

Bambang Setiaji Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Debat calon walikota Solo yang bagi kalangan awam kelihatan kurang menarik, sebenarnya mengandung pertarungan pemikiran penting. Pasangan incumbent, Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo (Jo-Dy), mempertahankan program utamanya memajukan pasar dan sang penantang, Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi(Wi-Di), mengajukan program kesejahteraan atau bantuan langsung.

Dengan memajukan pasar, sebagaimana dipertahankan incumbent, Solo yang terkenal sebagai kota perdagangan dan industri akan membuka kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh perbaikan ekonomi. Hal itu diperoleh melalui ramainya perdagangan, para pengusaha akan memperoleh keuntungan yang dapat direinvestasi yang selanjutnya memperbesar kapasitas produksi daerah dan rakyat akan memperoleh pekerjaan sebagai buruh industri dan perdagangan. Minimal rakyat akan memperoleh UMK (upah minimum kota). Dengan demikian akan membantu rakyat untuk memenuhi kebutuhan dan akhirnya keluar dari kemiskinan.

Incumbent yang kebetulan berlatar belakang pengusaha yang terbiasa mandiri dari bantuan pemerintah, sadar atau tidak sadar, terwarnai oleh latar belakang tersebut dalam pilihan programnya. Antitesis dari logika pasar adalah negara kesejahteraan (welfare state). Fungsi dan peran negara bukan hanya pada menjaga kesehatan pasar, misalnya dari praktek monopoli dan oligopoli, tetapi bertanggung jawab langsung memenuhi kebutuhan (dasar) rakyat.

Di dalam negara kesejahteraan—yang dipelopori Eropa—negara terlibat jauh dalam berbagai bantuan langsung. Amerika yang secara ideologis liberal dan kapitalistik, tahun ini memilih Obama yang membawa program welfare state—salah satunya tentang reformasi santunan kesehatan.

Program welfare state—baik di Eropa, Australia, Amerika dan negara maju lainnya—umumnya berbentuk empat pilar. Pertama, OAI (old age insurance = program pensiun) bagi para pekerja yang memenuhi pensiunnya dengan sistem asuransi dan melalui skema social security bagi masyarkat marginal yang pensiunnya bergantung dari keuangan daerah. Kedua, HI (health insurance = asuransi program kesehatan ) bagi orang yang bekerja dengan baik atau melalui medicaid bagi kelompok marginal yang juga bersumber dari keuangan daerah. Ketiga, UEI (unemployment insurance = asuransi PHK, bagi orang bekerja) dan program padanannya bagi penganggur dari dana pemerintah. Keempat, bagi para penyandang cacat berupa disability insurance (jaminan orang cacat).



Pasar saja tak cukup

Program bantuan langsung kepada rakyat di negara maju sebenarnya berideologi ekonomi pasar. Mereka menyadari terdapat orang yang tersisih dan tidak dapat berkompetisi dalam pasar. UU tentang social security ditulis pertengahan tahun 1930-an. Itulah sebabnya pasal-pasal ekonomi dan sosial banyak dirumuskan dalam UUD 1945.

Bung Hatta yang tentu saja banyak membaca literatur Eropa juga merasakan bahwa pasar tidak cukup menyelesaikan masalah sosial. Program pensiun yang diangkat oleh kubu penantang (Wi-Di) sebenarnya bukan hal baru di Eropa dan UUD 1945. Hanya saja para pemimpin ragu dengan selalu merasa bahwa uang atau anggaran masih kurang. Landasan hukum yang lebih operasional adalah disahkannya UU Jaminan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2009 yang lalu.

Umumnya para pemimpin membandingkan anggaran negara maju yang besar dan anggaran kita yang kecil. Anggaran masih kurang, tidak memungkinkan memulai sekarang. Solo sebagai kota yang pertama kali mewacanakan social security bisa menjadi contoh. Bukan besarnya anggaran yang penting tetapi sistem yang baik. Dengan kata lain ada anggaran besar memberi besar ada anggaran kecil memberi kecil. Yang penting bangunan sistem solidaritas dan kohesifitas sosial yang tinggi .

Social security memiliki landasan nilai luhur ketika bangsa kita masih tradisional. Pada waktu itu kita kenal sambatan, gotong royong dan sebagainya. Ketika modernisasi menggantikan relasi sambatan dengan relasi berbasis uang, dan negara tidak siap menggantikannya dengan skema modern dengan alasan APBD yang kurang, maka rakyat kehilangan sesuatu.

Relasi dan sistem yang lama sudah ditinggalkan, sistem modern yang baru tidak kunjung datang. Kesalahan para pemimpin yang menolak program kesejahteraan modern yang berbasis negara, karena para birokrat berkepentingan dengan penggunaan anggaran untuk program lain. Bantuan langsung kepada rakyat kurang disukai oleh birokrasi. Mengapa? Karena dengan bantuan tidak langsung berupa proyek ini dan itu dana pemerintah akan mengucur ke birokrasinya sendiri.

Apakah antara ekonomi pasar dan program kesejahteraan langsung harus bertentangan? Jawabannya tidak demikian. Di banyak negara sekarang menyatakan sebagai ekonomi campuran. Negara pasar atau negara liberal kapitalistik juga menyelenggarakan bantuan langsung program kesejahteraan. Jika Indonesia tidak melaksanakan maka Indonesia akan terjatuh menjadi negara paling liberal dan kapitalistik di dunia.

Prof. Bambang Setiaji (universitas Muhammadiyah Surakarta)

Kasus Gayus menimbulkan tanda tanya, apakah perilakunya anomali dari kelompoknya atau sebenarnya fenomena umum, gunung es yang muncul dipermukaan. Kasus seperti ini di masa lalu, taruhlah sebelum sistem remunerasi merupakan kasus umum. Kwik Kian Gie dalam buku putihnya menyatakan, kita tidak perlu hutang atau bisa melunasi hutang apabila dapat menertibkan pemasukan pajak yang diduga hanya masuk setengahnya. Ditambah dengan penertiban hutan dan laut, maka hutang pemerintah akan dapat dilunasi atau diturunkan dan kesejahteraan rakyat akan dapat ditingkatkan.


Perlu dicatat bahwa setelah remunerasi, pemasukan pajak memang meningkat, namun dalam persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) persentase penerimaan negara dari pajak terlihat menurun. Peningkatan-peningkatan tersebut memberikan sinyal peningkatan kinerja direktorat jenderal pajak, tetapi mengapa menurun persentasenya terhdap PDB, menyisakan tanda tanya. Apakah jumlah pajak yang semestinya lebih besar dari yang dapat diraih. Artinya, banyak kegiatan ekonomi yang meningkat tetapi luput dari kewajiban pembayaran pajak. Marilah kita perbandingkan pemasukan pajak dibanding dengan total produksi domestik bruto di berbagai negara-negara sedang berkembang dan negara maju.
Dari tabel yang disajikan, penerimaan pemerintah baik pajak dan bukan pajak dari tahun 2003 sampai 2009 terlihat pada baris kedua tabel tersebut. Pada tahun 2003 perbandingan penerimaan negara terhadap PDB mencapai 17 persen menurun kembali pada tahun 2009 menjadi 15,5 persen, setelah meningkat pada thaun 2008. Perbandingan tahun 2008 dan tahun 2009 khusus penerimaan pajak dalam nominal sebenarnya meningkat dari 609,2 triliun rupiah menjadi 661,8 triliun rupiah, tetapi persentasenya terhadap PDB menurun dari 13,6 persen menjadi 12,1 persen. Persentase total penerimaan negara terhadap PDB pada 2009 juga menurun dari 20 persen manjadi 15,5 persen dibanding tahun 2008.
Tabel 1. Persentase Pendapatan Negara Terhadap Produk Domestik Bruto di
Berbagai Negara
Negara
Persentase Penerimaan Negara terhadap PDB

2003
2008
2009
Indonesia
17
20 (13,6)
15,5 (12,1)
Philipina
15
16 *
t.a
Pakistan
14
14 *
t.a
Mesir
25
27 *
t.a
Korea Selatan
22
25 *
t.a
AS
17
20 *
t.a
Inggris
36
38 *
t.a
Rerata Dunia
24
27 *
t.a

*) Data tahun 2007 dari World Development Indicator Bank Dunia (diakses, 5 April 2010)
Dalam kurung adalah persentase perolehan pajak terhadap PDB

Apabila dibandingkan dengan negara sedang berkembang seperti Philipina, kemampuan pemerintah dalam memperoleh penerimaan terlihat sebanding, tetapi jauh lebih baik dibanding Pakistan yang stabil pada angka 14 persen, dan lebih-lebih Bangladesh yang hanya mampu memungut 10 persen. Dibanding dengan negara Afrika Utara khususnya Mesir dan Korea Selatan terlihat jauh di belakang. Mesir mampu mengkoleksi penerimaan negara dari 25 persen menjadi 27 persen dan Korea Selatan meningkat dari 22 menjadi 25 persen.
Negara negara Eropa yang terkenal sebagai welfare state di mana negara memungut pajak yang tinggi dan memberikan berbagai jaminan kepada penduduknya yang tinggi pula, diwakili oleh Inggris dengan penerimaan negara meningkat dari 36 persen ke 38 persen dari nilai PDB. Amerika Serikan terlihat sebagai negara yang lebih liberal dengan penerimaan negara hanya 17 persen dan meningkat menjadi 20 persen. Pemerintahan Obama diduga akan meningkatkan kadar program kesejahteraan dan tentu saja akan meningkatkan persentase penerimaan negara dibanding nilai produksi seluruh penduduknya.
Memang menjadi pertanyaan kenapa penrimaan pajak kita dan penerimaan total kita menurun dalam persentase terhadap PDB? Dari tabel di atas semua negara memperlihatkan kenaikan yang konsisten. Penurunan ini sekaligus menunjukkan bahwa remunerasi tidaklah memberi efek yang signifikan. Kemampuan memungut penerimaan negara rata-rata dunia naik dari 24 persen ke 27 persen. Ini artinya pemerintah di seluruh dunia mengambil peran lebih aktif dalam aktifitas melakukan aktifitas ekonomi di luar pasar. Dengan kata lain, jika benar-benar mengucur kepada masyarakat, pemerintah di banyak negara lebih terlibat dalam program kesejahteraan warga negaranya. Amerika serikat menjadi contoh ketika pada tahun ini mensahkan reformasi undang-undang jaminan kesehatannya yang baru.
Black Economy
Kemampuan negara-negara sedang berkembang untuk mengkoleksi pajak sebagai inti dari penerimaan negara menghadapi kendala berupa besarnya kegiatan ekonomi informal dan nonformal yang transaksinya tidak tercatat dengan baik. Kegiatan kegitan ini termasuk black economy, walaupun yang diproduksi dan diperdagangkan bukan merupakan barang terlarang yang membahayakan masyarakat, tetapi aktifitasnya tidak memberi dukungan terhadap penerimaan negara.
Besarnya aktifitas informal dan nonformal lambat laun menurun seiring dengan kemajuan pendidikan, modernisasi bentuk usaha, dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga cenderung beralih dari produk-produk tradisional ke produk-produk yang dikelola secara modern. Menurunnya aktifitas blck economy semestinya meningkatkan kesempatan memungut pajak dan penerimaan negara pada umumnya.
Apakah Pajak Kita Sudah Sesuai ?
Seperti dunia perbankan yang memberi target kepada para pegawai, direktorat pajak juga mengkaitkan target dan remunerasi. Akibatnya ketika target tercapai, maka usaha memungut pajak diturunkan atau dihentikan. Sistem target juga seringkali menyebabkan kemajuan yang ditunda, misalnya jika ditargetkan tahun ini sejumlah X rupiah, pada waktu tercapai cenderung dihentikan supaya ditahun depan masih ada potensi untuk meningkatkan. Apabila target tahun ini tercapai, umumnya tahun depan ditentukan target baru yang lebih tinggi. Target dalam rupiah yang tercapai mungkin sebenarnya belum sesuai dengan aktifitas ekonomi riel yang berkembang yang bagaimanapun secara hukum harus dipungut pajak.
Mengkaitkan penurunan persentase pajak terhadap PDB dikaitkan dengan tercapainya target pemasukan adalah pikiran positif. Sedangkan jika mengkaitkannya dengan aktifitas Gayus atau sekelompok perilaku yang sama, merupakan pikiran negatif atau pikiran waspada. Jangan-jangan sebagian dari aktifitas ekonomi juga tidak dipajaki sebagaimana mestinya dengan jalan membagi sisanya untuk wajib pajak dan pemungut pajak. Kasus Gayus memang harus dituntaskan dan perbaikan serta reformasi di instansi terkait seperti di Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman menuntut hal serupa.

Prof Bambang Setiaji
Rektor Univ Muhammadiyah Surakarta)

Di tengah kemelut bank Century yang menyedot begitu banyak energi nasional kita dilupakan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini khususnya beras dan gula yang meningkat antara 15 sampai 20 persen. Hal ini tentu menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat lagi. Pada tahun 2009 sebenarnya penduduk miskin sudah menurun menjadi sebesar 32,5 juta atau 14,15 persen, dibandingkan dengan tahun 2008 yang berjumlah 35 juta atau 15,5 persen.

Ciri-ciri peningkatan tersebut terlihat ketika masyarakat mensubtitusi kebutuhan pokoknya dengan bahan inferior seperti ubi-ubian, khususnya di pedesaan yang merupakan lokasi penduduk miskin terbesar. Subtitusi menjadi ubi-ubian sebenarnya tidak salah dan merupakan hal yang perlu didorong untuk menghilangkan ketergantungan kepada beras, namun karena kualitas pengolahan yang kurang, menyebabkan inferioritas dan menyebabkan menurunnya kepuasan dan perasaan menjadi lebih miskin. Pangan, memang masih merupakan belanja utama kelompok miskin yang menyedot sampai hampir 74 pengeluaran. Besarnya anggaran pangan sekaligus menyebabkan rendahnya kualitas perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatannya.

Alokasi Aggaran Kemiskinan

Seiring peningkatan APBN yang pesat yang merupakan sukses peningkatan pendapatan dari sektor pajak, anggaran pengentasan kemiskinan dalam empat tahun terakhir juga meningkat hingga tiga kali lipat, dari 23 triliun pada tahun 2005 menjadi 66,2 triliun pada tahun 2009 yang lalu. Tahun ini pemerintah berencana memngeluarkan berbagai pos yang dapat dikategorikan sebagai dana kemiskinan sampai 94 triliun. Dari jumlah itu pengeluaran yang berbentuk charity atau bantuan langsung sebesar 60 triliun. Dana tersebut akan dipergunakan antara lain program beasiswa bagi 20.000 siswa, bantuan internet bagi 7.500 sekolah, dan bantuan beras bagi 17,5 juta warga miskin berbentuk penjualan beras murah. Selanjutnya, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan anggaran sebesar 12 triliun dan dana operasional puskesmas dengan dana 10 juta per puskesmas.
Mengenai alokasi dana kemiskinan terdapat dua alternatif yang dapat dipertimbangkan, yaitu, apakah pemerintah dominan atau diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membelanjakannya. Jika pemerintah dominan, maka dana disampaikan dalam bentuk barang dam jasa yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya, beras untuk pangan, internet, beasiswa untuk jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Pemerintah dianggap lebih mengetahui apa yang terbaik untuk rakyatnya sehingga diwujudkan dalam barang dan jasa pilihan pemerintah. Apabila masyarakat dibiarkan menentukan sendiri dengan bebas penggunaan dana kemiskinan maka masyarakat dianggap dewasa. Misalnya, pemerintah tidak menentukan beras sebagai komoditi intervensinya, maka dana kemiskinan bisa berbentuk voucher yang masyarakat dapat dengan bebas menukarkannya untuk pangan yang lain, misalnya ubi, jagung, atau bahkan roti atau gandum. Voucher pangan relatif lebih baik dan mudah administrasinya karena pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan pangan yang sangat rawan. Sistem buffer stock komoditi ini telah memakan banyak korban dengan memenjarakan banyak pejabat tertinggi di institusi ini. Lebih banyak pejabat tertinggi Bulog yang berakhir di penjara daripada yang mulus. Hal ini tentu disebabkan oleh sistem yang sangat rawan.
Dengan memberikan bentuk voucher maka peran Bulog bisa berubah menjadi BUMN yang bertugas menjaga keseimbangan supplay dan demand pangan pada harga pasar yang diharapkan. Harga beras yang meningkat sebenarnya tidak terlalu salah, karena hal itu akan memberi insentif bagi petani yang selama ini mengalami defisit atau kerugian secara bisnis. Selisih harga jual dikurangi biaya produksi sangat minim dan hal itu disebabkan oleh tidak diperhitungkannya upahnya sendiri. Kenaikan harga beras bagaimanapun memberi ruang yang lebih baik bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya.
Demikian juga voucher pendidikan, dapat dipakai oleh siswa pergi ke insritusi pendidikan di mana saja yang mereka mau. Institusi pendidikan swasta menampung setengah dari generasi muda. Institusi ini diwajibkan bersaing dengan institusi negeri yang didukung oleh pemerintah. Kenyataannya institusi pendidikan swasta dilaksanakan oleh yayasan yang berasal dari swadaya masyarakat yang tidak bisa dibilang kaya, sebut saja dua penyelenggara pendidikan terbesar yaitu Muhammdiyah dan NU. Anggaran pendidikan swasta umumnya sangat rendah dan menyebabkan kualitas pendidikan dari setengah generasi muda dipertaruhkan.

BANTUAN LANGSUNG dan BATASANNYA
Jumlah penduduk miskin di Indonesia dan penduduk rawan miskin diatasnya diperkirakan empat puluh juta. Dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan alokasinya maka 60 triliun anggaran kemiskinan dibagi langsung kepada 40 juta diperoleh diperoleh angka 1,5 juta per-orang per-tahun. Hal ini merupakan angka yang sangat berarti bagi penduduk miskin. Katakanlah sebuah keluarga miskin memiliki anggota keluarga 4 orang, maka perolehan per keluarga adalah 6 juta setahun atau 500 ribu sebulan. Pemberian bantuan 500 ribu sebulan dan membiarkan keluarga miskin membeli beras, gula pada harga pasar yang sedikit lebih tinggi, merupakan program yang spektakuler. Dengan cara langsung seperti ini angka kemiskinan langsung turun drastiss. Mengapa bantuan yang dipilihkan bentuknya oleh pemerintah sulit menurunkan angka kemiskinan? Hal ini disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien dan tidak mengena sasaran. Dengan menyajikan barang dan jasa maka sebenarnya pemerintah membayar birokrasinya sendiri dan bukan membayar orang miskin.
Diversifikasi pangan dan industri daerah diperkirakan akan tumbuh pesat dengan sistem bantuan langsung. Karena rakyat miskin akan menjadi permintaan riel dan hal itu akan memberi insentif produksi. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang berhak menerima dana kemiskinan yang diusulkamn berbentuk voucher tersebut? Pengalaman yang panjang kita memperlihatkan kerancuan di mana banyak orang yang tidak berhak atau tidak layak ikut menerima berbagai bantuan. Hal ini perlu dirumuskan dengan formula yang lebih operasional. Umur pensiun yang dapat ditetapkan mialnya 5 tahun di bawah harapan hidup, dapat dijadikan patokan untuk dasar pembagian dan mudah diamati dan diadministrasi, ditambah adanya anak-anak yang lahir sampai umur tertentu yang rawan pertumbuhan. Variabel umur mulai masuk pensiun dan variabel umur akhir santunan bagi bayi ditambah kelompok orang difable yang bersifat fixed, dapat disimulasikan sampai ketemu 40 juta penerima. Formulasi itu kemudian menjadi rumus atau formulasi nasional yang ditetapkan dengan undang-undang dan dibackup dengan administrasi yang makin tahun harus makin baik.
Penanganan kemiskinan tidak perlu menunggu kita menjadi kaya, karena yang lebih penting dari program ini adalah munculnya solidaritas nasional kepedulian dan sistem nasional yang makin mapan ke depan. Pada tahun-tahun awal tentulah terdapat banyak masalah dengan sistem voucher atau bantuan langsung ini, oleh sebab itu ada baiknya melibatkan perbankan yang akan saling memperkuat industri yang satu ini.

Prof. Bambang Setiaji
Sejak semula sasaran tembak Pansus adalah dua arsitek ekonomi terpenting Prof. Budiono dan Dr. Sri Mulyani yang kredibiltas pribadi dan keahlian keduanya tidak diragukan. Keduanya merupakan kader terbaik dari dua universitas paling terkemuka di negeri ini. Bank Century jelas mengandung masalah moral hazard dari fihak manajamen. Walaupun secara pribadi kedua ahli diyakini integritasnya, pasal pasal tentang menfasilitasi tindak pidana fihak ketiga atau memperkaya orang lain mungkin menjadi sandungan.

Protes kepada kebijakan bailout sebenarnya tidak hanya bersumber kepada masalah hukum. Suara dan gerakan panjang sudah dibangun melawan politik ekonomi yang populer dikalangan pergerakan disebut sebagai neolib. Idiom neolib menjadi issue sentral ekonom tertentu yang umumnya merupakan kelompok terpinggirkan, untuk menyebut beberapa tokoh, antara lain Sritua Arif (alm) terakhir di UM Solo, Sri Edy Swasono (UI), Mubyaro (alm) dan Revrisond Baswir (UGM), yang bekerja di pusat riset yang sangat aktif antara lain Hendri Saparini, tokoh-tokoh kritis seperti Amin Rais dengan ketidaksetujuannya terhadap peran ekonomi asing seperti kontrak Freeport dan penjualan Indosat, dan juga kelompok Indonesia Bangkit jaringan mantan menteri Adi Sasono dengan tema ketergantungan ekonomi yang sejak lama diungkapkan, serta jangan lupa mantan menteri kesehatan Siti Fadhilah Supari dengan buku best sellernya yang mengaitkan lalu lintas virus dengan keuntungan farmasi asing. Menyebut tokoh tokoh yang berserakan di atas mengambarkan betapa luas dan mendalamnya para penentang ekonomi neolib. Di dunia pergerakan, anti neolib disuarakan oleh banyak LSM. INFID, untuk menyebut salah satunya, menerbitkan banyak buku yang konsisten mengganyang ekonomi Neolib.
Barisan konseptual alternatif bergabung dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Masyarakat Ekonomi Syariah (dipimpin oleh Mulyawan Hadad BI), dengan bank syariahnya yang mengharamkan derivatif, investasi dari uang mendapat uang, dan sebagai gantinya harus uang ke sektor riel. Dalam barisan ini terdapat Mustofa Edwin Nasution (UI), Syofyan Syafri Harahap (Trisakti), Prof. Suroso (Erlangga), Dumairi dan Lincolin Arsyad (UGM), Anwar Abbas (UIN Jkt), serta dari kelompok profesional Adiwarman Karim, Syafei Antonio, Aris Mukti, M Syakir Sula dan sederet orang muda.
Gerakan sosial keagamaan yang banyak menarik mahasiswa anti neolib paling konsisten adalah Hizbul Tahrir (HT) dengan serangkaian seminar dan penerbitan buku buku yang konsisten menganyang neolib. Hampir semua Gerakan Mahasiswa sadar dan berbicara cukup lantang mengenai hal ini, HMI, KAHMI, IMM, PMKRI, GMNI, Forkot, PRD, dan juga Kammi.
PKS sudah lama kurang setuju dengan idiologi pasar ekstrim, dan sejak lama mengkritik Sri Mulyani. PDIP dengan Soekarnonya adalah salah satu pencetus awal ideologi anti neolib di Indonesia. Gerindra dengan iklannya lebih baik membantu jutaan petani daripada subsidi kepada pengusaha kaya adalah pendatang baru yang dengan baik mengartikulasi masalah ini. Gerakan-gerakan anti neolib tentu saja berrtemu di satu titik dan berbeda dititik yang lain, kurang lebih merupakan perpaduan dari nasionalisme, islamisme, dan kelompok sosialis.
Jalan panjang dan terjal gerakan anti neolib sebenarnya suara umum silent majority di negara ketiga sebagai kelanjutan dari gerakan anti kolonialisme. Ketika mayoritas DPR mengartikulasikannya sebagai pilihan C maka dari itu rakyat mengerti dan tentu saja mengamini. Jadi skandal ini bukan hanya masalah hukum, benar atau salah, tetapi masalah cocok dan tidak cocok terhadap suatu corak ekonomi yang tepat disuarakan oleh DPR.
Hantu seperti apa Neolib?
Ekonomi neolib adalah kelanjutan dari ekonomi kolonial ketika negara negara ketiga merdeka, lembaga donor internasional dan negara maju melanjutkan hubungan ekonominya melalui kombinasi pinjaman dan penanaman modal di berbagai negara ketiga. Ketidak seimbangan kemampuan teknologi, manajemen, dan modal menyebabkan hubungan yang timpang dan mengakibatkan ketergantungan. Modal yang dipinjamkan atau ditanamkan harus dikembalikan oleh dunia ketiga dengan menjual sumber alamnya. Industri industri utama dan menguntungkan di dunia ketiga dimiliki oleh negara dari mana kapital berasal. Industri industri kotor yang banyak polusi juga direlokasi dan dijalankan di berbagai negara dengan SDM melimpah dan upah yang rendah. Negara negara maju menjadi pusat riset pengembangan teknologi dan penjadi pusat industri keuangan yang diatanamkan di berbagai negara. Di negara pusat, industri keuangan dimanjakan dengan bailout, apapun kesalahannya. Para kapitalis internasional mengetahui dengan baik isi kantong pasar pasar valuta berbagai negara berkembang dan dapat mempermainkan pasar-pasar keuangan tersebut.
Suplai uang dalam negara tertutup dirumuskan sebagai sepersekian dari pendapatan nasional. Akan tetapi, bagi negara pusat yang uangnya dapat berlaku untuk ditanamkan di berbagai negara, suplai uang tidak hanya merupakan bagian dari pendapatannya tetapi juga dari kebutuhan dunia. Ditambah dengan derivasi-derivasi sektor finansial, ekonomi menjadi menggelembung di mana terjadi ketidak sepadanan antara yang berpusar di sektor riel dan yang berpusar di sektor keuangan itu sendiri. Gelombang krisis akan terjadi, jika terdapat keseragaman harapan atau perilaku massa secara bersama-sama. Di negara pusat, krisis keuangan terjadi berulang yang merupakan bawaan dari sistemnya sendiri. Di sinilah bailout dilakukan secara berulang dan menjadi resep generik karena industri keuangan merupakan inti dari ekonomi neolib.
Logika seperti di atas kurang dikenal oleh ekonom murni. Logika tersebut seperti hantu yang tidak jelas ada dan tidaknya. Itu seperti cerita takhayul. Bahkan gerakan panjang dan berliku yang disebut di atas mungkin juga kurang dikenal. Itulah sebabnya mengapa ketika terjadi afinitas berbagai suara panjang tersebut di DPR tetap tidak bisa difahami oleh pemerintah.

Di tengah kemelut bailout Bank Century––yang diwarnai kericuhan memalukan dan lobi-lobi alot Pansus DPR––yang menyedot begitu banyak energi nasional, kita dibuat lupa dengan kenaikan harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini, khususnya beras dan gula yang meningkat antara 15–20%.

Hal ini tentu menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat lagi.Pada 2009 sebenarnya penduduk miskin sudah menurun menjadi sebesar 32,5 juta atau 14,15% dibandingkan dengan tahun 2008 yang berjumlah 35 juta atau 15,5%. Ciri-ciri peningkatan tersebut terlihat ketika masyarakat melakukan substitusi kebutuhan pokoknya dengan bahan inferior seperti ubi-ubian, khususnya di perdesaan yang merupakan lokasi penduduk miskin terbesar.

Substitusi menjadi ubi-ubian sebenarnya tidak salah dan merupakan hal yang perlu didorong untuk menghilangkan ketergantungan pada beras,tetapi karena kualitas pengolahan yang kurang,hal itu menyebabkan inferioritas dan menurunnya kepuasan serta timbul perasaan menjadi lebih miskin. Pangan memang masih merupakan belanja utama kelompok miskin yang menyedot sampai hampir 74% pengeluaran. Besarnya anggaran pangan sekaligus menyebabkan rendahnya kualitas perumahan, sandang,pendidikan,dan kesehatannya.

Alokasi Anggaran Kemiskinan

Seiring peningkatan APBN yang pesat yang merupakan kesuksesan peningkatan pendapatan dari sektor pajak, anggaran penanggulangan kemiskinan dalam empat tahun terakhir juga meningkat hingga tiga kali lipat, dari 23 triliun pada 2005 menjadi 66,2 triliun pada 2009.Tahun ini pemerintah berencana mengeluar kan berbagai pos yang dapat dikategorikan sebagai dana kemiskinan sampai Rp94 triliun.

Dari jumlah itu, pengeluaran yang berbentuk charity atau bantuan langsung sebesar Rp60 triliun. Dana tersebut akan dipergunakan antara lain untuk program beasiswa bagi 20.000 siswa, bantuan internet bagi 7.500 sekolah,dan bantuan beras bagi 17,5 juta warga miskin berbentuk penjualan beras murah. Selanjutnya, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan anggaran Rp12 triliun dan dana operasional puskesmas dengan dana Rp10 juta per puskesmas.

Mengenai alokasi dana kemiskinan terdapat dua alternatif yang dapat dipertimbangkan, yaitu apa-kah pemerintah dominan atau diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membelanjakannya. Jika pemerintah dominan, dana disampaikan dalam bentuk barang dan jasa yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya beras untuk pangan; internet, beasiswa untuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan.

Pemerintah dianggap lebih mengetahui apa yang terbaik untuk rakyatnya sehingga diwujudkan dalam barang dan jasa pilihan pemerintah. Apabila masyarakat dibiarkan menentukan sendiri dengan bebas penggunaan dana kemiskinan, itu berarti masyarakat dianggap dewasa. Misalnya, pemerintah tidak menentukan beras sebagai komoditas intervensinya, maka dana kemiskinan bisa berbentuk voucher yang masyarakat dapat dengan bebas menukarkannya untuk pangan yang lain, misalnya ubi, jagung, atau bahkan roti atau gandum.

Voucher pangan relatif lebih baik dan mudah administrasinya karena pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan pangan yang sangat rawan. Sistem buffer stock komoditas ini telah memakan banyak korban dengan memenjarakan banyak pejabat tertinggi di institusi ini.Lebih banyak pejabat tertinggi Bulog yang berakhir di penjara daripada yang mulus.Hal ini tentu disebabkan oleh sistem yang sangat rawan.

Dengan memberikan bentuk voucher, peran Bulog bisa berubah menjadi BUMN yang bertugas menjaga keseimbangan supply dan demand pangan pada harga pasar yang diharapkan.Harga beras yang meningkat sebenarnya tidak terlalu salah karena hal itu akan memberi insentif bagi petani yang selama ini mengalami defisit atau kerugian secara bisnis.

Selisih harga jual dikurangi biaya produksi sangat minim dan hal itu disebabkan oleh tidak diperhitungkan nya upah sendiri.Kenaikan harga beras bagaimanapun memberi ruang yang lebih baik bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya. Demikian juga voucher pendidikan, dapat dipakai oleh siswa pergi ke institusi pendidikan di mana saja yang mereka mau.

Institusi pendidikan swasta menampung setengah dari generasi muda. Institusi ini diwajibkan bersaing dengan institusi negeri yang didukung pemerintah. Kenyataannya institusi pendidikan swasta dilaksanakan oleh yayasan yang berasal dari swadaya masyarakat yang tidak bisa dibilang kaya, sebut saja dua penyelenggara pendidikan terbesar, yaitu Muhammadiyah dan NU.Anggaran pendidikan swasta umumnya sangat rendah dan menyebabkan kualitas pendidikan dari setengah generasi muda dipertaruhkan.

Bantuan Langsung dan Batasannya

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dan penduduk rawan miskin di atasnya diperkira kan 40 juta. Dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan alokasinya,maka dari Rp60 triliun anggaran kemiskinan yang dibagi langsung kepada 40 juta penduduk diperoleh angka Rp1,5 juta per orang per tahun. Hal ini merupakan angka yang sangat berarti bagi penduduk miskin.

Katakanlah sebuah keluarga miskin memiliki anggota keluarga 4 orang,maka perolehan per keluarga adalah Rp6 juta setahun atau Rp500.000 sebulan. Pemberian bantuan Rp500.000 sebulan dan membiarkan keluarga miskin membeli beras, gula pada harga pasar yang sedikit lebih tinggi merupakan program yang spektakuler.Dengan cara langsung seperti itu, angka kemiskinan langsung turun drastis.

Mengapa bantuan yang dipilihkan bentuknya oleh pemerintah sulit menurunkan angka kemiskinan? Hal ini disebabkan birokrasi yang tidak efisien dan tidak mengena sasaran. Dengan menyajikan barang dan jasa, sebenarnya pemerintah membayar birokrasi sendiri, bukan membayar orang miskin. Diversifikasi pangan dan industri daerah diperkirakan akan tumbuh pesat dengan sistem bantuan langsung.

Sebab, rakyat miskin akan menjadi permintaan riil dan hal itu akan memberi insentif produksi. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang berhak menerima dana kemiskinan yang diusulkan berbentuk voucher tersebut? Pengalaman yang panjang kita memperlihatkan kerancuan di mana banyak orang yang tidak berhak atau tidak layak ikut menerima berbagai bantuan.

Hal ini perlu dirumuskan dengan formula yang lebih operasional.Umur pensiun yang dapat ditetapkan, misalnya 5 tahun di bawah harapan hidup,dapat dijadikan patokan untuk dasar pembagian dan mudah diamati serta diadministrasi, ditambah adanya anak-anak yang lahir sampai umur tertentu yang rawan pertumbuhan.

Variabel umur mulai masuk pensiun dan variabel umur akhir santunan bagi bayi ditambah kelompok orang difable yang bersifat fixed dapat disimulasikan sampai ketemu 40 juta penerima. Formulasi itu kemudian menjadi rumus atau formulasi nasional yang ditetapkan dengan undang-undang dan di-backup dengan administrasi yang makin tahun harus makin baik.

Penanganan kemiskinan tidak perlu menunggu kita menjadi kaya karena yang lebih penting dari program ini adalah munculnya solidaritas nasional kepedulian dan sistem nasional yang makin mapan ke depan. Pada tahun-tahun awal tentulah terdapat banyak masalah dengan sistem voucher atau bantuan langsung ini, oleh sebab itu ada baiknya melibatkan perbankan yang akan saling memperkuat industri yang satu ini.(*)

Prof Bambang Setiaji
Rektor Universitas
Muhammadiyah Surakarta